Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan pelat merah tahun ini Rp 90 triliun. Erick optimistis target tersebut bisa tercapai karena saat ini sudah mencapai 95-96%.

"Kita mempunyai target dividen Rp 90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini, tapi kalau kita lihat insyaallah Pak Sesmen, angka kita sudah di 95-96% jadi insyaallah target Rp 90 triliun ini akan tercapai," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, pihaknya sedang menyusun peta jalan. Dalam peta jalan itu, ia menargetkan dividen BUMN mulai 2026 tembus Rp 100 triliun.

"Dan kita sedang menyusun roadmap ke depan 2026, 2027, 2028, 2029 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN mencapai Rp 100 triliun dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat," katanya.

Ia meyakini target tersebut bisa tercapai mengingat pemerintah terus mendorong hilirisasi.

"Terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri," ungkap Erick.

(acd/ara)

Jakarta -

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dinilai mengancam roda perekonomian negara.

Sebab menurut perhitungan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), berbagai Pasal 'bermasalah' dalam aturan itu bisa menghilangkan potensi ekonomi RI hingga Rp 308 triliun.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan hilangnya potensi ekonomi terbesar imbas kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos, yakni Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, kebijakan kemasan polos ini juga dapat menurunkan pendapatan negara. Sebab secara keseluruhan PP 28/2024 dan RPMK dapat menghilangkan potensi penerimaan perpajakan sebesar Rp 160, 6 triliun atau 7% dari total penerimaan pajak.

Secara rinci, pemerintah bisa kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kemudian Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," terangnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap hal yang harus dilakukan BUMN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Erick Thohir menjelaskannya saat menghadiri town hall meeting Kementerian BUMN pekan lalu.

Melalui Instagramnya, Erick mengatakan, lima tahun lalu BUMN fokus pada transformasi. Transformasi itu memberikan hasil yakni setoran dividen terbesar dalam sejarah.

"BUMN lima tahun lalu berfokus kepada transformasi besar-besaran. Salah satu hasilnya adalah kontribusi dividen terbesar sepanjang sejarah," tulis Erick dikutip Rabu (30/10/2024).

Erick mengatakan, BUMN akan bekerja lebih keras lagi dalam 5 tahun ke depan. Hal itu untuk mewujudkan visi Prabowo, terutama untuk mengejar target swasembada pangan hingga mewujudkan ekonomi hijau.

"Namun kami tak berpuas diri. Lima tahun ke depan, BUMN akan bekerja lebih keras lagi demi mewujudkan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terutama mencapai target swasembada pangan, mendorong ketahanan energi dan menciptakan ekonomi hijau," katanya.

Dalam potongan video yang diunggah, Erick meminta agar BUMN tidak kaget. Dia bilang, BUMN akan bekerja lebih keras sesuai arahan Prabowo dalam pidatonya.

"Jangan kaget kalau nanti di pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak Prabowo kita akan tentu diharapkan kerja lebih ekstra lagi, sesuai dengan pidato bicara swasembada pangan, belum lagi solusi kepada energi, yang kita dorong ke depan ESG, salah satunya ekonomi hijau," ungkap Erick.

(acd/fdl)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang The Asian Post Awards 2024 yang diselenggarakan di Shangri-La Hotel, Jakarta beberapa waktu lalu. BRI mendapatkan penghargaan sebagai The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 dan Platinum Champion State-Owned Enterprise.

Penghargaan The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 diberikan atas konsistensi BRI sebagai penyumbang dividen terbesar di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pencapaian ini mencerminkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada negara melalui optimalisasi kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan BRI memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, maka BRI harus mencetak keuntungan.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Adapun sepanjang tahun 2023, BRI mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun. Sebagai bentuk komitmen penciptaan economic value, BRI membagikan dividen sebesar 80% dari total laba bersih atau senilai Rp 43,49 triliun kepada pemegang saham baik pemerintah maupun publik.

Atas pembagian dividen kepada pemegang saham tersebut, BRI menjadi perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024. Dalam pembagian dividen tersebut, BRI memberikan setoran kepada negara mencapai Rp 25,7 triliun.

Selain itu, penghargaan Platinum Champion State-Owned Enterprise diberikan atas prestasi keuangan BRI yang memiliki performa keuangan terbaik selama 14 tahun berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2023. Pengakuan ini menegaskan posisi BRI sebagai bank BUMN dengan kinerja finansial yang solid dan inovatif, sekaligus membuktikan ketangguhan BRI dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Pada tahun 2023, kinerja BRI juga tercatat tumbuh positif dan berkelanjutan. Secara konsolidasian, aset perseroan tumbuh 5,3% year on year (yoy) menjadi sebesar Rp1.965,0 triliun, serta membukukan laba sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5% yoy. Dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir Desember 2023, BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 11,2% yoy menjadi Rp1.266,4 triliun. Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional yang sebesar 10,4% yoy di sepanjang tahun 2023.

(akn/ega)

Jakarta -

Pemerintah mengumpulkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 28,91 triliun hingga 30 September 2024. Jumlah tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP).

"Pemungutan PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun, pajak kripto sebesar Rp 914,2 miliar, pajak fintech sebesar Rp 2,57 triliun dan pajak SIPP sebesar Rp 2,38 triliun," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Khusus PMSE, sampai September 2024 pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan di September 2024 yaitu Optimise Media (sea) Pte. Ltd dan DFENG LIMITED.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 168 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 6,14 triliun setoran tahun 2024.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," ujar Dwi.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 914,2 miliar sampai September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023 dan Rp 446,92 miliar penerimaan 2024.

"Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 428,4 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 485,8 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger," jelasnya.

Untuk pajak fintech telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,57 triliun sampai September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 1,02 triliun penerimaan tahun 2024.

"Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 428 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,37 triliun," beber Dwi.

Kemudian penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Sampai September 2024, penerimaannya sebesar Rp 2,38 triliun yang berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 863,6 miliar penerimaan tahun 2024.

Dwi menambahkan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, serta pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

(aid/ara)

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengumumkan penerimaan pajak hingga Agustus 2024 mencapai Rp 1.196,54 triliun. Jumlah itu setara dengan 60,16% dari target yang ditetapkan tahun ini Rp 1.988,9 triliun.

Realisasi penerimaan pajak Agustus 2024 itu turun 4,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, penurunannya mulai mengalami perbaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

"Dari sisi penerimaan pajak terdapat berita positif bahwa penerimaan bulan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah tercipta selama dua bulan sebelumnya. Diharapkan tren positif tersebut tetap terjaga di bulan-bulan selanjutnya," kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Thomas yang juga merupakan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto merinci, penerimaan pajak yang berasal dari PPh non migas mencapai Rp 665,52 triliun atau 62,58% dari target, turun 2,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 10,23% dengan nilai terkumpul Rp 44,45 triliun atau 58,20% dari target.

"PPh non migas terkontraksi akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas tahun 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. PPh migas terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi," tulis bahan paparannya.

Di sisi lain, penerimaan pajak dari PPN & PPnBM naik 7,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan nilai Rp 470,81 triliun atau 58,03% dari target. PBB & pajak lainnya bahkan tumbuh 34,18% dengan nilai Rp 15,76 triliun atau 41,78% dari target.

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif seiring terjaganya akitivitas ekonomi. Di antaranya PPh 22 impor dan PPN impor, PPh 26, PPh Final, dan PPN dalam negeri bruto. PPh 21 juga tumbuh positif seiring dengan utilisasi dan upah tenaga kerja.

Penerimaan pajak yang mengalami penurunan adalah PPh Badan, yang disebabkan penurunan kinerja perusahaan pada 2023 akibat penurunan harga komoditas sehingga pembayaran PPh Badan tahunan dan masanya berkurang.

PPN dalam negeri neto juga terkontraksi akibat peningkatan restitusi terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan.

"Secara bruto, PPN dalam negeri mencatatkan pertumbuhan 9% sejalan dengan terjaganya tingkat konsumsi masyarakat. Namun akibat peningkatan permintaan restitusi untuk mendukung cashflow perusahaan, pertumbuhannya secara neto mengalami kontraksi sebesar -4,9% dengan realisasi Rp 275,69 triliun," beber Thomas.

Simak Video: Setoran Pajak ke Negara Ternyata Masih Lancar, Ini Laporan Sri Mulyani

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(aid/kil)

Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1.940 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan Kementerian BUMN berhasil meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir.

"Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1.940 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp194,4 triliun," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Erick menjelaskan tren kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terus meningkat sejak 2020 sebesar Rp247 triliun, 2021 sebesar Rp278 triliun, 2022 sebesar Rp410 triliun, dan 2023 menjadi Rp457 triliun.

Dividen Kementerian BUMN juga terus melesat hingga Rp81 triliun pada 2023 atau naik dari 2020 yang sebesar Rp44 triliun, 2021 dengan Rp30 triliun, dan 2022 sebesar Rp40 triliun.

"Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," ucap Erick.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lanjut Erick, memang terdapat penurunan dari Rp86 triliun pada 2020, kemudian Rp87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp98 triliun pada 2022 lalu menjadi Rp84 triliun pada 2023.

"Adapun PNBP ini ada penurunan memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri apakah itu di kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya," ucapnya.

Erick menyampaikan indikator pertumbuhan kinerja BUMN pun terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp10.402 triliun atau naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp8.312 triliun, total ekuitas sebesar Rp3.444 triliun atau tumbuh 12 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp2.475 triliun.

Sementara pendapatan BUMN pada 2023 mencapai Rp2.933 triliun atau naik dari 2020 yang sebesar Rp1.930 triliun, pun dengan laba bersih yang melonjak 11,2 persen menjadi Rp327 triliun dari 2020 sebesar Rp13 triliun.

Dengan kontribusi besar BUMN tersebut, Erick berharap adanya dukungan berupa tambahan anggaran bagi Kementerian BUMN.

Erick menyebut pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp277 miliar sangat rendah jika dibandingkan dengan peran besar BUMN terhadap perekonomian Indonesia.

Alokasi anggaran Kementerian BUMN pada 2025 tersebut pun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran Kementerian BUMN pada 2024 yang sebesar Rp284,36 miliar.

"Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp 277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini," ujar Erick.

Erick menyampaikan Kementerian BUMN pun mengajukan usulan anggaran tambahan senilai Rp 66 miliar untuk mendukung kerja Kementerian BUMN pada 2025. Alokasi anggaran tambahan ditujukan untuk peningkatan sistem pengawasan terhadap BUMN.

Selain itu, BUMN pada 2025 mendapat target besar untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp 90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun.

"Kalau kita lihat (anggaran 2024 dan 2025) ini turun dari Rp284 miliar ke Rp277 miliar, sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata. Artinya memang perbandingannya sangat tidak berimbang," kata Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap, BUMN telah memberikan kontribusi ke negara sebesar Rp 1.940 triliun dari periode 2020 hingga 2023. Kontribusi itu terdiri dari pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 354,2 triliun dan dividen Rp 194,4 triliun.

"Selama tahun 2020 sampai dengan 2023 total kontribusi Kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp 19.40 triliun, di mana ini kumulatif dari 2020 sampai 2023," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Erick mengungkapkan, setoran pajak BUMN terus meningkat dari tahun 2020. Dari data yang ia sajikan, BUMN menyetorkan pajak sebesar Rp 247 triliun pada 2020, Rp 278 triliun di 2021, Rp 410 triliun di 2022 dan Rp 457 triliun di 2023.

Sementara, untuk PNBP bergerak naik turun sejalan dengan harga komoditas. PNBP pada 2020 tercatat sebesar Rp 86 triliun, Rp 87 triliun di 2021, Rp 98 triliun di 2022 dan Rp 84 triliun di 2023.

"PNBP ini ada penurunan karena fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi apakah di kelapa sawit, batu bara dan lainnya," jelasnya.

Sementara, untuk setoran dividen mengalami kenaikan, teruma di tahun 2023. BUMN menyetorkan dividen sebesar Rp 44 triliun pada 2020, Rp 30 triliun di 2021, Rp 40 triliun di 2022 dan Rp 81 triliun di 2023.

"Dividen ini di tahun 2023 adalah di angka Rp 81 triliun, setelah kita ada swing sebenarnya ketika 2021-2022 tentu penurunan karena COVID waktu itu," ungkapnya.

(acd/rrd)

Jakarta -

Target Penerimaan pajak pada tahun pertama Prabowo Subianto menjabat sebesar Rp 2.189,3 triliun. Hal ini telah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Angka tersebut lebih besar dari target penerimaan pajak dalam APBN 2024 Rp 1.988 triliun. Lantas apakah target penerimaan tahun depan sudah temasuk tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik jadi 12%?

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo tidak menjawab lebih rinci terkait hal tersebut, dia hanya memastikan telah ada strategi untuk mencapai target pajak tahun depan.

"Bu Menteri (Sri Mulyani Indrawati) sudah menjawab kan kemarin (Strateginya) ekstensifikasi dan intensifikasi," kata Suryo Utomo ditemui di DPR RI, Selasa (20/8/2024).

Dalam RAPBN 2025, target penerimaan pajak tahun depan 2.189,3 triliun, termasuk penerimaan PPh nonmigas diperkirakan sebesar Rp1.146.4 triliun dengan total penerimaan PPh mencapai Rp 1.209.2 triliun atau tumbuh 13,8% dari outlook tahun 2024.

Terkait dengan target PPh yang naiknya cukup tinggi tersebut, Suryo mengatakan akan melihat bagaimana dinamika ekonomi. Meski begitu dia yakin kondisi ekonomi tahun depan harga komoditas akan meningkat.

"PPh itu kan lihat dinamika ekonomi ajalah. Tahun ini kan kondisi ekonomi harga komoditas turun sekali, harapannya tahun depan meningkat," jelasnya.

Lebih lanjut, dalam RAPBN 2025, target penerimaan pajak juga termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun.

Lalu, proyeksi moderasi harga komoditas terutama minerba, minyak, dan gas bumi, PBB dalam RAPBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 27,11 triliun. Selain itu dari pajak lainnya dalam RAPBN 2025 diproyeksikan tumbuh 7,8% dari outlook tahun 2024 atau mencapai Rp 7,7 triliun.

(ada/hns)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp 1.045,32 triliun. Jumlah itu setara dengan 52,56% dari target yang ditetapkan tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan pajak itu turun 5,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, penurunannya dinilai mulai mengalami perbaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

"Kalau kita lihat dari sisi pajak ini ada berita positif yang menunjukkan ekonomi mulai turn around. Beberapa cerita saya sampai Juni kemarin kan kebanyakan pajaknya masih mengalami tekanan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Sri Mulyani menyebut sisi positif dari membaiknya setoran pajak di antaranya ialah jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mengalami kenaikan.

Per Juli 2024, setoran pajak jenis itu telah mencapai Rp 402,16 triliun atau sebesar 49,57% dari target APBN 2024. Setoran pajak itu pun tumbuh secara bruto sebesar 7,34% dibanding bulan sebelumnya (month to month/mtm).

"Good news PPN dan PPnBM mencapai Rp 402,16 triliun. Ini artinya 49,57% dari target dan secara bruto tumbuh 7,34%. Which is good, artinya ekonominya tumbuh," jelas Sri Mulyani.

Pertumbuhan positif lainnya terjadi pada jenis Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 10,07 triliun atau 26,70% dari target. Setoran pajak jenis itu tumbuh 4,14% secara bulanan.

Di sisi lain, PPh Non Migas turun secara bruto sebesar 3,04% menjadi sebesar Rp 593,76 triliun. Besaran itu baru mencapai 55,84% dari target.

Setoran pajak yang turun juga yakni PPh Migas yang terkumpul sebesar Rp 39,32 triliun. Jumlah itu baru mencapai 51,49% dari target atau turun 13,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat ini karena lifting minyak. Walaupun harga minyak naik, tapi lifting minyak kita mengalami kontraksi atau terus mengalami penurunan, nggak pernah mencapai yang ada dalam APBN," beber Sri Mulyani.

(aid/rrd)

Jakarta -

BUMN menyetorkan pajak sebesar Rp 439 triliun pada tahun 2023. Setoran tersebut merupakan total dari 20 BUMN.

Perusahaan pelat merah paling banyak memberikan setoran pajak adalah PT Pertamina (Persero) yakni Rp 224.530 miliar atau Rp 224,53 triliun.

"Transformasi BUMN yang terus dilakukan ikut meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Alhamdulillah dengan kinerja yang terus meningkat, perusahaan BUMN bisa berkontribusi besar dari sisi Setoran Pajak Negara sebesar Rp 439 triliun pada 2023," tulis Menteri BUMN Erick Thohir melalui Instagramnya seperti dikutip Rabu (7/8/2024).

Menurut Erick, hasil tersebut tak lepas dari kerja keras seluruh komisaris, direksi dan insan BUMN.

"Hasil ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN. Terima kasih untuk kalian yang terus berjuang demi memberikan kontribusi besar kepada Indonesia," lanjutnya.

Dari data yang disajikan Erick Thohir, setoran pajak Rp 439 triliun berasal dari 20 BUMN. Ini daftar lengkapnya:

PT Pertamina (Persero) Rp 224.530 miliar
PT PLN (Persero) Rp 52.385 miliar
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp 33.119 miliar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 26.624 miliar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 25.979 miliar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 10.454 miliar
PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 10.061 miliar
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp 8.923 miliar
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Rp 7.227 miliar
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Rp 5.666 miliar
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Rp 4.848 miliar
PT Hutama Karya (Persero) Rp 3.759 miliar
PT KAI (Persero) Rp 3.592 miliar
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp Rp 3.575 miliar
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3.207 miliar
PT PP (Persero) Tbk Rp 3.203 miliar
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 3.114 miliar
PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 3.057 miliar
Perum Bulog Rp 2.725 miliar
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp 2.640 miliar.

(acd/hns)

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengantongi penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Jumat (26/7/2024). Penghargaan ini diraih berkat kontribusi PLN dalam pembayaran pajak ke negara.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan, bahwa realisasi penerimaan pajak negara pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung capaian besar tersebut.

"Capaian 2023 merupakan hasil kontribusi dari seluruh wajib pajak dan sinergi antara pemerintah serta seluruh masyarakat. Tahun 2024 ini kami perlu dukungan penuh dari semua pihak sehingga kita semua bisa berkontribusi lebih bagi bangsa," ungkap Suryo.

Upaya optimalisasi sistem dan juga integrasi kebijakan dilakukan oleh DJP dari tahun ke tahun. DJP terus mengedepankan prinsip transparency governance di mana semua uang yang masuk ke negara akan kembali ke masyarakat melalui program dan dukungan pemerintah.

"Tujuan mulia kita semua untuk negara ini butuh dukungan yang luar biasa. Untuk itu, kami apresiasi seluruh pihak yang telah mendukung upaya bersama ini. Kami tidak akan pernah bisa berjalan sendiri, kami butuh dukungan mutlak dari seluruh pihak," kata Suryo.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengatakan capaian ini tak lepas dari transformasi tata kelola keuangan dan aset yang dilakukan perseroan sepanjang empat tahun terakhir. Sehingga pada tahun 2023 lalu, perusahaan berhasil memberikan kontribusi pajak yang signifikan kepada negara sebesar Rp52,39 triliun. Jumlah ini meningkat 15,6% dibandingkan dengan kontribusi pajak PLN tahun 2022 sebesar Rp45,31 triliun.

"PLN berkomitmen untuk terus menjaga kinerja perusahaan dan keuangan yang baik. Melalui pengelolaan perusahaan yang profesional dan transparan, kami dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan pendapatan negara," ungkap Darmawan dalam keterangan resminya, Minggu (28/7/2024).

Darmawan memaparkan, bahwa kontribusi pajak yang mengesankan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat hingga 5,36% YoY dibanding 273,76 TWh pada tahun 2022.

Hal ini searah terhadap peningkatan total pendapatan PLN yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023, naik drastis dibandingkan total pendapatan tahun 2022 yang sebesar Rp441,13 triliun.

"Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Sehingga kini PLN menjadi semakin lincah, unified, dan kokoh menghadapi segala tantangan," jelas Darmawan.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir PLN fokus dalam melakukan transformasi pengelolaan keuangan, berbagai inisiatif strategis yang dilakukan di antaranya seperti cash war room, centralized payment, centralized planning, dan notional pooling.

"Dengan adanya transformasi menyeluruh di tubuh perusahaan, pengelolaan keuangan semakin efisien, kredibel, dan akuntabel, kini PLN memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Sinthya.