Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini, Kemenkeu langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri lainnya. Ia menyebut Kemenkeu adalah pembantu seluruh kementerian/lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh menko dan menteri-menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dengan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut justru Kemenkeu tidak lagi menjadi ekslusif di salah satu kementerian koordinator.

Sri Mulyani mencontohkan, di saat-saat ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka. Sambil menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebagian besar belum tahu karena baru masuk pemerintahan.

"Sambil kita juga menjelaskan UU APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025 sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapat informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing menko," tuturnya.

"Ini menggambarkan walaupun kami tidak di bawah menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh menko dan bahkan langsung dengan menteri-menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai kementerian-kementerian yang memang jadi perhatian presiden," tambahnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Ia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah presiden dan wakil presiden," pungkas Sri Mulyani.

Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 8% pada tahun 2029 mendatang. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dibutuhkan investasi sebesar Rp 13.528 triliun.

Rosan bilang, investasi merupakan penyumbang nomor dua terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang porsinya mencapai 53%-54%. Sementara investasi menyumbang 24%-25% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jadi kalau dilihat itu kontribusi dari investasi itu sangat besar," kata Rosan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Hitungan Rosan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, dibutuhkan investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 13.528 triliun.

Rosan juga menyebutkan target realisasi investasi pada tahun 2024 mencapai Rp 1.650 triliun. Hingga kuartal III 2024 realisasi investasi sudah sebesar 76%. Rosan optimistis target realisasi investasi tahun ini dapat tercapai.

"Kemudian di tahun 2025 target investasinya Rp 1.906 triliun dan akan terus menanjak hingga tahun 2029," ujarnya.

Peningkatan investasi juga turut diiringi dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja. Rosan mencatat, penyerapan tenaga kerja pada 2024 ini sebanyak 2,12 juta orang. Pada 2025, target penyerapan tenaga kerja mencapai 2,45 juta orang dan akan terus meningkat hingga 2029 sebanyak 4,55 juta orang.

"Sementara hingga September 2024 ini penyerapaan tenaga kerja sudah mencapai 1,87 juta orang," ucapnya.

Bocoran! Perum Bulog akan menjadi badan sendiri langsung di bawah Presiden. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).

Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus.

Oleh sebab itu, menurut Wahyu, Presiden Prabowo Subianto memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.

"Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong," jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.

Terkait usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Bulog, Wahyu menyebut tidak tahu-menahu perihal itu. Dia menekankan perintah Prabowo langsung kepadanya hanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog.

"Saya tidak tahu, tapi perintah Pak Presiden kepada saya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan. Urgensinya supaya kuat," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, usulan menarik Bulog ke bawah Kementan sebelumnya berawal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Selain Bulog, Sudaryono juga mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam koordinasi Kementan. Tujuannya agar memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani," kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024) lalu.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan subsidi untuk tabung gas LPG 3 kilogram tidak akan mengalami perubahan skema menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seperti diketahui, pemerintah memang membuka opsi skema subsidi tepat sasaran melalui penyaluran BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia bilang dirinya akan melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari hasil rapat koordinasi dengan semua kementerian, Bahlil mengatakan LPG sampai saat ini sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Namun Bahlil bilang subsidi tepat sasaran akan tetap diupayakan untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan. Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," papar Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkas Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan besok akan mulai rapat perdana mengenai perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga listrik. Pihaknya akan membuat beberapa opsi formulasi skema subsidi yang baru.

Salah satu opsi yang masuk adalah penyaluran dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena menurutnya, tujuan subsidi adalah diberikan kepada warga negara yang berhak.

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," kata dia dalam konferensi di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," jelasnya.

Adapun alasan harus ada skema baru untuk subsidi karena terjadi subsidi BBM hingga listrik dinilai tidak tepat sasaran. Bahlil menyebut angka kebocoran mencapai Rp 100 triliun.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun-lah," jelasnya.

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah akan mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Rencana ini dilakukan karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Khusus Pembahasan Subsidi tengah menggodok perubahan tersebut.

Selain itu Prabowo, kata Bahlil, meminta perubahan skema subsidi itu harus dimatangkan.

"Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang, maka siap untuk kita jalankan. Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Ketika kembali ditegaskan apakah perubahan itu akan diterapkan tahun ini, Bahlil hanya meminta untuk didoakan.

"Doain aja," ucapnya singkat.

Bahlil menambahkan perubahan skema subsidi itu diarahkan untuk BBM dan listrik dulu. Sedangkan perubahan subsidi LPG 3 kg belum dibahas karena menyangkut keberlangsungan UMKM dan rumah tangga.

"Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," ucapnya.

Perubahan skema subsidi yang disiapkan adalah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat beberapa opsi lainnya.

"Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal rencana mengubah skema subsidi energi. Bahlil mengatakan skema itu tengah digodok sementara untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Sementara untuk LPG, pihaknya masih akan mempertimbangkan karena penyaluran produk tersebut menyangkut keberlangsungan UMKM dan rumah tangga.

"Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Pihaknya akan menggodok opsi skema subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat beberapa opsi lainnya.

"Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," terangnya.

Untuk menggodok skema subsidi yang baru, tidak hanya Kementerian ESDM, tetapi juga melibatkan Kementerian Sosial, Pertamina, PLN dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Alasan Skema Subsidi Diubah

Adapun alasan skema subsidi energi ini harus diubah, karena subsidi yang dikeluarkan pemerintah semakin besar. Namun selama ini tidak tepat sasaran, padahal harus diterima oleh yang berhak.

Dia mencontohkan subsidi BBM yang juga digunakan kepada mobil dengan cubicle centimeter (CC) yang besar dan pelat hitam. Menurutnya hal itu yang perlu menjadi perhatian.

"Ini kan subsidi kita itu kan totalnya kan Rp 435 triliun ya. Terdiri dari LPG, kemudian listrik, kemudian BBM. Nah, kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa. Kami mulai rapatkan untuk menggodok karena ditengarai bahwa sebagian subsidi kita itu tidak tepat sasaran," pungkasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah menggodok skema penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Bahlil usai melakukan rapat internal bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Bahlil mengaku bahwa ia ditunjuk sebagai ketua tim untuk merumuskan kebijakan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.

"Kami membahas tentang beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sesaran. Dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim. Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan referensi keputusan dari Bapak Presiden," kata Bahlil dalam keterangan yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (1/11).

Menurut Bahlil, ada beberapa formulasi yang salah satunya adalah berbasis bantuan tunai langsung (BLT).

"Ada beberapa formulasi, salah satu alternatifnya adalah yang tadi disampaikan [BLT], tetapi keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai kami akan lapor ke Bapak Presiden," jelas Bahlil.

Catatan Kontan, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sebagai BUMN mengikuti akan kebijakan pemerintah.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, subsidi energi diubah ke skema BLT secara konsep bisa lebih bagus dan tepat sasaran. Tetapi, harus diperkuat dengan data yang akurat sehingga harus ada review/pengayaan DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos).

“Tapi model BLT ini ada risiko uang BLT-nya disalahgunakan, misalnya untuk membeli rokok. Kalau ini yang terjadi, maka cukup fatal akibatnya karena bisa menggerus daya beli,” tuturnyan kepada Kontan, Minggu (29/9).

Menurut Tulus, penerapan subsidi energi berupa BLT, syaratnya minimal dua yaitu, data penerima BLT harus benar-benar akurat dan harus ada kepastian uangnya tidak dipakai untuk beli rokok, mengingat, prevalensi merokok di rumah tangga miskin di Indonesia masih sangat tinggi.

IDXChannel - Sistem penjualan langsung adalah model bisnis di mana produk dijual langsung kepada konsumen, tanpa perantara seperti toko ritel. Model ini telah menjadi semakin populer berkat kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.

Artikel ini akan membahas konsep, kelebihan, dan strategi dalam sistem penjualan langsung.

Apa Itu Sistem Penjualan Langsung?

Sistem penjualan langsung melibatkan individu atau perusahaan yang menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen. Penjual biasanya beroperasi melalui jaringan afiliasi atau distributor yang mengandalkan rekomendasi pribadi.

Contoh umum dari sistem ini adalah bisnis MLM (Multi-Level Marketing).

Keuntungan Sistem Penjualan Langsung

Berikut adalah beberapa keuntungan sistem penjualan langsung, yang dikutip dari berbagi sumber:

1. Hubungan Langsung dengan Pelanggan
Penjual dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, memberikan informasi lebih mendalam tentang produk, serta membangun kepercayaan.

2. Fleksibilitas Waktu dan Tempat
Penjual dapat menentukan jadwal kerja mereka sendiri dan menjual produk di berbagai lokasi.

3. Potensi Pendapatan yang Tinggi
Dengan model komisi, penjual memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan yang signifikan tergantung pada usaha dan strategi mereka.

4. Peningkatan Keterampilan Penjualan
Sistem ini mendorong penjual untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang lebih baik.

Strategi Sukses dalam Sistem Penjualan Langsung

Berikut adalah strategi yang bisa Anda lakukan dalam menggunakan sistem penjualan langsung pada bisnis Anda:

1. Membangun Jaringan
Memperluas jaringan kontak sangat penting. Manfaatkan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

2. Pendidikan Produk
Penjual harus memahami produk dengan baik agar dapat menjelaskan manfaat dan fitur kepada calon pembeli.

3. Teknik Pemasaran yang Efektif
Gunakan teknik pemasaran digital seperti SEO dan konten marketing untuk menarik perhatian dan membangun kredibilitas.

4. Memberikan Layanan Pelanggan yang Baik
Menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membantu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.

Sistem penjualan langsung menawarkan peluang besar bagi individu yang ingin berwirausaha. Dengan memahami konsep dan menerapkan strategi yang tepat, penjual dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Good luck!

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih menggodok soal subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat.

Dia menyebut salah satu alternatif bentuk subsidi yang tengah dibahas adalah dalam bentuk langsung ke masyarakat. Untuk diketahui, pemerintah sedang mengkaji rencana skema penyaluran subsidi langsung ke masyarakat. Pemerintahan Prabowo Subianto ingin agar subsidi itu lebih tepat sasaran dan langsung ke penerimanya.

Oleh sebab itu, Prabowo pun memanggil Bahlil, Komisaris Utama sekaligus Independen PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto ke Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (31/10/2024), guna membahas hal tersebut.

Usai pertemuan itu, Bahlil mengaku ditunjuk sebagai ketua tim untuk melakukan pemerincian rencana subsidi tepat sasaran itu.

"Ya itu tidak jauh beda dari apa yang disampaikan kemarin oleh Kepala

Kantor komunikasi Kepresidenan. Kami bagian detailing-nya. Data [penerima subsidi] harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi bukan yang tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil pun membenarkan bahwa ada rencana pemerintah untuk di antaranya menyalurkan subsidi energi langsung dalam bentuk tunai. Namun, itu hanya menjadi salah satu dari sekian opsi yang ada.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu [langsung bentuk tunai]. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Presiden Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).