JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan mengaku tak mendapat pengobatan saat dirinya terluka cukup parah di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Untuk diketahui, Iqbal merupakan salah satu pedemo aksi unjuk rasa tolak revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mendapatkan sejumlah tindak kekerasan dari aparat dalam demonstrasi tersebut.

"Enggak (diobatin) didiamkan dulu. Terus saya dibilang (seseorang), 'itu obati dulu'. Terus saya diam, saya kira mau diobati, (ternyata tidak diobati)," ungkap Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Bukannya diobati, Iqbal mengaku bahwa ia malah dijadikan sebagai bahan ledekan oleh beberapa aparat.

"Malah banyak aparat yang pakai seragam hitam malah bilang, 'ini mau mati nih, mau mati', digituin saya. Diledek-ledekin," jelas Iqbal.

Lantaran aksi unjuk rasa tengah berlangsung ricuh, Iqbal sempat didiamkan tanpa diobati selama beberapa jam.

Setelah itu, ia dibawa ke Polda Metro Jaya dalam kondisi terluka untuk diamankan.

"Saya baru ditanganinya (diobati) di Polda (Metro Jaya)," tutur Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, Iqbal Ramadhan menjadi salah satu korban dugaan penganiayaan saat unjuk rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2024).

Sekira pukul 15.00 WIB, Iqbal yang tengah berada di tengah kerumunan massa mendapatkan kabar bahwa salah satu pagar dekat gerbang pintu masuk utama Gedung DPR/MPR RI dirobohkan demonstran.

Bersamaan dengan itu, segelintir massa berupaya masuk ke area halaman Gedung DPR/MPR RI, termasuk Iqbal.

“Waktu saya baru banget loncat ke dalam pelataran gedung DPR itu, tiba-tiba ada (aksi) lempar-lemparan batu antara kedua belah pihak (aparat dan massa),” ujar Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Khawatir terkena batu, anak penyanyi Machica Mochtar itu akhirnya berusaha mengamankan diri dengan mendekati salah satu aparat tak berseragam.

"Saya berpikir, enggak mungkin saya kabur lagi ke arah situ (massa), pasti kena kepala saya sama batu. Akhirnya saya berinisiatif mendatangi salah satu pihak aparat yang tidak berseragam. Saya bilang, 'Pak, tolongin saya, saya mau keluar, saya takut lemparan batu'," kata Iqbal.

"(Aparat tak berseragam itu bilang) ‘sudah, enggak apa-apa, kamu jalan saja'. Terus, saya sampaikanlah, 'Pak, saya mendingan di sini daripada saya ke sana, takutnya kena lemparan batu, salah sasaran'," tambah dia.

Saat yang bersamaan, Iqbal melihat orang yang dia kira temannya tengah mendapatkan intimidasi oleh aparat.

Tetapi, tak lama berselang dari momen tersebut, tiba-tiba ada aparat yang berpakaian bebas langsung menyuruhnya berjongkok dan membuka celana.

"Buka celana, terus saya lupa, selanjutnya kayak gimana. (Tapi) akhirnya ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang, menjambak. Pakai pentungan, baju loreng," ungkap Iqbal.

Dengan kondisi tanpa celana dan berjongkok, kepala Iqbal dipukul menggunakan pentungan tersebut oleh aparat. Sontak, dia protes atas tindakan itu.

"Kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya, ditendang,” ujar dia lagi.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawan demonstran yang lain," kata dia.

Akibat kejadian ini, Iqbal mengalami patah tulang pada hidung hingga mengeluarkan banyak darah dan memar di bagian kepala dan ulu hati akibat pukulan.

Walau begitu, Iqbal tak bisa memastikan penyebab tulang hidungnya patah.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya. Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata dia.

"Ya saya sebenarnya sudah blackout, Mas. Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain. Malamnya saya dan yang lain dibawa ke Polda Metro Jaya," ujar eks Presiden BEM Al Azhar tersebut.

Di Polda Metro Jaya, Iqbal baru mendapatkan penanganan oleh pihak kepolisian atas luka yang dideritanya.

Kini, polisi telah membebaskan Iqbal pada Jumat (23/8/2024) malam dan ia sudah bisa kembali ke pelukan keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan menderita sejumlah luka akibat tindak kekerasan yang menimpanya saat diamankan dalam aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"Patah (tulang) hidung, sini (ulu hati) saya rada sakit sih (gara-gara) dipukul atau ditendang sih, sama kepala saya sih (sakit)," ungkap Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Iqbal tidak ingat betul tindak kekerasan apa yang membuat tulang hidungnya patah.

Sebab, ia mendapat cukup banyak pemukulan yang diarahkan ke sejumlah tubuhnya.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya (patah tulang hidung karena tindakan apa). Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata Iqbal.

"Saya sebenarnya sudah blackout (kehilangan kesadaran). Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain," imbuhnya.

Adapun polisi telah membebaskan Iqbal pada Jumat (23/8/2024) malam dan ia sudah kembali ke pelukan keluarga.

Sebelumnya diberitakan, Iqbal merupakan salah satu pedemo yang menjadi korban dugaan penganiayaan saat unjuk rasa penolakan revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2024).

Sekira pukul 15.00 WIB, Iqbal yang tengah berada di tengah kerumunan massa mendapatkan kabar bahwa salah satu pagar dekat gerbang pintu masuk utama gedung DPR/MPR RI dirobohkan demonstran.

Bersamaan dengan itu, segelintir massa berupaya masuk ke area halaman Gedung DPR/MPR RI. Meski aparat menghalau mereka, aksi penerobosan itu tidak bisa dicegah.

Dari kejauhan, Iqbal melihat salah satu orang yang perawakannya mirip dengan temannya turut masuk ke pekarangan gedung wakil rakyat.

Karena trauma akibat kejadian nahas temannya pada 2019 yang koma saat berdemonstrasi soal Reformasi Dikorupsi, Iqbal memasuki pagar yang roboh untuk memastikan orang itu kawannya atau bukan.

“Waktu saya baru banget loncat ke dalam pelataran gedung DPR itu, tiba-tiba ada (aksi) lempar-lemparan batu antara kedua belah pihak (aparat dan massa),” ujar Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Khawatir terkena batu, anak dari penyanyi Machica Mochtar itu akhirnya berusaha mengamankan diri dengan mendekati salah satu aparat tak berseragam.

"Saya berpikir, enggak mungkin saya kabur lagi ke arah situ (massa), pasti kena kepala saya sama batu. Akhirnya saya berinisiatif mendatangi salah satu pihak aparat yang tidak berseragam. Saya bilang, 'Pak, tolongin saya, saya mau keluar, saya takut lemparan batu'," kata Iqbal.

"(Aparat tak berseragam itu bilang) ‘sudah, enggak apa-apa, kamu jalan saja'. Terus, saya sampaikanlah, 'Pak, saya mendingan di sini daripada saya ke sana, takutnya kena lemparan batu, salah sasaran'," tambah dia.

Saat yang bersamaan, Iqbal melihat orang yang dia kira temannya tengah mendapatkan intimidasi oleh aparat.

Tetapi, tak lama berselang dari momen tersebut, tiba-tiba ada aparat yang berpakaian bebas langsung menyuruhnya berjongkok dan meminta Iqbal membuka celana.

"Buka celana, terus saya lupa, selanjutnya kayak gimana. (Tapi) akhirnya ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang, menjambak. Pakai pentungan, baju loreng," ungkap Iqbal.

Dengan kondisi tanpa celana dan berjongkok, kepala Iqbal dipukul menggunakan pentungan tersebut oleh aparat. Sontak, dia protes atas tindakan itu.

"Kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya, ditendang,” ujar dia lagi.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawa demonstran yang lain," kata dia.

Berdasarkan memorinya, Iqbal bersama delapan demonstran lain yang turut ditangkap oleh aparat pada saat itu.

"Ada beberapa yang enggak (dapat kekerasan dari aparat), tapi ada beberapa yang mendapati hal yang sama kayak saya. Ada yang lebih parah malah. Kepalanya bocor, terus dijahit. Jadi darahnya itu nempel (membekas) ditembok," ungkap dia.

Iqbal tidak mengetahui apa yang dialami oleh demonstran yang turut ditangkap lalu digiring ke dalam salah satu ruangan dengannya.

Saat ditanya mengenai deskripsi ruangan tersebut, Iqbal mengaku tidak mengingatnya.

"Aduh saya enggak ingat. Soalnya posisi saya ditarik, dipukul-pukul," ucap Iqbal

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan, mengungkapkan, dirinya sempat dijambak dan ditendang oleh aparat saat ia diamankan dalam unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"Ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang," ungkap Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Iqbal menduga, aparat yang menjambaknya adalah seorang anggota TNI karena yang bersangkutan memakai baju loreng.

Kemudian, aparat itu berkali-kali memukul hingga menendangnya.

"Terus kepala saya sempat dipukul pakai pentungan sama si baju loreng. Terus, kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya. (Saya) ditendang," jelas Iqbal.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di gedung DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawan demonstran yang lain," kata dia.

Berdasarkan memorinya, Iqbal bersama delapan demonstran lain yang turut ditangkap oleh aparat pada saat itu.

"Ada beberapa yang enggak (dapat kekerasan dari aparat), tapi ada beberapa yang mendapati hal yang sama kayak saya. Ada yang lebih parah malah. Kepalanya bocor, terus dijahit. Jadi darahnya itu nempel (membekas) ditembok," ungkap dia.

Iqbal tidak mengetahui apa yang dialami oleh demonstran yang turut ditangkap lalu digiring ke dalam salah satu ruangan dengannya.

Saat ditanya mengenai deskripsi ruangan tersebut, Iqbal mengaku tidak mengingatnya.

"Aduh saya enggak ingat. Soalnya posisi saya ditarik, dipukul-pukul," ucap Iqbal.

Akibat kejadian ini, Iqbal mengalami patah tulang pada hidung hingga mengeluarkan banyak darah dan memar di bagian kepala dan ulu hati akibat pukulan.

Walau begitu, Iqbal tak bisa memastikan penyebab patah tulang pada hidungnya itu.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya. Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata dia.

"Ya saya sebenarnya sudah black out, Mas. Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain. Malamnya saya dan yang lain dibawa ke Polda Metro Jaya," ujar eks Presiden BEM Al Azhar tersebut.

Di Polda Metro Jaya, Iqbal baru mendapatkan penanganan oleh pihak kepolisian atas luka yang dideritanya.

Kini, polisi telah membebaskannya pada Jumat (23/8/2024) malam dan Iqbal bisa kembali ke pelukan keluarga.

Sebagai informasi, polisi menangkap sebanyak 301 orang yang turut dalam aksi demonstrasi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Tolak Revisi Undang-undang Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Demo di depan gedung DPR ini merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan revisi UU Pilkada.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI tidak mesti mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki pagar besinya yang jebol seandainya para wakil rakyat membuka pagar selebar-lebarnya ketika demonstran penolak revisi UU Pilkada datang, Kamis (21/8/2024).

"Coba pagarnya dibuka, kan tidak bakal dijebol. Pagar dijebol karena ditutup," ungkap Said kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Said mengatakan insiden ini semestinya menjadi pembelajaran bagi para wakil rakyat untuk selalu dekat dengan rakyat. Semestinya, ketika rakyat datang untuk menyampaikan pendapat, mereka membuka diri dan mendengarkan.

"Padahal itu kan rumah rakyat. Kalau ada bakar-bakar, kan cuma ban. Enggak sampai gedung dibakar," kata dia.

Said sekaligus menegaskan mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi menolak revisi UU Pilkada hanya berjuang untuk menegakkan konstitusi. Tidak seharusnya aksi mereka diadang oleh aparat kepolisian.

Ia meminta pihak kepolisian bertindak lebih bijak serta tidak represif terhadap mahasiswa yang berupaya menegakkan konstitusi.

"Mereka kan berjuang untuk menegakkan konstitusi. Masa orang menegakkan konstitusi ditahan?" ucap Said.

Sebelumnya diberitakan, demonstran penolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada berhasil menjebol pagar gedung DPR di Komleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Awalnya, para demonstran berhasil menyingkirkan kawat penghalau yang dipasang oleh petugas.

Namun, para demonstran tetap berupaya merangsek ke dalam dengan menjebol pagar gedung DPR.

Tak lama berselang, para demonstran pun berhasil merobohkan pagar gedung DPR.

Setelah pagar dijebol, sejumlah demonstran pun merangsek ke bagian dalam pagar area Kompleks Parlemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi meminta maaf apabila pihaknya terpaksa melakukan upaya penegakkan hukum yang tegas dalam penanganan demonstrasi mengawal keputusan MK di sekitar gedung MPR/DPR RI, Kamis (23/8/2024).

Ade Ary menekankan, upaya represif itu merupakan langkah terakhir pihaknya demi tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Upaya penegakkan hukum ini merupakan bagian terakhir setelah sebelumnya petugas kami di lapangan memberikan imbauan," kata Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

"Ketika terjadi gangguan kamtibmas, maka penegakkan hukum sesuai standard operating procedures (SOP) yang berlaku itu harus kami lakukan. Jadi mohon maaf, ini merupakan tugas berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi," tambah dia.

Ade sekaligus menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menjaga harmonisasi dan bekerja sama selama unjuk rasa berlangsung.

"Ini aksi menyampaikan pendapat, ini berarti ini perlu kita konsolidasi lagi, kita sama-sama melakukan evaluasi, jangan sampai ada penyusup, penyusup-penyusup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Ade.

Hingga Jumat (23/8/2024) pukul 23.24 WIB, sebanyak 300 dari 301 pedemo yang ditangkap polisi telah dibebaskan.

Satu pedemo yang belum kembali ke pelukan keluarga itu masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Pusat.

Dia adalah salah satu dari tiga pembakar mobil patroli di pos polisi (polisi) Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menyatakan akan menindaklanjuti laporan jurnalis yang diintimidasi aparat saat meliput aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

"Jika dilaporkan, akan dilakukan pendalaman dan diproses," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Polisi meminta jurnalis yang merasa diintimidasi oleh aparat untuk segera melaporkan ke Propam Polda Metro Jaya.

"Polda Metro Jaya terbuka. Pengaduannya kan sudah ada, di nomor 110, di SPKT. Apabila ada dugaan pidana, dugaan penyalahgunaan wewenang, kode etik, itu bisa dilaporkan ke Propam. Silakan," ucap dia.c

Sebelumnya, jurnalis Narasi, Juan Robin (24), melaporkan bahwa ia dan rekannya mengalami intimidasi saat meliput aksi di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Meski telah mengenakan atribut pers, Juan dan kameramannya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari aparat.

"Kami pakai kemeja bertuliskan Narasi.tv dan pakai id card (kartu identitas) pers," kata Juan kepada Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Insiden terjadi di Jalan Gerbang Pemuda, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 19.17 WIB.

Saat sedang merekam, kamerawan Narasi didorong dan ditarik oleh polisi. Juan dan rekannya juga mendapat umpatan dan dipaksa mundur oleh aparat, hingga alat liputan mereka terjatuh.

"Pas nyusruk, saya marah-marah, bilang, ‘lagi liputan, kok dihalang-halangi?’,” kata dia.

Namun, polisi tidak menghiraukan Juan. Ia pun menyatakan kekecewaannya atas tindakan aparat yang dianggap menghalangi kebebasan pers.

"Ya kecewa dengan penanganan aparat, yang mana seakan menghalangi kebebasan pers. Padahal, jelas-jelas ini pers. Baju kami sudah menandakan kalau kami dari media,” ujar Juan.

JAKARTA, KOMPAS.com -Polda Metro Jaya telah memulangkan 300 orang pengunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada yang sebelumnya ditangkap oleh polisi pada Kamis (22/8/2024) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, hanya ada satu orang pengunjuk rasa yang belum dipulangkan akrena masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat.

"Semua sudah dipulangkan. Namun, satu orang masih dilakukan pengembangan," ucap Ade Ary saat diwawancarai, Jumat (23/8/2024).

Ade menyebutkan, orang tersebut diperiksa terkait dengan peristiwa pembakaran mobil polisi di Pospol Pejompongan.

"Iya (soal pembakaran mobil polisi), dua orang sudah pulang," kata dia.

Polisi pun menetapkan 19 dari 301 orang yang ditangkap sebgai tersangka.

Ade menyebutkan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merusak pagar Kompleks Gedung DPR.

Sedangkan 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas.

"Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara," kata Ade Ary.

Ade menuturkan, 19 orang tersebut tidak ditahan karena pihak keluarga menjamin para tersangka tidak melakukan tindakan anarkis.

"Keluarga menjamin untuk kooperatif agar suatu saat tidak mengulangi lagi peristiwa yang sama, tidak menghilangkan barang bukti, dan juga tidak melarikan diri," ucap dia.

Adapun Polda Metro Jaya menangkap total 301 orang dalam rangkaian aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada pada Kamis lalu.

Para pengunjuk rasa ditangkap karena diduga mengganggu ketertiban, merusak fasilitas umum, hingga menyerang petugas.

"Orang-orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan petugas kami di lapangan, ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Beredar kabar salah satu mahasiswa peserta aksi unjukrasa tolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (22/8/2024), meninggal dunia. Andi Andriana, mahasiswa Universitas Bale Bandung (Unibba), sempat diisukan tewas saat mengikuti demonstrasi.

Presiden Mahasiswa Unibba Fauzi Septian membantah rekannya meninggal dunia. Ia mengatakan korban masih hidup akan tetapi mengalami luka di bagian mata kiri akibat lemparan batu dan terancam mengalami kebutaan.

"Harus ditekankan korban tidak meninggal, banyak berita yang bertebaran kalau korban itu anak Unisba dan meninggal, informasi salah. Itu anak Unibba nama Andi dan tidak meninggal tapi sedang dirawat di RS Cicendo untuk perawatan," ucap dia, Jumat (23/8/2024).

Ia mengatakan korban bersama sejumlah mahasiswa Unibba yang tergabung di aliansi mengikuti aksi demonstrasi tolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jabar. Mereka melakukan aksi sejak pukul 15.00 WIB hingga akhirnya kericuhan terjadi pada sore menjelang malam.

Ia mengatakan korban dan sejumlah mahasiswa Unibba lainnya dievakuasi ke kantor Gedung Sate Jabar. Namun, korban dan satu orang mahasiswa Unibba lainnya masih bertahan di lokasi aksi karena ingin membantu mahasiswa yang menjadi korban dan ditangkap polisi.

Fauzi mengatakan korban dan temannya terpisah saat berusaha membantu mahasiswa lain yang menjadi korban. Salah satu teman korban menghilang dan diketahui ditarik oleh massa untuk menjadi border.

"Ketika yang satu menghilang itu ternyata ditarik sama aksi massa untuk jadi border. Ketika jadi border ada yang melemparkan sesuatu entah batu atau botol dari belakang ke arah polisi, dan dari arah polisi melemparkan sesuatu itu batu kena Andi," ucap dia.

Fauzi mengatakan posisi Andi tengah membetulkan tali sepatu dan saat hendak berdiri terkena lemparan batu di bagian mata kiri. Setelah kejadian itu, Andi dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami pendarahan.

"Dievakuasi oleh tim medis ke RSHS jam setengah tujuh malam. Dari situ dapat perawatan secara intensif dan harus dirujuk ke RS Cicendo untuk dioperasi," kata dia.

Hasil CT Scan dan Rontgen Andi sendiri, ia mengatakan dalam keadaan baik. Namun, korban terancam kehilangan mata kiri akibat terkena lemparan batu."Hasil operasi, mau dijahit atau diangkat bola matanya Andi kehilangan indera penglihatannya atau buta permanen," kata Fauzi.

Ia pun membantah kabar hoaks bahwa Andi meninggal dunia. Pihaknya bersama kampus mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam demo tersebut.

Terpisah Kepala Humas Unisba Firmansyah memastikan bahwa tidak terdapat mahasiswa Unisba yang meninggal dunia saat mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Barat. "Hoaks," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengaku telah mendatangi surat sebagai penjamin agar pendemo di DPR RI yang ditangkap Polda Metro Jaya segera dibebaskan.

“Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah ke keluarganya,” kata Dasco saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Dasco datang ke Polda Metro Jaya bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk melihat langsung pendemo yang ditangkap polisi.

“Tadi kami hitung kurang lebih 50 orang (yang ditangkap Polda Metro Jaya). Satu atau dua ada yang terbentur, jatuh, tapi yang lain dalam kondisi baik,” tutur Dasco.

Dalam kesempatan ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku sempat berbincang dengan beberapa pendemo.

“Kami ngobrol-ngobrol, kami tanya dari mana, kuliah di mana, asal mana,” ujar dia.

Terlepas dari itu, bukan hanya mahasiswa saja yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya.

“Ini enggak cuma dari mahasiswa, ada ormas yang terafiliasi. Tapi, ya sudah, itu kewenangan dari pihak kepolisian,” kata dia.

“(Intinya) Kami lagi lihat kasus per kasusnya. Kami akan menjamin bagi yang tidak melakukan tindak pidana berat. Karena ada informasi ada (pendemo) yang bakar mobil dan lain-lain,” tambahnya.

Demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dafco bungkam saat ditanya wartawan terkait demo Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi UU Pilkada di sekitar DPR/MPR RI yang berujung ricuh.

Pengamatan Kompas.com, Dasco tampak memalingkan muka sebelum pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu wartawan selesai ditanyakan.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang mengenakan kemeja putih itu langsung menaiki buggy car bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dalam buggy car itu juga Dasco ditemani dengan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy dan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra.

Mereka pergi meninggalkan gedung Ditreskrimum Polda Metro dengan buggy car tersebut.

Sebelum pertanyaan soal demo yang berujung ricuh, Dasco mengatakan, kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk menjenguk para demonstran yang ditangkap oleh polisi.

“Iya barusan kami sudah melihat adik-adik yang di dalam dan melihat keadaan hampir seluruhnya dalam keadaan baik,” ujar Dasco.

“Dan tadi kami sudah minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini pak Wakapolda dan Dirkrimum untuk dapat segera dipulangkan,” kata Dasco lagi.

Pada kesempatan tersebut, Dasco mengaku sudah menandatangani sebuah surat sebagai penjamin agar demonstran yang ditangkap segera dibebaskan.

Demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polda Metro Jaya menangkap 301 peserta aksi demonstrasi Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi UU Pilkada di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

"Dari proses pengamanan ada 301 orang yang telah diamankan oleh jajaran Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Timur, dan beberapa Polsek dan Polres Jakarta Barat,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Secara rinci, Polda Metro Jaya menangkap 50 orang, Polres Polres Metro Jakarta Timur 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang.

Dari jumlah total massa yang ditangkap, termasuk tiga orang di antaranya yang membakar mobil patroli polisi di Pejompongan, Jakarta Pusat.

Ade mengatakan mereka yang ditangkap diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas.

"Orang-orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan petugas kami di lapangan, ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas," ujarnya.

Beberapa orang yang ditangkap di antaranya sudah dipulangkan dan beberapa orang lainnya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Jadi untuk yang di Jakarta Barat semuanya sudah selesai. Di Polda itu 7 yang sudah dipulangkan, 6 anak dan satu wanita. Sebanyak 43 masih dilakukan pedalaman. Di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat masih dilakukan pedalaman," ungkap dia.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada. Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat. Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polda Metro Tangkap 301 Pedemo di Gedung DPR RI", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/23/15284361/polda-metro-tangkap-301-pedemo-di-gedung-dpr-ri.

BOGOR, KOMPAS.com - A (20) dan R (20) mahasiswa Universitas Pakuan Kota Bogor ditangkap polisi saat mengikuti aksi demonstrasi menolak revisi Undang-undang (UU) Pilkada di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menteri Luar Kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pakuan Bogor, Naufal mengatakan A dan R hingga kini belum bisa dihubungi.

“Nomor handphone ada tapi tidak bisa dihubungi. Kemungkinan besar tidak dipegang handphonenya. Tapi kita dapat update memang benar posisinya di Polda,” ucap Naufal saat ditemui Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Menurut Naufal, A yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan R Fakultas Hukum Unpak ikut serta dalam aksi tersebut.

Menjelang malam hari, terjadi kericuhan yang memaksa aparat keamanan menggunakan water cannon untuk membubarkan massa.

Dalam kondisi tersebut, banyak demonstran yang terpisah, termasuk A dan R.

“Kemarin A dan R ikut aksi ke DPR. Kenapa bisa kepisah karena saat dipaksa mundur aparat, ada beberapa oknum yang sudah brutal, lempar-lempar batu, pukul-pukulan. Sehingga pihak kepolisian memberikan water cannon ke arah kita semua. Sehingga dipukul mundur semuanya, terpisahlah berantakan ada yang lari kemana-kemana,” ujarnya.

Saat ini, BEM Universitas Pakuan masih berada di Jakarta untuk berupaya membantu kedua mahasiswa tersebut.

Namun, hingga saat ini belum ada tindakan dari pihak kepolisian untuk membebaskan mereka.

“Presma masih di Jakarta untuk menolong dua orang itu. Sudah beberapa kali melakukan upaya tali belum ada tindakan kebaikan dari pihak polisi untuk melepasnya,”ujarnya.

Naufal juga mengungkapkan terdapat indikasi bahwa mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp 3 juta per orang agar bisa bebas.

BEM Universitas Pakuan tengah berusaha mencari cara agar tidak perlu membayar uang tebusan tersebut dan berharap kedua mahasiswa bisa segera dibebaskan tanpa syarat.

“Kita juga dapat info update baru dari sananya, ketika memang ingin keluar, harus mengeluarkan uang Rp 3 juta per kepala. Itu sudah konkret informasinya, kalau Rp 3 juta itu harus dikeluarkan kongkrit sudah A1. Kita mengusahakan, mengupayakan tidak adalah hal lain seperti itu atau mengeluarkan uang sepeserpun,” tutur Naufal.