BATU - Proses Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) dengan Bank Lampung memasuki babak baru.

Pada hari Jumat (8/11/2024), kedua Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut melakukan penandatanganan perjanjian antara pemegang saham pengendali (Shareholder Agreement) di Ballroom Golden Tulip Hotel, Batu. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Pj Gubernur Lampung Samsudin.

Selain penandatanganan Shareholder Agreement, dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan akta kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf.

Turut hadir juga menyaksikan penandatanganan tersebut Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan/Anggota Dewan Komisioner OJK Pusat Dian Ediana Rae, serta jajaran Komisaris serta Direksi Bank Jatim dan Bank Lampung.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan, penandatanganan tersebut tidak hanya sebuah formalitas saja, tetapi wujud komitmen bersama untuk bekerja keras dan bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi KUB antara Bank Jatim dengan Bank Lampung.

Adhy memaparkan, perekonomian Jatim pada triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 1,72% (q to q). Capaian impresif ini mencatatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara kuartalan diantara seluruh provinsi se-Pulau Jawa.

Sedangkan secara tahunan pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 4,91% (y on y) dan secara kumulatif sebesar 4,90% (c to c). Selain itu, Jatim juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 14,52% terhadap PDB indonesia dan sebesar 25,55% terhadap PDRB pulau Jawa. Hal ini mengukuhkan Jatim sebagai lokomotif perekonomian nasional.

Selain pertumbuhan ekonomi yang impresif, tingkat inflasi Jatim juga terkendali. Pada bulan Oktober tahun 2024 inflasi Jatimterkendali sebesar 1,66% (y on y) dan secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,15% (m to m). ?Secara historis, dalam 10 bulan terakhir, Jatim mengalami inflasi 5 bulan dan deflasi sebanyak 5 bulan yang menunjukkan daya beli masyarakat jawa timur tetap terjaga,? katanya.

Menurut Adhy, pembangunan ekonomi di Jatim sangat bergantung pada sektor perbankan yang sehat dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Dengan pembentukan KUB ini, tentunya besar harapan Jatim bisa mendorong peningkatkan aksesibilitas keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan layanan perbankan di Jawa Timur.

?Untuk itu, dengan adanya KUB, kita dapat memanfaatkan keunggulan sinergi antara bank-bank yang tergabung untuk menciptakan inovasi baru dalam produk dan layanan perbankan,? tegas Adhy.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman juga mengungkapkan, rencana pembentukan KUB Bank Jatim dengan Bank Lampung sebenarnya sudah dimulai sejak lama. ?Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement. Kami rasa Pemprov Lampung dan Bank Lampung telah tepat memilih kami sebagai mitra KUB,? ucapnya.

Sebab, kinerja BJTM tercatat selalu tumbuh positif. Pada triwulan ketiga tahun 2024 saja, nilai aset kami mencapai Rp 106,63 triliun. Kemudian untuk kredit yang berhasil disalurkan Bank Jatim pada triwulan tiga sukses berada di angka Rp 62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

Adapun portofolio kredit konsumtif sebesar Rp 31,74 Triliun atau meningkat 8,82% Yoy pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 33,79 Triliun atau meningkat 13,20% Yoy pada Triwulan 3 Tahun 2024. Kemudian portofolio Kredit produktif sebesar Rp26,32 Triliun atau meningkat 31,37% Yoy pada Triwulan 2 Tahun 2024 dan Rp 28,40 Triliun atau meningkat 29,57% Yoy pada triwulan 3 tahun 2024.

?Sehingga kami sangat yakin dan optimis apabila Bank Jatim dan bank lampung ber-KUB tentu akan semakin memperkuat kinerja kedua belah pihak. Sebab, manfaat KUB ini sangat banyak, salah satunya terwujudnya sinergi bisnis dan kolaborasi kedua bank yang saling menguntungkan,? tegas Busrul.

Selanjutnya, Pj Gubernur Lampung Samsudin juga mengatakan, penandatanganan SHA ini adalah bagian penting dalam memenuhi persyaratan KUB antara Bank Lampung dan Bank Jatim yang menurut ketentuan POJK no.12/POJK.03/2020 harus memenuhi Modal Inti Minimum Rp 3 triliun.

?Ini adalah sejarah yang luar biasa antara Provinsi Lampung dengan Jawa Timur sehingga detik ini bisa bekerja sama melakukan KUB untuk memenuhi peraturan OJK. Sinergitas ini harus terus kita jalin bersama,? ungkapnya.

Menurut Samsudin, dengan adanya sinergitas ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Bank Lampung. ?Kami berharap pengalaman positif dari Bank Jatim dapat menular kepada kinerja Bank Lampung. Sehingga nantinya akan terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di Lampung,? ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan BUMN hingga anak usahanya diprediksi bakal meramaikan lantai bursa melalui penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2025 usai banyak sentimen negatif yang mempengaruhi pasar modal dalam negeri pada tahun ini.

Sebagai informasi, sejumlah BUMN dan anak usaha BUMN dikabarkan berminat untuk melantai di Bursa. BUMN dan anak usaha BUMN tersebut seperti PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur, hingga PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PalmCo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

Perjanjian kerja sama ini, lanjut Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

“Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak,” terangnya.

Antoni juga mengatakan, penandatanganan ini merupakan salah satu capaian penting yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jimping akhir pekan ini.

“Saya yakin seluruh pihak yang terlibat telah mengupayakan yang terbaik dalam menyusun perjanjian kerja sama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semua yang terlibat dalam diskusi, baik dari pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah China melalui Administrasi Keselamatan Maritim tentang Keselamatan Maritim.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Eksekutif Administrasi Keselamatan Maritim China Xu Wei ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang.

Di antaranya pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Antoni menjelaskan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standard sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

“Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal.

Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorendum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

“Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, untuk meningkatkan kualitas kapal-kapal dari masing-masing negara, sehingga risiko yang mengancam keselamatan pelayaran dapat diturunkan,” jelasnya.

Perjanjian kerja sama ini, lanjut Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

“Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak,” terangnya.

Antoni juga mengatakan, penandatanganan ini merupakan salah satu capaian penting yang dihasilkan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jimping akhir pekan ini.

“Saya yakin seluruh pihak yang terlibat telah mengupayakan yang terbaik dalam menyusun perjanjian kerja sama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semua yang terlibat dalam diskusi, baik dari pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” pungkasnya.

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kredit macet pelaku UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Menurut Khofifah, kebijakan ini adalah kabar baik bagi pelaku usaha UMKM, petani, hingga nelayan di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Ia menilai, dengan kebijakan itu, 1.164 usaha 'wong cilik' akan merasakan manfaatnya di Jawa Timur (Jatim).

Ia pun segera berkomunikasi dengan pihak terkait agar melakukan pendataan berapa banyak warga Jatim yang bisa memanfaatkan program tersebut.

"Saya rasa kami semua yang di Jatim menyampaikan terima kasih, menyambut baik dan mendukung penuh kebijakan ini, karena dampaknya akan sangat luar biasa bagi pelaku UMKM," kata Khofifah, di Pasar Pahing Surabaya, Jumat (8/11).

Dengan kebijakan ini, kata Khofifah, mereka yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar pinjaman bermasalah atau blacklist, namun masih memiliki kemampuan untuk berkembang usahanya, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mendapatkan akses modal.

Tidak hanya itu, Khofifah menyebutkan kebijakan ini juga akan sangat berpengaruh pada ekonomi Jatim. Pasalnya, selama ini perekonomian provinsi ini besar ditopang oleh sektor UMKM. Kontribusi sektor UMKM pada PDRB Jatim per tahunnya juga terus bertambah.

"Di awal 2019 saya menjabat, kontribusi UMKM bagi PDRB Jatim ada di angka 56,94 persen, dan di akhir saya menjabat pada tahun 2024, kontribusi UMKM pada PDRB Jatim sudah mencapai 59,18 persen," urai Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah juga sudah mengomunikasikan pada sejumlah pihak strategis yang terkait kebijakan ini, khususnya untuk mulai mengidentifikasi dan melakukan pendataan sebaran dan jumlah warga Jatim yang bisa memanfaatkan kebijakan ini.

"Karena kita tahu ada beberapa syarat dalam PP tersebut. Syarat-syaratnya antara lain adalah pelaku usaha UMKM yang terdampak bencana, baik bencana alam, ataupun saat terdampak covid-19, dimana mereka yang memang sudah dilakukan appraisal oleh bank-bank Himbara. Artinya, bahwa identifikasi maupun inventarisasi memang harus dilakukan," tegas Khofifah.

"Saya sudah tanya ke tim Khofifah - Emil, yang memenuhi syarat itu ada berapa di Jatim, berapa banyak jumlahnya dan di mana saja. Saya minta untuk segera diidentifikasi supaya Jawa Timur bisa merespons paling cepat," tambahnya.

Berdasarkan data terbaru Pemprov Jatim, total kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) di dua bank penyalur pembiayaan untuk UMKM Jatim per Oktober 2024 mencapai Rp166,9 miliar dengan total debitur sebesar 1.164 pelaku UMKM.

Kredit bermasalah itu berasal dari realisasi penyaluran program dana bergulir (dagulir) bagi UMKM, sedangkan untuk program KUR data kredit macet masih dikoordinasikan dengan Bank Himbara.

"UMKM ini pada dasarnya adalah pejuang ekonomi yang tangguh. Kalau mereka tidak mampu bayar pasti karena memang benar-benar ada kejadian luar biasa. Pengalaman saya waktu meluncurkan kredit Prokesra bagi usaha ultra mikro dan mikro dengan bunga pinjaman 3 persen setahun, sudah berjalan 3 tahun ternyata NPL nya hampir nol prosen, yaitu sebesar 0,02 persen," tegas Khofifah.

Program pembiayaan Prokesra yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur total realisasi kredit melalui Bank UMKM dari tahun 2022-2025 sebesar Rp464,9 miliar. Nilai NPL tahun 2023 hanya 0,01 persen, dan nilai NPL tahun 2024 hanya 0,02 persen.

Sementara itu, untuk program pembiayaan Dagulir dari APBD Provinsi Jawa Timur, total realisasi kredit yang telah disalurkan mencapai Rp1,07 Trilliun.

Dengan total NPL dagulir mencapai Rp166,9 miliar yang diampu oleh 1.164 pelaku UMKM.

"Tapi bahwa yang kita tekankan adalah sangat diuntungkan dengan kebijakan ini, dan kebijakan ini sekaligus sebagai wujud dukungan Pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," pungkas Khofifah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan bahwa empat saksi dari kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR), menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Jumat (8/11/2024).

“Empat saksi lainnya juga sedang dilakukan pemeriksaan di Kejati Jawa Timur, yaitu LH suami dari LR, HS anak dari LR, AL sopir dari LR, dan A tim kuasa hukum dari LR,” kata Harli di Kejagung, Jakarta.

Harli menjelaskan, pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut bertujuan untuk menggali keterlibatan LR dalam dugaan kasus suap yang melibatkan vonis terdakwa Ronald Tannur.

“Keempat saksi yang diperiksa di Kejati Jatim untuk melihat bagaimana pengetahuan mereka, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka rasakan terkait dengan peran dari para tersangka, termasuk LR,” jelasnya.

Lebih lanjut, Harli menambahkan, pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian terhadap para tersangka, baik LR maupun tiga oknum hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Harli juga menginformasikan bahwa LR menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta pada hari yang sama.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterlibatan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR).

“Satu orang saksi diperiksa di Kejaksaan Agung atas nama LR,” ujarnya.

Kemarin, empat saksi yang diperiksa terkait dengan keterlibatan LR dalam vonis Ronald Tannur terdiri dari, SW selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, SNK selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (Security) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dua Tim Kuasa Hukum Ronald Tannur dari Lisa Associates & Legal Consultant, KW dan SG

“Kalau kemarin ada dua dari kuasa hukum LR juga ada dari pengadilan, dari panitera ya, nah diperiksa juga di sana,” ungkapnya.

Jakarta -

Jelang akhir pekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau. Seharian, IHSG konsisten bergerak positif di zona hijau dan ditutup di level 7.200-an.

Dikutip dari RTI, Jumat (8/11/2024), IHSG pada penutupan tercatat naik 43,3 poin ke level 7.287,19 atau menguat 0,6%. IHSG dibuka pada level 7.243,9. IHSG bergerak ke level tertinggi 7.350,36 dan terendah 7.265,58.

Volume transaksi tercatat 16,84 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 9,9 triliun. Frekuensi transaksi saham tercatat 1.063.557 kali.

Sebanyak 289 saham tercatat menguat, 287 saham melemah, dan 204 saham stagnan atau tidak mengalami pergerakan.

Pada Bursa Asia lainnya, Nikkei terpantau menguat 0,30%, Hang Seng Index ditutup melemah 1,07%, Shanghai Composite Index melemah 0,53%, Straits Times Index menguat 1,41%, sementara LQ45 turun 0,32%.

(hal/fdl)

IDXChannel- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim (BJTM) memberi atensi positif terhadap sejumlah pemerintahan baru, mulai dari makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah.

Peluang ini dinilai dapat mendukung target penyaluran kredit perseroan untuk segmen konsumer dan UMKM.

“Kami memberikan atensi kepada beberapa program dari pemerintahan yang baru, yaitu program makan gratis untuk anak sekolah, kemudian peningkatan gaji ASN, dan terakhir program 3 juta rumah,” kata Direktur Utama BJTM Busrul Iman dalam Public Expose, Jumat (8/11).

Tiga inisiatif pemerintah ini dinilai juga berpotensi memberikan multiplier efek atas pertumbuhan ekonomi karena melibatkan banyak pelaku usaha.

Namun, dampak berkepanjangan pandemi, ujarnya, masih menyisakan scarring effect seperti fenomena penurunan kelas menengah, hingga deflasi selama 5 bulan berturut-turut.

“Sehingga ini memberikan tantangan bagi bisnis Bank Jatim,” kata dia. Busrul meyakini pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih kencang, sehingga berimbas positif bagi industri perbankan daerah. Per September, ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 4,91 persen year-on-year (yoy), sementara Indonesia mencapai 4,95 persen yoy.

“Jawa Timur memberikan kontribusi perekonomian di Pulau Jawa sebesar 25,5 persen, sementara di Indonesia mencapai 14,52 persen,” ujarnya

Pada kuartal III-2024, penyaluran kredit BJTM mencapai Rp62,19 triliun, atau meningkat 20,13 persen yoy. Pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp84,19 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari jenis tabungan yang tumbuh 17,09 persen yoy. Adapun BJTM memiliki NPL Gross sebesar 2,97 persen.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menambah angka lifting minyak demi mengurangi impor. Menurut Bahlil, produksi minyak Tanah Air hanya sekitar 600 riby barrel per hari, sementara angka impor tembus 1 juta barrel per hari.

Oleh karena itu lifting minyak menjadi salah satu fokusnya sebagai Menteri ESDM. Bahkan Bahlil mengaku isu lifting menjadi hal yang dipikirkannya saat akan tidur.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," ujar Bahlil usai pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/11/2024).

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita disini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk pertama kalinya sebagai pimpinan negara. Dia akan melawat ke beberapa negara dalam kunjungan resmi kenegaraan, mulai dari China, Amerika Serikat, hingga Inggris.

Kunjungan itu ada yang berupa undangan dari kepala negara, maupun undangan acara besar bangsa-bangsa. Prabowo mengatakan dirinya bakal membicarakan urusan ekonomi hingga situasi geopolitik dengan berbagai pimpinan negara.

"Ini menunjukkan Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah penting bagi keadaan, tidak hanya ekonomi tapi di suasana geopolitik yang penuh ketegangan saya kira peranan Indonesia sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak," tegas Prabowo di Lanud Halim Perdanakusumah, Jumat (8/11/2024).

"Saya kira ini kehormatan bagi kita ya kita akan memelihara hubungan baik dengan semua pihak," sebutnya.

Prabowo memaparkan dia akan memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jin Ping di Beijing, kemudian dari sana dirinya akan terbang langsung ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Joe Biden. Berikutnya, Prabowo akan menghadiri secara langsung KTT APEC di Lima Peru dan KTT G20 di Brazil.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke London untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Selanjutnya, Prabowo juga membuka kemungkinan mampir di beberapa negara timur tengah dalam rangka perjalanan kembali ke Indonesia.

(hal/fdl)

Bisnis.com, SURABAYA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim simpanan sebesar Rp252,61 miliar milik nasabah dari total simpanan layak bayar (LB) sebesar Rp265,95 miliar per September 2024 yang ada pada 18 BPR/BPRS.

"Jumlah ini setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS," kata kata Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S. Hidayat di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/11/2024).

Bambang menyebutkan, secara total simpanan adalah sebesar Rp286,44 miliar dari 64.733 rekening nasabah yang ada di 18 BPR/BPRS yakni meliputi simpanan layak bayar Rp265,95 miliar dan Rp18,49 miliar simpanan tidak layak bayar (TLB).

Untuk total simpanan layak bayar Rp265,95 miliar memiliki total rekening sebanyak 60.339 rekening sedangkan total simpanan tidak layak bayar Rp18,49 miliar berasal dari 4.434 rekening.

Sementara apabila dilihat secara nasional, LPS telah membayarkan sebesar Rp2,47 triliun dari total simpanan LB sebesar Rp2,8 triliun setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.

Total simpanan layak bayar sebanyak Rp2,8 triliun tersebut berasal dari 411.051 rekening yang meliputi Rp202 miliar di bank umum dan Rp2,6 triliun di BPR/BPRS.

Jumlah simpanan layak bayar sebesar Rp2,8 triliun itu merupakan 83,27 persen total simpanan nasional yang mencapai Rp3,36 triliun dari 432.551 rekening yakni meliputi Rp375 miliar di satu bank umum dan Rp3,01 triliun di 136 BPR/BPRS.

Untuk total simpanan tidak layak bayar secara nasional ada sebesar Rp562 miliar dari 21.500 rekening yang terdiri atas Rp155 miliar di bank umum dan Rp407 miliar di BPR/BPRS.