Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan pelat merah tahun ini Rp 90 triliun. Erick optimistis target tersebut bisa tercapai karena saat ini sudah mencapai 95-96%.

"Kita mempunyai target dividen Rp 90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini, tapi kalau kita lihat insyaallah Pak Sesmen, angka kita sudah di 95-96% jadi insyaallah target Rp 90 triliun ini akan tercapai," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, pihaknya sedang menyusun peta jalan. Dalam peta jalan itu, ia menargetkan dividen BUMN mulai 2026 tembus Rp 100 triliun.

"Dan kita sedang menyusun roadmap ke depan 2026, 2027, 2028, 2029 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN mencapai Rp 100 triliun dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat," katanya.

Ia meyakini target tersebut bisa tercapai mengingat pemerintah terus mendorong hilirisasi.

"Terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri," ungkap Erick.

(acd/ara)

JAKARTA, investor.id – Talentlytica kembali menegaskan komitmennya  memajukan bidang asesmen dengan berpartisipasi pada konferensi International Conference on Assessment and Learning (ICAL) 2024 pada 10-12 Oktober 2024 di The Anvaya Bali, Indonesia, ICAL 2024. Ini menjadi ajang bagi para ahli dan praktisi pendidikan dari 18 negara untuk berbagi pengetahuan dan inovasi terkini di bidang asesmen.

ICAL 2024, yang diselenggarakan oleh Australian Council for Educational Research (ACER), telah berdiri lebih dari lebih dari 90 tahun sebagai tim peneliti independen, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER) dan telah berkembang menjadi salah satu organisasi penelitian pendidikan terkemuka di dunia.

Novita Sari, M.Si., talentscientist di Talentlytica, perusahaan terdepan dalam Solusi Assessment Online Berbasis Data dan Analytics di Indonesia, mendapat kesempatan mempresentasikan hasil risetnya yang inovatif tentang Pauline Test. Presentasi Novita Sari yang berjudul, ‘Psychometric Properties of the Pauline Test: A Next Generation Work Aptitude Test on the Talentlytica Platform’, menyoroti proses pengembangan dan validasi yang ketat di balik Pauline. 

“Dikembangkannya Pauline merupakan bukti komitmen Talentlytica dalam memanfaatkan data dan teknologi untuk menciptakan solusi asesmen inovatif yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi terbaik sumber daya manusianya,” ujar Novita Sari, lulusan Magister Psikometri Terapan dari Universitas Padjadjaran,

“Riset kami menunjukkan bahwa Pauline yang merupakan inovasi dari Tes Pauline konvensional, tidak hanya reliabel dan valid, tetapi juga menawarkan keuntungan praktis yang signifikan dibandingkan alat ukur konvensional berbasis kertas, seperti proses penilaian yang lebih cepat, akurat, dan memberi pengalaman menarik bagi peserta.

Kehadiran Novita, sebagai ahli psikometri berpengalaman, di konferensi internasional ini menunjukkan kualitas dan dedikasi tim Talentlytica dalam menciptakan solusi asesmen yang tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern.

ICAL 2024, merupakan konferensi kolaborasi antara ACER -Indonesia, HEPI, APSIMETRI, Kemenerian Agama, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Konferensi mengangkat tema ‘Learning from Evidence: Assessing Progress and Impact’. Tema ini mencerminkan fokus konferensi dalam meningkatkan kualitas asesmen sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan dampak dari sebuah program pendidikan.

Partisipasi Talentlytica di ICAL 2024, tak hanya mengukuhkan posisi Talentlytica sebagai inovator terdepan di sektor teknologi HR, tetapi juga menunjukkan kiprahnya hingga kancah internasional dalam menyediakan solusi asesmen berkualitas tinggi.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN tepat waktu. Hal ini disampaikannya pada Pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Dewan MEA) yang digelar Senin (7/10).

"Saya ingin meminta perhatian semua menteri ekonomi ASEAN terkait perkembangan negosiasi ekonomi digital di ASEAN yang merupakan perundingan ekonomi digital kawasan pertama di dunia," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Airlangga menjelaskan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan salah satu pencapaian penting dalam Keketuaan Indonesia 2023 dan perundingan putaran pertama yang dilaksanakan pada Desember 2023 di Jakarta.

DEFA juga menjadi salah satu andalan yang diusung pada keketuaan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di Jakarta pada Agustus 2023. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Airlangga menyampaikan DEFA adalah masterplan mencakup perjanjian yang mengatur soal digitalisasi, termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastructure, dan interoperability di ASEAN. Dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2030.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyoroti perkembangan perundingan DEFA. Adapun perkembangannya saat ini baru mencapai 14% dari target 50% pada akhir tahun 2024.

"Saya mendorong tim perunding, dengan dukungan Sekretariat ASEAN, untuk mengoptimalkan waktu di tahun ini untuk mencapai target 50% penyelesaian perundingan di tahun 2024," ucap Airlangga.

Airlangga menegaskan ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan perundingan DEFA. Pertama, implementasi dari kode etik (code of conduct) yang sudah disepakati pada 2023 dan diyakini akan mempermudah proses negosiasi.

Selanjutnya, perlunya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang dalam merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien.

"Saya mendukung inisiatif untuk melakukan pendekatan dua tahap dalam proses negosiasi berdasarkan pada kategori yang ada dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN," jelas Airlangga.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan menjadi solusi efektif dan mempercepat penyelesaian perundungan DEFA yang akan diluncurkan tahun 2025 mendatang. Setiap negara anggota ASEAN akan diberikan fleksibilitas dan insentif untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian.

"Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi seluruh negara ASEAN agar dapat mengejar ketertinggalan dan terus bekerja sama sebagai satu kesatuan," pungkas Airlangga.

Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut, yakni Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Kementerian Perdagangan.

(ncm/ega)

JAKARTA, investor.id – Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyaring 36 peserta usai lolos seleksi kesehatan. Para peserta calon anggota Kompolnas tersebut selanjutnya akan mengikuti tes asesmen di Gedung Trans National Crime Center Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13-15 Agustus 2024.

Sekretaris Pansel Kompolnas Yenti Garnasih menjelaskan, selama pelaksanaan tes asesmen, peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Pembukaan tes asesmen dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus pukul 07.30 WIB.

Para peserta tes bakal dibagi dalam tiga kelompok, masing-masing kelompok bakal mengikuti tes asesmen pada 13-15 Agustus 2024.

"Kelompok satu wajib mengikuti pembukaan di TNCC. Sedangkan kelompok dua dan tiga wajib mengikuti pembukaan melalui link zoom yang akan segera diberikan," ujar Yenti kepada wartawan Rabu (7/8/2024).

Terpisah, Ketua Pansel Kompolnas Hermawan Sulistiyo mengatakan bahwa tes asesmen tersebut dilakukan untuk mencocokkan kepribadian peserta.

"Nanti assesment test untuk melihat personnya, yang melamar pada posisi Komisioner Kompolnas dengan jabatan yang akan diemban. Intinya hanya itu, kalau ada laporan masyarakat lagi kami akan cek ulang sampai tes terakhir wawancara yang akan kita lakukan di bulan September," ujar dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba disebut menyerahkan jabatan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan di wilayahnya kepada Imran Jakub tanpa disertai asesmen. Sebanyak 14 saksi dalam persidangan suap di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Ternate telah membeberkan informasi itu.

“Pengembalian jabatan IY (Imran Jakub) ke jabatan kadis pendidikan Malut, yang dilakukan tanpa dilakukan asesmen,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci identitas 14 saksi yang membeberkan informasi itu dalam persidangan. Keterangan mereka sudah dicatat oleh jaksa untuk ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Imran sudah dijadikan tersangka atas dugaan jual beli jabatan oleh KPK. Dia juga sudah ditahan, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Abdul Gani Kasuba Disebut Sering Meminta Uang ke Pejabat di Pemprov Malut

“Dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 23 Juli 2024,” kata Direkutr Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.

Dalam kasus ini, Imran diduga memberikan uang sebesar Rp1,2 miliar kepada Abdul. Penyerahan dilakukan dua kali dalam kurun waktu November 2023 hingga Desember 2023.

Pemberian pertama yakni saat pelantikan Imran belum dilakukan. Totalnya dana panas awal ini sebesar Rp210 juta.

“Setelah dilantik menjadi kepala dinas pendidikan Provinsi Maluku Utara (menyerahkan lagi) sebesar Rp1.027.500.000,” ujar Asep.

KPK meyakini dana itu diberikan Imran kepada Abdul karena adanya kesepakatan untuk menempati posisi kepala dinas pendidikan. Lembaga Antirasuah terbuka untuk mengembangkan kasus ini.

(ABK)