Ramai di media sosial iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Belakangan, terungkap bahwa Apple, perusahaan pembuat iPhone, meminta syarat adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia

Dilansir dari detikNews, Selasa (5/11/2024), anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram oleh kebijakan Apple itu. Menurut dia, permintaan itu keterlaluan dan Apple sudah layak diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak," kata Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11).

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepakbola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kami ini kemarin mikir masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun," ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan kepada negara kita, Pak," imbuhnya.

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden ketujuh Republik Indonesia (RI), Joko Widodo atau Jokowi, dan Presiden kedelapan RI Prabowo Subianto, sama-sama menggunakan jas demang dalam pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terbaru RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Begitu pula dengan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin dan Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan tema baju adat serupa.

Apa kira-kira makna di balik pemilihan baju adat tersebut?

• Dipakai Prabowo-Gibran Saat Pelantikan Presiden dan Wapres, Ini 3 Fakta Baju Adat Betawi
• Pelantikan Prabowo-Gibran, Jokowi dan Ma’ruf Amin Pakai Baju Adat Betawi

Pemilik Sanggar Nusantara Dot Com Bachtiar Jamaluddin menduga, pesan yang disampaikan oleh keempatnya berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pemilihan baju Betawi masih rasa terima kasih kepada Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota,” tutur dia kepada Kompas.com, Minggu.

Adapun, jas demang atau jas tutup adalah pakaian adat Betawi. Sedangkan suku Betawi adalah kelompok etnik yang umumnya menduduki wilayah Jakarta.

Betawi adalah suku asli Jakarta yang sudah tinggal di Jakarta, dahulu bernama Batavia, sejak abad ke-18. Bahkan, asal mula nama suku itu berasal dari kata “Batavia” yang lambat laun berubah menjadi “Batavi” dan “Betawi”.

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) mengikuti pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti sidang paripurna MPR pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.

Melalui jas demang, keempat tokoh politik Indonesia itu dipandang ingin menyampaikan apresiasi terhadap Jakarta yang telah mengemban tugas sebagai Ibu Kota secara resmi sejak tahun 1966.

“Kemudian, pemilihan jas tutup Palembang (kombinasi jas demang dan songket Sumatera Selatan) yang digunakan pak Prabowo melambangkan keberagaman kelompok etnik (di Indonesia),” ujar Bachtiar.

Adapun pesan serupa disampaikan oleh Jokowi pada pidato kenegaraan MPR, Agustus lalu. Ketika itu, presiden dua periode itu juga mengenakan busana adat serupa.

Dikonfirmasi oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan bahwa pilihan baju busana adat betawi karena Jokowi ingin berterima kasih kepada Jakarta yang telah menjadi Ibu Kota Negara, sekaligus menemaninya menghadapi berbagai tantangan bangsa selama 10 tahun pemerintahannya, seperti dilansir dari Kompas.

• Pelantikan Prabowo-Gibran, Jokowi dan Ma’ruf Amin Pakai Baju Adat Betawi
• 7 Baju Adat yang Pernah Dipakai Jokowi Saat Upacara HUT RI

Kepraktisan

Kendati demikian, Bachtiar juga menduga bahwa pemilihan jas demang dilakukan demi kepraktisan. Pasalnya, cara menggunakan jas demang sama seperti jas pada umumnya.

Bedanya, jas demang terutama Ujung Serong dilengkapi dengan aksesori berupa rantai kuku macan atau jam saku pada saku kirinya.

Untuk bawahannya pun hanya menggunakan kain yang dipasang secara menyerong, serta celana bahan berwarna hitam.

Sedangkan jas demang yang digunakan Prabowo, yaitu Jas Tutup Palembang, dilengkapi dengan kain songket yang dipasang lurus. Aksesori bisa menggunakan rantai kuku macan atau jam saku.

“Tidak ada yang terlalu khusus terkait pesan yang disampaikan, hanya kepraktisan saja. Mereka pakai koleksi pribadi yang simpel yang mereka ada,” tutur Bachtiar.

Pemilihan jas demang juga kemungkinan dilakukan karena tampilannya yang formal, menyesuaikan dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terbaru yang formal.

“Jadi kepraktisan saja. Disesuaikan dengan acaranya yang formal, tidak seperti perayaan 17 Agustus yang mengangkat tema busana daerah,” Bachtiar berujar.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal rencana pemerintah melakukan penambahan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Baru di 2018 lalu, Indonesia menambah porsi saham di perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu setelah berproduksi sejak tahun 1972 itu.

Saat ini saham Indonesia lewat BUMN MIND ID sudah menyentuh 51%, rencanannya pemerintah ingin menambah 10% lagi porsi saham di perusahaan yang memiliki tambang di Timika, Papua.

Namun menurut Jokowi sampai sekarang negosiasi antara MIND ID dan Freeport belum menemui titik temu. Negosiasi yang dilakukan pun dinilai sangat alot.

"Kita harapkan, sekali lagi, nanti akan tambah nggak tahu berapa persen. Ini masih negonya alot banget," ungkap Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum yang disiarkan langsung dari IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Rencananya, porsi saham Indonesia di Freeport akan ditambah seiring dengan rencana perpanjangan kontrak selama 20 tahun dari 2041 ke 2061.

Jokowi sendiri menegaskan saat ini Freeport sudah bukan lagi perusahaan Amerika karena Indonesia berhasil memegang saham mayoritas di tahun 2018. Kepemilikan saham Freeport bertambah dari awalnya 9% menjadi 51%.

"Freeport itu kepemilikannya bukan perusahaan Amerika lagi, tapi milik MIND ID. Ngambilnya dulu juga tidak gampang, nggak mudah. Dari 9 melompat ke 51 emangnya gampang? Timnya kemarin ada 4, ada 3 menteri 1 wamen, salah satunya Pak Budi Gunadi Sadikin," ungkap Jokowi.

Simak: Jokowi Ungkap Penambahan Saham 10% di Freeport Masih Negosiasi

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya kembali menangkap 4 orang tersangka pembubaran diskusi diaspora Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan 4 tersangka baru itu berinisial YL, WSL, FMC, dan RAS.

"4 pelaku lain di kasus pembubaran diskusi di Kemang telah ditangkap," ujarnya kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Ade menambahkan bahwa keempat tersangka memiliki peran dari keempat tersangka baru ini yaitu YL menarik serta merusak banner dan meja di lokasi; WSL merusak banner dan tiang layar proyektor.

Kemudian, FMC merusak layar proyektor dan RAS merusak properti di tempat diskusi. Keempat tersangka ini juga kini telah berstatus tersangka dalam peristiwa tersebut.

Dalam catatan Bisnis, Polisi juga sebelumnya telah menetapkan lima tersangka yakni FEK selaku koordinator; GW diduga melakukan pengrusakan; JJ melakukan pembubaran hingga merusak baliho.

Selanjutnya, LW dan MDM berperan merusak barang di dalam gedung dan membubarkan acara serta RD (28) dengan peran melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan di lokasi.

"Total jadi 9 tersangka," pungkas Ade.

Kronologi Kejadian

Sebagai informasi, kronologi kericuhan itu bermula saat ada kegiatan diskusi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora untuk membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan pada Sabtu (28/9/2024).

Beberapa tokoh diundang jadi narasumber diantaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah dan Soenarko. Hanya saja, kelompok pembubaran menilai diskusi itu akan memecah bangsa dan diduga tidak memiliki izin.

Kemudian, Polsek Mampang awalnya bernegosiasi dengan kedua belah pihak dengan kesepakatan untuk mempercepat jalannya diskusi.

Namun, tiba-tiba sejumlah masyarakat sekitar 10-15 orang menerobos ruang diskusi melalui akses pintu belakang. Dalam hal ini, petugas yang seharusnya mengamankan dua kegiatan ini mengaku kewalahan karena terfokus di depan hotel.

"Tapi tiba-tiba sekitar 10-15 orang langsung masuk merangsek ke dalam gedung. Di situ sempat dilakukan upaya pencegahan oleh tenaga pengamanan hotel. Sehingga terjadi aksi pemukulan kekerasan. Namun karena petugas tidak seimbang, sehingga masa berhasil masuk ke dalam melakukan perusakan pencabutan baliho yang ada di dalam," kata Wakapolda Brigjen Djati Wiyoto Abadhy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi kembali menangkap empat pelaku berinisial YL (24), WSL (28), FMC (24), dan RAS terkait kasus pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Sabtu (28/9/2024).

“Empat pelaku lainnya telah ditangkap dan dilakukan penahanan YL, WSL, FMC, RAS,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).

Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda-beda, YL berperan merusak dan menarik banner serta merusak meja menggunakan stand mikrofon, WSL merusak dan menarik banner serta tiang layar proyektor.

Sementara FMC merusak dan menarik layar proyektor dan RAS berperan merusak properti.

Sebelumnya polisi juga menangkap pelaku lain yakni YS (33) dan RR (27), MR alias (RD), FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan, FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun. Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian.

Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Namun, polisi gagal mengamankan.

Sebab, ada kelompok lain yang menerobos dari belakang hotel, membubarkan diskusi, dan menyebabkan kerusakan properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membeberkan peran dua pelaku, YS (33) dan RR (27), yang baru saja ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Dalam kasus pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang ini, YS merusak barang-barang di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan.

“Peran tersangka RR memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali kepada satu sekuriti,” ujar Ade dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

Dengan penangkapan ini, total ada lima tersangka yang kini telah mendekam di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

“Barang bukti yang disita dari penangkapan RR dan YS berupa satu buah alat banner, tiga buah patahan besi, rekaman CCTV, dan pakaian tersangka,” ujar Ade.

Setelah RR, YS, dan teman-temannya mengeroyok petugas keamanan, mereka memasuki sebuah ruangan untuk membubarkan diskusi.

“Dan kemudian berteriak, ‘Bubar! Bubar kalian! Nasionalisme terorisme kalian!’, dan kemudian para pelaku menghancurkan meja, gelas, proyektor dan banner yang digunakan acara,” ungkap Ade.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, ada kelompok lain yang menerobos dari belakang hotel, membubarkan diskusi, dan menyebabkan kerusakan properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi kembali menangkap dua pelaku lain, yakni YS (33) dan RR (27), terkait kasus pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Sabtu (28/9/2024).

“RR ditangkap di Bekasi, di rumah keluarganya. YS ditangkap di daerah Jakarta Timur, di rumah keluarganya,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

Dengan penangkapan ini, total ada lima tersangka yang kini telah mendekam di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

“YS berperan melakukan pengrusakan terhadap barang, sedangkan RR memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali kepada satu petugas keamanan,” kata Ade.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian.

Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, ada kelompok lain yang menerobos dari belakang hotel, membubarkan diskusi, dan menyebabkan kerusakan properti.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menyampaikan 30 personel Polri telah diperiksa terkait dengan peristiwa pembubaran diskusi diaspora yang diadakan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pemeriksaan itu dilakukan sebagai bentuk transparansi pihaknya dalam peristiwa kericuhan terkait diskusi FTA tersebut.

"Terkait audit atau evaluasi internal perkembangan pemeriksaan oleh bid propam Polda metro jaya, sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan," kata Ade di Jakarta, dikutip Kamis (3/10/2024).

Selain anggota, Ade juga menyampaikan bahwa pihaknya melalui Bidang Propam telah memeriksa juga enam masyarakat sipil, termasuk petugas keamanan dan pohak Hotel Grand Kemang.

"Ada manajemen Hotel Grand Kemang dan sekuriti Grand Kemang untuk didalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Kemang," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar video viral yang memuat anggota Polri polisi dipeluk massa aksi yang membubarkan forum diskusi di Hotel Kemang, Jakarta Selatan.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto Abadhy mengatakan berdasarkan keterangan massa aksi, pelukan itu merupakan wujud etika kepada petugas di lapangan.

"Kita lihat video yang beredar di lapangan, di media sosial, jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pembubaran, mereka dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika kami, pamit dengan petugas anggota yang ada di situ," kata Djati di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Meskipun begitu, Djati menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terkait serangkaian pengamanan dalam peristiwa kerusuhan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, beberapa warga turut diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya terkait pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Warga masyarakat ada enam yang dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen dan sekuriti Hotel Grand Kemang," ungkap Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (2/10/2024).

Keenam warga tersebut diperiksa Propam Polda Metro Jaya bersama dengan 30 anggota polisi yang terkait dengan aksi pembubaran diskusi.

Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya.

“Sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, update menjadi 30,” kata Ade.

Adapun salah satu dari 30 anggota polisi yang diperiksa Propam Polda Metro Jaya adalah Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edy Purwanto. Diketahui, Edy belum satu bulan menjabat sebagai Kapolsek Mampang Prapatan.

Saat ditanya apakah Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari Rahmat Idnal juga turut diperiksa Propam Polda Metro Jaya atau tidak, Ade belum bisa membenarkan.

“Nanti kami update detailnya ya, nanti kami akan (tanya) ke Propam siapa aja,” ujar Ade.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang membubarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, serta sejumlah aktivis.

Polisi telah menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam pembubaran diskusi tersebut, yaitu FEK, GW, JJ, LW, MDM, dan MR.

Namun, hanya tiga di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni FEK sebagai koordinator lapangan, GW yang terlibat dalam perusakan properti, dan MR yang turut mengeroyok petugas keamanan Hotel Grandkemang.

Pihak Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian dan juga telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Tanah Air juga sudah memberikan pemberitahuan kepada kepolisian mengenai rencana unjuk rasa tersebut. Namun, polisi gagal mengamankan situasi karena sebagian dari pelaku pembubaran dilaporkan masuk dari belakang hotel dan merusak properti.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel GrandKemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024) lalu merupakan tindakan premanisme.

"Ini dilakukan dengan cara premanisme sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah perlu bertanggung jawab agar seperti ini tidak terulang kembali," kata Pramono di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024), dilansir dari Antara.

Guna menegakkan keadilan, Pramono meminta para aparat penegak hukum untuk bisa segera mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi yang dihadiri oleh sejumlah aktivis dan tokoh nasional itu.

Dia menegaskan bahwa pembubaran diskusi di negara demokrasi tak boleh terjadi karena hal itu merupakan hak anak bangsa untuk menyampaikan pendapat.

"Terpilih atau tidak terpilih jadi gubernur, pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, tak mau aksi pembubaran diskusi seperti yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan, kembali terjadi.

"Enggak boleh (ada lagi pembubaran diskusi), ini adalah hal yang dituntut atau diminta kita semua karena ini sebagian dari demokrasi. Jadi, tak boleh terulang kembali ada pembubaran (diskusi). Berbeda pendapat, itu hal-hal yang wajar saja," kata Pramono saat ditemui di Pesanggrahan, Selasa (1/10/2024).

Pramono mengaku menyayangkan aksi pembubaran diskusi yang dihadiri aktivis dan tokoh nasional itu.

Menurutnya, pembubaran diskusi tak boleh dibiarkan terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.

(Penulis: I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, tak mau aksi pembubaran diskusi seperti yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan, kembali terjadi.

"Enggak boleh (ada lagi pembubaran diskusi), ini adalah hal yang dituntut atau diminta kita semua karena ini sebagian dari demokrasi. Jadi, tak boleh terulang kembali ada pembubaran (diskusi). Berbeda pendapat, itu hal-hal yang wajar saja," kata Pramono saat ditemui di Pesanggrahan, Selasa (1/10/2024).

Pramono mengaku menyayangkan aksi pembubaran diskusi yang dihadiri aktivis dan tokoh nasional itu.

Menurutnya, pembubaran diskusi tak boleh dibiarkan terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.

(Penulis: I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Akhdi Martin Pratama)