Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran dan aset negara menyusul perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang (...), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Linkungan K/L," bunyi pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Aturan ini mencakup pengaturan mulai dari penetapan kode anggaran untuk percepatan pelaksanaan anggaran, penyesuaian anggaran tahun 2024, hingga pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.

Sri Mulyani juga menetapkan jadwal revisi anggaran, di mana kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan harus mengajukan revisi DIPA paling lambat 29 November 2024.

Namun, dalam aturan tersebut, Sri Mulyani juga memerinci, bagi K/L hasil pemisahan yang menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 mekalui mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, maka harus mengajukan revisi paling lambat tanggal 15 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 beleid tersebut.

Sementara merujuk pada Pasal 12, dalam melakukan penyesuaian dam pelaksanaan DIPA TA 2024 untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan, K/L tersebut harus tetap memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian program prioritas nasional

2. Pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan.

3. Pembayaran belanja pegawai pada K/L Pengampu dan K/L hasil pemisahan.

4. Belanja bantuan sosial yang direncanakan disalurkan sampai dengan akhir tahun.

5. Belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas nasional.

6. Penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran.

Adapun, K/L hasil pemisahan menyepakati tanggal batas akhir untuk kebutuhan administrasi penyesuaian belanja DIPA TA 2024.

"Batas akhir sebagaimana dimaksud (..) paling lambat tanggal 11 November 2024," bunyi Pasal 12 ayat (3).

Selain itu, PMK ini juga mengatur bahwa aset seperti Barang Milik Negara (BMN) akan dialihkan atau digunakan bersama sesuai kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) mengungkapkan sejumlah rencana Prabowo untuk mencapai target tersebut.

Mulanya, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya telah menyusun rencana target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam RPJPN tersebut, pihaknya juga rencana pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dia menyebut untuk mencapai Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata minimal harus 6%. Pihaknya telah menyampaikan hal ini ke tim transisi Prabowo. Dia bilang, Prabowo ingin melakukan percepatan di tahun ketiga dan keempat pemerintahannya.

"Ya ini, ini kemudian kita tambahkan, untuk membuat transisi. Kemudian ada skenario kedua, di mana ini masukkan dari timnya Pak Prabowo mengatakan, ingin ada percepatan di tahun ketiga dan keempat. Skenario kedua, ingin percepatan 8-8,3%, kemudian di tahun keempat sebesar 7,8%, sehingga rata-rata, selama 5 tahun itu, beliau (Prabowo) mengharapkan ada sekitar 7,7%," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Dia menyebut untuk mencapai hal tersebut pihaknya telah menyiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, dia menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG) yang masif nantinya dapat mengerek pertumbuhan ekonomi. Sebab, dia menilai MBG dapat menyerap produk-produk masyarakat setempat sehingga memicu permintaan agregat.

Sementara jangka panjangnya, dia menekankan pentingnya mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan multiplier efek, salah satunya dengan industrialisasi. Meski begitu, dia juga menyebut sektor ekonomi biru dan ekonomi kreatif juga berpotensi mengerek pertumbuhan ekonomi. Namun, dia melihat sektor industriliasiasi mempunyai potensi yang besar.

"Jadi ini cerita-ceritanya, kenapa industrialization itu penting? Karena kita mau industri itu menjadi anchor dan backbone untuk pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka pendek dan panjang. Meningkatkan produktivitas, satu. Karena kedua, menciptakan multiplier effect. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Karena kita tidak mau informality ini, terus berlangsung di dalam ekonomi kita," terangnya.

Namun, kontribusi sektor industri terus menurun. Untuk itu, salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan industrialisasi dengan berfokus pada sektor prioritas. Dengan begitu, pemerintah dapat mengintervensi lebih fokus dan jelas. Dia menyebut langkah ini telah berhasil diterapkan di negara-negara lain.

"Oleh sebab itu, apa prioritas kita industri yang kedepan? Kita pilihkan di prioritas untuk 5 tahun ke depan. Artinya, sebagai kebijakan 5 tahun ke depan, kita inginkan hilirisasi, kemudian industri padat karya, pengembangan industri dasar, industri padat teknologi inovasi," imbuh dia.

Simak: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo memastikan dirinya tidak akan masuk ke dalam kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Diketahui saat ini Hashim sendiri merupakan Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan. Ia banyak berkecimpung dalam penyusunan program-program perumahan era Prabowo, termasuk rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Meski banyak berkecimpung dalam penyusunan dan perencanaan program, Hashim menekankan bahwa dirinya tidak akan menduduki posisi sebagai menteri. Dengan demikian, masih ada satu kursi kosong tersisa.

"Saya tidak akan ikut kabinet, tidak menjadi menteri. Berarti satu kursi menteri masih kosong," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Saya kira saya cukup susun konsep pemerintah yang akan dating," sambungnya.

Lebih lanjut Hashim menjelaskan, pemerintahan Prabowo telah menyiapkan sejumlah program prioritas lewat Asta Cita. beberapa di antaranya ialah program 3 juta rumah per tahun dan program makan bergizi gratis (MBG).

Untuk program 3 juta rumah sendiri, Hashim menjelaskan, akan dibangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir serta 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Pak Prabowo 2 juta unit rumah di pedesaan reserve for UMKM, BUMDes dan koperasi. Untuk konglomerat yang punya perusahaan konstruksi silahkan di kota. Kita mau bangun 1 juta unit apartemen tiap tahun di kota," terangnya.

Menurut Hashim, saat ini data BTN mencatat ada 10,7 juta keluarga yang masih antre rumah. Lalu ada 27 juta keluarga penghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) alias rumah kumuh. Dengan demikian, total ada 37 juta keluarga menunggu rumah layak huni.

Ia optimistis, program 3 juta rumah per tahun mampu mengatasi persoalan tersebut. Hashim juga yakin, program ini juga dapat mendorong geliat industri properti, khususnya perumahan, dan memberikan sumbangsih hingga 1% ke perekonomian RI.

"Target Prabowo 8% itu belum termasuk perumahan. Dengan perumahan kita bisa itu tambah 1% lebih, jadi 9% dan ada lain-lain yang kita rencanakan," kata Hashim.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menegaskan ia tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo yang akan datang.

Hashim mengaku tidak berminat masuk jajaran pembantu presiden. Walau begitu, ia mengatakan akan turut menjadi bagian pembentuk nomernklatur di kabinet Prabowo - Gibran.

"Saya sendiri tidak berminat masuk kabinet, saya tidak akan menjadi menteri, berati satu kursi masih kosong," jelas Hashim dalam konferensi pers di Kantor Kadin di Jakarta, Senin (7/10).

"Saya tidak niat (jadi menteri), saya cukup ikut menyusun konsep pemerintahan yang akan datang saja," tambahnya.

Hashim yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra memang turut aktif dalam perencanaan berbagai program unggulan Prabowo Subianto khususnya di bidang ekonomi.

Saat ini pun, Hashim turut menjadi bagian tim transisi untuk perisiapan pelantikan Prabowo menjadi Presiden pada Oktober 2024 mendatang.

Baru-baru ini, Hasim juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan ke depan.

Satgas Perumahan nantinya memiliki tugas untuk mendukung program perumahan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo-Gibran yang nantinya akan membuat Kementerian Perumahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan bahwa isu anggaran makan bergizi gratis yang dipangkas menjadi Rp 7.500 per porsi adalah isu yang jauh dari kebenaran karena belum ada keputusan.

Anggota Bidang Komunikasi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi mengatakan, sejauh ini program tersebut masih diriset dan diujicobakan di beberapa daerah. Kesimpulan yang sudah ada soal program tersebut hanya soal alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun.

"Jadi, riset yang dikerjakan sekaligus. Dari sana kita akan mendapatkan apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi," kata Hasan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Dalam riset tersebut, Hasan mengatakan bahwa Prabowo memerintahkan agar nantinya program itu bisa mencapai dua hal, yakni memiliki ketercukupan gizi dan mengoptimalkan jumlah penerima program.

Untuk meneliti kecukupan gizi, sejumlah ahli gizi dilibatkan untuk menentukan makanan-makanan yang perlu disertakan sehingga belum ada anggaran pasti yang perlu disiapkan untuk per porsi makan bergizi gratis.

"Soal harga itu pasti tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah, jadi tidak akan sama menunya. Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan," katanya.

Selain itu, program tersebut juga sedang diuji coba dan direplikasi di berbagai daerah dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan.

"Semua formula yang akan dihasilkan pilot project ini harus menemui dua hal itu, ketercukupan gizi dan harus sebanyak mungkin yang menerima manfaat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp 7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis, dinilai cukup.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok. Muhadjir mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada masa transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak signifikan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, tidak dipaksakan pelaksanaan-nya.

Saran tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Senin (8/7).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar APBN tetap sehat dan tidak membebani pemerintahan berikutnya.

"Langkah ini semata mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya," ujar Said.

Di sisi lain, politisi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2024 mencapai 5,1%. Realisasi tersebut tampaknya sejalan dengan prediksi IMF yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun mencapai 5%.

"Capaian ini ini patut kita syukuri. Sebab bangsa yang tidak bersyukur berarti kufur nikmat. Namun sebagai cermin diri, capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% tiap tahun untuk menuju ke sana," katanya.

Kemudian, ia mengatakan, badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emergingmarket menuju gelombang pasang suku bunga.

Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan. Interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5%, dengan skor business confidence 48 point.

Malaysia interest rate 3%, business confidence 94point, sedangkan Vietnam interestratenya 4,5% dan business confidence 54 point.

Sementara Indonesia, Said bilang, interestratenya mencapai 6,25% dan business confidence hanya 14,11 point, terendah dari negara negara peers.

"Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers ? Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dll)," terang Said.

Padahal kata Said, konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan Bank Indonesia mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar.