REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengambil langkah menyesuaikan Undang-Undang (UU) Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut bahwa bola saat ini ada di tiga institusi usai DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada).

"Sekarang bola terutama ada di tiga institusi," kata Rieke dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pertama, dia menyebut bola berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang wajib segera mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

"Untuk itu kami mendesak KPU segera selesaikan perubahan PKPU No.8/2024 dengan mengakomodir semua pertimbangan dan amar Putusan MK yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024," ujarnya.

Kedua, bola berada di DPR. Menurut dia, DPR wajib segera mengagendakan rapat konsultasi dengan KPU dan Pemerintah guna membahas perubahan PKPU yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk itu segera laksanakan rapat konsultasi DPR, Pemerintah, dan KPU, serta perlu diingat dalam rapat dimaksud tidak ada ruang untuk mengubah putusan MK, dengan demikian sifat rapat konsultasi hanyalah pemenuhan prosedur pembentukan PKPU yang memang perlu ada konsultasi dengan DPR dan Pemerintah tanpa mengubah substansi," tuturnya.

Ketiga, bola berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dia meminta agar draf perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 segera diharmonisasi di Kemenkumham. "Libatkan kementerian dan lembaga lain yang terkait, hingga diterbitkan sebagai PKPU yang baru, yang sesuai dengan pertimbangan dan amar putusan MK yang dibacakan 20 Agustus 2024," ucapnya.

Ia pun meminta Pemerintah segera mengundangkan PKPU pengganti PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang sudah diharmonisasi sesuai dengan jadwal dan tahapan Pilkada 2024 yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024. "Dengan demikian wajib terbit sebelum 27 Agustus 2024," katanya.

Dia mengingatkan apabila hingga tanggal 27 Agustus, semua proses penyusunan perubahan PKPU belum dapat diselesaikan atau diundangkan, maka KPU tetap wajib melaksanakan proses pendaftaran calon kepala dan wakil Kepala daerah dengan berpedoman kepada putusan MK

"Sebagaimana pernah terjadi pada pendaftaran capres dan cawapres 2024 yang lalu," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (26/8) pagi guna memutuskan PKPU tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan MK.

"Insya Allah besok hari Senin, kita akan tinggal putuskan saja secara resmi, draf yang disampaikan oleh KPU," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengakomodasi putusan MK dalam PKPU pada rapat konsultasi yang akan digelar Senin (22/8) pekan depan.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah maupun DPR itu akan sama-sama menaati putusan dari KPU dan akan dituangkan dalam PKPU setelah Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin nanti mengadakan rapat konsultasi dengan DPR melalui Komisi II DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia diliputi aksi demonstrasi besar-besaran menolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024) lalu. Efek dari eskalasi tersebut, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan pada Jumat (23/8/2024).

Mengutip Bloomberg, Jumat pada pukul 10.23 WIB, rupiah melemah 4,5 poin atau 0,03 persen menuju level Rp 15.604 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan sebelumnya, rupiah melemah 100,5 poin di level Rp 15.600 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan mata uang Garuda terjadi karena di antaranya kondisi Indonesia yang sedang tidak kondusif atas aksi demonstrasi tolak RUU Pilkada. Hal itu dipicu sikap DPR RI.

DPR melalui Badan Legislasi berupaya menganulir putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan usia kandidat Pilkada melalui revisi UU Pilkada yang pembahasannya dikebut pada Rabu, 21 Agustus 2024. Walhasil, sikap DPR memicu gelombang aksi massa di berbagai daerah.

"Hal itu pun, menjadi sentimen negatif terhadap mata uang garuda. Seharusnya DPR dan pemerintah membangun iklim investasi yang kondusif, transparan, dan terukur. Sebab, pelaku usaha akan memasukkan risiko politik dalam perencanaan ekspansi bisnis mereka," ungkap Ibrahim dalam keterangannya, dikutip Jumat (23/8/2024) lalu.

Meski akhirnya di hari yang sama, pimpinan DPR RI akhirnya membatalkan persetujuan revisi RUU Pilkada, Ibrahim memprediksi rupiah akan melanjutkan pelemahan pada hari ini. "Untuk perdagangan Jumat (23/8/2024), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 15.590 - Rp 15.650 per dolar AS," ujar Ibrahim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal pembatalan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang (UU) oleh DPR. Menurut dia, pembahasan produk hukum itu merupakan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif.

"Itu wilayah legislatif, wilayah DPR ya," kata Jokowi saat menghadiri Kongres ke-6 PAN di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Ia mengatakan, pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pendaftaran pasangan calon di Pilkada Serentak 2024. Menurut dia, pemerintah tidak berencana untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait putusan MK atas sejumlah norma di UU Pilkada itu.

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada (untuk buat perppu)," kata dia.

Ihwal Kaesang Pangarep yang tak bisa maju di pemilihan gubernur (pilgub) 2024, Jokowi enggan memberikan komentar. Ia meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Ketua Umum PSI itu. "Tanyakan ke Ketua PSI ya," kata dia sambil tertaawa.

Sebelumnya diberitakan, RUU Pilkada yang rencananya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna tak bisa dilakukan pada Kamis (22/8/2024). Pasalnya, anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu tak memenuhi kuorum.

Pada hari itu juga, terjadi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR untuk menolak rencana DPR mengesahkan RUU Pilkada. Pasalnya, sejumlah norma di RUU Pilkada itu dinilai bertentangan dengan putusan MK terkait ambang batas pencalonan oleh partai politik dan syarat usia calon kepala daerah.

Alhasil, pada Kamis malam, DPR memastikan untuk batal mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU. Pasalnya, jadwal rapat paripurna terdekat selanjutnya bertepatan dengan hari pertama pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2024 ke KPU.

Dengan dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada, PDIP dipastikan dapat mendaftarkan pasangan calon tanpa koalisi di Pilgub DKI Jakarta. Selain itu, Kaesang Pangarep, yang tak lain merupakan putra Jokowi, tak akan bisa menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur di Pilkada 2024 karena belum memenuhi syarat usia minimal.

Bisnis.com, JAKARTA - Batalnya Revisi Undang-Undang Pilkada memberi dampak besar terhadap peta politik di Tanah Air. Pasalnya, koalisi gemuk yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bisa saja berubah.

DPR memastikan pengesahan revisi Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) resmi dibatalkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan aturan yang berlaku pada saat pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 Agustus 2024 adalah aturan yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketok pada Selasa (20/8/2024).

Dasco menuturkan DPR menggunakan putusan MK tersebut dikarenakan dibatalkannya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada pada hari ini.

“Pengesahan revisi uu pilkada yg direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus BATAL dilaksanakan,” ujar Dasco.

Ketua Harian DPP Gerindra itu menyebut nantinya dasar hukum yang bakal dipakai dalam pendaftaran Pilkada 2024 menggunakan keputusan judicial review (JR) di MK atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

“Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” cuitnya.

Adapun, MK telah mengeluarkan 2 putusan penting tentang Pilkada 2024. Pertama, majelis hakim konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Geloraterhadap UU Pilkada khususnya pada Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada.

Kedua, putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Wakil Ketua MK, Saldi Isra menyatakan bahwa KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam UU.

Nasib KIM Plus di Pilkada

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa KIM Plus mungkin perlu melakukan rapat kembali usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal syarat pencalonan di Pilkada.

Doli mengatakan bahwa Golkar bersama KIM Plus perlu melakukan rapat terlebih dahulu untuk kembali memastikan terkait Putusan MK terbaru.

“Saya kira nanti Golkar bersama dengan Koalisi Indonesia Maju mungkin harus duduk bersama lagi memetakan ulang, kira-kira nanti pascaputusan MK ini seperti apa," kata Doli di tengah perhelatan Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Doli bahkan juga mengaku, bahwa menurut dia sendiri putusan MK selalu menjadi kejutan. Hal ini lantaran pendaftaran akan dilakukan dalam waktu dekat. Putusan MK juga dinilai final and binding.

Dia mengatakan perubahan putusan tersebut dinilai sebagai hal yang sangat mendasar. Hampir semua partai di daerah dapat mencalonkan pasangannya sendiri, karena yang dihitung bukan dari jumlah penduduk, tapi dari jumlah DPT.

“Nah tentu ini akan mengubah balik dari perspektif politik akan merubah konstelasi politik. Tapi persoalannya apakah dalam sisa 7 hari ini, ini akan baik atau tidak gitu ya,” jelasnya.

Di lain pihak, Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputeri mengaku dirinya tidak takut jika partainya berjuang sendiri melawan KIM Plus.

Megawati mengatakan bahwa dirinya tidak mau ambil pusing ihwal banyaknya parpol yang saat ini bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak politik setiap partai dan tidak bisa diganggu.

"Memangnya kenapa kalau kita sendirian? Ya biarin saja sih, terus kita jadi sendirian," tuturnya di Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia menegaskan bahwa di dalam AD/ART PDIP, kemandirian adalah hal utama yang harus dijadikan pedoman para kader partai berlambang banteng tersebut

"Itu maksud saya kemandirian, jadi kalau mereka mau kumpul ya terserah aja. Loh saya kan udah bilang, saya kan ikut aturan, gitu lho," katanya.

Menurut Megawati, setiap partai politik di Indonesia memiliki AD/ART yang berbeda. Namun hanya PDI-Perjuangan yang punya aturan soal kemandirian partai.

"Loh, dasarnya bagi saya adalah karena AD ART juga supaya tau dulu. AD ART kita gak sama, sama yang lain juga gak sama gitu lho," ujarnya.