Medan -

Meminjam uang secara online kini dapat dengan mudah dilakukan, cukup bermodalkan KTP. Sering kali ditemukan peristiwa penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk pinjol atau pinjaman online tanpa diketahui pemilik aslinya.

Ternyata ada cara mudah untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan atau tidak oleh orang lain untuk pinjol. Bisa dicek secara online dan offline, begini caranya.

Dikutip dari detikInet, untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan untuk pinjol atau tidak dapat dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengecekan bisa dilakukan secara online dan offline.

Cara Mengecek KTP Dipakai Pinjol Secara Offline

detikers dapat mengecek apakah KTP kamu telah disalahgunakan untuk pinjol secara offline. Berikut ini langkah-langkahnya:

1. Pemohon datang langsung ke kantor OJK yang terdekat.
2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai jenis permohonan:

• Untuk perseorangan: fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA), dan surat kuasa jika diperlukan.
• Untuk yang telah meninggal: fotokopi KTP/Paspor, dokumen asli surat keterangan kematian, dan dokumen yang membuktikan hubungan kekeluargaan/ahli waris.
• Untuk badan usaha: fotokopi identitas badan usaha (NPWP, akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir), identitas pengurus, dan surat kuasa jika diperlukan.
• OJK akan melakukan pengecekan sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang diserahkan.
• Hasil dari permohonan akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya.

Pastikan semua dokumen yang dibawa adalah asli atau fotokopi yang sah dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.

Cara Mengecek KTP Dipakai Pinjol Secara Online

Cara mengecek KTP melalui SLIK OJK secara online, cukup mudah. kamu hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP. Untuk cara lengkapnya adalah sebagai berikut.

• Kamu perlu mengakses situs https://idebku.ojk.go.id atau mengunduh aplikasi iDebku OJK.
• Di halaman utama, pilih opsi 'Pendaftaran'.
• Isi formulir dengan informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode captcha.
• Pastikan semua informasi yang kamu masukkan benar.
• Klik 'Selanjutnya' setelah yakin informasi sudah sesuai.
• Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri.
• Klik 'Ajukan Permohonan'.
• Setelah pendaftaran selesai, kamu akan menerima nomor pendaftaran.
• Untuk mengecek status permohonan, gunakan menu 'Status Layanan' dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah kamu dapatkan.
• OJK akan memproses permohonan iDeb dalam waktu satu hari kerja melalui email yang kamu daftarkan.

Itu dia cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah KTP kamu digunakan untuk pinjol atau tidak, melalui layanan SLIK OJK secara online dan offline. Semoga membantu!

(astj/astj)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperluas cakupan pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan fintech peer to peer (P2P) lending. Perluasan tersebut tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang SLIK atau POJK SLIK.

Dengan penambahan pelapor ini, data debitur diharapkan menjadi lebih lengkap dan komprehensif, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen risiko kredit bagi lembaga keuangan.

Untuk mendukung POJK tersebut, OJK pun baru-baru ini telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.05/2024 yang merupakan ketentuan untuk mengatur penilaian kualitas tagihan subrogasi dalam kegiatan penjaminan dan suretyship, yang merujuk pada POJK Nomor 11 Tahun 2024.

Aturan ini mewajibkan perusahaan asuransi umum, asuransi syariah, serta perusahaan penjaminan untuk melaporkan tagihan subrogasi pada SLIK dengan kategori kualitas tertentu.

“Dalam memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan PPDP OJK menerbitkan SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2024 tentang penilaian kualitas atas tagihan subrogasi, kegiatan penjaminan, dan suretyship yakni SEOJK Subrogasi. SEOJK ini merupakan pedoman pelaporan ke dalam SLIK mengenai penilaian aset tagihan subrogasi, kegiatan penjaminan, suretyship bagi perusahaan asuransi dan penjaminan,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

SEOJK ini berlaku sejak 27 September 2024 untuk membantu memastikan ketertiban pelaporan kreditur serta transparansi pelaksanaan kegiatan penjaminan. Aturan tersebut mencakup penilaian kualitas tagihan subrogasi.

Adapun tagihan subrogasi dicatat sebesar risiko yang ditanggung atau dijamin oleh perusahaan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah.

Perbesar

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa (20/2/2024)/Bisnis-Rika Anggraeni

Kreditur melakukan penyesuaian pencatatan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah setelah dikurangi nilai klaim yang diterima oleh kreditur.

Penilaian kualitas tagihan subrogasi atas kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah ditetapkan berdasarkan faktor kemampuan pembayaran debitur atas tagihan subrogasi

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada kualitas tagihan ditetapkan menjadi lancar atau macet. Penilaian terhadap kemampuan pembayaran debitur atas tagihan subrogasi, ditetapkan lancar apabila debitur melakukan pembayaran tagihan subrogasi sebesar 100% dari total tagihan.

Kemudian, macet, apabila debitur tidak melakukan pembayaran sama sekali atau melakukan pembayaran tagihan subrogasi, tetapi tidak melunasi 100% dari total tagihan.

Perusahaan mengadministrasikan setiap pembayaran debitur atas tagihan subrogasi dan menyampaikan laporan melalui sistem layanan informasi keuangan.

Kemudian, penilaian kualitas penjaminan dan suretyship. Adapun penilaian kualitas penjaminan dan suretyship terhadap pihak terjamin (principal) ditetapkan berdasarkan faktor penilaian kinerja pihak terjamin atau principal.

Penilaian kinerja pihak terjamin atau principal sebagaimana dimaksud meliputi penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau principal melaksanakan kewajibannya.

Penilaian terhadap komponen kemampuan pihak terjamin atau principal dalam melaksanakan kewajibannya ditetapkan lancar, apabila pihak terjamin atau prinsipal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Kemudian, kurang lancar, apabila pihak terjamin atau principal melaksanakan kewajibannya namun belum mencapai 100% dari target yang diperjanjikan.

Lalu, macet, apabila pihak terjamin atau principal melaksanakan kewajibannya namun belum mencapai 100% dari target yang diperjanjikan dan terdapat pernyataan wanprestasi dari penerima jaminan atau obligee.

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penerima jaminan atau obligee atas penyelesaian kewajiban dari pihak terjamin atau principal. Perusahaan memperoleh hasil evaluasi penerima jaminan atau obligee secara berkala berdasarkan kesepakatan para pihak.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan kebijakan besar yang ditunggu-tunggu, yaitu pemutihan utang bagi 6 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret untuk membantu kelompok masyarakat yang selama ini terjebak dalam lingkaran utang, baik dari bank, rentenir, maupun pinjaman online (pinjol).

Adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa aturan terkait pemutihan utang tersebut sedang dipersiapkan dan akan segera ditandatangani dalam waktu dekat.

Fenomena Utang di Kalangan Petani dan Nelayan

Di Indonesia, jutaan petani dan nelayan berada dalam posisi rentan secara ekonomi. Ketergantungan mereka pada pinjaman seringkali membawa masalah baru ketika mereka kesulitan membayar kembali utang.

Baca juga: Bersedekah saat Masih Terlilit Hutang, Bagaimana Hukumnya?

Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan akses modal ke perbankan formal. Banyak dari mereka tercatat sebagai debitur bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga akses mereka ke kredit perbankan menjadi tertutup.

Banyak dari mereka bahkan sudah menunggak utang sejak krisis moneter 1998, yang menyebabkan mereka terjebak dalam daftar hitam perbankan selama bertahun-tahun.
Menurut Hashim, utang-utang tersebut sebenarnya sudah dihapusbukukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, sekitar 6 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM terpaksa beralih ke rentenir atau pinjaman online dengan bunga tinggi untuk memenuhi kebutuhan modal mereka.

“Setiap kali mereka masuk SLIK di OJK ditolak,” ujar Hashim di Menara KADIN, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Prabowo Ambil Langkah Nyata

Presiden Prabowo menyadari betapa mendesaknya masalah ini dan memutuskan untuk mengambil langkah nyata. Dalam waktu dekat, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang akan diterbitkan.

"Mungkin minggu depan, Pak Prabowo akan tekan suatu Perpres, Pemutihan. Sedang disiapkan oleh Pak Supratman, Menteri Hukum. Semua sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan," ujar Hashim.

Langkah ini diambil karena Prabowo mengetahui bahwa jutaan nelayan, petani, dan pelaku UMKM tidak bisa mengakses kredit perbankan. Meski utang tersebut telah dihapusbukukan oleh bank, hak tagih belum sepenuhnya dihapus, yang menyebabkan mereka tetap tercatat dalam sistem SLIK OJK.

"Ada utang 20 tahun lalu, utang dari Krismon 1998. Utang dari 2008, utang dari mana-mana, 5-6 juta petani dan nelayan. Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan," ungkap Hashim.

Hashim menjelaskan bahwa salah satu dampak dari kebijakan ini adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan kembali akses perbankan yang layak. Dengan begitu, para petani dan nelayan tidak lagi bergantung pada rentenir atau pinjol yang membebani keuangan mereka.

“Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” tambahnya.

Dampak Positif Pemutihan Utang

Kebijakan pemutihan utang ini diharapkan tidak hanya memberi dampak langsung kepada 6 juta debitur tersebut, tetapi juga pada keluarga mereka. Hashim menuturkan bahwa sekitar 30-40 juta orang, termasuk anggota keluarga dari debitur, akan mendapat manfaat dari kebijakan ini.

"Dengan demikian, 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak, ada keluarga, 30-40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif," katanya.

Hashim juga menjelaskan bahwa banyak dari utang tersebut telah diganti oleh asuransi perbankan, namun hak tagih dari bank belum dihapus.

"Semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama. Dan sudah diganti oleh asuransi perbankan. Tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta ini, 5 juta ini mereka tidak bisa dapat kredit. Mereka kemana? Ke rentenir dan pinjol," tambah Hashim.

Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi

Kebijakan ini tidak hanya memulihkan kemampuan mereka untuk mengakses kredit perbankan, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan terbebasnya mereka dari jeratan utang, para petani dan nelayan ini diharapkan bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi hidup mereka.

Pemutihan utang ini merupakan langkah awal dari program yang lebih besar untuk membangun kemandirian ekonomi bagi masyarakat rentan di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan membuka jalan bagi lebih banyak program bantuan ekonomi yang dapat mengangkat kehidupan jutaan orang dari kemiskinan dan ketergantungan pada sumber pendanaan tidak resmi.

Prabowo, dengan kebijakan ini, menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pertanian dan perikanan, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka yang selama ini tertinggal dalam sistem ekonomi yang lebih formal. Kebijakan pemutihan utang ini diharapkan akan membawa perubahan besar dalam kehidupan jutaan petani, nelayan, dan keluarganya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Bisnis.com, NUSA DUA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan akses bagi perusahaan asuransi kredit ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna meningkatkan transparansi dan pengelolaan risiko dalam industri asuransi kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari revisi aturan terkait asuransi kredit. Revisi tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan penjaminan asuransi kredit dilakukan lebih baik dari berbagai aspek, sehingga industri dapat tumbuh lebih sehat dan stabil.

"Termasuk di dalamnya, nanti yang memiliki produk asuransi kredit bisa akses ke dalam SLIK untuk mengetahui debitur-debitur yang diasuransikan. Ini suatu terobosan dari keterbukaan OJK untuk memberikan kesempatan perusahaan asuransi bisa melihat data SLIK," kata Ogi dalam acara Indonesia Rendezvous 2024 yang digelar Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ogi menekankan akses tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan asuransi dalam melakukan penjaminan yang lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko.

Senada, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan regulator memberikan akses SLIK, yang sebelumnya hanya dapat diakses perbankan supaya mendorong peningkatan pengelolaan risiko di sektor asuransi kredit.

"Tujuan membuka akses SLIK tersebut adalah agar perusahaan asuransi tidak ‘membeli kucing dalam karung’. Dengan akses ini, perusahaan bisa memastikan bahwa nasabah yang dijamin benar-benar eligible untuk mendapatkan kredit," kata Iwan.

Iwan juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi kini bisa memantau nasabahnya secara berkala. "Setiap akhir bulan, perusahaan asuransi wajib mengecek data SLIK. Jika risiko meningkat, seperti nasabah yang tadinya berstatus KOL 2 menjadi KOL 4, cadangan premi harus segera diubah," tambahnya.

Dengan adanya akses SLIK, perusahaan asuransi kredit diharapkan dapat mengelola risiko dengan lebih baik, menjaga kecukupan premi, serta memantau kewajiban mereka secara lebih efektif. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kesehatan industri asuransi kredit di Indonesia.

Selain itu, Iwan juga menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam hal kecukupan premi dan pengelolaan kewajiban jangka panjang. Asuransi kredit memiliki pola klaim yang biasanya muncul di tahun ketiga atau keempat, sehingga perusahaan harus memastikan cadangan premi tetap tersedia saat klaim meningkat.

Dengan langkah ini, OJK berharap perusahaan asuransi dapat lebih efektif mengelola risiko dan meningkatkan kesehatan keuangan mereka.

"Akses SLIK ini adalah mekanisme yang baik untuk meningkatkan visibilitas dan pengelolaan risiko perusahaan asuransi kredit," tutup Iwan.

Jakarta -

Catatan kredit jelek biasanya terjadi akibat seseorang melakukan penunggakan bayar tagihan atau cicilan. Catatan kredit yang jelek biasanya berpengaruh, ketika nasabah akan kembali mengajukan kredit ke layanan keuangan seperti bank.

Oleh sebab itu, sebelum mengambil kredit sebaiknya nasabah harus memperhitungkan secara matang agar cicilan ke depan bisa lancar. Sebab baik itu mengambil angsuran kredit dari aplikasi tertentu maupun perusahaan leasing, pinjaman ini akan tercatat pada sistem Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Lalu, apabila kita memiliki catatan kredit yang sudah jelek, bagaimana cara mengatasinya?

Cara Untuk Membersihkan Catatan Kredit yang Jelek

1. Mengecek Nama

Pertama, yang bisa kamu lakukan pertama kali adalah mengecek nama yang digunakan untuk berurusan dengan pihak pemberi layanan tersebut, kepada pihak Bank Indonesia. Apakah nama kita diblacklist atau tidak. Melalui SLIK juga, kamu bisa mengetahui apakah masih ada tanggungan/kewajiban yang belum terbayarkan atau tidak.

Cek catatan kredit bisa dilakukan secara online. OJK memberikan fasilitas ini melalui laman resmi https://idebku.ojk.go.id/.

Namun layanan ini tidak bisa dikuasakan, karena itu debitur harus melakukannya sendiri. Dalam laman tersebut debitur akan diminta untuk mengisi tanggal layanan dan memilih jam antrean. Ada kuota yang tersedia setiap harinya. Jadi, jika debitur tak bisa memilih antrean pada hari tersebut bisa memilih di hari yang kuotanya masih tersedia.

2. Melunasi Kewajiban

Apabila masih ada yang belum terselesaikan, maka satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang selama ini belum terselesaikan.

Setelah kamu mengecek data kamu di SLIK dan apabila masih ada kewajiban yang belum terselesaikan, kamu bisa mengecek kembali, berapa jumlah kewajiban yang belum terbayarkan kepada pihak leasing dan berapa bulan keterlambatannya. Ingat, semakin lama kewajiban tidak terbayarkan maka denda juga akan semakin membesar, jadi lakukan dengan segera.

Namun, ada kalanya kondisi ini bisa saja terjadi lantaran adanya kesalahan dari pemberi layanan kredit. Misalnya, dalam beberapa kasus masyarakat secara tiba-tiba memiliki tagihan PayLater, padahal dirinya diketahui tidak pernah menggunakan layanan tersebut.

Bila hal ini terjadi, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menghubungi atau melaporkan permasalahan tersebut, kepada pihak pemberi layanan kredit tersebut untuk meminta konfirmasi. Nantinya bila Anda terbukti tidak pernah menggunakan layanan tersebut maka tagihan kamu seharusnya dapat segera dihapuskan.

Butuh waktu berapa lama untuk pembersihan skor catatan kredit?

Berdasarkan catatan detikcom, untuk pembaruan data BI Checking (SLIK) dilakukan maksimal 30 hari dari hari pelaporan penghapusan tagihan. Selain itu. pihak penyedia layanan tersebut juga akan menerbitkan surat keterangan penghapusan/pelunasan tagihan untuk digunakan sebagaimana mestinya sambil menunggu proses pembaruan data SLIK.

Jadi, meskipun data SLIK Anda belum diperbaharui di BI, namun dengan adanya surat keterangan tersebut Anda tetap dapat mengurus administrasi yang dibutuhkan. Tapi jangan lupa untuk tetap mengecek data SLIK Anda ya, jangan sampai data tersebut tidak diperbaharui.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Informasi Kredit (APIIK) menilai Indonesia masih memiliki tantangan inefisiensi pemanfaatan data keuangan, serta perlunya peningkatan evaluasi kelayakan kredit, dalam rangka menjaga pertumbuhan bisnis sektor keuangan di masa depan.

Ketua Umum APIIK Yohanes Arts Abimanyu menyampaikan buktinya berdasarkan rasio produk domestik bruto (PDB) terhadap utang rumah tangga di Indonesia masih berada di angka yang rendah, yaitu 16%.

Perbandingan ini jauh di bawah negara-negara seperti India dan Filipina, yang mencapai rata-rata 30%. Padahal, tingkat adopsi layanan keuangan di Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85% dari populasi.

Data dari World Bank pada 2021 pun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk unbanked atau individu yang cukup umur, tetapi tidak memiliki rekening bank terbesar ke-4 di dunia, yaitu sebanyak 97,74 juta orang dewasa. Jumlah ini setara dengan 48% populasi dewasa di dalam negeri.

Fenomena itu pula yang mendorong tiga Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK), PT Kredit Biro Indonesia Jaya (CBI), dan PT PEFINDO Biro Kredit (idScore) menggagas APIIK pada tahun ini.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan tentang peran penting biro kredit dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).

Sebagai langkah awal, APIIK melakukan studi besama EY Parthenon mengenai Ekosistem Pelaporan Kredit Indonesia dalam rangka memberikan pandangan yang komprehensif kepada regulator dan pemangku kepentingan terkait kondisi infrastruktur kredit nasional.

Studi ini berupaya memahami kinerja dan dinamika sektor pelaporan kredit di Indonesia, memahami industri pelaporan kredit global khususnya interaksi antara Public Credit Registry (PCR) dan Private Credit Bureau (PCB), serta mengidentifikasi berbagai kesenjangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kapabilitas penilaian kredit.

Hasil dari studi tersebut merekomendasikan agar Indonesia mempertahankan pendekatan sistem ganda (dual system approach) untuk infrastruktur pelaporan kreditnya, di mana PCR dan PCB memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Saat ini, PCR di Indonesia direpresentasikan oleh SLIK OJK, yang fungsinya adalah sebagai basis data terpusat untuk data dari lembaga jasa keuangan (LJK).

Sementara PCB atau Biro Kredit Swasta mengumpulkan data beragam dari non-lembaga jasa keuangan (Non-LJK) untuk menghasilkan laporan terperinci dan skor kredit yang menilai kelayakan kredit dan pola penggunaan kredit.

Kombinasi keduanya diharapkan bisa mencapai tujuan nasional yakni meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan (unbanked).

Selain itu, semakin memastikan penilaian risiko yang kuat, menjaga privasi data yang aman, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelaporan kredit secara keseluruhan.

Partner EY-Parthenon Anugrah Pratama menjelaskan bahwa adopsi pendekatan sistem ganda akan mengatasi inefisiensi yang ada saat ini dan meningkatkan pemanfaatan data kredit secara signifikan.

"Ke depannya, pendekatan ini dapat meningkatkan inklusivitas keuangan dan memungkinkan penilaian kelayakan kredit yang lebih akurat, memperluas akses keuangan bagi UMKM, mendukung manajemen risiko kredit, dan menghasilkan produk keuangan yang lebih baik untuk pasar Indonesia," jelasnya.

Ketua Dewan Pengawas APIIK Rizana Noor menambahkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor kredit.

"Perbaikan berkelanjutan dalam infrastruktur dan model akses berbagi data sangat penting untuk menyediakan akses data yang adil dan dapat diandalkan untuk PCB, serta untuk mengembangkan platform berbagi data yang aman dan mendorong inovasi," ungkap Rizana.

Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang setara dan transparan terhadap data kredit. Hal ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan efisien, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka menyambut transformasi sistem pelaporan kredit di Indonesia, APIIK berkomitmen untuk berkolaborasi dengan LJK, Non-LJK, penyedia data lain, dan regulator untuk mendukung adopsi sistem ganda ini.

"APIIK yakin bahwa inovasi ini akan mendorong pergeseran dari inklusi keuangan ke pendalaman keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan layanan dan produk yang lebih luas kepada masyarakat," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemadaman sementara Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama tiga hari. Pemadaman ini direncanakan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem dan integrasi data.

SLIK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan mengalami downtime hari ini, 23 Agustus 2024 mulai pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pemadaman ini seiring langkah mengintegrasikan data pinjaman online ke dalam sistem pengganti BI Checking itu.

“SLIK itu sudah kita rencanakan [dipadamkan]. Hati-hati loh, itu bukan serangan cyber. Kita jadwalkan pemeliharaan dan kita mau integrasi data juga, yang [data pinjaman di] pinjol itu kita masukin,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Kamis (22/8/2024).

OJK memang terus memperkuat sistem sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pengguna yang mengakses SLIK.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menjelaskan pemadaman ini merupakan bagian dari strategi OJK untuk memperkuat layanan SLIK, yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018. Sistem ini digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Penguatan infrastruktur ini juga bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor, yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online (pinjol).

"Selama periode downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan," kata Aman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8/2024).

Dia menyebut, OJK meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses ini dan mengimbau kepada LJK serta masyarakat untuk menyesuaikan jadwal penggunaan layanan sebelum penguatan dimulai.

Layanan SLIK dan iDebKu dijadwalkan kembali beroperasi pada 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna dapat mengakses layanan melalui situs resmi di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tidak bisa diakses mulai 23 Agustus pukul 20.00 hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan hal itu terjadi lantaran ada proses penguatan infrastruktur SLIK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu).

"Selama periode downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan. Untuk itu, OJK memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses penguatan SLIK ini," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8).

Aman mengatakan peningkatan infrastruktur ini sangat penting mengingat SLIK merupakan sistem kunci yang digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan (LJK) di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Selain itu, langkah ini terutama bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor, yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (fintech peer-to-peer lending).

Perluasan cakupan ini diharapkan dapat mendukung LJK dalam melakukan manajemen risiko kredit/pembiayaan, penjaminan dan pertanggungan dengan lebih efektif.

"SLIK dan aplikasi iDebKu akan kembali beroperasi mulai tanggal 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna dapat mengakses layanan tersebut melalui URL yang sama di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id.," tutup Aman.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat infrastruktur Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya memperluas layanan kepada lembaga jasa keuangan (LJK) dan masyarakat. Penguatan infrastruktur SLIK akan dilakukan selama beberapa hari sehingga SLIK akan mengalami downtime mulai 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.

"Penguatan infrastruktur SLIK ini merupakan bagian dari langkah strategis OJK dalam memberikan layanan kepada LJK dan masyarakat melalui SLIK yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Dikutip dari laman remsi OJK, penguatan infrastruktur SLIK ini bersifat penting mengingat SLIK merupakan sistem kunci yang digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan (LJK) di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor, yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (fintech peer-to-peer lending). Perluasan cakupan ini diharapkan dapat mendukung LJK dalam melakukan manajemen risiko kredit/pembiayaan, penjaminan dan pertanggungan dengan lebih efektif.

Penguatan layanan SLIK merupakan upaya OJK untuk meningkatkan pelayanan kepada LJK dan masyarakat luas. Adapun selama downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan. Untuk itu, OJK memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses penguatan SLIK ini.

SLIK dan aplikasi iDebKu akan kembali beroperasi mulai tanggal 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna dapat mengakses layanan tersebut melalui URL yang sama di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id. OJK mengimbau kepada seluruh LJK dan masyarakat untuk menyesuaikan jadwal penggunaan layanan ini sebelum waktu penguatan dimulai.

Seperti diketahui, BI Checking atau dikenal SLIK merupakan layanan finansial yang menyediakan catatan historis mengenai kelancaran pembayaran Kredit. Awalnya, layanan ini dinaungi oleh Bank Indonesia (BI). Tapi, dilansir dari Sikapiuangmu.ojk.go.id, layanan BI Checking berubah nama menjadi SLIK sejak 1 Januari 2018.

SLIK menjadi catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank maupun lembaga keuangan lainnya. Dikutip dari Afpi, catatan ini berupa informasi mengenai lancar atau tidak pembayaran atas pinjaman kredit debitur. Ringkasnya, SLIK menjadi pertimbangan penting apakah debitur tersebut layak mendapat pinjaman kredit atau tidak.

Layanan SLIK memiliki skor-skor tertentu untuk mengategorikan nasabah. Berikut adalah rincian dan makna dari skor SLIK:

Skor 1: Kredit Lancar, artinya debitur selalu membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya hingga lunas tanpa pernah menunggak. Apabila memiliki skor ini, Anda dapat mengajukan kredit dengan sesuka hati.

Skor 2: Kredit dengan Perhatian Khusus, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1-90 hari. Meskipun begitu, Anda masih dipersilakan untuk mengajukan kredit.

Skor 3: Kredit Tidak Lancar, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 91-120 hari.

Skor 4: Kredit Diragukan, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121-180 hari.

Skor 5: Kredit Macet, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih 180 hari.

Jadi, apabila skor SLIK Anda 5 berarti akan sulit meminjam dana dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Sedangkan jika skor SLIK 1, Anda akan mudah mendapatkan pinjaman dana.

Skor buruk BI Checking dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya penggunaan layanan pinjaman online (pinjol) atau paylater dengan pembayaran yang macet. Oleh karena itu, menjaga rekam jejak kredit yang baik menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Terutama apabila ingin memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya di Indonesia.

KHUMAR MAHENDRA | NURHADI | LAILI IRA | AFPI | ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal akan dilakukannya pemadaman sementara Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama tiga hari. Pemadaman ini direncanakan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem dan integrasi data.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan terkait penguatan itu memang pihaknya telah rencanakan, termasuk untuk mengintegrasikan data.

“SLIK itu sudah kita rencanakan. Hati-hati loh itu bukan serangan cyber. Kita jadwalkan pemeliharaan dan kita mau integrasi data juga, yang pinjol itu kita masukin,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Kamis (22/8/2024).

OJK memang terus memperkuat sistem sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pengguna yang mengakses SLIK.

Sebagaimana diketahui, OJK telah mengumumkan akan melakukan pemadaman sementara Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama 3 hari. SLIK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan mengalami downtime mulai 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menjelaskan pemadaman ini merupakan bagian dari strategi OJK untuk memperkuat layanan SLIK, yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018. Sistem ini digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Penguatan infrastruktur ini juga bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor, yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara fintech peer-to-peer lending.

"Selama periode downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan," kata Aman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8/2024).

Dia menyebut, OJK meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses ini dan mengimbau kepada LJK serta masyarakat untuk menyesuaikan jadwal penggunaan layanan sebelum penguatan dimulai.

Layanan SLIK dan iDebKu dijadwalkan kembali beroperasi pada 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna dapat mengakses layanan melalui situs resmi di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id.

ini merupakan langkah strategis OJK dalam memberikan layanan kepada LJK dan masyarakat melalui SLIK yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat infrastruktur Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya memperluas layanan kepada lembaga jasa keuangan (LJK) dan masyarakat.

Penguatan infrastruktur SLIK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan dilakukan selama beberapa hari sehingga SLIK akan mengalami downtime mulai 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.

"Penguatan infrastruktur SLIK ini merupakan bagian dari langkah strategis OJK dalam memberikan layanan kepada LJK dan masyarakat melalui SLIK yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Rabu.

Aman menuturkan peningkatan infrastruktur itu bersifat penting karena SLIK merupakan sistem kunci yang digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan (LJK) di Indonesia, termasuk bank umum, bank perekonomian rakyat (BPR), lembaga pembiayaan, perusahaan efek dan LJK lainnya.

Selain itu, langkah tersebut terutama bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor, yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (fintech peer-to-peer lending).

Perluasan cakupan itu diharapkan dapat mendukung LJK dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penjaminan dan pertanggungan dengan lebih efektif.

Penguatan SLIK merupakan upaya OJK untuk meningkatkan pelayanan kepada LJK dan masyarakat luas.

Selama periode downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan.

Untuk itu, OJK memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama proses penguatan SLIK itu.

SLIK dan aplikasi iDebKu akan kembali beroperasi mulai tanggal 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna dapat mengakses layanan tersebut melalui URL yang sama di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id.

OJK mengimbau seluruh LJK dan masyarakat untuk menyesuaikan jadwal penggunaan layanan ini sebelum waktu penguatan dimulai.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan akan melakukan pemadaman sementara Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama 3 hari. SLIK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan mengalami downtime mulai 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.

Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK menjelaskan pemadaman ini merupakan bagian dari strategi OJK untuk memperkuat layanan SLIK, yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018. Sistem ini digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Penguatan infrastruktur ini juga bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor, yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara fintech peer-to-peer lending.

"Selama periode downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan," kata Aman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8/2024).

Dia menyebut, OJK meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses ini dan mengimbau kepada LJK serta masyarakat untuk menyesuaikan jadwal penggunaan layanan sebelum penguatan dimulai.

Layanan SLIK dan iDebKu dijadwalkan kembali beroperasi pada 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna dapat mengakses layanan melalui situs resmi di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id. Bagi LJK yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Helpdesk OJK melalui email di [email protected]. Informasi lebih lanjut untuk masyarakat umum tersedia melalui Kontak OJK 157, WhatsApp di 081157157157, atau email di [email protected].