Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan pelat merah tahun ini Rp 90 triliun. Erick optimistis target tersebut bisa tercapai karena saat ini sudah mencapai 95-96%.

"Kita mempunyai target dividen Rp 90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini, tapi kalau kita lihat insyaallah Pak Sesmen, angka kita sudah di 95-96% jadi insyaallah target Rp 90 triliun ini akan tercapai," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, pihaknya sedang menyusun peta jalan. Dalam peta jalan itu, ia menargetkan dividen BUMN mulai 2026 tembus Rp 100 triliun.

"Dan kita sedang menyusun roadmap ke depan 2026, 2027, 2028, 2029 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN mencapai Rp 100 triliun dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat," katanya.

Ia meyakini target tersebut bisa tercapai mengingat pemerintah terus mendorong hilirisasi.

"Terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri," ungkap Erick.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat mencapai Rp100 triliun dalam kurun waktu 2026-2029.

Erick Thohir menuturkan pada 2025, BUMN menargetkan dividen sebesar Rp90 triliun. Menurutnya, target ini dapat tercapai tahun ini.

"Kami mempunyai target dividen Rp90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan, kami sedang kerja keras untuk mencapai target ini," kata Erick dalam Rapat Kerja di DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia melanjutkan, capaian dividen BUMN saat ini telah berada pada angka 95%-96% dari target Rp90 triliun tersebut. Dia optimistis target tersebut dapat tercapai dalam waktu dekat.

Erick juga menuturkan saat ini BUMN tengah menyusun peta jalan atau roadmap ke depan, untuk tahun 2026-2029 apakah dividen perusahaan-perusahaan BUMN dapat menembus angka Rp100 triliun.

"Kami sedang menyusun roadmap ke depan, di tahun 2026, 2027, 2028, 2029, bisa enggak tembus target dividen BUMN ini mencapai Rp100 triliun," tuturnya.

Erick melanjutkan dengan progres yang sudah dicapai lima tahun terakhir, menurutnya saat ini bisa dilihat antara dividen dan Penyertaan Modal Negara (PMN), jumlah dividen saat ini sudah jauh lebih tinggi.

"Artinya apa, suntikan-suntikan kepada BUMN sendiri sudah dapat dibiayai dari dividen itu sendiri," ujarnya.

Adapun dalam catatan Bisnis.com, dividen BUMN pada 10 tahun terakhir (2014-2024) tercatat mengalami peningkatan yang signifikan. Total dividen BUMN pada 2014 tercatat sebesar Rp40,31 triliun. Sempat melandai, dividen BUMN kemudian melompat menjadi Rp81,2 triliun pada 2023.

Pada 2023, seperti dilansir dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 10 BUMN penyumbang dividen terbesar sepanjang 2023. Posisi pertama dihuni oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang menyetorkan dividen Rp23,23 triliun.

Posisi berikutnya adalah PT Pertamina (Persero) yang menyetorkan dividen ke kas negara senilai Rp14,02 triliun. Setoran ini diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan kontribusi dividen mencapai Rp12,84 triliun.

Adapun peringkat keempat ditempati oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan realisasi dividen sebesar Rp8,64 triliun. Adapun posisi kelima dihuni oleh MIND ID yang menyetorkan dividen senilai Rp7,45 triliun pada 2023.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinahkodai Erick Thohir merombak sejumlah Komisaris perusahaan pelat merah. Sejumlah nama bos baru BUMN menjadi kontroversi karena dinilai tidak sesuai bidangnya.

Profesor Bidang Keuangan dan Investasi IPMI International Business School Roy Sembel mengungkapkan penunjukan petinggi BUMN hendaknya sesuai dengan bidang. Roy menyampaikan pimpinan perusahaan pelat merah harusnya mengerti tentang pengelolaan keuangan dan perusahaan.

“Jadi jangan terlalu banyak dicampuri dengan urusan politiknya. Perlu ada penilaian bahwa komisaris itu boleh sih dari partai politik. Tapi yang penting mereka mengerti tentang pengelolaannya perusahaannya,” kata Roy kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Roy menambahkan penunjukan petinggi BUMN harusnya melalui uji kelayakan. Menurutnya uji kelayakan tersebut yang akan menentukan cocok atau tidak cocok yang bersangkutan diberikan jabatan tersebut.

Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy Penempatan orang yang bukan bidangnya sangat disayangkan dan tidak konsisten dengan transformasi dan efisiensi yang ingin dicapai KBUMN.

“Tetapi jika jumlahnya sedikit dan tidak signifikan, kita mungkin bisa memakluminya,” kata Budi saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Budi menjelaskan ke depan harapannya adalah lebih banyak profesional yang kompeten dilibatkan dan diajak di KBUMN dibandingkan dengan orang-orang yang tidak jelas kemampuannya.

Seperti yang diketahui, KBUMN yang dinahkodai Erick Thohir merombak sejumlah petinggi petinggi perusahaan pelat merah dalam beberapa waktu belakangan.

Baru-baru ini, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND beserta KBUMN melantik Fauzi Baadilla sebagai komisaris independen.

Fauzi Baadilla adalah pemeran, model dan politikus Indonesia. Pemeran film Mengejar Matahari ini merupakan anggota dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.

Selain itu, muncul nama Grace Natalie yang diangkat sebagai komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan Fuad Bawazier yang menduduki kursi komisaris utama MIND ID.

Grace Natalie pernah menjadi Ketua Umum PSI dan staf khusus KBUMN. Adapun Fuad Bawazier merupakan mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII sekaligus Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran.

Perusahaan Holding PT Pertamina (Persero) juga kedatangan Simon Aloysius Mantiri yang menjadi komisaris utama dan Condro Kirono sebagai komisaris independen.

Simon Mantiri merupakan Timses Prabowo-Gibran. Dia juga tercatat sebagai wakil sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra periode 2020 sampai dengan 2025.

Adapun Condro Kirono adalah pensiunan perwira tinggi Polri. Condro adalah Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran.

Pada anak-anak Pertamina lainnya, sejumlah nama yang dekat dengan Prabowo-Gibran juga menjadi komisaris, seperti Rabu Revolusi sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional, Siti Zahra Aghnia sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga.