Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan, Indonesia menjadi negara tercepat yang mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC).

Demikian disampaikan Ghufron dalam Media Workshop bertajuk "Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru", Rabu (25/9).

"Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya," kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Kemudian, BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN," tambahnya.

Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan, Ghufron menuturkan melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi.

Hal ini sejalan dengan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.

"Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia," ujar Ghufron.

Tak hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA), kata dia, telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global.

"Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah," ujar Ghufron.

Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.

Ghufron menjelaskan bahwa melalui penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.

"Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun," kata Ghufron.

"Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar mensosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi," terang Ghufron.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun. Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas.

"Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Program JKN," ucap Hasan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. Ia juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN.

"Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal," ungkapnya.

Sementara Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.

"Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program," kata Nunung.

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.

"Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru. Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesuksesan penyelenggaraan Program JKN," ujar Timboel.

Bisnis.com, KAB BANDUNG - Bupati Bandung, Dadang Supriatna menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas pencapaian dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kamis (08/08/2024).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, serta Menteri-Menteri terkait di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur. Penghargaan ini diberikan atas prestasi Kabupaten Bandung yang berhasil melampaui target nasional (98%) dengan cakupan UHC mencapai 99,57%, meliputi 3.733.067 jiwa dari total 3.749.172 jiwa penduduk.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini.

“Terima kasih atas penghargaannya. Ini menjadi momen kami untuk terus berkomitmen meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan menjadi pertanda sebagai kepedulian kami untuk menjamin kesehatan masyarakat,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Bupati yang akrab disapa Kang DS ini juga menyanjung sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang telah bekerja keras dalam mewujudkan program JKN.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Terima kasih pula kepada BPJS Kesehatan Cabang Soreang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kang DS menyatakan dengan tercapainya UHC, fasilitas kesehatan di Kabupaten Bandung harus terus ditingkatkan.

“Ke depan kami akan terus berupaya agar seluruh penduduk Kabupaten Bandung tetap terjamin akses layanan kesehatannya,” ujarnya.

Selain jaminan kesehatan, selama kepemimpinan Kang DS, telah ada lima RSUD baru di Kabupaten Bandung untuk mendekatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kelima RSUD tersebut tersebar di wilayah Arjasari, Pacira, Cimaung, Kertasari, dan Bojongsoang. Kelima fasilitas kesehatan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan 1.700 tempat rawat inap yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah daerah yang konsisten mendukung program JKN. Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas yang berkualitas dan merata.

“Saya berharap pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan,” tegasnya.

Dalam acara yang sama, Wapres Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program JKN-KIS. Ia juga menekankan pentingnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menargetkan 98% penduduk terlindungi oleh program ini pada tahun 2024.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap penduduk memiliki akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu.

“BPJS Kesehatan terus memperluas akses layanan dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan kualitas layanan yang sama di seluruh daerah,” ujar Ghufron.

Dengan kondisi finansial yang sehat, BPJS Kesehatan juga memastikan tidak adanya gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan dan memberikan dukungan finansial untuk menjaga cashflow rumah sakit, sehingga layanan kepada peserta dapat diberikan tanpa hambatan.

Penghargaan ini adalah simbol keberhasilan dan dedikasi Kabupaten Bandung dalam memastikan setiap warganya mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Kabupaten Sumedang meraih penghargaan cakupan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024 Kategori Pratama.

Penyerahan UHC Awards 2024 dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu penerima penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota se-Indonesia.

UHC Award sendiri merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Kepala Cabang BPJS Kabupaten Sumedang Jayadi mengatakan, untuk mendapatkan penghargaan ini, daerah harus mencapai cakupan kepesertaan minimal 95% peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari jumlah penduduk daerah.

UHC juga mengukur jumlah data integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan pemerintah daerah ke dalam kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

"Dari total penduduk Sumedang yang berjumlah 1.197.302 jiwa per Agustus 2024, UHC di Sumedang mencapai 95,69 persen cakupannya yang telah terdaftar menjadi peserta Program JKN, namun keaktifannya baru mencapai 74,6 persen. Jadi kurang 0,301 persen lagi bisa langsung non cut off," ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan dengan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh warganya mendapat perlindungan kesehatan yang layak.

"Penghargaan ini bukti kerja keras bersama dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Sumedang. Ke depan, tentunya kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar semakin baik," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan catatan kepada BPJS Kesehatan berupa masalah tunggakan kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan dalam momen penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atas tercapainya jumlah kepesertaan BPJS secara nasional sebanyak 275 juta jiwa atau 98 persen dari total penduduk.

Ma’ruf mulanya memberikan apresiasi atas capaian UHC BPJS Kesehatan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023—2024 dengan target kepesertaan JKN 2024 sebanyak 98 persen.

Ia menyebut capaian itu tidak terlepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/ lembaga, dan seluruh pemerintah daerah.

Di sisi lain, Ma’ruf juga menyoroti sejumlah masalah yang masih menjadi PR bagi BPJS Kesehatan untuk dapat bermanfaat lebih luas dalam melayani masyarakat.

“Namun demikian, pelaksanaan program masih perlu terus dievaluasi, terutama permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet,” kata Ma’ruf dalam sambutannya di acara penyerahan UHC Awards kepada ratusan kepala daerah di kawasan TMII, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ma’ruf meminta agar BPJS Kesehatan memberi atensi pada penyelesaian masalah tersebut. Sebab hal itu bisa berdampak pada layanan kesehatan yang juga bisa tersendat.

“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” ujar dia.

Diketahui, berdasarkan data BPJS per 1 Agustus 2024, peserta JKN telah mencapai sebanyak 276.520.647 jiwa atau sekitar 98,19 persen dari total penduduk Indonesia. Atas capaian itu, para kepala daerah di 33 provinsi dan 452 kabupaten/ kota memperoleh penghargaan UHC dari Ma’ruf Amin.

Bisnis.com, PADANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan dari 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat 12 daerah diantaranya telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah secara umum capaian UHC di Sumbar di angka 93,50% dan hal ini dikarenakan masih terdapat 7 daerah yang belum mencapai predikat UHC.

"Tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif," katanya, Kamis (8/8/2024).

Fauzi menyampaikan agar layanan kesehatan bisa secara adil, maka penting untuk mewujudkan seluruh masyarakat menjadi peserta JKN (jaminan kesehatan nasional).

Untuk itu bagi kabupaten dan kota di Sumbar yang hingga saat ini belum tercapai predikat UHC, BPJS Kesehatan tentu akan terus mengupayakan agar UHC di Sumbar bisa tercapai bagi 19 kabupaten dan kota.

"Tapi kalau melihat secara nasional, kita patut berbangga, karena Indonesia sebagai negara tercepat mencapai UHC diantara negara lain yang memiliki jaminan sosial," sebutnya.

Fauzi merinci 7 daerah di Sumbar yang belum tercapai UHC itu yakni Kabupaten Agam dengan capaian 93,10% dari total jumlah penduduk 493.523 jiwa. Lalu diikuti di Kabupaten Lima Puluh Kota 90,03% dari jumlah penduduk 358.031 jiwa.

Kabupaten Tanah Datar 89,69% dari jumlah penduduk 340.168 jiwa, dan Kabupaten Pesisir Selatan 88,69% dengan jumlah penduduk 468.607 jiwa.

Kemudian di Kabupaten Sijunjung 86,21% dari jumlah penduduk 219.658 jiwa. Selanjutnya di Kabupaten Padang Pariaman 84,33% dari jumlah penduduk 383.895 jiwa, serta di Kabupaten Solok dengan capaian 79,71% dari jumlah penduduk 325.563 jiwa.

"Khusus wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang padang Kota Padang, kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman yang telah meraih predikat UHC," ujarnya.

Fauzi berharap di tahun 2025 mendatang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan segera menyusul untuk mencapai predikat UHC.

Dia menjelaskan terkait penyebab belum tercapainya predikat UHC di 7 kabupaten itu, lebih kepada soal anggaran pemerintah daerah yang belum mampu mengcover pembayaran klaim bagi peserta JKN yang bersifat peserta mandiri.

"Masyarakat yang kurang mampu itu kan ada program dari pemerintah yakni KIS (kartu Indonesia sehat). Ternyata pemerintah daerah dananya belum mampu mengcover masyarakat yang seharusnya mendapatkan KIS. Nah, ini lah yang akan dicarikan solusinya, sehingga bisa mencapai UHC bagi seluruh daerah di Sumbar," tegas Fauzi.

Untuk itu, BPJS Kesehatan secara terbuka memperluas akses kerjasama optimalisasi Program JKN dan akses pelayanan kesehatan dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit).

"Program JKN memerlukan semua pihak untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN agar masyarakat semakin terlindungi jaminan kesehatannya,” sebut Fauzi.

Di satu sisi, Fauzi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras melakukan berbagai upaya, sehingga seluruh penduduk di masing-masing wilayah di Provinsi Sumbar dapat diintegrasikan dengan Program JKN.

Sementara itu dalam relis BPJS Kesehatan, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada kepala daerah kepada 33 provinsi dan 460 kabupaten dan kota di Indonesia, yang telah berhasil meraih predikat UHC.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.

Dalam acara tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan pencapaian UHC di berbagai daerah tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

Menurutnya penghargaan tersebut semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam keterangan resminya menambahkan bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa atau 98,15% dari total penduduk di Indonesia," jelasnya.

Dikatakannya pencapaian tersebut bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan.

Ghufron menegaskan untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.

Menurutnya sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan.

"Pada 2014 lalu, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," jelasnya.

Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.

"Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya," sebut dia.

Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.

Menjelang HUT ke-79, Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) hanya dalam waktu 10 tahun.

Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Penghargaan tersebut menandai pencapaian Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN, yang telah berlangsung selama satu dekade.

Di samping itu, Indonesia telah mencapai UHC lebih dari 98 persen, melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, di mana target kepesertaan JKN pada tahun 2024 sebanyak 98 persen.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan bahwa per 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini mencerminkan komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga.

"Predikat UHC Ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk kepesertaan JKN sebesar 98 persen," kata Ghufron di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ghufron menyampaikan, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil.

"Untuk mendukung akses layanan kesehatan yang luas, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tidak hanya itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," jelasnya.

Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi menjadi Rp151,7 triliun pada tahun 2023.

"Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN," paparnya.

Ghufron juga mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta dan iuran juga membawa tantangan tersendiri. Pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk menangani 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.

IDXChannel - Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) setelah 98 persen dari jumlah penduduk tercatat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS kesehatan pun memberikan penghargaan terhadap kepala daerah yang ikut membantu tercapainya hal tersebut.

Penghargaan UHC Awards 2024 secara resmi diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Kamis (8/7/2023). Penghargaan ini diserahkan kepada pemimpin daerah di 33 provinsi, serta 460 kabupaten/kota.

"Kepesertaan JKN terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan 1 Agustus 2024 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau lebih dari 98 persen dari total Penduduk (semester I tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa)," ujar Ali Ghufron dalam sambutannya di acara UHC award 2024.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan UHC dan berkomitmen mendukung Program JKN serta mendorong serta memotivasi Pemda Provinsi dan Kabupaten atau Kota lainnya untuk mencapai UHC pada 2024.

Dia menjelaskan capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar, tetapi juga tentang bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia. Guna mendukung layanan kesehatan, BPJS kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagimasyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil.

Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi menjadi Rp151,7 triliun pada tahun 2023.

"Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN," tutur Ghufron.

Selain itu, Indonesia mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.

(Febrina Ratna)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada ratusan kepala daerah. Penghargaan itu diberikan karena tercapainya kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) secara nasional mencapai hingga 98,19 persen.

Capaian itu menunjukkan terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, di mana target kepesertaan JKN pada tahun 2024 sebanyak 98 persen.

Penghargaan diserahkan dalam acara Pemberian Penghargaan UHC oleh Wakil Presiden kepada Pemerintah Daerah BPJS Kesehatan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (8/8/2024). Wapres Ma'ruf Amin mulanya menerima penghargaan dari Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman atas capaian UHC.

Ia kemudian memberikan langsung penghargaan kepada kepala daerah di 33 provinsi serta 452 kabupaten/kota se-Indonesia yang hadir dalam acara tersebut. Ia didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

"Berdasarkan data BPJS per 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin, disambut tepuk tangan audiens.

Angka capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga. Ma'ruf menyebut hal itu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang solid, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dengan adanya capaian UHC, penghargaan tersebut dinilai semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, predikat UHC tersebut adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. "Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak, Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk kepesertaan JKN sebesar 98 persen," ujar Ghufron.

Ghufron menekankan capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar. Tetapi juga mengenai bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia.

Menurut catatannya, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) se-Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah bahwa ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK, yang diberlakukan secara nasional mulai 1 Agustus 2024, Rabu (31/7).

"Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam pasal 4 ayat (1) pada peraturan tersebut," terang Rizzky.

Menurut Rizzky, langkah ini tidak hanya merupakan bentuk kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

"Kolaborasi ini memiliki makna penting dalam rangka mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan bahwa setiap warga negara, termasuk para pemohon penerbitan SKCK juga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi," imbuh Rizzky.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan cakupan kepesertaan JKN mencapai hingga 98 persen dari total keseluruhan penduduk.

"BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan uji coba di enam Polres, yaitu di wilayah Polresta Barelang, Polrestabes Semarang, Polresta Balikpapan, Polrestabes Makassar, Polresta Denpasar, dan Polres Kabupaten Sorong. Selain itu juga telah dilakukan uji coba di enam Polsek, yakni Polsek Batu Aji, Polsek Pedurungan, Polsek Balikpapan Selatan, Polsek Rappocini, Polsek Denpasar Selatan, serta Polsek Aimas yang berlangsung dari 1 Maret hingga 31 Mei 2024," jelas Rizzky.

Dalam uji coba tersebut, Rizzky menyebutkan bahwa sebagian besar pengajuan SKCK digunakan untuk kepentingan melamar pekerjaan dan pendaftaran pendidikan. Menurutnya uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul, sehingga saat penerapan secara nasional, semua sudah siap dan berjalan lancar.

"Untuk memastikan kelancaran, BPJS Kesehatan telah memperkuat layanan administrasi bagi peserta JKN melalui berbagai kanal. Peserta dapat mengakses layanan melalui Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan mereka untuk memeriksa status kepesertaan dan melakukan pembayaran iuran. Selain itu, terdapat Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165," kata Rizzky.

Rizzky menambahkan juga terdapat layanan Care Center 165 untuk informasi dan bantuan lebih lanjut, atau langsung mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.

"BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan sosialisasi secara masif untuk menyampaikan informasi ini ke seluruh lapisan masyarakat. Harapannya hal ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya kepesertaan aktif JKN tidak hanya untuk kepentingan penerbitan SKCK, tetapi juga untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara," tutur Rizzky.

BPJS Kesehatan mengadakan kegiatan Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (Pesiar) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam rangka memperingati HUT ke-56, Kamis (18/7). Program ini bertujuan meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan target cakupan 98 persen dari total penduduk.

Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Arisitiawan, menjelaskan Program Pesiar sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Diharapkan, kegiatan Pesiar dapat mencapai cakupan peserta yang lebih luas dan meningkatkan keaktifan kepesertaan Program JKN sebagai salah satu Fokus Utama BPJS Kesehatan pada 2024.

"Hal ini juga penting untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa-Desa Sehat Sejahtera di Indonesia, meningkatkan validitas data kependudukan dan data DTKS, serta memastikan bahwa seluruh penduduk desa terlindungi oleh Program JKN," terangnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7).

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang terjangkau, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan secara merata.

Sebagai informasi, kegiatan PESIAR ini merupakan bentuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang menjadi landasan pelaksanaan Program Pesiar.

Program Pesiar didukung oleh pemerintah daerah setempat yang berkomitmen untuk mempercepat cakupan kepesertaan JKN. Di Kabupaten Ponorogo, terdapat 13 desa yang melaksanakan kegiatan ini, yaitu Desa Trisono, Sukosari, Kadipaten, Japan, Bedikulon, Bringinan, Sukosari, Serangan, Tamanarum, Sawoo, Grogol, Prajegan, dan Gelang Lor.

"Agen Pesiar yang ditunjuk oleh pemerintah desa memainkan peran kunci dalam pemetaan data penduduk, penyisiran wilayah, advokasi, dan pendaftaran peserta JKN di desa-desa," lanjut Edwin.

Ia pun memberikan pesan kepada 13 Agen Pesiar di Kabupaten Ponorogo untuk mengidentifikasi warga yang belum menjadi peserta JKN dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan.

Dirinya juga menekankan prinsip gotong royong yang dianut BPJS Kesehatan, di mana yang mampu membantu yang tidak mampu, yang muda membantu yang tua. Dengan adanya Program Pesiar, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan memanfaatkan layanan yang tersedia.

"Melalui Program Pesiar ini diharapkan dapat memperluas kepesertaan JKN di berbagai daerah. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat desa semakin terjamin dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera, yang berdaya saing di kancah global," kata Edwin.

Di sisi lain, Bupati Kabupaten Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Program JKN. Melalui Program Pesiar ini diharapkan kesadaran masyarakat Ponorogo akan pentingnya jaminan kesehatan dapat meningkat.

"Saat ini masih terdapat 244.586 penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dari total 977.858 penduduk, dengan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Ponorogo baru mencapai 74,94 persen," jelas Sugiri.

Ia berkomitmen untuk terus menyisir seluruh penduduk di Kabupaten Ponorogo melalui Program PESIAR agar mencapai predikat UHC, dengan cakupan kepesertaan JKN hingga 98 persen. Ia juga mengingatkan pentingnya memiliki jaminan kesehatan, seperti Program JKN.

Dirinya mengingatkan bahwa penyakit bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu dan usia. Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk mendaftar sebagai peserta JKN, yang memberikan rasa tenang dengan jaminan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

"Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fokus pada kehidupan sehari-hari tanpa kekhawatiran terhadap biaya kesehatan," pungkas Sugiri.

Program Pesiar bukan hanya langkah strategis untuk mencapai UHC, tetapi juga bagian dari upaya BPJS Kesehatan mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepesertaan JKN di Ponorogo serta daerah lainnya di Indonesia.