Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan tahapan terakhir seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) periode 2024-2029, Jumat (20/9/2024).

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa nantinya masing-masing 10 besar calon pimpinan dan dewas KPK akan diserahkan ke Presiden.

Ateh menyebut 10 besar nama calon pimpinan KPK akan dites lagi oleh DPR melalui uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test. Sementara itu, nama-nama calon Dewas akan ditetapkan oleh Presiden.

"Langsung ke Presiden kalau Dewas. Presiden yang memilih," ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Pria yang juga menjabat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu juga mengungkap, nantinya Presiden 2024-2029 yang akan memilih lima orang Dewas KPK.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto merupakan Presiden terpilih 2024 yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang.

"Presiden yang baru [yang akan memilih lima orang Dewas KPK]," ungkap Ateh.

Adapun tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewas KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2020. Pasal 4 mengatur bahwa ketua dan anggota Dewas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden, dengan sebelumnya membentuk panitia seleksi (pansel).

Kemudian, pasal 7 ayat (9) mengatur bahwa nama-nama calon anggota Dewas yang telah dipilih pansel disampaikan kepada Presiden. Nantinya, Presiden menyampaikan nama-nama calon Dewas kepada DPR untuk dikonsultasikan.

"Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan," demikian bunyi pasal 8 ayat (2).

Bisnis.com, JAKARTA – Calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gusrizal mengusulkan lembaga anti rasuah tak membeberkan secara menyeluruh kasus pelanggaran etik yang terjadi di internal.

Dia mengatakan bahwa demi menjaga marwah KPK, maka tidak semua pelanggaran etik insan KPK perlu untuk diketahui dan diekspos ke publik.

“Untuk menjaga marwah KPK itu, tidak seluruhnya harus diekspos ke masyarakat,” katanya usai tes wawancara yang digelar di Aula Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, KPK perlu untuk memilah pelanggaran etik yang diawasi Dewas KPK. Mengingat persoalan yang akan terjadi tentunya bermacam-macam, mulai dari yang kecil, sedang, dan besar.

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu melanjutkan bahwa untuk pelanggaran etik yang kecil-kecil tidak perlu diketahui publik. Namun, akan menjadi catatan oleh Dewas KPK

“Jadi bukan publik tak boleh tau, boleh tetapi ada yang bisa diselesaikan secara musyawarah dan bukan berarti tidak boleh dipublikasikan, tetapi pelanggaran-pelanggaran ini kita lihat [mana yang bisa diekspos] saja,” imbuhnya.

Mertua dari Kiky Saputri itu menekankan untuk pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan teguran sehingga masyarakat tak perlu untuk mengetahui secara detil isi dapur KPK.

“Pelanggaran kan macam-macam ada yang ringan, ada yang sedang, dan berat. Terhadap yang berat maka wajib untuk diekspose. Tujuannya untuk menjaga marwah KPK, tetapi yang ringan, teguran, tertulis, bisa diselesaikan secara baik seperti diperingatkan maka apa masalahnya. Jadi, soal pelanggaran berat tak mungkin kami kesampingkan,” pungkas Gusrizal.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief ikut menanggapi kritik terhadap 20 besar calon pimpinan KPK periode 2024-2029 yang didominasi oleh penegak hukum. Menurutnya, rekam jejak merupakan faktor terpenting dalam memilih pimpinan lembaga antirasuah.

Laode memandang bahwa siapapun lima orang yang nantinya terpilih menjadi pimpinan KPK harus merupakan sosok terbaik dari 20 besar saat ini. Dia menyebut ada sejumlah kelebihan yang harus dimiliki oleh calon pimpinan KPK.

Para pimpinan KPK, terangnya, harus memahami tugas dan fungsi KPK, tidak memiliki catatan buruk dalam segi integritas, serta bisa menjadi pemimpin yang baik.

"Soal dari mana afiliasinya menurut saya itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah punya, tidak memiliki catatan yang jelek tentang etika dan integritasnya, dan yang kedua memiliki kemampuan lain," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Laode menilai pimpinan KPK untuk lima tahun ke depan memiliki tantangan yang berbeda. Hal itu berkaitan dengan pimpinan periode saat ini atau periode 2019-2024, yang dinilainya kehilangan kepercayaan publik.

Dia menyebut ada tiga cara untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Pertama, memastikan upaya penindakan dan pencegahan korupsi berjalan dengan baik.

Kedua, menghilangkan masalah-masalah internal kelembagaan. Ketiga, memastikan pimpinan menjadi teladan.

"Kalau tidak bisa jadi teladan ya bisa-bisa seperti peristiwa kemarin-kemarin itu. Ada penyidik terima suap, ada penjaga penjara, karena mereka melihat tidak ada apa ya, mungkin seperti suri tauladan dari pimpinan," kata pimpinan periode 2015-2019 itu.

Untuk diketahui, Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK atau Pansel KPK telah mengumumkan 20 nama orang yang lolos tahap penilaian profil. Masing-masing 20 calon pimpinan dan calon dewas kini menjalani tahap wawancara.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Dominasi penegak hukum itu pun bahkan dikritik oleh Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango. Nawawi menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief yang menjadi panelis eksternal pada seleksi wawancara calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 menyebut sudah ada calon bagus.

Laode bersama dengan Guru Besar Universitas Sumatra Utara (USU) Ningrum Natasya Sirait, diundang oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK untuk mewawancarai 20 besar calon dewas. Pada hari ini, panelis eksternal dan Pansel KPK mewawancarai total 10 orang untuk tahap pertama.

"Dan menurut kami dari yang 10 orang itu ada beberapa calon dewas yang lumayan bagus. Saya pikir ada beberapa" ujar Laode kepada wartawan di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Meski demikian, Laode enggan mengungkap siapa calon Dewas KPK yang dinilai olehnya bagus saat menjalani wawancara tadi.

Menurut pimpinan KPK jilid 4 itu, Dewas KPK tidak harus berasal dari figur yang terkenal. Dia menyebut syarat utama untuk menjadi Dewas KPK adalah memiliki rekam jejak yang bersih, memiliki komitmen untuk membesarkan dan menjaga martabat KPK, serta dapat berkoordinasi dengan seluruh insan KPK.

Bagi Laode, sosok Dewas KPK yang paling dicari adalah yang bisa melakukan pengawasan ketat terhadap pimpinan maupun insan KPK lainnya.

"Sehingga sebelum terjadi apa-apa, baru terjadi riak sedikit bisa segera dipadamkan. Daripada berbaik-baik hati tiba-tiba ada pimpinan terima gratifikasi," tutur mantan pimpinan periode 2015-2019 itu.

Adapun Guru Besar USU Ningrum Natasya Sirait lebih mengapresiasi peserta perempuan calon Dewas KPK yang diwawancarainya tadi. Dia berharap agar nantinya akan ada calon Dewas KPK untuk lima tahun ke depan yang merupakan perempuan.

"Kami berharap sebagai penyeimbang ya perempuannya, tadi benar sekali tidak harus well known [calon Dewas KPK]. Banyak sekali kandidat yang kita malah enggak kenal tapi kecintaanya terhadap pemberantasan korupsi menjadi anggota dewan pengawas tuh, sangat kita butuhkan, pokonya perempuannya oke-oke," tuturnya pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria menyebut adanya pola yang mirip terlihat dari jawaban 10 calon Dewas KPK hari ini.

Menurut pria yang juga Rektor IPB itu, para calon Dewas KPK banyak yang menyoroti soal penyempurnaan sistem di lembaga tersebut.

"Memang jawaban dari para calon sebagian ada yang bertumpu pada kebutuhan penyempurnaan sistem di KPK sendiri. Kemudian kebutuhan untuk figur yang sangat penting untuk menjalankan sistem itu. Jadi dua-duanyanya penting sehingga bisa merevitalisasi Dewas di KPK," pungkasnya.

Sebagai informasi, berikut daftar 10 nama calon Dewas KPK yang menjalani tes wawancara hari ini:

1. Achmed Sukendro

2. Benny Jozua Mamoto

3. Bobby Hamzar Rafinus

4. Chisca Mirawati

5. Elly Fariani

6. Gatot Darmasto

7. Gusrizal

8. Hamdi Hassyarbaini

9. Hamidah Abdurrachman

10. Heru Kreshna Reza.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar panitia seleksi (Pansel) untuk calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) periode 2024-2029 tidak diintervensi oleh pihak mana pun.

Seperti diketahui, proses seleksi calon pimpinan dan dewas untuk lima tahun ke depan tengah bergulir. Teranyar, sebanyak masing-masing 40 orang calon pimpinan dan dewas KPK dinyatakan lulus tes tertulis.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menyebut, para insan lembaga antirasuah menyerahkan proses seleksi kepada sembilan anggota pansel. Lembaga itu berharap agar prosesnya berjalan secara lancar dan profesional.

"Kami juga berharap proses tersebut tanpa intervensi dari pihak manapun dan kami meyakini bahwa itulah yang dilakukan oleh pansel," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Tessa juga mengatakan, pihaknya berharap agar lima orang pimpinan dan lima orang dewas yang nantinya terpilih bisa menakhodai KPK dalam pemberantasan korupsi.

Adapun berdasarkan hasil tes tertulis yang digelar pekan lalu, Rabu (31/7/2024), total 80 orang calon pimpinan dan dewas KPK dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Pada seleksi tahap selanjutnya, mereka akan menjalani profile assessment.

Dua pimpinan KPK saat ini, yaitu Nurul Ghufron dan Johanis Tanak dinyatakan lulus seleksi tes tertulis. Selain mereka, tiga pejabat setingkat deputi di lembaga antirasuah dinyatakan lulus tes tertulis.

Mereka adalah Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, Deputi Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko serta Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana.

Kemudian, ada tujuh jenderal Polri yang diketahui lulus tes tulis yaitu Brigjen Rakhmad Setyadi, Irjen Djoko Poerwanto, Irjen Didik Agung Widjanarko, Irjen (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya, Komjen R.Z Panca Putra S., Komjen Setyo Budiyanto, dan Komjen Agung Setya Imam Effendi.

Kemudian, ada beberapa jaksa yang turut terpilih seperti Andi Heran, Fitroh Rohcahyanto, Harli Siregar serta Sugeng Purnomo. Sebagai informasi, Fitroh merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK.

Selanjutnya, ada mantan juru bicara KPK Johan Budi, mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara serta Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, 40 orang calon pimpinan yang lolos itu diseleksi dari total 230 peserta saat tes tulis. Sementara itu, 40 calon dewas yang lolos diseleksi dari 142 orang yang mengikuti tes tersebut pekan lalu.

"Kemudian peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu profile asssesment yang akan diselenggarakan 28 dan 29 Agustus 2024," ujarnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 40 orang calon pimpinan yang lulus tes tertulis. Dari puluhan nama, terdapat tujuh jenderal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang akan menjalani seleksi di tahap selanjutnya.

Tujuh jenderal itu berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen), Inspektur Jenderal (Irjen) hingga tertinggi Komisaris Jenderal (Komjen). Mayoritas merupakan pejabat tinggi Polri aktif, dan ditugaskan di lembaga pemerintahan.

Sebelumnya, pansel menyebut sebanyak 40 orang calon pimpinan dan 40 orang calon dewan pengawas (dewas) KPK lulus seleksi tes tertulis. Keseluruhan 80 orang itu akan menjalani tes selanjutnya pada akhir Agustus 2024 berupa profile assessment.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, 40 orang calon pimpinan yang lolos itu diseleksi dari total 230 peserta saat tes tulis. Sementara itu, 40 calon dewas yang lolos diseleksi dari 142 orang yang mengikuti tes tersebut pekan lalu.

"Kemudian peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu profile asssesment yang akan diselenggarakan 28 dan 29 Agustus 2024," ujarnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menyebut, mengungkap bahwa para calon pimpinan dan dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi tes tulis itu dinilai oleh sebanyak 11 orang ahli.

Kemudian, pada tahap penilaian profil atau profile assessment nantinya, masing-masing 40 calon pimpinan dan dewas KPK akan dipilih hanya 20 orang untuk tahap selanjutnya berupa wawancara/interview.

Beberapa petahana maupun mantan pejabat KPK juga dinyatakan lulus. Misalnya, pimpinan KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan serta mantan Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo.

Kemudian, ada beberapa jaksa yang turut terpilih seperti Andi Heran, Fitroh Rohcahyanto, Harli Siregar serta Sugeng Purnomo. Sebagai informasi, Fitroh merupakan mantan Direktur Penuntutan KPK.

Selanjutnya, ada mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara serta Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Daftar jenderal polisi yang lulus seleksi tes tertulis yaitu:

1. Brigjen Rakhmad Setyadi (Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi);
2. Irjen Djoko Poerwanto (Kapolda Kalimantan Tengah);
3. Irjen Didik Agung Widjanarko (Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK);
4. Irjen (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya (Pj. Gubernur Bali/Staf Khusus Menteri Dalam Negeri);
5. Komjen R.Z Panca Putra S. (Sekretaris Utama Lemhannas);
6. Komjen Setyo Budiyanto (Irjen Kementerian Pertanian/mantan Direktur Penyidikan KPK);
7. Komjen Agung Setya Imam Effendi (Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara).

Berikut nama-nama 40 calon pimpinan KPK yang akan menjalani seleksi tahap selanjutnya pada 28-29 Agustus:

1. Achmad Zubair
2. Agung Setya Imam Effendi
3. Agus Joko Pramono
4. Ahmad Alamsyah Saragih
5. Albertus Usada
6. Andi Herman
7. Andi Pangerang Moenta
8. Dadang Herli Saputra
9. Didik Agung Widjanarko
10. Djoko Poerwanto
11. Erdianto
12. Fitroh Rohcahyanto
13. Giri Suprapdiono
14. Gunarwanto
15. Harli Siregar
16. I Nyoman Wara
17. Ibnu Basuki Widodo
18. Ida Budhiati
19. Imron Rosyadi Hamid
20. Johan Budi Sapto Pribowo
21. Johanis Tanak
22. Michael Rolandi Cesnanta Brata
23. Minanoer Rachman
24. Muhammad Yusuf
25. Nurul Ghufron
26. Nuryanto
27. Pahala Nainggolan
28. Poengky Indarti
29. R. Benny Riyanto
30. R. Z Panca Putra S.
31. Rakhmad Setyadi
32. Rios Rahmanto
33. Sang Made Mahendrajaya
34. Setyo Budiyanto
35. Subagio
36. Sudirman Said
37. Sugeng Purnomo
38. Vera Diyanty
39. Wawan Wardiana
40. Yanuar Nugroho

Bisnis com, JAKARTA - Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 100 orang yang mendaftarkan diri seleksi calon pimpinan (capim) KPK.

Yudi menilai jumlah tersebut sudah cukup banyak dan tidak perlu ada perpanjangan waktu lagi untuk proses pendaftaran calon pimpinan KPK.

Dia berharap panitia seleksi calon pimpinan KPK bisa bekerja secara profesional dan tidak lagi meloloskan pimpinan KPK yang bermasalah seperti sebelumnya.

"Itu kan sudah cukup melakukan seleksi sehingga tidak perlu ada perpanjangan pendaftaran. Pansel fokus saja dengan jadwal seleksi yang telah mereka buat agar memilih 10 orang capim yang berintegritas dan rekam jejak baik," tuturnya di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu juga mengemukakan bahwa Pansel KPK memiliki akses informasi mengenai rekam jejak nama yang mencalonkan diri sebagai capim KPK.

"Maka dari itu jangan bertaruh dengan cara tetap meloloskan orang bermasalah dalam seleksi administrasi karena ini merupakan pijakan untuk tahapan selanjutnya. Alasan apapun meloloskan Capim bermasalah tidak akan diterima oleh logika publik," kata Yudi.

Dia berharap capim KPK yang lolos nanti merupakan sosok tepat dan punya taring untuk menggigit setiap orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.

"Pimpinan KPK 2024-2029 ini merupakan harapan masyarakat untuk memperbaiki KPK baik dari sisi internal, kinerja dan juga memulihkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang bermasalah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah ada 107 orang yang mendaftar untuk menjadi calon pimpinan dan 87 orang untuk dewan pengawas (dewas) KPK jelang batas akhir masa pendaftaran 15 Juli 2024.

Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria mengatakan jumlah pendaftar untuk calon pimpinan maupun dewas KPK itu berdasarkan data per pukul 12.30 siang ini, Jumat (12/7/2024).

"Jadi ini hasil dari kami tadi cek jam 12.30. Saya yakin sampai dengan 15 juli jumlah akan terus meningkat," ujarnya dalam webinar bertajuk 'Daftar Capim KPK, Kuatkan Harapan Bangsa', Jumat (12/7/2024).

Berdasarkan demografinya, dari 107 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan, hanya dua orang yang merupakan perempuan. Pendaftar laki-laki mendominasi dengan 105 orang total pendaftar.

Sementara itu, pendaftar perempuan lebih banyak yang ingin menjadi calon dewas KPK. Dari total 87 orang yang mendaftarkan diri, terdapat sebanyak 11 perempuan dan 76 laki-laki.

Kemudian, dari sisi sebaran wilayahnya, pendaftar calon pimpinan KPK paling banyak berasal dari Jawa Barat yaitu 28 orang dan diikuti oleh DKI Jakarta 19 orang, Jawa Timur 11 orang, Banten 10 orang, Jawa Tengah 6 orang dan Sumatra Utara 5 orang.

Adapun, pendaftar calon dewas KPK paling banyak berasal dari Jawa Barat sebnayak 24 orang, DKI Jakarta 21 orang, Jawa Timur 9 orang dan Banten 8 orang.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya menyampaikan bahwa pengumuman pendaftaran calon pimpinan dan dewas masa jabatan 2024-2029 dimuat pada media cetak, media elektronik serta laman resmi KPK https://kpk.go.id dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) https://www.setneg.go.id/.

Pengumuman itu diungggah mulai dari 4 sampai dengan 25 Juni. "Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," ujar Ateh kepada wartawan di kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat (31/5/2024).