Jakarta:Sandra Dewi memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Petambangan (IUP) PT Timah Tahun 2015-2022 yang menjerat suami, Harvey Moeis. Sidang ini berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Pada saat persidangan, Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto, sempat bertanya kepada Sandra Dewi, berapa penghasilan yang dihasilkan oleh Harvey Moeis.

Jawaban Sandra Dewi membuat terkejut majelis hakim karena Sandra Dewi mengaku tidak tahu dan tidak pernah bertanya tentang penghasilan sang suami.
"Saudara jujur, penghasilan Saudara dengan penghasilan suami Saudara lebih banyak siapa?," tanya Ketua Majelis Hakim, Kamis (10/10/2024).

"Saya tidak pernah bertanya, Yang Mulia," jawab Sandra Dewi.

baca juga: Diisukan Menikah, Raline Shah Unggah Foto Bareng Brian Armstrong

Ketua Majelis Hakim sebelumnya mengajukan pertanyaan kepada Sandra Dewi mengenai kesediaannya untuk menjadi saksi bagi suaminya.

“Khusus saksi Sandra Dewi, saudara tetap mau menjadi saksi?” tanya Hakim Eko kepada Sandra Dewi.

“Iya Yang Mulia, saya bersedia,” jawab Sandra Dewi.

baca juga: Sandra Dewi Tak Rela Cincin Kawin Disita Kejagung: Ini Sakral!

Dalam kasus korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian finansial mencapai Rp 300 triliun.

Mochtar, Emil Ermindra, dan rekan-rekannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi ini secara bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Kasus ini juga melibatkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, yang berperan sebagai perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT). (Siti Khumaira Susetyo)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Harvey Moeis menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah tahun 2015–2022. Dalam persidangan, Harvey didakwa merugikan keuangan negara Rp 300 triliun terkait kasus tersebut.

Jaksa mengatakan Harvey memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul kekayaannya.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara," kata jaksa penuntut umum (JPU) Ardito Muwardi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8) dikutip dari Antara.

Jaksa lalu menjelaskan perkara Harvey yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin itu. Harvey awalnya bertemu Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi, Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar, serta 27 pemilik smelter swasta.

Pertemuan tersebut membahas permintaan biji timah Mochtar dan Alwin sebesar 5% dari kuota ekspor dari smelter swasta. Adanya permintaan karena bijih timah yang diekspor swasta hasil penambangan ilegal di wilayah pertambangan PT Timah.

Harvey lalu meminta empat smelter swasta yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa membayar biaya pengamanan ke suami Sandra Dewi itu.

Nilai pengamanan yang diminta sebesar US$ 500 hingga US$ 750 per ton. Jaksa mengatakan biaya tersebut seolah-olah tercatat sebagai tanggung jawab sosial (CSR) yang dikelola Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin.

Harvey juga didakwa mengatur kerja sama sewa pengolahan timah di smelter swasta. Ia bersama empat smelter swasta melakukan negosiasi dengan PT Timah terkait sewa smelter tanpa studi kelayakan.

Harvey dan empat smelter swasta lalu bersepakat dengan PT Timah untuk menerbutkan surat perintah kerja di wilayah pertambangan BUMN tersebut. Tujuannya, melegalkan pembelian biji timah oleh swasta yang menambang di IUP PT Timah.

Harvey dan empat smelter swasta tersebut lalu melakukan kerja sama sewa alat proses pembuatan logam timah dengan PT Timah. Namun, kerja sama itu tak tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) semua perusahaan.

Harvey bersama Mochtar dan Alwin menyepakati harga sewa alat senilai US$ 4.000 per ton untuk PT Refined Bangka Tin serta US$ 3.700 per ton untuk empat smelter lainnya. Sedangkan tanggal kajian dibuat mundur alias back date.

Jaksa menilai akibat perbuatan tersebut, terjadi kerusakan lingkungan di wilayah IUP PT Timah. Dampaknya adalah kerugian ekologi, ekonomi lingkungan, hingga ruginya negara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap aliran dana dari hasil tindak pidana dugaan pencucian uang (TPPU) oleh Harvey Moeis untuk keperluan pribadi Sandra Dewi.

Jaksa menyampaikan hasil dugaan TPPU bersumber pembayaran biaya kegiatan tata niaga timah ilegal di IUP PT Timah Tbk. (TINS) melalui pengamanan dengan dalih Corporate Social Responsibility (CSR).

Biaya pengamanan itu sebesar US$500-US$750 per ton bijih timah dari masing-masing perusahaan smelter swasta, di antaranya CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa. Dana itu kemudian dikelola Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin.

Caranya, kata jaksa, para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT Quantum Skyline Exchange serta ke Harvey Moeis. Uang yang diterima Harvey kemudian ditransfer ke sejumlah pihak, termasuk istrinya Sandra Dewi.

"Mentransfer ke rekening Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi," ujar jaksa saat membacakan dakwaan Harvey di PN Tipikor, Rabu (14/8/2024).

Perinciannya, 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Herme, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Tas tersebut sudah dipastikan keasliannya oleh JPU.

Kemudian, pembayaran cicilan dan pelunasan rumah yang berlokasi di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Selanjutnya, bangunan di atas tanah Blok J-3 Jalan Haji Kelik, Permata Regency atas nama Kartika Dewi, Blok J-5 dan J-7 atas nama Sandra Dewi dan Blok J-9 atas nama Raymon Gunawan.

Adapun, Harvey juga turut membelanjakan Sandra Dewi sejumlah 141 perhiasan dengan berbagai macam bentuk mulai dari, anting, gelang hingga kalung.

"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap aliran dana dari hasil tindak pidana dugaan pencucian uang (TPPU) oleh Harvey Moeis untuk keperluan pribadi Sandra Dewi.

Jaksa menyampaikan hasil dugaan TPPU bersumber pembayaran biaya kegiatan tata niaga timah ilegal di IUP PT Timah Tbk. (TINS) melalui pengamanan dengan dalih Corporate Social Responsibility (CSR).

Biaya pengamanan itu sebesar US$500-US$750 per ton bijih timah dari masing-masing perusahaan smelter swasta, di antaranya CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa. Dana itu kemudian dikelola Harvey atas nama PT Refined Bangka Tin.

Caranya, kata jaksa, para pemilik smelter swasta melalui karyawannya melakukan transfer dan setor tunai ke rekening PT Quantum Skyline Exchange serta ke Harvey Moeis. Uang yang diterima Harvey kemudian ditransfer ke sejumlah pihak, termasuk istrinya Sandra Dewi.

"Mentransfer ke rekening Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi," ujar jaksa saat membacakan dakwaan Harvey di PN Tipikor, Rabu (14/8/2024).

Perinciannya, 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Herme, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Tas tersebut sudah dipastikan keasliannya oleh JPU.

Kemudian, pembayaran cicilan dan pelunasan rumah yang berlokasi di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Selanjutnya, bangunan di atas tanah Blok J-3 Jalan Haji Kelik, Permata Regency atas nama Kartika Dewi, Blok J-5 dan J-7 atas nama Sandra Dewi dan Blok J-9 atas nama Raymon Gunawan.

Adapun, Harvey juga turut membelanjakan Sandra Dewi sejumlah 141 perhiasan dengan berbagai macam bentuk mulai dari, anting, gelang hingga kalung.

"Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Harvey Moeis merugikan negara sebesar Rp300 triliun di kasus dugaan korupsi tata niaga timah kawasan IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.

Harvey, demikian kata jaksa, didakwa telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak yakni, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama dan Alwin Albar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk.

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas permintaan Riza Pahlevi fan Alwin Akbar atas bijih timah 5% dari kuota ekspor hasil penambangan ilegal di IUP PT Timah.

Selanjutnya, Harvey juga meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa Harvey Moeis sebesar US$500 hingga US$750 per ton metriks.

Biaya itu seolah-olah dicatat sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang dikelola oleh Harvey Moeis atas nama PT RBT.

Kemudian, suami Sandra Dewi itu telah menginisiasi kerja sama alat pelogaman timah smelter swasta yang tidak kompeten dengan CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk.

Adapun, JPU menyebut Harvey bersama empat perusahaan itu telah sepakat dengan PT Timah untuk menerbitkan surat perintah kerja di IUP PT Timah. Tujuannya, untuk melegalkan pembelian bijih timah oleh swasta yang berasal dari penambangan ilegal.

Harvey, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk juga telah menyepakati harga smelter sewa tanpa didahului study kelayakan atau feasibility study atau kajian mendalam.

Adapun, Harvey dan sejumlah pihak mulai dari Suparta selaku Dirut PT RBT hingga sejumlah eks Dirjen Jenderal Minerba Kementerian ESDM dinilai memberikan persetujuan revisi RKAB kepada PT Timah Tbk tahun 2019 tanpa kajian dan study kelayakan, sehingga mendalam sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.

Akibatnya, berdasarkan audit perhitungan kerugian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI), Harvey dan sejumlah pihak yang terlibat telah merugikan negara Rp300 triliun.

"Merugikan keuangan negara sebesar Rp 300.003.263.938.131,14 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah," ujar JPU dalam dakwaannya, Rabu (13/4/2024).

Di samping itu, jaksa juga mendakwa perbuatan dugaan korupsi dalam kasus ini telah memperkaya Harvey Moeis dan Manager PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim sebesar Rp 420 miliar.

"Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena setidak-tidaknya Rp420.000.000.000," ujar JPU.

Selain itu, Harvey juga telah didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lantaran telah melakukan transfer uang ke PT QSE. Dalam hal ini, Harvey meminta Helena untuk mengubah uang rupiah ke bentuk mata uang asing Singapura dan Dollar.

TPPU itu dilakukan Harvey dengan melakukan transfer dan setor tunai ke PT QSE milik Helena. Harvey meminta Helena mengubah uang rupiah yang disetorkan ke bentuk mata uang asing berupa dolar Singapura dan dolar Amerika. Uang tersebut, kata Jaksa, telah dilakukan untuk pembelian sejumlah barang dan mobil mewah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS), Harvey Moeis tiba dengan setelan necis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Harvey tiba di ruang sidang pada 10.14 WIB. Dia tampil rapi dengan rambut klimis serta mengenakan kemeja putih dan celana hitam panjang.

Sebelum memasuki ruang sidang, rompi tahanan dan borgol yang melekat pada dirinya dilepaskan terlebih dahulu oleh petugas pengamanan. Adapun, Harvey juga dijaga ketat kepolisian saat masuk ke ruang sidang.

Hanya saja, dalam sidang perdananya itu, Harvey tidak didampingi oleh Sandra Dewi dan hanya ditemani oleh tim kuasa hukumnya.

Di samping itu, sidang ini akan dipimpin hakim ketua akan dipimpin oleh Eko Ariyanto. Sementara untuk hakim anggota yaitu Suparman Nyompa, Eryusman, Jaini Basir, dan Mulyono.

Sebagai informasi, dalam kasus ini Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey diduga melakukan negosiasi untuk mengkondisikan pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah.

Selanjutnya, keuntungan dari perbuatan Harvey kemudian difasilitasi Helena dengan modus tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Adapun, dalam sidang perdana eks Kadis ESDM Rabu (31/7/2024) di PN Tipikor, Harvey dan Helena diduga terima uang Rp420 miliar.

"Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp420.000.000.000," ujar jaksa penuntut umum di PN Tipikor, Rabu (31/7/2024).

Atas perbuatannya, Harvey disangkakan Pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Harvey juga disangkakan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tersangka Harvey Moeis (HM) akan menjalani sidang perdana terkait kasus korupsi penambangan timah yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakspus), Rabu (14/8/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan dakwaannya terhadap suami dari aktris Sandra Dewi (SD) yang terlibat dalam megakorupsi penambagan timah di Bangka Belitung yang disebut merugikan keuangan negara setotal Rp.300 triliun.

Melalui tim pengacaranya, Harvey mengatakan, sejak dijebloskan ke dalam sel tahanan di Kejaksaan Agung (Kejakgung) gegera kasus timah, dirinya sudah siap untuk disidangkan. “Dari Pak Harvey, beliau memang sudah siap. Dan kami dari tim pengacara, juga siap untuk menyimak, dan mendengarkan apa yang didakwakan oleh penuntut umum,” begitu kata Pengacara Harris Arthur Hedar saat dihubungi Republika, dari Jakarta, Selasa (13/8/2024) malam.

Harris mengaku, tak ada persiapan khusus dari pihaknya, dalam sidang perdana tersebut. Karena kata dia, persidangan perdana tersebut, baru hanya mendengarkan apa yang dituduhkan jaksa terhadap Harvey. “Kan ini baru sidang pertama pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Jadi, tim kita (pengacara) hanya mendengarkan saja dulu apa yang didakwakan kepada Pak Harvey. Setelah itu, kita akan pelajari, dan mengikuti tahapan-tahapan sidangnya,” begitu ujar Harris.

Harvey Moeis, merupakan tersangka keempat yang sudah diajukan ke persidangan terkait kasus korupsi timah ini. Akhir Juli 2024 lalu, tiga tersangka, sudah lebih awal dihadirkan di kursi terdakwa dalam kasus serupa. Kasus korupsi penambangan timah ilegal di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung ini, total tersangka yang ditetapkan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berjumlah sementara 23 orang.

Dalam kasus ini, Harvey dijerat tersangka terkait perannya selaku perwakilan atas kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT). Selain menjerat Harvey sebagai tersangka korupsi, penyidik Jampidsus, juga menjerat Harvey dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam dakwaan tiga terdakwa yang sudah disidangkan akhir bulan lalu itu ada terungkap, Harvey bersama dengan tersangka Helena Lim (HLM) dari PT Quantum Skyline Exchange (QSE) turut menikmati uang hasil korupsi penambangan timah sebesar Rp 425 miliar.

Selama penyidikan di Jampidsus, terhadap Harvey Moeis, kejaksaan menyita banyak aset yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar. Aset-aset yang disita tersebut beragam bentuk. Mulai dari tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, koleksi mobil-mobil mewah, juga perhiasan-perhiasan mahal, serta pernak-pernik berupa tas-tas yang bernilai jual tinggi. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, aset-aset yang disita tersebut, diyakini penyidik bersumber dari korupsi yang dituduhkan terhadap Harvey.

Harli pada Selasa (13/8/2024) juga menerangkan, sidang pembacaan dakwaan terhadap Harvey Moeis, akan mengungkap peranannya dalam skandal korupsi timah tersebut. “Jadi agar masyarakat, dan media turut mengikuti proses persidangan tersebut, untuk kita bisa sama-sama mengetahui apa yang didakwakan penuntut umum terhadap yang bersangkutan selama ini,” begitu kata Harli. Sidang pembacaan dakwaan terhadap Harvey, menurut jadwal pengadilan, akan dimulai pada pukul 10 pagi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan jaksa penuntut umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa Harvey adalah tersangka kasus korupsi timah. Harli mengungkapkan bahwa pelimpahan itu teregister dengan nomor: REG-25/RP-2/03/2024 tertanggal 28 Maret 2024.

"JPU pada Jampidsus dan Kejari Jaksel telah melakukan pelimpahan berkas perkara atas nama Harvey Moeis dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk 2015-2022," ujar Harli dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Dia menambahkan, untuk saat ini pihaknya masih menunggu jadwal sidang perdana atau dakwaan yang bakal diumumkan oleh PN Tipikor Jakarta Pusat.

"Tim JPU selanjutnya akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tambahnya.

Sebagai informasi, dalam kasus ini Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey diduga melakukan negosiasi untuk mengkondisikan pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah.

Selanjutnya, keuntungan dari perbuatan Harvey kemudian difasilitasi Helena dengan modus tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Adapun, dalam sidang perdana eks Kadis ESDM Rabu (31/7/2024) di PN Tipikor, Harvey dan Helena diduga terima uang Rp420 miliar.

"Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp420.000.000.000," ujar JPU di PN Tipikor.

Atas perbuatannya, Harvey disangkakan Pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Harvey juga disangkakan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hasil dugaan korupsi penambangan timah ilegal pada lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) disebut memperkaya 11 tersangka mencapai Rp 30 triliun sepanjang 2015-2019. Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Suranto Wibowo (SW), mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Babel 2015-2019.

11 nama penikmat hasil penambangan timah ilegal tersebut, di antaranya adalah suami aktris Sandra Dewi, yakni Harvey Moeis yang hingga kini masih dalam penahanan. JPU Ardito Muwardi dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, pada Rabu (31/7/2024), mengatakan, Harvey bersama-sama tersangka Helena Lim menerima uang hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut sebanyak Rp 420 miliar.

“Bahwa perbuatan terdakwa Suranto Wibowo telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, di antaranya adalah memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” begitu kata Ardito di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dakwaan terhadap Suranto Wibowo, menjadi persidangan pembuka kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal itu. Disebutkan dalam dakwaan, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun.

Dari kerugian negara tersebut, sekitar Rp 30 triliun di antaranya dinikmati oleh para tersangka dalam kasus ini. Harvey, dalam perkara ini turut jadi tersangka atas perannya sebagai perwakilan atas kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT), dan Helena dijerat tersangka atas perannya sebagai Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Mengacu dakwaan, selain Harvey dan Helena, kasus dugaan korupsi jumbo dari sektor tambang timah ini juga turut dinikmati tersangka Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Pemprov Babel, sebesar Rp 325,9 juta. Tersangka Suparta, selaku bos PT RBT, melalui perusahaan tersebut, menikmati keuntungan dari korupsi timah itu sebesar R 4,5 triliun.

Sedangkan tersangka Tamron (TN) alias Aon, yang merupakan pemilik manfaat atau beneficiary owner CV Venus Inti Perkasa (VIP) turut menikmati hasil korupsi sebesar Rp 3,66 triliun. Pihak lain yang disebut dalam dakwaan kecipratan uang korupsi tersebut adalah tersangka Robert Indarto (RI) yang turut mendapatkan Rp 1,92 triliun melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS).

Lalu ada nama tersangka Suwito Gunawan (SG) alias Awi yang menikmati korupsi tambang timah sebesar Rp 2,20 triliun melalui perannya sebagai Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP). Tersangka Hendry Lie (HL) yang merupakan salah-satu anggota keluarga pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air, juga disebut menikmati hasil korupsi timah sebesar Rp 1,05 triliun melalui PT Tinindo Internusa (TIN).

Paling besar, hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut dinikmati oleh sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan atau pemilik IUJP sebesar Rp 10,38 triliun. Pemilik IUJP tersebut di antaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, dan PT Agung Dinamika Teknik Utama.

Selanjutnya, tersangka Emil Erminda (EE) yang menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp 986,7 miliar melalui perannya sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Timah Tbk 2018, sekaligus sebagai pemilik CV Salsabila. Hasil korupsi sekurang-kurangnya Rp 30 triliun yang tersebar ke sejumlah nama dan tersangka itu didakwakan oleh JPU sebagai bagian dari nilai kerugian keuangan negara.

Sedangkan Rp 271 triliun sisanya, merupakan angka kerugian negara yang disebabkan dari kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk sepanjang 2015-2022. Dalam kasus ini, penyidikan di Jampidsus Kejagung total menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Pada Rabu (31/7/2024), tiga tersangka awalan yang didakwa adalah Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbani alias Bani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hasil dugaan korupsi penambangan timah ilegal pada lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) disebut memperkaya 11 tersangka mencapai Rp 30 triliun sepanjang 2015-2019. Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Suranto Wibowo (SW), mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Babel 2015-2019.

11 nama penikmat hasil penambangan timah ilegal tersebut, di antaranya adalah suami aktris Sandra Dewi, yakni Harvey Moeis yang hingga kini masih dalam penahanan. JPU Ardito Muwardi dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, pada Rabu (31/7/2024), mengatakan, Harvey bersama-sama tersangka Helena Lim menerima uang hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut sebanyak Rp 420 miliar.

“Bahwa perbuatan terdakwa Suranto Wibowo telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, di antaranya adalah memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” begitu kata Ardito di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dakwaan terhadap Suranto Wibowo, menjadi persidangan pembuka kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal itu. Disebutkan dalam dakwaan, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun.

Dari kerugian negara tersebut, sekitar Rp 30 triliun di antaranya dinikmati oleh para tersangka dalam kasus ini. Harvey, dalam perkara ini turut jadi tersangka atas perannya sebagai perwakilan atas kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT), dan Helena dijerat tersangka atas perannya sebagai Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Mengacu dakwaan, selain Harvey dan Helena, kasus dugaan korupsi jumbo dari sektor tambang timah ini juga turut dinikmati tersangka Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Pemprov Babel, sebesar Rp 325,9 juta. Tersangka Suparta, selaku bos PT RBT, melalui perusahaan tersebut, menikmati keuntungan dari korupsi timah itu sebesar R 4,5 triliun.

Sedangkan tersangka Tamron (TN) alias Aon, yang merupakan pemilik manfaat atau beneficiary owner CV Venus Inti Perkasa (VIP) turut menikmati hasil korupsi sebesar Rp 3,66 triliun. Pihak lain yang disebut dalam dakwaan kecipratan uang korupsi tersebut adalah tersangka Robert Indarto (RI) yang turut mendapatkan Rp 1,92 triliun melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS).

Lalu ada nama tersangka Suwito Gunawan (SG) alias Awi yang menikmati korupsi tambang timah sebesar Rp 2,20 triliun melalui perannya sebagai Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP). Tersangka Hendry Lie (HL) yang merupakan salah-satu anggota keluarga pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air, juga disebut menikmati hasil korupsi timah sebesar Rp 1,05 triliun melalui PT Tinindo Internusa (TIN).

Paling besar, hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut dinikmati oleh sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan atau pemilik IUJP sebesar Rp 10,38 triliun. Pemilik IUJP tersebut di antaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, dan PT Agung Dinamika Teknik Utama.

Selanjutnya, tersangka Emil Erminda (EE) yang menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp 986,7 miliar melalui perannya sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Timah Tbk 2018, sekaligus sebagai pemilik CV Salsabila. Hasil korupsi sekurang-kurangnya Rp 30 triliun yang tersebar ke sejumlah nama dan tersangka itu didakwakan oleh JPU sebagai bagian dari nilai kerugian keuangan negara.

Sedangkan Rp 271 triliun sisanya, merupakan angka kerugian negara yang disebabkan dari kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk sepanjang 2015-2022. Dalam kasus ini, penyidikan di Jampidsus Kejagung total menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Pada Rabu (31/7/2024), tiga tersangka awalan yang didakwa adalah Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbani alias Bani.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan Manajer PT Quantum Skyline Exchange telah menerima Rp420 miliar di kasus korupsi timah.

Hal tersebut disampaikan oleh JPU dari Kejagung RI pada sidang dakwaan terhadap tiga tersangka kasus tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Tiga tersangka itu di antaranya, Amir Syahbana (AS) selaku eks Kabid Pertambangan Mineral Logam, Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung (Babel); eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel Suranto Wibowo (SW); dan eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel, Rusbani (BN).

"Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp420.000.000.000," ujar JPU dalam sidang dakwaan di PN Tipikor, Rabu (31/7/2024).

Sebelumnya, Harvey dan Helena beserta alat bukti telah dilimpahkan atau tahap II ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada (22/7/2024).

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey diduga melakukan negosiasi untuk mengkondisikan pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah.

Sementara, Helena Lim diduga bertugas untuk menginisiasi keuntungan dari perbuatan Harvey itu untuk difasilitasi dengan modus tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

"Dari kerja sama itu HM [Harvey Moeis] menginisiasi keuntungan untuk diserahkan ke PT QSE yang difasilitasi oleh H [Helena] dengan modus CSR dan diserahkan ke masing-masing tersangka lainnya," ujar Harvey.

Selain pokok perkara, Helena dan Harvey juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan demikian, terdapat sejumlah aset milik keduannya telah dilakukan pelimpahan ke Kejari Jaksel.

Aset Telah Disita

Aset Harvey dan Helena yang telah dilimpahkan ke Kejari Jaksel yaitu 11 bidang tanah dan/atau bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Tangerang.

Kemudian, dari Harvey juga turut dilimpahkan barang bukti tas premium sebanyak 88 unit; perhiasan 141 buah; logam mulia; dan sejumlah uang tunai miliaran rupiah.

"Uang mata uang asing US$400.000 dan uang bentuk rupiah Rp13.581.013.347," kata Harli.

Selain itu, Kejagung juga telah melimpahkan delapan unit mobil mewah milik Harvey di antaranya dua unit Ferrari; satu Mercedes Benz AMG SLG GT; satu Porsche; satu Rolls Royce Cullinan; satu Mini Cooper; satu Lexus RX300; dan satu Vellfire 2.5G.

Sementara, dari Helena Lim telah dilimpahkan tas mewah 37 unit; perhiasan 45 buah; enam bidang tanah dan atau bangunan di Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang.

"Selain itu, uang SG$ 2 juta, uang sejumlah Rp10 miliar dan uang Rp1,485 miliar hingga dua unit jam tangan mewah merek Richard Mile," tambah Harli.y

Selain itu, kata Harli, sebanyak tiga unit mobil yakni Toyota Kijang Innova, Lexus UX300e dan Toyota Alphard terkait Helena juga telah dilimpahkan ke Kejari Jaksel.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan Manajer PT Quantum Skyline Exchange telah menerima Rp420 miliar di kasus korupsi timah.

Hal tersebut disampaikan oleh JPU dari Kejagung RI pada sidang dakwaan terhadap tiga tersangka kasus tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Tiga tersangka itu di antaranya, Amir Syahbana (AS) selaku eks Kabid Pertambangan Mineral Logam, Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung (Babel); eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel Suranto Wibowo (SW); dan eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel, Rusbani (BN).

"Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp420.000.000.000," ujar JPU dalam sidang dakwaan di PN Tipikor, Rabu (31/7/2024).

Sebelumnya, Harvey dan Helena beserta alat bukti telah dilimpahkan atau tahap II ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada (22/7/2024).

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey diduga melakukan negosiasi untuk mengkondisikan pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah.

Sementara, Helena Lim diduga bertugas untuk menginisiasi keuntungan dari perbuatan Harvey itu untuk difasilitasi dengan modus tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

"Dari kerja sama itu HM [Harvey Moeis] menginisiasi keuntungan untuk diserahkan ke PT QSE yang difasilitasi oleh H [Helena] dengan modus CSR dan diserahkan ke masing-masing tersangka lainnya," ujar Harvey.

Selain pokok perkara, Helena dan Harvey juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan demikian, terdapat sejumlah aset milik keduannya telah dilakukan pelimpahan ke Kejari Jaksel.

Aset Telah Disita

Aset Harvey dan Helena yang telah dilimpahkan ke Kejari Jaksel yaitu 11 bidang tanah dan/atau bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Tangerang.

Kemudian, dari Harvey juga turut dilimpahkan barang bukti tas premium sebanyak 88 unit; perhiasan 141 buah; logam mulia; dan sejumlah uang tunai miliaran rupiah.

"Uang mata uang asing US$400.000 dan uang bentuk rupiah Rp13.581.013.347," kata Harli.

Selain itu, Kejagung juga telah melimpahkan delapan unit mobil mewah milik Harvey di antaranya dua unit Ferrari; satu Mercedes Benz AMG SLG GT; satu Porsche; satu Rolls Royce Cullinan; satu Mini Cooper; satu Lexus RX300; dan satu Vellfire 2.5G.

Sementara, dari Helena Lim telah dilimpahkan tas mewah 37 unit; perhiasan 45 buah; enam bidang tanah dan atau bangunan di Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang.

"Selain itu, uang SG$ 2 juta, uang sejumlah Rp10 miliar dan uang Rp1,485 miliar hingga dua unit jam tangan mewah merek Richard Mile," tambah Harli.y

Selain itu, kata Harli, sebanyak tiga unit mobil yakni Toyota Kijang Innova, Lexus UX300e dan Toyota Alphard terkait Helena juga telah dilimpahkan ke Kejari Jaksel.