Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan keberatan terkait rencana pemerintah untuk mewajibkan legal audit bagi perusahaan.

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang merumuskan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kepatuhan Hukum. Rancangan ini tidak merupakan aturan turunan dari undang-undang manapun, melainkan merupakan kewenangan Presiden dalam rangka pembinaan hukum.

Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kepatuhan hukum melalui audit legal.

Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, menyatakan bahwa sudah terdapat banyak peraturan terkait pelaporan dan audit perusahaan.

"Kami masih keberatan dengan rencana wajib legal audit karena banyaknya aturan yang sudah ada dapat menambah beban pelaku usaha," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (8/10/2024).

Sutrisno menambahkan bahwa penerapan legal audit berpotensi menambah biaya dan mengganggu aktivitas bisnis. "Beban biaya ini tentu akan memberatkan pelaku usaha, terutama di tengah kondisi bisnis dan investasi yang belum pulih," jelasnya.

Rencana kewajiban audit legal ini juga berisiko menambah beban bagi pelaku usaha yang sudah harus menghadapi berbagai jenis audit lainnya, seperti audit keberlanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), audit energi, dan audit dari kantor akuntan, serta audit SNI dan Bea Cukai.

Apindo juga mengkhawatirkan potensi moral hazard yang muncul dari proses audit tersebut.

Mereka berharap pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak lagi terjebak dengan kebijakan kontroversial yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Banyaknya aturan baru akan berdampak negatif pada iklim investasi dan bisnis yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pemerintah yang baru perlu menciptakan kondisi yang kondusif," ungkap Sutrisno.

Secara umum, legal audit akan dilakukan melalui pemeriksaan akta perusahaan, perizinan, aset, serta status bebas perkara perusahaan.

Hasil dari audit ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan mereka kepada publik serta aparat penegak hukum.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti, dan digantikan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seiring pergantian periode kepemimpinan tersebut, terdapat sejumlah 'pekerjaan rumah' (PR) besar yang dinilai harus segera diselesaikan pemerintahan berikutnya.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan salah satu permasalahan besar yang harus dihadapi Pemerintahan Prabowo di awal kepemimpinannya adalah masalah deflasi yang sudah terjadi selama lima bulan berturut-turut ini.

Sebab menurutnya deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

"Ini yang kita khawatirkan bahwa beban-beban itu menjadi beban dari pemerintahan yang baru, karena yang ditinggalkan yang pemerintahan lama ini kan banyak juga gitu persoalan-persoalan yang ditinggalkan," kata Sutrisno kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, Sutrisno berpendapat sejumlah aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama kepemimpinan Jokowi juga dapat menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya. Misalkan saja kebijakan terkait potongan dana Tapera hingga pembatasan atas produk tembakau.

"Banyak sekali regulasi muncul yang menimbulkan kegaduhan gitu ya. Misalnya waktu itu Tapera, kemudian belakangan ini kewajiban untuk menabung dana pensiun ya. Itu kan jadi menimbulkan resistensi ya," ucapnya.

"Kemudian ada lagi tembakau, tembakau kan nanti tidak lagi menunjukkan brand dari rokok. Itu punya implikasi nanti ke tembakau, perusahaan rokok, perdagangan tembakau, bahkan juga pedagang-pedagang yang jual rokok," tambah Sutrisno.

Kemudian ada juga aturan terkait pengenaan cukai dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, lemak.

"Ada lagi masalah yang berkaitan dengan ketentuan dari (Kementerian) Kesehatan juga mengenai pengaturan kadar gula, kadar garam, kadar lemak bagi makanan siap saji misalnya," terang Sutrisno.

"Itu juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, sehingga kemudian pelaku usaha ini kan cenderung menahan diri, cenderung wait and see. Nah semuanya tentu akan memberikan dampak bagi pemerintah baru nanti," jelasnya lagi.

Masih belum cukup, Sutrisno juga mengatakan ketersediaan lapangan kerja ke depan juga menjadi PR besar pemerintahan berikutnya. Sebab ketersediaan lapangan kerja ini berpengaruh langsung tidak hanya terhadap penyerapan angkatan kerja, tapi juga terhadap daya beli masyarakat.

"Kalau dia tidak punya uang (karena tidak bekerja) gimana mau belanja? Karena lapangan kerja tidak banyak, mereka harus dipersiapkan untuk menjadi pekerja mandiri, menjadi pengusaha yang bisa menciptakan kerjaan siri sendiri paling tidak. Jangan berharap berharap nau cari kerjaan di tempat lain, itu agak tidak mudah ke depan ya," jelasnya.