Ketahanan energi nasional menjadi salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan bioenergi, khususnya biodiesel, sebagai campuran BBM.

Program mandatori Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar merupakan salah satu langkah transisi energi di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor BBM dan memberi nilai tambah bagi bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Dalam pidato pelantikan, Minggu (20/10) lalu, Prabowo menegaskan swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegas Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahannya. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10).

Ke depan, pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," papar Bahlil.

Pemanfaatan Biodiesel
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," ujar Agus.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemanfaatan sagu dalam berbagai produk olahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah terus mengakselerasi diversifikasi pangan lokal dan pengembangan usaha berbasis bahan baku lokal termasuk sagu dengan penerbitan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Diharapkan dengan peraturan ini, program pemerintah semakin fokus dan sinergi untuk mendorong percepatan pengembangan industri dan pemanfatan pangan berbasis bahan baku lokal," kata Agus melalui keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).

Menperin mengemukakan, sagu tidak hanya memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri nasional, tetapi juga memiliki manfaat terhadap kelestarian lingkungan.

"Tanaman sagu memiliki laju penyerapan CO2 yang tinggi, yaitu sekitar 289 ton CO2 per hektare per tahun. Tanaman ini berpotensi menjadi salah satu kontributor perlambatan global warming, menjadi area konservasi air yang mencegah pengeringan lahan dan kebakaran, serta dapat menahan terlepasnya karbon dari lahan," kata Agus.

Namun, meskipun memiliki potensi lahan yang luas dan pemanfaatan yang beragam, saat ini pemanfaatan sagu masih rendah, kurang dari 4 persen dari luas areal sagu nasional atau sekitar 212.468 hektare.

Agus menegaskan, hilirisasi sagu tidak dapat tercapai secara maksimal jika Kementerian Perindustrian berjalan sendiri. Karenanya, diperlukan juga peran dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, baik pusat maupun daerah.

Kemenperin berkomitmen untuk terus meningkatkan hilirisasi komoditas sagu melalui pengembangan diversifikasi produk, fasilitasi kerja sama antara industri pengolahan sagu dengan industri pengguna, mendorong program sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan program restrukturisasi mesin atau peralatan bagi industri pengolahan sagu.

"Selanjutnya, Kemenperin juga berupaya meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya sebagai langkah mendorong percepatan pengembangan industri pengolahan sagu," kata Agus.

(NIA DEVIYANA)

Indonesia memiliki beragam produk unggulan lokal dengan potensi besar untuk menembus pasar ekspor global, di antaranya kain tenun Palembang, sagu dari Kepulauan Meranti, dan kopi Gayo asal Aceh.

Dengan potensi produksi dan permintaan global yang terus meningkat, kain tenun, sagu, dan kopi Gayo diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekspor baru bagi Indonesia, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Capaian pemerintah dalam mendorong ekspor kain tenun, sagu, dan kopi tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh LPEI, Pada tahun 2023, Peningkatan ekspor tenun tertinggi masih dicatatkan dengan negara tujuan ke Arab Saudi naik USD 12,25 juta, Uni Emirat Arab naik USD 10,71 juta, Meksiko naik USD 5,22 juta, India naik USD 4,72 juta, dan Filipina naik USD 1,97 juta.

Indonesia paling banyak mengekspor jenis kain tenun berupa kain tenunan dari benang filamen sintetik (50,64 persen), kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik (13,77 persen), serta kain tenunan dari < 85 persen serat stapel sintetik, dicampur dengan kapas (8,27 persen).

Sementara itu, nilai ekspor sagu Indonesia meningkat tajam sebesar 134,40 persen yoy pada 2023, sejalan dengan volume ekspor yang meningkat 164,86 persen yoy. Peningkatan ini terutama dipicu oleh tingginya permintaan dari Tiongkok, Malaysia, Taiwan, Filipina, dan Singapura. Sagu menarik perhatian pasar global karena sifatnya yang non-GMO dan bebas gluten sehingga menarik konsumen yang peduli dengan kesehatan.

Di sisi lain, pada periode Januari-Juni 2024, nilai ekspor kopi meningkat sebesar 10,79 persen yoy, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari kenaikan harga kopi di pasar global. Ekspor kopi ke sejumlah negara masih mencatatkan peningkatan, tertinggi ke Thailand naik USD 26,75 juta, diikuti ke Filipina naik USD 10,88 juta, Malaysia naik USD 9,02 juta, Uni Emirat Arab naik USD 6,38 juta), dan Armenia naik USD 4,53 juta.

Produk unggulan seperti tenun Palembang, Sagu dari Kepulauan Meranti, dan Kopi Gayo asal Bener Meriah, Aceh memiliki potensi untuk tembus pasar ekspor dalam dua tahun mendatang.

Untuk terus mendorong ekspor tiga komoditas tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menetapkan tiga program Desa Devisa di wilayah Sumatera Selatan, Riau, dan Aceh melalui program Special Mission Vehicle (SMV) Icon pada 29 Agustus 2024 lalu.

Kepala Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung Kementerian Keuangan, Ferdinan Lengkong mengatakan program SMV Icon merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional, dalam hal ini mendorong potensi desa untuk dapat menembus pasar ekspor melalui kegiatan Desa Devisa LPEI.

Inisiasi Desa Devisa ini merupakan langkah strategis yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama di wilayah Sumatera Selatan, Riau, dan Aceh.

“Desa Devisa dalam program SMV Icon bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan penetapan devisa yang berkelanjutan, diharapkan tentunya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga pengrajin serta berperan dalam ekspor global. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas ekspor daerah melalui pengembangan produk unggulan desa-desa tersebut,” kata Ferdinan Lengkong.

Kepala Departemen Jasa Konsultasi UKM LPEI, Nilla Meidhita, mengatakan Program Desa Devisa bertujuan untuk mendorong ekspor produk lokal, meningkatkan devisa negara, serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh LPEI, diharapkan produk-produk UMKM dapat memenuhi standar ekspor dan bersaing di pasar global.

“LPEI memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan holistik sehingga LPEI tidak hanya memberikan pengetahuan yang mendalam kepada peserta, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan ekspor secara lebih terstruktur dan profesional, sekaligus mendukung pengembangan potensi komoditas desa menuju pasar internasional,” kata Nilla.

Pemerintah melalui LPEI terus mendorong Desa Devisa untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Capaian pemerintah untuk terus mendorong Desa Devisa mulai menuai hasil yang baik. Sejak 2020 hingga Agustus 2024, akumulasi jumlah Desa Devisa LPEI mencapai 1.545 Desa Devisa yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melibatkan 134.918 petani, nelayan,pengrajin, dan warga lainnya. Terdapat 23 komoditas ekspor unggulan Desa Devisa antara lain kopi, rumput laut, kakao, gula aren, dan kerajinan.

Desa Devisa Tenun Palembang meliputi 6 desa dengan jumlah 20 pengrajin yang mempekerjakan sekitar 300 orang pekerja. Desa Devisa Tenun Palembang memiliki kapasitas produksi 600 lembar kain per tahun dengan omzet Rp 1,3 miliar.

Melalui program Desa Devisa, LPEI memberikan pendampingan berupa pelatihan peningkatan kualitas produk, pengembangan desain yang sesuai dengan tren pasar global, serta melakukan pendampingan agar tenun Palembang dapat melakukan ekspor ke pasar internasional seperti Amerika Serikat.

Desa Devisa Sagu dari Kepulauan Meranti terdiri dari 16 desa dengan melibatkan lebih dari 6.000 petani. Dengan kapasitas produksi mencapai 1.000 ton per bulan, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk sagu di pasar internasional melalui peningkatan kualitas, diversifikasi produk, dan penerapan standar mutu global sehingga Desa Devisa Sagu Meranti diharapkan dapat menembus pasar ekspor negara kawasan seperti Malaysia dan Singapura.

Sementara Desa Devisa Kopi Gayo asal Bener Meriah, Aceh, meliputi 220 desa dengan total lahan seluas 192 hektar yang menghasilkan 134,4 ton dengan potensi penjualan mencapai Rp 14,1 miliar. Untuk memperkuat daya saing dan memastikan keberlanjutan, Kementerian Keuangan, LPEI, dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah membentuk Koperasi Panca Gayo Aceh sebagai off-taker kopi gayo untuk dapat menembus pasar kopi dunia.

IDXChannel – Indonesia memiliki beragam produk unggulan lokal dengan potensi besar untuk menembus pasar ekspor global, di antaranya kain tenun Palembang, sagu dari Kepulauan Meranti, dan kopi Gayo asal Aceh.

Dengan potensi produksi dan permintaan global yang terus meningkat, kain tenun, sagu, dan kopi Gayo diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekspor baru bagi Indonesia, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Capaian pemerintah dalam mendorong ekspor kain tenun, sagu, dan kopi tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh LPEI, Pada tahun 2023, Peningkatan ekspor tenun tertinggi masih dicatatkan dengan negara tujuan ke Arab Saudi (naik USD12,25 juta), Uni Emirat Arab (naik USD10,71 juta), Meksiko (naik USD5,22 juta), India (naik USD4,72 juta), dan Filipina (naik USD1,97 juta).

Indonesia paling banyak mengekspor jenis kain tenun berupa Kain tenunan dari benang filamen sintetik (50,64 persen), kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik (13,77 persen) serta kain tenunan dari < 85 persen serat stapel sintetik, dicampur dengan kapas (8,27 persen).

Sementara itu, nilai ekspor sagu Indonesia meningkat tajam sebesar 134,40 persen YoY pada tahun 2023, sejalan dengan volume ekspor yang meningkat 164,86 persen YoY. Peningkatan ini terutama dipicu oleh tingginya permintaan dari China, Malaysia, Taiwan, Filipina, dan Singapura. Sagu menarik perhatian pasar global karena sifatnya yang non-GMO dan bebas gluten sehingga menarik konsumen yang peduli dengan kesehatan.

Di sisi lain, pada periode Januari-Juni 2024, nilai ekspor kopi meningkat sebesar 10,79 persen YoY, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dari kenaikan harga kopi di pasar global. Ekspor kopi ke sejumlah negara masih mencatatkan peningkatan, tertinggi ke Thailand (naik USD26,75 juta), diikuti ke Filipina (naik USD10,88 juta), Malaysia (naik USD9,02 juta), Uni Emirat Arab (naik USD6,38 juta), dan Armenia (naik USD4,53 juta).

Produk unggulan seperti tenun Palembang, Sagu dari Kepulauan Meranti, dan Kopi Gayo asal Bener Meriah, Aceh memiliki potensi untuk tembus pasar ekspor dalam dua tahun mendatang. Untuk terus mendorong ekspor tiga komoditas tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menetapkan tiga program Desa Devisa di wilayah Sumatera Selatan, Riau, dan Aceh melalui program Special Mission Vehicle (SMV) Icon pada 29 Agustus 2024 lalu.

Kepala Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung Kementerian Keuangan Ferdinan Lengkong mengatakan, program SMV Icon merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional, dalam hal ini mendorong potensi desa untuk dapat menembus pasar ekspor melalui kegiatan Desa Devisa LPEI. Inisiasi Desa Devisa ini merupakan langkah strategis yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama di wilayah Sumatera Selatan, Riau, dan Aceh.

“Desa Devisa dalam program SMV Icon bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan penetapan devisa yang berkelanjutan, diharapkan tentunya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga pengrajin serta berperan dalam ekspor global. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas ekspor daerah melalui pengembangan produk unggulan desa-desa tersebut,” kata Ferdinan dalam keterangan resminya, Rabu (25/9/2024).

Kepala Departemen Jasa Konsultasi UKM LPEI Nilla Meidhita menyampaikan, Program Desa Devisa bertujuan untuk mendorong ekspor produk lokal, meningkatkan devisa negara, serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh LPEI, diharapkan produk-produk UMKM dapat memenuhi standar ekspor dan bersaing di pasar global.

“LPEI memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan holistik sehingga LPEI tidak hanya memberikan pengetahuan yang mendalam kepada peserta, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan ekspor secara lebih terstruktur dan profesional, sekaligus mendukung pengembangan potensi komoditas desa menuju pasar internasional,” kata Nilla.

Pemerintah melalui LPEI terus mendorong Desa Devisa untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Capaian pemerintah untuk terus mendorong Desa Devisa mulai menuai hasil yang baik. Sejak 2020 hingga Agustus 2024, akumulasi jumlah Desa Devisa LPEI mencapai 1.545 Desa Devisa yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melibatkan 134.918 petani, nelayan, pengrajin, dan warga lainnya. Terdapat 23 komoditas ekspor unggulan Desa Devisa antara lain kopi, rumput laut, kakao, gula aren, dan kerajinan.

Desa Devisa Tenun Palembang meliputi enam desa dengan jumlah 20 pengrajin yang mempekerjakan sekitar 300 orang pekerja. Desa Devisa Tenun Palembang memiliki kapasitas produksi 600 lembar kain per tahun dengan omzet Rp1,3 miliar.

Melalui program Desa Devisa, LPEI memberikan pendampingan berupa pelatihan peningkatan kualitas produk, pengembangan desain yang sesuai dengan tren pasar global, serta melakukan pendampingan agar tenun Palembang dapat melakukan ekspor ke pasar internasional seperti Amerika Serikat.

Desa Devisa Sagu dari Kepulauan Meranti terdiri dari 16 desa dengan melibatkan lebih dari 6.000 petani. Dengan kapasitas produksi mencapai 1.000 ton per bulan, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk sagu di pasar internasional melalui peningkatan kualitas, diversifikasi produk, dan penerapan standar mutu global sehingga Desa Devisa Sagu Meranti diharapkan dapat menembus pasar ekspor negara kawasan seperti Malaysia dan Singapura.

Sementara Desa Devisa Kopi Gayo asal Bener Meriah, Aceh, meliputi 220 desa dengan total lahan seluas 192 hektar yang menghasilkan 134,4 ton dengan potensi penjualan mencapai Rp14,1 miliar. Untuk memperkuat daya saing dan memastikan keberlanjutan, Kementerian Keuangan, LPEI, dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah membentuk Koperasi Panca Gayo Aceh sebagai off-taker kopi gayo untuk dapat menembus pasar kopi dunia.

(Dhera Arizona)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia memiliki potensi luas lahan sagu terbesar di dunia, yakni sebesar 85% atau 5,5 juta hektare (ha) lahan sagu dari 6,5 juta ha lahan sagu di dunia. Hanya saja, pengembangan komoditas sagu belum maksimal.

Mengutip data statistik perkebunan Kementan 2022, kurang dari 4% luas areal sagu nasional yang baru termanfaatkan, atau hanya seluas 212.468 ha dengan total potensi produksi sagu sebanyak 385.905 ton.

Atas dasar itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan, penggunaan beras analog sagu dalam program makan bergizi gratis untuk diversifikasi sekaligus mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, potensi sagu di Indonesia memang besar untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif pengganti nasi. "Beras sagu diusulkan program makan siang gratis bagus untuk diversifikasi pangan, tapi tak mudah," katanya kepada KONTAN, Selasa (30/7).

Menurut Dwi, butuh anggaran diversifikasi yang cukup besar untuk pengembangan sagu dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan pasarnya. "Produksi sagu masih alami bukan hasil budidaya dan sebarannya pun terbanyak di Papua. Artinnya, butuh infrastrutur transportasi dan logistik," imbuhnya.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengamini. Kebijakan pengembangan sagu sebagai pangan alternatif harus didorong demi ketahanan pangan nasional.

"Tapi kalau beras sagu unuk makan siang gartis, kayaknya muluk-muluk," ujarnya. Trubus bilang, menyiapkan produk hilirisasi sagu ini tidak bisa main-main, enggak boleh asal-asalan hanya sekadar memenuhi janji politik program makan siang gratis," sebutnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui, potensi sagu masih belum termanfaatkan dengan baik, teramsuk ekspor pati sagu.

Meski Indonesia sebagai produsen utama sagu dunia, ekspor pati sagu indonesia masih kalah dari malaysia. Ekspor pati sagu Indonesia hanya US$ 9 juta pada 2023, sedangkan Malaysia yang mencapai US$ 15 juta. Diketahui, bahan baku sagu Malaysia berasal dari Indonesia.

"Pemanfaatan potensi sagu di Indonesia dirasakan masih sangat rendah karena beberapa kendala," katanya, dalam acara Simposium Nasional Industri Pengolahan Sagu, di Gedung Kemenperin, Jakarta, (29/7/2024).

Yang terang, pemanfaatan industri sagu Indonesia masih banyak terkendala. Pertama pada alur rantai pasok bahan baku sagu, dimana area sagu dari perkebunan rakyat masih mendominasi dengan persentase penguasaan lahan mencapai 94,34%. Dengan kontribusi produksi sagu mencapai 99%.

Masalahnya infrastruktur perkebunan rakuat ini masih sederhana dengan fasilitas penunjang yang minim. Hal ini menyebabkan rantai suplai sagu dari hulu ke hilir menjadi terbatas.

Kedua, terkait keterampilan dan kapasitas SDM yang masih minim. Ketiga terkait dengan rendahnya popularitas komoditas sagu menjadi penghambat pengembangan dan riset, hingga membatasi pencapaian potensi komoditas ini.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia memiliki potensi luas lahan sagu terbesar di dunia, yakni sebesar 85% atau 5,5 juta hektare (ha) lahan sagu dari 6,5 juta ha lahan sagu di dunia. Hanya saja, pengembangan komoditas sagu masih belum maksimal.

Atas dasar itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan, penggunaan beras analog sagu dalam program makan bergizi gratis guna mendukung ketahanan pangan Indonesia. Pertimbangannya, beras analog sagu merupakan sumber alternatif karbohidrat yang dapat menjadi bahan utama makanan pokok selain nasi.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai, usulan Kemperin memanfaatkan sagu sebagai beras analog dalam program makan bergizi gratis guna mendukung ketahanan pangan Indonesia bagus dan patut didukung jika memang serius mengembangkan pangan alternatif tersebut.

"Apalagi di tengah ancaman krisis pangan, dibutuhkan diversifikasi produk pangan, selain yang utama nasi," katanya kepada KONTAN, Selasa (30/7/2024).

Sebagai informasi, Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis secara bertahap. Adapun target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada tahun 2029.

Hanya saja, Trubus memberi catatan menjadikan beras analog sagu menjadi bagian dari program makan siang gratis tidak mudah dan terkesan muluk-muluk. Pasalnya, membutuhkan persiapan panjang sekaligus anggaran besar untuk memproduksi beras analog sagu.

"Menyiapkan produk hilirisasi sagu ini tak bisa main-main, enggak boleh asal-asalan hanya sekadar memenuhi janji politik program makan siang gratis," sebutnya.

Menurut Trubus, pemerintah seperti kebingungan terkait anggaran makan siang gratis yang terbilang lumayan besar. Meski begitu, tidak perlu memunculkan wacana atau rencana yang hanya muluk-muluk seperti beras sagu tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengusulkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil Gibran Rakabuming Raka agar beras analog sagu dipakai untuk program makan bergizi gratis. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan dan menekan ketergantungan kepada beras.

Agus berharap industri sagu dapat dikembangkan agar Indonesia menjadi salah satu pemasok pati sagu terbesar di dunia.

"Pasti kita akan usulkan (beras analog sagu untuk program makan bergizi gratis) karena dia juga bisa mendukung ketahanan pangan dengan menjadikan sagu sebagai sumber atau bahan utama pangan di luar beras. Jadi sagu itu yang harus kita dorong adalah kearifan lokal," katanya, Senin (29/7/2024).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ekspor pati sagu Indonesia kalah dari Malaysia. Padahal Indonesia memiliki potensi luas lahan sagu terbesar di dunia.

Agus mengatakan Indonesia memiliki 85% atau 5,5 juta hektare (Ha) lahan sagu dari 6,5 juta Ha lahan sagu di dunia. Di sisi lain, pemasok pati sagu terbesar di dunia justru berasal dari Malaysia.

"Indonesia ini anehnya pasar pati sagunya, ekspor ke dunia lebih kecil daripada Malaysia. Padahal Malaysia lahan untuk produksi sagu, di hulunya tidak besar, jauh lebih kecil dari Indonesia," kata Agus kepada wartawan di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024).

Berdasarkan data yang dipaparkan, ekspor pati sagu Indonesia hanya US$ 9 juta pada 2023, kalah dari Malaysia yang mencapai US$ 15 juta. Padahal, kata Agus, bahan baku sagu yang didapatkan Malaysia berasal dari Indonesia.

Agus berpandangan ekspor pati sagu Indonesia kalah dari Malaysia karena adanya modus hingga membuat ekspor bahan baku sagu Indonesia ke Malaysia tidak tercatat.

"Ini merupakan modus yang harus kita carikan jalan keluar solusinya, karena sebetulnya Malaysia juga dapat bahan baku sagunya dari Indonesia, tapi mungkin tidak tercatat. Jadi mereka masukkan sagu dari Indonesia ke Malaysia, di Malaysia mereka olah-olah sedikit atau ekspor atas nama Malaysia," beber Agus.

"Ini salah satu kendala yang saya pelajari kenapa Malaysia lebih tinggi nilai ekspornya dari Indonesia. Yang saya sampaikan nilai ekspor pati, artinya sudah ada pengolahannya. Jadi sagu datang dari Indonesia, diolah di Malaysia dan dia ekspor," tambahnya.

Sebaran lahan sagu terluas di Indonesia berada di Papua sebesar 5,2 juta Ha. Meski begitu, 74% sagu nasional justru berasal dari Riau dengan angka produksi mencapai 285 ribu ton, dari lahan seluas 76 ribu Ha.

"Produktivitas provinsi Riau adalah 3,73 ton per Ha, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan produksi lain termasuk Papua yang berada pada peringkat kedua dengan 1,21 ton per Ha, dan Maluku di peringkat ketiga dengan menghasilkan 0,27 ton sagu per Ha," ungkap Agus.

Hilirisasi Sagu

Agus mengatakan pihaknya akan terus mendorong peningkatan hilirisasi komoditas sagu. Hilirisasi sagu dilakukan melalui pengembangan diversifikasi produk dan fasilitasi kerja sama antar industri pengolahan dan industri pengguna, mendorong program sertifikasi TKDN, dan program restrukturisasi mesin atau peralatan bagi para industri pengolahan sagu.

"Kemenperin berkomitmen untuk terus meningkatkan hilirisasi komoditas sagu," kata Agus.

Dalam rangka pengembangan industri pengolahan sagu, pemerintah telah menjadikan program peningkatan pengelolaan sagu nasional sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sagu dari pohonnya bisa diolah menjadi pati sagu. Menurut data dari Business Research Insights, pertumbuhan pasar pati sagu secara global diproyeksikan akan tumbuh mencapai US$ 560 juta pada 2031.

Meski begitu, Agus mengharapkan hilirisasi sagu tidak hanya berhenti sampai di pati sagu. Dalam hal ini diperlukan penguatan riset dan inovasi produk untuk mendukung pengembangan hilirisasi sagu.

"Hilirisasi sagu diharapkan tidak hanya berhenti sampai di pati sagu, tapi juga dapat memacu pertumbuhan produk hilir lainnya. Sagu dapat diolah menjadi beragam produk mulai dari produk pangan seperti pati sagu, mie, beras analog, sampai produk non pangan seperti bio-packaging," beber Agus.

Menurut Agus, pemerintah ke depan di bawah komando Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki prioritas utama untuk melaksanakan ketahanan pangan, selain ketahanan energi dan ketahanan air. Nah, sagu dinilai menjadi salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

"Kita dalam waktu yang tidak lama lagi harus bisa membantu agar pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran bisa berhasil dengan baik, khususnya ketika kita bicara ketahanan pangan. Kita harus bisa membantu pemerintahan ke depan memetakan pondasi yang kokoh untuk mewujudkan ketahanan pangan ke depan," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmitamengusulkan penggunaan beras analog sagu dalam program makan bergizi gratis guna mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Menurut dia, beras analog sagu merupakan sumber alternatif karbohidrat yang dapat menjadi bahan utama makanan pokok selain nasi. Beras analog adalah istilah untuk beras dari bahan non-padi yang dibuat dari sagu, jagu, dan karbohidrat lain.

"Pasti kita akan usulkan, karena dia (beras analog sagu) juga bisa mendukung ketahanan pangan, dengan menjadikan sagu sebagai sumber atau bahan utama pangan di luar beras," ujar Agus di Jakarta, Senin, 29 Jui 2024.

Agus menyebut, sagu merupakan makanan kearifan lokal yang perlu didorong oleh popularitasnya agar menyamai beras pada umumnya.

Menurut Agus, hal ini juga sejalan dengan program prioritas utama pada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang menitikberatkan pada ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan pangan.

Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa sagu sangat relevan untuk membantu memperkokoh ketahanan pangan Indonesia.

"Kita harus bisa membantu dengan meletakkan pondasi yang kokoh untuk mewujudkan ketahanan pangan ke depan. Oleh sebab itu, sagu menjadi sangat relevan, karena merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia," katanya.

Dari sisi ketahanan energi, Kemenperin juga mengusulkan untuk mengolah sagu menjadi sumber energi terbarukan atau bioetanol.

Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin, kata Agus, telah memiliki data terkait dengan kegunaan sagu terhadap energi terbarukan. Disebutkan bahwa dalam setiap 2,5 hektar lahan sagu, dapat menghasilkan 250 kilo liter bioetanol.

"Pilotingnyasudah ada, itulocal wisdom-nya kuat sekali karena nggak ada lagi kekuatan sagu di dunia seperti di Indonesia," ujar Agus.

Saat ini, sagu banyak ditanam di Maluku, Papua dan Kabupaten Meranti, Riau.

Simposium Sagu

Kementerian Perindustrian menggelar Simposium Nasional Industri Pengolahan Sagu 2024 di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024. Agus Gumiwang mengatakan, kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal mendorong peningkatan produksi serta pengembangan potensi industri sagu nasional.

Agus menyampaikan, pertumbuhan pasar pati sagu secara global diprediksi akan tumbuh hingga 560 miliar dolar AS pada 2031. Indonesia pun harus ambil bagian di dalamnya, mengingat potensi sagu yang dimiliki Tanah Air begitu besar.

"Semoga kita bisa bersama-sama dapat merumuskan berbagai usulan kebijakan agar potensi bisa dioptimalkan. Mari kita sama-sama berpikirout of the box, bagaimana untuk mempercepat dukungan agar industri pengolahan sagu bisa tumbuh di Indonesia," ujar Agus dalam pembukaan Simposium Nasional Industri Pengolahan Sagu 2024.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, 85 persen lahan sagu di seluruh dunia berada di Indonesia. Menurut Agus, sudah sewajarnya apabila Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam hal komoditas sagu.

Hilirisasi industri sagu pun diharapkan Agus tidak hanya berhenti sampai pada pati sagu saja, tetapi juga dapat memacu pertumbuhan produk hilir lainnya seperti mie dan beras analog sagu serta produk non pangan seperti bioenergi.

Agus menyebut, penguatan riset sangat penting dilakukan untuk mendukung pengembangan hilirisasi sagu.

Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus meningkatkan hilirisasi pengembangan sagu dengan diversifikasi produk, fasilitasi kerja sama antar industri pengolahan dan pengguna, mendorong program sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta program restrukturisasi mesin dan peralatan bagi industri pengolahan sagu.

"Selain itu, Kemenperin berupaya bersinergi dengan pemangku kepentingan lain dari pusat maupun daerah sebagai langkah percepatan pengembangan industri pengolahan sagu," katanya.

Simposium Nasional Industri Pengolahan Sagu 2024 mengajak partisipasi dari berbagai kementerian dan lembaga, akademisi serta praktisi.

Dalam rangkaian acara ini, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan beras analog sagu instan antara Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dengan Pusat Riset Agro Industri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri pengembangan dan pengolahan sagu.

Produksi Sagu

Secara total pada 2022 produksi sagu di Indonesia mencapai 8,94 ribu ton. Berdasarkan data Kemenperin, Riau merupakan provinsi penghasil sagu terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar
80,99 persen dari total produksi sagu di Indonesia, disusul oleh Papua, Maluku dan Kalimantan Selatan dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,35 persen, 2,02 persen, 0,93 persen.

Di Kabupaten Meranti, Riau, yang merupakan wilayah penghasil sagu terbesar di Indonesia, sagu diolah menjadi beragam panganan seperti sepolet, gedegob, roti jala, lontong dan cendol sagu. Pati sagu sangat fleksibel diolah kembali menjadi berbagai jenis makanan seperti mie sagu, biskuit sagu, maupun sagu rendang khas Riau.

Karena kebanyakan sagu dihasilkan dari hutan, produksi sagu menyusut seiring dengan terjadinya deforestasi. Menurut catatan Kementerian Pertanian, Produktivitas sagu nasional dari 2014-2016 rata-rata turun 10,23 % setiap tahunnya dengan produktivitas terendah terjadi pada 2016 yaitu sebesar
3.377 kg/ha.

Sedangkan pada 2017-2020 produktivitas sagu cenderung lebih stabil.

Untuk memperoleh tanaman sagu dengan produktivitas maksimal secara berkelanjutan diperlukan pola pengusahaan sagu yang masih dalam kategori “hutan sagu” alami yang diarahkan menjadi pola pengusahaan kebun sagu rakyat.

Dalam 100 gram pati sagu terkandung 350 kCal, 0,04 gram lemak, 1,15 gram protein, 86,58 gram karbohidrat, dan 2,05 serat makanan. Sedangkan tiap 100 gram beras mengandung 359 kCal, 0,7 gram lemak, 7,5 gram protein, 78,5 gram karbohidrat, dan 0,2 gram serat makanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pemanfaatan sagu di Indonesia masih sangat rendah di Indonesia.

Ia mengatakan, terdapat tiga hal yang menjadi kendala yaitu pertama, alur rantai pasok bahan baku sagu. Hingga saat ini, lahan sagu di Indonesia didominasi perkebunan rakyat dengan persentase penguasaan lahan sebesar 94,34 persen dengan kontribusi produksi sagu mencapai 99 persen.

"Namun infrastruktur perkebunan rakyat ini masih sangat sederhana dengan fasilitas penunjang yang sangat minim. Hal ini menyebabkan rantai supply sagu dari hulu ke hilir menjadi sangat terbatas," kata Agus saat pidato sambutan dalam acara "Simposium Nasional Industri Pengolahan Sagu", di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Agus mengatakan, kendala kedua pemanfaatan sagu yaitu keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) masih minim.

Ketiga, rendahnya popularitas sagu menjadi penghambat proses pengembangan dan riset sehingga membatasi pencapaian komoditas sagu.

"Kita perlu edukasi bahwa sagu dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat dan tentu industrinya dapat dikembangkan agar Indonesia menjadi salah satu pemasok pati terbesar di dunia," ujarnya.

Di samping itu, Agus mengatakan, Indonesia memiliki potensi luas lahan sagu terbesar di dunia.

Ia mengatakan, dari 6,5 juta hektar lahan sagu yang tersebar di seluruh dunia, 5,5 juta hektar lahannya atau 85 persen ada di Indonesia. Meski demikian, Indonesia masih kalah dari Malaysia dalam ekspor sagu.

Adapun Malaysia tercatat melakukan ekspor pati sagu sebesar 15 juta dollar Amerika Serikat (AS) pada 2023. Sedangkan, Indonesia melakukan ekspor pati sagu hanya 9 juta dollar AS.

"Sangat jauh dari potensi yang tentu harus terus-menerus kita perbaiki agar potensi tersebut bisa tumbuh, bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder terutama untuk mengisi pasar sagu nasional dan internasional bagi para pelaku yang terlibat dalam agrobisnis sagu Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, Kemenperin berkomitmen meningkatkan hilirisasi komoditas sagu melalui pengembangan diversifikasi produk, fasilitasi kerja sama antar industri pengolahan dan industri pengguna, mendorong program sertifikasi TKDN dan program peralatan bagi para industri pengolahan sagu.

"Selain itu, Kemenperin berupaya untuk selalu bersinergi dengan pemangku kepentingan lain dari pusat maupun daerah sebagai langkah mendorong percepatan pengembangan sagu," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat nilai ekspor pati sagu Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Padahal, Indonesia memiliki lahan sagu mencapai 5,5 hektare atau 85% dari total lahan sagu di dunia.

Untuk diketahui, nilai ekspor pati sagu Malaysia sebesar US$15 juta atau lebih besar dibandingkan nilai ekspor pati sagu Indonesia senilai US$9 juta pada 2023.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan terdapat sejumlah kendala, salah satunya terkait dengan modus oknum dari Malaysia yang mengimpor bahan baku sagu Indonesia tanpa tercatat.

"Jadi mereka masukin sagu dari Indonesia ke Malaysia, di Malaysia mereka olah-olah sedikit atau ekspor atas nama Malaysia. Ini salah satu kendala yang saya pelajari kenapa Malaysia lebih tinggi nilai ekspornya dari Indonesia," kata Agus di Kantor Kemenperin, Senin (29/7/2024).

Namun, dia memastikan ekspor sagu yang dilakukan Indonesia sudah diolah berupa pati, meskipun nilainya tidak begitu signifikan.

Untuk menggenjot kinerja ekspor komoditas pertanian tersebut, perlu dilakukan hilirisasi industri pengolahan sagu sehingga diversifikasi terwujud. Alhasil, tak hanya pati sagu, tetapi juga produk hilir sagu lainnya.

"Sagu dapat diolah menjadi beragam produk mulai dari produk pangan seperti mie, beras analog, dan produk nonpangan seperti bio packaging," tuturnya.

Agus juga menyoroti potensi lahan sagu di Papua sebesar 5,2 juta hektare yang masih belum teroptimalkan. Di sisi lain, Riau yang lahan sagunya tidak seluas Papua justru menjadi produsen sagu terbesar di Indonesia.

Produktivitas provinsi Riau adalah 3,73 ton per hektare, sementara Papua di angka 1,21 ton per hektare. Berdasarkan data statistik perkebunan dari Kementerian Pertaninan pada 2022 hanya 112.000 hektare lahan atau 4% dari total lahan sagu yang baru dimanfaatkan dengan total produksi 386.000 ton.

"Pemanfaatan produksi sagu di indonesia dirasakan masih sangat rendah, karena berbagai kendala, pertama pada alur rantai pasok bahan baku sagu," tuturnya.

Adapun, area sagu di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan presentasi penguasaan lahan sebesar 94,34% dengan kontribusi produksi sagu mencapai 99%.

Dalam hal ini, Agus melihat infrastruktur perkebunan rakyat ini masih sederhana bahkan sangat sederhana dengan fasilitas penunjang yang sangat minim. Hal ini menyebabkan rantai suplai sagu dari hulu ke hilir menjadi terbatas bahkan sangat terbatas.

"Kedua masalah yang harus kita takel adalah masalah keterampilan atau SDM yang kita lihat masih minim. Oleh karena itu ini perlu perhatian khusus untuk mempercepat peningkatannya," jelasnya.

Ketiga, popularitas sagu masih rendah sehingga menjadi penghambat proses pengembangan dan riset dan membatasi komoditas sagu.

"Kita perlu edukasi bahwa sagu dapat menjadi alternatif, sumber karbohidrat dan tentu industrinya dapat dikembangkan agar Indonesia dapat menjadi salah satu pemasok pati terbesar di dunia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan penggunaan beras analog sagu untuk menjadi salah satu bahan makanan pokok pada program makan siang gratis yang diinisiasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan beras analog sagu merupakan salah satu wujud diversifikasi produk untuk ketahanan pangan, bahkan juga mampu mendukung ketahanan energi.

"Pasti kita akan usulkan karena dia juga bisa mendukung ketahanan pangan dengan menjadikan sagu sebagai sumber atau bahan utama pangan di luar beras," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenperin, Senin (29/7/2024).

Berdasarkan laporan dari Kelompok Riset Pengembangan Pati Agroindustri, Pati Sagu Pragel dapat digunakan sebagai bahan baku pengikat pada pembuatan bulir beras sagu analog yang diharapkan dapat mengurangi beras impor, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya pati sagu.

Adapun, beras analog instan ini dibuat dari bahan lokal seperti sagu dan beras merah sehingga dijamin aman, bahkan mempunyai manfaat kesehatan seperti indeks glikemik rendah.

Proses produksi beras sagu instan ini dilakukan dengan proses fisis tanpa menggunakan bahan kimia sehingga aman untuk dikonsumsi serta memudahkan proses penyajiannya.

Sebelumnya, pati sagu saat ini sebagian besar banyak dikenal sebagai bahan untuk membuat papeda. Namun saat ini sudah mulai tumbuh industri pengolahan sagu menjadi produk yang modern seperti mi instan dan beras analog.

"Yang juga akan kita usulkan, sekarang lagi disusun oleh agro, jadi sagu itu bukan hanya bisa mendukung ketahanan pangan, tapi dia juga bisa mendukung ketahanan energi," ujarnya.

Agus menerangkan pati sagu juga dapat mendukung pengembangan industri bioenergi dengan melakukan proses pemisahan kandungan. Hal ini juga dapat mendukung pemerintah untuk menuju transisi zero emission.

Produk tepung kaya pati disebut cocok untuk dimanfaatkan sebagai substrat dalam industri fermentasi seperti MSG dan bioethanol yang air limbahnya lebih mudah ditangani daripada air limbah industrinya yang menggunakan bahan baku molases.

"Jadi sagu itu bisa menjadi bioetanol. Tadi sudah ada hitungannya tapi saya mau lebih detail. Kalau gasalah tadi tuh per 2,5 hektare dari sagu bisa menghasilkan 250 kiloliter bioetanol," tuturnya.

Dengan potensi lahan sagu sebesar 5,5 juta hektare, Agus meyakini dapat dioptimalkan untuk kepentingan pangan dan energi. Nilai keekonomian dari sagu itu juga dapat lebih meningkat lebih tinggi.

"Saya kira masuk akal dan prototipe-nya untuk menghasilkan bioetanol itu sudah ada. Jadi artinya pilotingnya sudah ada. Itu local wisdomnya kuat sekali karena nggak ada lagi kekuatan sagu di dunia seperti Indonesia," pungkasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan biang kerok ekspor pati sagu Indonesia kalah dari Malaysia. Padahal Indonesia memiliki potensi luas lahan sagu terbesar di dunia.

Agus mengatakan Indonesia memiliki 85% atau 5,5 juta hektare (Ha) lahan sagu dari 6,5 juta Ha lahan sagu di dunia. Di sisi lain, pemasok pati sagu terbesar di dunia justru berasal dari Malaysia.

"Indonesia ini anehnya pasar pati sagunya, ekspor ke dunia lebih kecil daripada Malaysia. Padahal Malaysia lahan untuk produksi sagu, di hulunya tidak besar, jauh lebih kecil dari Indonesia," kata Agus kepada wartawan di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024).

Berdasarkan data yang dipaparkan, ekspor pati sagu Indonesia hanya US$ 9 juta pada 2023, kalah dari Malaysia yang mencapai US$ 15 juta. Padahal, kata Agus, bahan baku sagu yang didapatkan Malaysia berasal dari Indonesia.

Agus berpandangan ekspor pati sagu Indonesia kalah dari Malaysia karena adanya modus hingga membuat ekspor bahan baku sagu Indonesia ke Malaysia tidak tercatat.

"Ini merupakan modus yang harus kita carikan jalan keluar solusinya, karena sebetulnya Malaysia juga dapat bahan baku sagunya dari Indonesia, tapi mungkin tidak tercatat. Jadi mereka masukin sagu dari Indonesia ke Malaysia, di Malaysia mereka olah-olah sedikit atau ekspor atas nama Malaysia," beber Agus.

"Ini salah satu kendala yang saya pelajari kenapa Malaysia lebih tinggi nilai ekspornya dari Indonesia. Yang saya sampaikan nilai ekspor pati, artinya sudah ada pengolahannya. Jadi sagu datang dari Indonesia, diolah di Malaysia dan dia ekspor," tambahnya.

Sebaran lahan sagu terluas di Indonesia berada di Papua sebesar 5,2 juta Ha. Meski begitu, 74% sagu nasional justru berasal dari Riau dengan angka produksi mencapai 285 ribu ton, dari lahan seluas 76 ribu Ha.

"Produktivitas provinsi Riau adalah 3,73 ton per Ha, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan produksi lain termasuk Papua yang berada pada peringkat kedua dengan 1,21 ton per Ha, dan Maluku di peringkat ketiga dengan menghasilkan 0,27 ton sagu per Ha," ungkap Agus.