IDXChannel - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrastruktur) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut lima kementerian teknis yang berada dibawah koordinasinya.

Lima kementerian teknis tersebut, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Ada lima kementerian teknis yang ada di bawah koordinator Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujar Agus saat saat serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian ATR/BPN, Senin (21/10/2024).

AHY resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi tadi.

Pasca pelantikan, AHY bakal tancap gas untuk menyambangi kelima kementerian teknis tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengenal lebih dekat, sekaligus mempelajari masalah yang ada di masing-masing wilayah koordinasinya.

“Kami ingin memulai langkah baru ini dengan berupaya untuk mempelajari tugas-tugas, belajar masalah, sekaligus semakin mengenal lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur ini,” kata dia.

AHY juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air merupakan hal paling esensial.

Karena itu, infrastruktur ke depan dibangun bukan hanya tepat sasaran, tapi juga bisa berdampak bagi perekonomian masyarakat.

"Kita kurangi ketimpangan dan kita fokus pada penguatan infrastruktur pendukung swasembada pangan, swasembada energi, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita," kata AHY.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan jajaran kabinet yang akan membantu kinerja pemerintahan selama 2024-2029. Prabowo menyampaikan susunan kabinetnya usai gala dinner dengan para tamu undangan dari perwakilan negara sahabat, Prabowo menamai kabinetnya dengan nama Kabinet Merah Putih. 

Sebelumnya, Prabowo telah memanggil para calon menteri tersebut di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, (15-16 Oktober 2024). Para calon menteri pun mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, (17 Oktober 2024).  

Pembekalan menteri tersebut, menurut Prabowo untuk menyamakan pandangan atau perspektif para calon menteri terhadap visi, misi dan program-program yang akan dijalankan. Selain itu, para calon menteri tersebut juga diberikan perspektif terhadap isu global yang tengah menjadi sorotan dan dapat memengaruhi perjalanan bangsa ke depan. 

"Sebagaimana telah saya umumkan, bahwa setelah saya dilantik 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah RI, periode 2024-2029 dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, Kabinet Merah Putih, dan saya ingin umumkan susunan kabinet Merah Putih," tutur Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024)

Berikut Susunan Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

5. Kementerian Koordinator Bidang  Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:  Agus Harimurti Yudhoyono   

6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

8. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

9. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

10. Menteri Luar Negeri: Sugiono

11. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoedin

12. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

13.Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

!4. Menteri HAM: Natalius Pigai 

15. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

16. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

17. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti

18. Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi: Satryo Soemantri Brodjonegoro

19. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

20. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin

21. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

22. Menteri  Ketenagakerjaan: Yassierli

23. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

24. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

25. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

26. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

27. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

28. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan: Maruarar Sirait

29. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto

30. Menteri Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia: Iftitah M Sulaiman  

31. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

32. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafidz

33. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

34. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

35. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

36. Menteri ATR/BPN: Nusron Wahid

37. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudi

38. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini

39. Menteri BUMN: Erick Thohir

40. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN: Wihaji

41. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

42. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM: Rosan Roeslani

43. Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

44. Menteri UMKM: Maman Abdurrachman

45. Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana

46. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

47. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi

48. Menteri Pemuda dan Olahraga: DIto Ariotedjo

Kementerian/ Lembaga yang tidak di bawah Koordinasi Menko

49. Jaksa Agung: St Burhanuddin

50. Kepala BIN: M Herindra

51. Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto

52. Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi

53. Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengumumkan pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Rekrutmen ini terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari lulusan SD hingga perguruan tinggi.

- Periode 1: 1 - 20 Oktober 2024
- Periode 2: 17 November - 31 Desember 2024

Jumlah Formasi: Kemenperin menyediakan 1.011 formasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis dan guru.

Terdapat 967 posisi untuk tenaga teknis dan 44 posisi untuk tenaga guru.

Rincian Formasi PPPK Kemenperin 2024:

• Arsiparis Ahli Pertama
• Statistisi Ahli Pertama
• Pranata Komputer Terampil
• Perencana Ahli Pertama
• Penata Layanan Operasional
• Pengadministrasi Perkantoran
• Operator Layanan Operasional
• Pengelola Umum Operasional
• Analis Hukum Ahli Pertama
• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
• Guru Teknik Kimia Industri Ahli Pertama
• Guru Kimia Ahli Pertama
• Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama
• Guru Informatika Ahli Pertama
• Guru Ekonomi Ahli Pertama
• Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama

Pelamar dapat memantau petunjuk teknis dan rincian formasi melalui panitia seleksi Kemenperin atau link resmi pengumuman yang sudah tersedia.

Dengan lebih dari 1.000 formasi tersedia, pelamar yang memenuhi syarat dan berminat untuk bergabung dapat segera mendaftar sesuai dengan periode yang ditentukan.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Lowongan Kerja Kemenperin di Seleksi PPPK 2024, Lulusan SD Bisa Mendaftar

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Grand Prix telah menyetujui beberapa pembaruan regulasi teknis dan olahraga untuk kelas Moto2™ dan Moto3™ yang akan mulai diterapkan pada musim 2025.

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi lintas kelas dan memberikan kesempatan lebih bagi pembalap serta tim untuk bekerja pada pengaturan sepeda motor mereka.

Perubahan Format Sesi

Salah satu perubahan signifikan adalah format sesi balapan. Setelah keberhasilan format baru di kelas MotoGP™, yang menciptakan keseimbangan antara kualifikasi menuju Q2 dan waktu lintasan untuk persiapan pengaturan sepeda, format sesi untuk Moto2™ dan Moto3™ juga akan berubah. Pada tahun 2025, kedua kelas ini akan memiliki:

• Dua sesi Free Practice (Latihan Bebas) yang tidak berpengaruh pada kualifikasi menuju Q2.
• Satu sesi Practice (Latihan) pada Jumat sore yang akan menentukan peserta yang masuk ke Q2.

Dengan format baru ini, Moto2™ dan Moto3™ akan selaras dengan format MotoGP™, memungkinkan pembalap lebih fokus pada pengaturan sepeda selama sesi awal tanpa tekanan kualifikasi.

Prosedur Hujan di Grid

Selain format sesi, prosedur saat hujan di grid juga diperbarui untuk Moto2™ dan Moto3™. Jika terjadi hujan saat berada di grid, sepeda motor kini akan didorong ke pit lane untuk melakukan penyesuaian, seperti yang telah diberlakukan di kelas MotoGP™.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan semua kelas mengikuti prosedur yang sama, sehingga memudahkan adaptasi di berbagai kondisi cuaca.

Pembaruan Regulasi Teknis

Pada regulasi teknis, beberapa penyesuaian juga dilakukan, terutama terkait batas harga sasis dan mesin Moto3™, serta pembekuan spesifikasi teknis di kelas Moto3™. Perubahan ini bertujuan untuk menjaga kompetisi yang adil dan terjangkau bagi tim yang bersaing.

Selain itu, pabrikan dengan konsesi di Moto2™ akan mendapatkan lebih banyak hari uji coba untuk mengembangkan sepeda mereka, memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan performa.

Dengan perubahan ini, diharapkan Moto2™ dan Moto3™ akan lebih kompetitif dan sejalan dengan MotoGP™, baik dari segi format balapan maupun teknis.

Jakarta -

Proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan berakhir besok, Jumat, 6 September 2024. Di sisa waktu yang sedikit ini, situs penyedia e-meterai milik Perum Peruri masih mengalami berbagai kendala yang membuat banyak pelamar CPNS kesal.

Kendala yang banyak ditemui mulai dari tidak bisa melakukan pembelian e-meterai, tidak bisa membubuhi dokumen dengan e-materai yang sudah dibeli, hingga tidak bisa mengunduh dokumen yang sudah dibubuhi meterai elektronik tersebut. Bahkan kini situs resmi Peruri meterai-elektronik.com sangat sulit diakses.

detikcom mencoba sendiri untuk mengakses laman resmi Peruri tersebut. Saat diminta login untuk proses membeli e-meterai, proses loading akan memakan waktu yang sangat dan berujung gagal.

Situs resmi Peruri meterai-elektronik.com sulit diakses. Foto: Fadhly Fauzi Rachman

Padahal dokumen dengan e-meterai ini merupakan salah satu syarat pendaftaran CPNS 2024. Sehingga mereka yang tidak berhasil mengunggah dokumen bermeterai elektronik ini berpotensi gugur tahap administrasi alias gagal ikut CPNS karena berbagai kendala tadi.

Kondisi ini tentu menyulut emosi banyak calon pelamar CPNS. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengungkapkan kekesalannya melalui media sosial. Misal di media sosial X yang hingga pukul 10.00 WIB ini, 'Peruri' dan 'CPNS' masih menjadi trending topik alias perihal yang paling banyak dibahas. Sebab banyak netizen ini merasa kecewa

"Masa iya tahun ini gak jadi submit pendaftaran (CPNS 2024) perkara dokumen ga bisa diunduh, iya!! Sudah berhasil dibubuhi tapi ga bisa diunduh. Sudah terlewat batas waktu pengunduhan perkara website mu yang keos itu. Beli e-meterai lagi malah gak nambah kuota nya," keluh sosial media X @c******rl sembari menyebut Peruri dalam unggahannya.

"Gagal CPNS gara-gara e-meterai adalah jokes tahun 2024," tulis pengguna X yang lain, @P************do.

"Kalau saya terpilih jadi kepala BKN, akan saya siapkan psikolog keliling di timeline untuk netizen yang pengen curhat gagal daftar CPNS karena SSCASN dan e-meterai susah diakses pada akhir periode pendaftaran CASN. Agar netizen bahagia dan tidak stress," ungkap netizen lainnya, @p*****t.

Bahkan ada juga beberapa calon pelamar CPNS 2024 lain yang sudah pasrah dan hanya bisa menunggu agar situs e-meterai Peruri dengan segera dapat digunakan kembali.

"Ya harapan sekarang satu-satunya semoga server Peruri normal hari ini juga dan stok e-meterai di seller nambah. Siap-siap juga buat server BKN yang bakal diserbu ratusan/jutaan pelamar yang mau upload dokumen gara-gara e-materai mandeg 4 harian," tulis akun X @W*********na.

Atas berbagai kendala terkait e-meterai tersebut, Head of Corporate Secretary Perum Peruri Adi Sunardi mengatakan pihaknya meminta maaf atas persoalan yang terjadi. Menurutnya permasalahan terkait e-meterai itu terjadi karena tingginya antusiasme masyarakat jelang penutupan pendaftaran CPNS.

"Atas kondisi dimaksud, PERURI menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (4/9/2024).

"Melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran CASN, website layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-meterai. Hal ini mengakibatkan perlambatan pelayanan e-meterai melalui website dimaksud," paparnya lagi.

Dia mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk memulihkan layanan. Pihaknya juga akan memberikan informasi ke publik secara berkala.

"Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024," katanya.

"Kami akan memberikan informasi lebih lanjut terkait update layanan e-meterai secara berkala sebagai bagian keterbukaan informasi kepada publik," imbuhnya.

(fdl/fdl)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas menggodok strategi agar produksi migas tercapai sesuai target RAPBN 2025.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto mengungkapkan saat ini, kontribusi lifting maupun produksi minyak nasional yang paling besar yaitu dari Pertamina Hulu Rokan sebesar 157 ribu barel per day. Disusul ExxonMobil Cepu sekitar 143 ribu barel per day.

"Sedangkan produksi minyak dari Pertamina grup jika ditotal menyumbang sekitar 60 persen, belum termasuk non-operating aset. Untuk mendukung target produksi nasional tahun depan, Pertamina Hulu Rokan direncanakan berkontribusi sekitar 165 ribu barel per day," kata Atiana dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Senin (2/9/2024).

Terkait dengan strategi reaktivasi sumur dan lapangan idle, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina telah melakukan pembahasan teknis.

Lapangan maupun sumur yang masih idle akan menjadi prioritas untuk dikerjakan sendiri atau dikerjasamakan dengan mitra. Dalam hal kerja sama dengan mitra, pemerintah akan mendukung Pertamina agar ketentuan dalam kerja sama menjadi lebih menarik dan bisa dieksekusi lebih cepat, sehingga tambahan produksi bisa segera terealisasi.

Terkait dengan intervensi teknologi, perusahaan migas China (Sinopec) akan masuk ke 5 lapangan Pertamina dengan teknologi peningkatan produksi.

"Minggu lalu tim teknis dari ESDM, SKK Migas dan Pertamina ke China untuk evaluasi teknis penerapan teknologi tersebut di lapangan di China. Selanjutnya, September ini Tim teknis Sinopec akan ke Indonesia untuk pejajakan teknologi tersebut ke 5 lapangan Pertamina. Kerja sama teknologi seperti ini akan terus didorong," kata Ariana.

Peningkatan produksi dari proyek baru maupun dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) besar akan dikawal dan didukung penuh. Beberapa kebijakan baru saja terbit seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Migas Gross Split yang baru, tentu akan dorong iklim investasi migas lebih positif.

"Ini perbaikan dari kontrak bagi hasil migas gross split yang lama, sesuai masukan dari stakeholder juga. Jadi sinyal positif perbaikan investasi hulu migas. Di samping itu, juga ada fleksibilitas kontrak skema gross split ke cost recovery di mana beberapa blok migas saat ini sedang berproses untuk beralih dari skema gross split ke cost recovery," kata Ariana.

Kementerian ESDM juga menyiapkan insentif hulu migas yang dapat memperbaiki keekonomian kontraktor agar lebih optimal. Selain itu, terkait lelang blok migas baru kini jauh lebih menarik. Bagi hasil migas untuk kontraktor saat ini bisa mencapai 50 persen atau naik dibandingkan sebelumnya yang hanya 15-30 persen saja.

Terkait strategi jangka menengah terkait eksplorasi migas, dari 5 blok migas yang dilelang pada 2024, terdapat 3 blok penawaran langsung telah selesai evaluasi dan siap diumumkan. Sedangkan 2 blok sisanya masih dalam proses lelang.

"Pemerintah terus bergerak dan lebih terbuka untuk upaya optimalisasi produksi dan iklim investasi lebih menarik," kata Ariana.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan aturan lanjutan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satunya, sanksi bagi para pelanggar praktik aborsi ilegal.

"Sanksi akan diatur lebih lanjut dalam permenkes sesuai pasal di PP," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada Media Indonesia, Selasa, 6 Agustus 2024.

Kemenkes melalui dinas kesehatan (dinkes) di berbagai provinsi juga akan melakukan pengawasan penerapan kebijakan ini. Sedangkan, terkait penindakan atas pelanggaran sanksi akan dilaksanakan oleh aparat hukum.
"Bahkan nanti pengawasan dan penindakan juga dilakukan bersama dengan organisasi profesi sehingga tidak ada dokter yang melanggar ketentuan ini,” ujarnya.

Baca juga: Sah! Alat Kontrasepsi Hanya untuk Pasangan yang Sudah Menikah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken PP yang menyatakan praktik aborsi dilarang, kecuali atas kondisi medis atau korban pemerkosaan. Praktik aborsi bagi kategori tersebut pun diatur secara ketat dengan ancaman sanksi menurut KUHP bagi para pelanggarannya.

Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP turut mengatur sanksi-sanksi bagi pelanggar praktik aborsi, baik bagi wanita yang tengah mengandung maupun tenaga kerja yang melakukan aborsi.

(AGA)

Bandung -

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tengah mendorong pelaksanaan transfer knowledge atau pengetahuan masinis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ditargetkan pada tahun 2026 mendatang seluruh masinis hingga teknisi Whoosh sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja lokal Indonesia.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Khairunnisa mengatakan, saat ini masinis hingga teknisi Whoosh masih ditangani oleh tenaga kerja China. Setidaknya, ada sebanyak 60 masinis asal China yang terlibat dalam operasi Whoosh.

Karena itu, Eva mengatakan, transfer pengetahuan dan teknologi terus dilakukan agar kemampuan dan kompetensi SDM Indonesia semakin siap. Diharapkan proses ini dapat selesai dalam 1-2 tahun ke depan atau di tahun 2026.

"Secara keseluruhan target kita 1-2 tahun ke depan (2026) mudah-mudahan semua di sisi operation dan maintenance itu sudah bisa dipegang oleh tenaga kerja lokal," kata Eva, di Stasiun Tegalluar, Bandung, Senin (29/7/2024).

Secara keseluruhan saat ini total ada 72 masinis RI yang tengah dalam proses pendidikan. Dari jumlah tersebut terdiri atas 32 simulator dan 40 on job training (OJT). Untuk yang OJT dibagi lagi ke tiga kelompok antara lain konfirmasi, inspeksi, dan langsir.

Eva menjelaskan, proses ini telah berlangsung sejak 2023 silam, dimulai dari proses pendidikan teori selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan proses simulator, kemudian barulah proses OJT di lapangan. OJT lapangan juga terbagi ke dalam tiga tahap, tahap satu ialah observasi atau pengamatan.

Tahap dua, mulai mengoperasikan Whoosh pada saat langsir di Depo Tegalluar, kereta konfirmasi atau kereta yang beroperasi sebelum jam perjalanan pertama dari Halim-Tegalluar pp, dan kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train (CIT) Halim-Tegalluar pp dengan kecepatan 350 km per jam. Kereta-kereta tersebut tidak berpenumpang.

Eva menambahkan, barulah setelah itu memasuki tahap 3 yakni mengoperasikan kereta berpenumpang. Namun proses ini masih dalam pengawasan. Kemudian apabila dinyatakan lulus, tahapan setelah itu ialah ujian sertifikasi

"Membawa kereta tanpa penumpang ini juga ada tahapannya. Pertama biasanya mereka bawa dalam kecepatan rendah dulu, ini untuk kereta-kereta langsir, seperti misalnya dari Depo Tegalluar sampai dengan stasiun Tegalluar. Setelah itu baru mereka mulai, tetap didampingi ya, mereka mulai membawa kereta dengan kecepatan tinggi dengan jarak yang lebih jauh," jelasnya.

Eva mengatakan, saat ini tengah berjalan proses OJT tahap 2. Ditargetkan proses ini akan berjalan dalam rentang 2-3 bulan ke depan sehingga proses tahap tiga bisa dimulai pada bulan Oktober. Dengan demikian, pada bulan Oktober itu masinis Indonesia sudah bisa mulai mengoperasikan kereta berpenumpang.

"Ada tahapan tertentu sampai akhirnya mereka memasuki proses sertifikasi, kemudian baru dinyatakan menjadi masinis kereta cepat. Ya targetnya on-job training mereka untuk memasuki tahapan membawa kereta penumpang mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi (Oktober) lah," ujar dia.

"Tapi tetap itu masih dalam hitungan proses on-job training ya. Karena setelah itu kan mereka harus melakukan proses sertifikasi, sampai dengan akhirnya mereka dinyatakan resmi sebagai masinis kereta cepat," sambungnya.

Eva menjelaskan, proses ini berjalan setidaknya hingga para masinis mencatatkan jam kerja mengoperasikan Whoosh hingga 2.000 jam kerja. Adapun seluruh masinis ini punya background sebagai masinis PT Kereta Api Indonesia (KAI) sehingga sudah punya pengalaman mengoperasikan kereta.

(shc/rrd)

JAKARTA, investor.id - Director of AI Innovation KORIKA, Andreas Tjendra mengatakan, kehadiran AI dapat mendukung efektivitas dan efisiensi sehingga, akan sangat bermanfaat meski Indonesia tertinggal beberapa tahun dalam perkembangan AI.

“AI membuat sesuatu jadi faster, better, dan cheaper. Adopsi AI ada di mana-mana, konten-konten kita bahkan diarahkan oleh AI,” kata Andreas.

Diketahui, bimbingan Teknis terkait pemanfaatan AI menghadirkan dua narasumber yaitu Director of AI Innovation KORIKA, Andreas Tjendra dan Principal of Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), Tuhu Nugraha.

Terkait dengan pembuatan konten, Andreas mengingatkan pentingnya menggunakan prompt atau instruksi yang tepat dalam menggunakan AI.

Selain itu, perlu melakukan cek ulang dari berbagai referensi karena keterbatasan AI dalam mengolah data-data yang ada. Penting pula untuk menyertakan sumber informasi atau data yang digunakan bagi konten-konten yang telah diintegrasikan dengan AI.

“Kita harus menyadari bahwa kapabilitas AI sangat membantu kita, namun jangan menyalahgunakannya dalam bentuk hoaks,” ucap Andreas. 

Cara kerja AI sangatlah berbasis data, sehingga kinerjanya sangat ditentukan oleh kesiapan data yang mumpuni. Jika data kurang memadai, Andreas menyebut hasil yang muncul juga tidak optimal. Bahkan, dapat terjadi prediksi yang tidak akurat hingga menyebabkan kerugian.

Berbicara tentang AI, menurut Tuhu Nugraha membutuhkan teknologi yang relevan dengan komunikasi publik. Beberapa yang dapat digunakan oleh pemerintah seperti Natural Language Programming (NLP), machine learning, juga chatbot dan asisten virtual.

“Chatbot generasi terbaru yang sudah masuk dengan generative AI dan ditempel oleh ChatGPT, bisa menjawab sesuai dengan yang kita mau, bukan hanya template sehingga ada percakapan, namun risikonya juga ada,” jelas Tuhu.

Penggunaan AI diakui Tuhu memberikan banyak manfaat, namun ia mengingatkan soal pentingnya transparansi dalam menggunakannya supaya publik mengetahui yang mana konten atau fitur yang menggunakan AI. Selain itu, diperlukan integrasi AI dengan sistem yang ada dan pelatihan dalam menggunakannya supaya tidak terjadi kekeliruan.

“Apapun yang dikeluarkan AI, jangan percaya 100 persen karena AI bisa salah. Walaupun terlihat sangat meyakinkan,” tambah Tuhu.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pemanfaatan AI, Tuhu memberikan beberapa tips dalam membuat prompt yakni jelas dan spesifik, struktur yang baik, gunakan kata kunci yang relevan, berikan konteks, juga sederhana dan padat.

“Ketika Anda biasa menggunakan 5W1H, maka gunakanlah itu. Sebisa mungkin lengkap, apa tujuannya, siapa audiensnya, bagaimana caranya, mau ke mana channel-nya. Bahkan jika menggunakan ChatGPT, Anda dapat melakukan personifikasi,” pungkas Tuhu. 

Bimbingan teknis yang berlangsung secara daring dan luring ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pengelola medsos dan humas pemerintah. Khususnya dalam bersinergi dengan AI yang terus berkembang hingga masa mendatang.

“Bimtek pemanfaatan AI dalam produksi konten bagi pengelola media sosial dan humas kali ini, bertujuan untuk memperkenalkan dan mempraktekkan secara langsung proses pemanfaatan AI untuk kegiatan pemerintahan,” tutup Hasyim.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BALI, iNews.id – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis di Padma Resort Legian, Bali.

Upaya ini dalam rangka meningkatkan kompetensi Pranata Humas dalam pembuatan program kehumasan digital dan pengelolaan komunikasi krisis.

Saat ini, Pranata Humas dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengambil peran proaktif dalam pemanfaatan teknologi baru untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasyim Gautama mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan Direktorat Jenderal IKP, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui uji kompetensi yang merupakan amanat dari regulasi.
 
"Selain itu secara paralel Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme uji kompetensi dan memperdalam kemampuan calon peserta dan substansi uji kompetensi," tuturnya.

Turut hadir sederet narasumber akademisi dan praktisi di bidangnya, serta para peserta yang terdiri dari seluruh pemangku jabatan Pranata Humas dan pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia.

Acara bimtek ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Ketut yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali, untuk menyampaikan pentingnya uji kompetensi untuk memastika keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Pranata Humas.

”Uji Kompetensi dapat membantu menetapkan standar professional yang harus dipenuhi oleh pranata humas sehingga kualitas layanan yang diberikan tetap tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi," ucapnya.
 
Acara Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP Kementerian Komuniksai dan Informatika Asriani Sri Wahyuni yang menyampaikan terkait mekanisme uji kompetensi.

Kemudian, akademisi dan praktisi Jojo S. Nugroho yang menyampaikan materi seputar pengelolaan krisis, serta Rulli Nasrullah yang menyampaikan materi terkait program komunikasi digital. Bicara soal kehumasan, Jojo S Nugroho menyatakan bahwa apabila krisis dikelola dengan tepat, situasi ini dapat berubah menjadi positif.
 
"Isu yang tidak dikelola akan menjadi sebuah krisis. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah isu, apalagi ada potensi isu menjadi krisis, maka tidak bisa didiamkan dan harus diselesaikan," tuturnya.
 
Dalam paparannya, akademisi dan praktisi Rulli Nasrullah atau biasa dipanggil Kang Arul, pun menyinggung perlunya pendekatan berbeda dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan nilai lebih.
 
"Ketika kita paham pekerjaan dan bisa bikin kebijakan, leveling kita tidak hanya sebagai orang yang terampil saja mengerjakan, tetapi juga bisa naik levelnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan," katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri

BALI, iNews.id – Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis di Padma Resort Legian, Bali. Upaya ini dalam rangka meningkatkan kompetensi Pranata Humas dalam pembuatan program kehumasan digital dan pengelolaan komunikasi krisis.

Saat ini, Pranata Humas dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengambil peran proaktif dalam pemanfaatan teknologi baru untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasyim Gautama mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan Direktorat Jenderal IKP, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui uji kompetensi yang merupakan amanat dari regulasi.
 
"Selain itu secara paralel Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme uji kompetensi dan memperdalam kemampuan calon peserta dan substansi uji kompetensi," tuturnya.

Turut hadir sederet narasumber akademisi dan praktisi di bidangnya, serta para peserta yang terdiri dari seluruh pemangku jabatan Pranata Humas dan pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia.

Acara bimtek ini juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali I Dewa Ketut yang hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali, untuk menyampaikan pentingnya uji kompetensi untuk memastika keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Pranata Humas.

”Uji Kompetensi dapat membantu menetapkan standar professional yang harus dipenuhi oleh pranata humas sehingga kualitas layanan yang diberikan tetap tinggi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi," ucapnya.
 
Acara Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Ketua Tim Pembinaan Kompetensi JFBKP Kementerian Komuniksai dan Informatika Asriani Sri Wahyuni yang menyampaikan terkait mekanisme uji kompetensi.

Kemudian, akademisi dan praktisi Jojo S. Nugroho yang menyampaikan materi seputar pengelolaan krisis, serta Rulli Nasrullah yang menyampaikan materi terkait program komunikasi digital. Bicara soal kehumasan, Jojo S Nugroho menyatakan bahwa apabila krisis dikelola dengan tepat, situasi ini dapat berubah menjadi positif.
 
"Isu yang tidak dikelola akan menjadi sebuah krisis. Jangan pernah kita menyepelekan sebuah isu, apalagi ada potensi isu menjadi krisis, maka tidak bisa didiamkan dan harus diselesaikan," tuturnya.
 
Dalam paparannya, akademisi dan praktisi Rulli Nasrullah atau biasa dipanggil Kang Arul, pun menyinggung perlunya pendekatan berbeda dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ada perencanaan dan evaluasi untuk mendapatkan nilai lebih.
 
"Ketika kita paham pekerjaan dan bisa bikin kebijakan, leveling kita tidak hanya sebagai orang yang terampil saja mengerjakan, tetapi juga bisa naik levelnya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan," katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Informasi itu diulik dengan memeriksa lima mantan tim teknis proyek itu pada Rabu, 10 Juli 2024.

“Penyidik mendalami terkait dengan Prosedur dan proses pengadaan terkait SKIPI di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Sebanyak lima mantan tim teknis proyek itu yakni Ismayanti, Johny Banjarnagor, Mian Sahala Sitanggang, Andri Yulianto, dan Aswan Zein. Ada tiga saksi lainnya yang turut dipanggil kemarin, namun, mangkir.
“Mian SS tidak datang tanpa keterangan, Andrik dan Aswan diperiksa hari ini,” ucap Tessa.

Baca juga: KPK Siapkan Ahli untuk Cek Shelter Tsunami di NTB yang Dikorupsi

KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea dan Cukai dan KKP. Keempat orang itu yakni Direktur Utama PT Daya Radar Utama (PT DRU), Amir Gunawan; pejabat pembuat komitmen (PPK) Bea dan Cukai, Istadi Prahastanto; Ketua Panitia Lelang, Heru Sumarwanto; dan Aris Rustandi selaku PPK KKP.

Istadi, Amir dan Heru diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan 16 kapal patroli cepat (Fast Patrol Boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai. Salah satunya, mengarahkan panitia lelang agar memilih PT DRU untuk menggarap proyek tahun jamak 2013-2015 senilai Rp1,12 triliun tersebut.

Namun setelah dilakukan uji coba, kecepatan dan sertifikasi dual-class 16 kapal patroli itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di kontrak. Meski tidak sesuai, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran.

Selama proses pengadaan Istadi dan kawan-kawan menerima 7.000 Euro sebagai sole agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat tersebut. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp117.736.941.127.

Kemudian pada perkara berikutnya, Amir dan Aris diduga melakukan cawe-cawe dalam penandatangan kontrak kerja pengadaan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan (SKIPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Nilai kontrak proyek ini USD58.307.789.

Aris diketahui membayar seluruh termin pembayaran proyek pengadaan empat kapal SKIPI kepada PT DRU senilai USD58.307.788 atau setara Rp744.089.959.059. Padahal, biaya pembangunan empat kapal itu hanya Rp446.267.570.055.

Tak hanya itu, KPK mensinyalir terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum lain dalam proses pengadaan. Di antaranya, belum adanya Engineering Estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar dan sejumlah PMH lainnya.

Empat kapal SKIPI itu juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan dibutuhkan, misalnya kecepatan tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume plat baja dan aluminium serta kekurangan perlengkapan kapal lain. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp61.540.127.782.

Perkara korupsi kapal Ditjen Bea dan Cukai, Amir, Istadi dan Heru melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, pada perkara korupsi kapal di KKP, Amir dan Aris disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(ABK)