Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Asei Indonesia mengumumkan akan melakukan pengalihan portofolio unit usaha syariah (UUS) kepada perusahaan asuransi syariah lain.

Kepala Divisi Transformasi dan Inistiatif Strategic Asuransi Asei Indonesia Wahyudin Rahman menyebut pihaknya tengah melakukan penjajakan pengalihan portofolio UUS kepada dua perusahaan asuransi syariah. Wahyudin hanya menyebutkan dua perusahaan tersebut merupakan perusahaan BUMN.

"Masih mendalami penjajakan, tetapi belum final," ucapnya kepada Kontan, Jumat (8/11).

Lebih lanjut, Wahyudin mengungkapkan, aset UUS Asei mencapai Rp 85 miliar dari total aset Asei yang sebesar Rp 2,2 triliun.

Berdasarkan pengumuman yang dipublikasikan di Harian Kontan, Rabu (6/11), Direksi PT Asuransi Asei Indonesia menetapkan untuk tidak melanjutkan kegiatan bisnis pada unit usaha syariah.

"Perusahaan akan melakukan transfer portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain," tulis Direksi PT Asuransi Asei Indonesia dalam pengumuman tersebut.

Direksi Asei juga menyampaikan aksi tersebut juga sudah direstui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Asei disebutkan telah memperoleh persetujuan dari OJK atas Rencana Kerja Permisahan Unit Syariah (RKPUS) PT Asuransi Asei Indonesia, sebagaimana Surat CJK Nomor 5-717/PD.11/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Lebih lanjut, Direksi Asei mengumumkan pelaksanaan transfer portofolio unit usaha syariah kepada perusahaan asuransi syariah lain akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT Asuransi Asei Indonesia akan memastikan pemegang polis tetap mendapatkan manfaat dan layanan asuransi, serta menjamin atau melindungi dana para pemegang polis sebagaimana diatur dalam ketentuan polis yang berlaku.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU), termasuk salah satu perusahaan yang akan melakukan spin offunit usaha syariah dengan mendirikan perusahaan baru untuk memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemisahan unit usaha syariah Tugu Insurance tersebut merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kinerja perusahaan dalam industri keuangan syariah.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat mengatakan, dalam memilih metode spin off, perusahaan telah melakukan kajian feasibility. Kajian ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi market asuransi syariah di Indonesia, kondisi industri dan perusahaan saat ini, serta beberapa aspek lainnya.

Adapun Tugu Insurance akan mengumumkan metode spin offyang dipilih pada awal tahun 2025.

Lebih lanjut, Tatang menuturkan, saat ini Tugu Insurance masih dalam proses persiapan pemisahan unit syariah. Tugu Insurance optimistis bisnis unit usaha syariah akan tumbuh dan selaras dengan apa yang telah ditargetkan oleh perusahaan seusai pemisahan yaitu tetap mengoptimalkan potensi pasar serta menangkap peluang dengan baik.

“Untuk aset gabungan unit syariah per September 2024 sebesar Rp 185 miliar,” kata Tatang kepada KONTAN, Kamis (31/10)

Sementara itu, terkait dengan kinerja industri asuransi syariah, Tatang melihat, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2024 lalu, kinerja industri asuransi syariah masih bertumbuh.

Tercatat segmen ini membukukan kontribusi sebesar Rp 17,63 triliun. Capaian ini tumbuh tipis 2,90% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Sementara premi unit syariah hingga September 2024, tumbuh lebih dari 150% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, jika dibandingkan asuransi konvensional, perolehan premi masih di bawah 10%, sehingga peluang untuk tumbuh masih sangat besar.

“Hingga akhir tahun 2024, jika melihat trenya, diperkirakan kontribusi atau premi syariah dapat tumbuh dua kali dibandingkan perolehan tahun lalu. Hal ini didorong oleh perkembangan unit usaha syariah, yang hingga saat ini masih terus tumbuh,” kata Tatang.

Tak hanya itu, Tatang memprediksi, potensi asuransi syariah juga masih besar, di mana mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat muslim dan komunitas-komunitas berbasis syariah terus tumbuh serta lifestyle halal juga sedang berkembang di berbagai sisi, mulai dari fashion, food hingga produk-produk finansial, termasuk asuransi.

Sebelumnya, OJK telah menyampaikan bahwa sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin off dengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan. Sampai dengan September 2024, sudah ada 29 unit usaha syariah yang telah melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru.

Rinciannya di tahun 2024 ada sebanyak 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin offdengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan.

Sedangkan sampai dengan September 2024, berdasarkan catatan OJK, sudah ada 29 unit usaha syariah yang melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Adapun rinciannya di tahun 2024 ada 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM-Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM Kapler Marpaung menilai melakukan spin offunit asuransi syariah ini tidak mudah. Padahal, rencana tersebut sudah diberikan kelonggaran waktu yang cukup lama.

Kapler menyebutkan, faktor utama yang membuat rencana spin off sulit dijalankan adalah kesiapan permodalan yang tidak mudah untuk dipenuhi. Disisi lain, perusahaan asuransi juga harus meningkatkan ekuitas permodalan untuk asuransi konvensionalnya yang jumlah kebutuhan dananya tidak kecil.

"Tapi perkembangannya saya lihat cukup baik. Ada sekitar 30 unit usaha syariah dari seluruhnya sejumlah 42 unit usaha syariah akan memisahkan diri dengan induk (spin-off). Itu artinya ada sisa sekitar 10-12 UUS yang akan mengalihkan portofolionya kepada perusahaan asuransi lain," kata Kapler kepada Kontan.co,id, Rabu (30/10).

Dengan begitu, menurut dia, pelaku asuransi syariah melihat pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia ke depannya sangat optimis. Selain itu, dia melihat pertumbuhan asuransi syariah lebih bagus dari asuransi konvensional.

"Pertumbuhannya di kuartal I tahun 2024 (YoY) naik 239% dan untuk asuransi jiwa syariah 9%. Ini kan bagus sekali ya melihat asuransi jiwa konvensional pertumbuhannya negatif," kata Kapler.

Kapler menyebutkan, kontribusi pendapatan asuransi syariah terhadap pendapatan asuransi nasional juga menunjukkan pertumbuhan, yakni naik 18% secara tahunan (YoY) untuk asuransi jiwa syariah dan naik 6% YoY untuk asuransi umum syariah.

Kapler menilai, manfaat spin-offpada asuransi syariah cukup banyak seperti, ketahanan permodalan dan daya saing yang semakin tinggi, investasi di SDM dan teknologi akan semakin baik, perlindungan konsumen akan semakin terukur dan operasional perusahaan lebih efektif dan efisien.

"Bagi nasabah tentu spin-off iniakan semakin memberikan kepercayaan yang semakin tinggi," ujarnya

Namun demikian, Kapler bilang, rencana spin offjuga memiliki sejumlah tantangan bagi perusahaan asuransi, seperti adanya keharusan kenaikan ekuitas atau modal atas usaha induknya yang jumlahnya sangat besar yaitu Rp 500 miliar - Rp 1 triliun di tahun 2028.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin off dengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan.

Sampai dengan September 2024, berdasarkan catatan OJK sudah ada 29 unit usaha syariah yang telah melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Adapun rinciannya di tahun 2024 ada 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Terkait hal tersebut, PT Asuransi Jasindo Syariah menyampaikan bahwa perusahaan melakukan spin off unit usaha syariah karena untuk menjalankan amanat pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"Semakin banyak perusahaan fullfledge, maka masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk mempercayakan pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, struktur dan permodalan perusahaan yang telah fullfledge tentunya lebih kuat dibandingkan UUS," kata Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasindo Syariah Wahyudi, kepada KONTAN, Rabu (30/10).

Wahyudi mengatakan bahwa spin off asuransi syariah juga mampu mengundang investor berbasis syariah, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan modal untuk industri syariah secara keseluruhan, meningkatkan konsumen pasar syariah, dan memperluas layanan keuangan syariah kepada masyarakat, serta harapannya indeks literasi hingga inklusi syariah terus menanjak naik.

"Kemudian, harapannya juga akan tercipta ekosistem keuangan syariah yang semakin sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, serta berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial," imbuhnya.

Wahyudi menyebutkan, sampai dengan akhir September 2024, Jasindo Syariah mencatatkan kontribusi sebesar Rp 203.79 miliar. Angka tersebut tumbuh 25.54% secara year on year (YoY), dengan rasio solvabilitas di angka 950.79% dan total aset sebesar Rp 548 miliar.

Selain itu, hingga September 2024, Wahyudi bilang, industri asuransi syariah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, ditambah proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan bahwa industri asuransi syariah di Tanah Air akan terus tumbuh, dengan peningkatan aset yang diperkirakan mencapai sekitar 20% dibandingkan tahun lalu.

"Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi dan pergeseran pemasaran asuransi kearah digital, kami optimis menutup tahun dengan hasil yang memuaskan," kata dia.

Selaras dengan hal ini, Plt Direktur Utama BNI Life Neny Asriany mengatakan bahwa saat ini BNI Life tengah mempersiapkan pemisahan unit syariah atau spin off, baik dari segi kinerja maupun operasional. Dia menyebutkan, hingga Semester I-2024, aset unit syariah di BNI LIfe tercatat sebesar Rp 1,4 triliun.

"Jadi saat ini BNI Life fokus dalam peningkatan dan sustainable bisnis syariah ke depan. UNtuk besaran aset unit syariah hingga kuartal III-2024 belum bis kami sebutkan, karena masih dalam perhitungan," kata Neny saat dihubungi KONTAN, Rabu (30/10).

Disamping itu, Neny menyebutkan, pada semester I-2024, bisnis segmen syariah BNI Life mencapai Rp 407 miliar. Sedangkan untuk premi dari segmen konvensional tercatat sebesar Rp 2,53 triliun.

"Maka dengan begitu, perbandingan bisnis syariah dan konvensional di BNI Life adalah sekitar 1 banding 6," imbuhnya.

Sementara itu, Generali Indonesia Chief Marketing and Partnership Distribution Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga sedang melakukan pemisahan UUS tersebut (spin-off) menjadi perusahaan asuransi syariah yang berdiri secara independen.

Adapun pada tanggal 30 Mei 2024 lalu, Generali Indonesia telah mendapatkan persetujuan atas rencana kerja pemisahan UUS dan pendirian perusahaan asuransi syariah tersebut dari OJK.

"Selanjutnya Generali Indonesia akan melaksanakan semua tahapan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang telah disetujui OJK tersebut," kata Vivin kepada KONTAN, Rabu (30/10).

Vivin menuturkan bahwa rencana pengembangan bisnis syariah Generali Indonesia dengan melakukan pemisahan (spin-off) merupakan langkah nyata dari komitmen perusahaan untuk selalu memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya melalui produk asuransi berbasis syariah.

"Terkait dengan persiapan ini, saat ini kami terus memastikan kesiapannya dalam menunjang pengembangan bisnis syariah, dengan berbagai peraturan dan regulasi yang diterapkan serta memastikan implementasinya sesuai dengan tata cara dan timeline yang sudah diputuskan," ungkapnya.

Selain itu, dia mengatakan, untuk perkembangan unit usaha syariah, hingga saat ini masih terus tumbuh mengingat potensi yang juga masih besar di segmen ini, di mana mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat muslim dan komunitas-komunitas berbasis syariah terus tumbuh serta lifestyle halal juga sedang berkembang di berbagai sisi, mulai dari fashion, food hingga produk-produk finansial, termasuk asuransi.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Pemisahan unit atau spin offunit usaha syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga Syariah) semakin dekat dengan realisasi. Direktur Syariah CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara mengatakan spin off ini ditargetkan akan rampung pada awal 2026.

"Jadi, rencana spin off kita itu akan dilakukan di kuartal pertama 2026, kalau enggak ada aral melintang ya," kata Pandji saat ditemui di acara Pertemuan Perbankan Syariah 2024 di Aceh, Jumat (25/10/2024).

Pandji mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses mengurus perizinan yang berkaitan dengan peralihan status UUS menjadi bank umum syariah (BUS). Selain itu, CIMB Niaga Syariah juga sedang menganalisa model bisnis ketika transisi dari UUS menjadi BUS.

Pandji juga menjelaskan alasan CIMB Niaga Syariah mendirikan perusahaan baru daripada melakukan akuisisi adalah kecukupan aset yang sudah mumpuni. Aset CIMB Niaga Syariah telah mencapai Rp64,83 triliun pada kuartal II/2024.

Seperti diketahui, UUS dengan nilai aset 50% dari total aset keseluruhan induknya dan/atau aset UUS paling sedikit Rp50 triliun diwajibkan untuk melakukan spin off menjadi BUS.

Alasan kedua, menurutnya melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru lebih sederhana dibandingkan dengan harus melalui akuisisi.

"Kenapa kita enggak akusisi bank baru? Karena begitu kita nanti spin off, rencananya kita sudah akan melebihi modal minimum daripada yang ditetapkan oleh OJK. Kalau modalnya mungkin masih minimum, ya kita cari bank lain. Tapi modalnya cukup lah," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan spin off CIMB Niaga Syariah bisa dilakukan tahun depan.

"Kita spin off 2025. Kita bikin perusahaan baru, kita tidak akuisisi. Kondisi modalnya pun harus mencukupi," kata Fransiska usai agenda Kejar Mimpi Goes to School, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (Manulife Syariah).

Pemberian izin usaha tersebut diberikan kepada perusahaan setelah memisahkan diri atau melakukan spin off Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia).

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-76/D.05/2024 pada 4 Oktober 2024.

“OJK telah memberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah,” tulis Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Asep Iskandar dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (21/10/2024).

Asep mengingatkan kepada Manulife Syariah untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan praktik usaha yang sehat. Selain itu, perusahaan diminta senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya.

Adapun Manulife Syariah beralamat di gedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45–46 Jakarta 12930.Sebelumnya, Manulife Indonesia lebih dulu mendapatkan persetujuan OJK atas rencana spin off UUS pada 6 April silam.

Perusahaan berencana untuk mendirikan perusahaan baru dengan prinsip syariah.Menindaklanjuti persetujuan OJK, perseroan pun mengajukan permohonan izin usaha atas perusahaan baru kepada OJK. Setelah mendapat persetujuan izin usaha tersebut, Manulife Indonesia menyebut seluruh portofolio kepesertaan UUS perseroan akan dialihkan serta dikelola oleh perusahaan baru tersebut.

“Pemisahan UUS Manulife Indonesia dan pengalihan portofolio kepesertaan nasabah diperkirakan akan efektif mulai kuartal keempat tahun 2024, dengan tunduk pada persetujuan OJK,” tulis Manulife Indonesia dalam pengumumannya di Harian Bisnis Indonesia edisi Kamis (2/5/2024).

Manulife Indonesia memastikan seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan peraturan terkait. Pihaknya juga memastikan segala hal yang terkait dengan polis asuransi Syariah nasabah Manulife Indonesia, seperti manfaat polis, hak, kewajiban, layanan, maupun proses klaim, tidak mengalami perubahan.

“Nasabah tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada polis,” tulis Manulife Indonesia.

Manulife Indonesia juga berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan optimal, serta akan menginformasikan secara transparan dan berkelanjutan terkait proses perluasan bisnis syariah ini.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank BPD DIY memastikan belum akan melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) miliknya atau yang dikenal dengan spin off. Ini setelah ada perubahan regulasi terkait kewajiban spin off di industri perbankan.

Seperti diketahui, aturan terbaru menyebutkan hanya UUS yang telah memenuhi batas modal tertentu yang wajib spin off.

Sebelumnya, semua UUS wajib spin off dengan batas maksimal akhir tahun 2024.

Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad mengungkapkan, pihaknya bersyukur karena perubahan regulasi tersebut. Menurutnya, memang akan lebih menguntungkan bagi bank memiliki UUS dibandingkan harus melakukan spin off.

Bukan tanpa alasan, ia menilai kehadiran UUS akan membantu kinerja induk, sebab penyaluran pembiayaannya pun masuk ke laporan keuangan induk yaitu BPD DIY.

Perlu diakui, kinerja UUS milik BPD DIY mencatatkan kinerja yang cukup baik dengan laba tumbuh 18,19% YoY menjadi Rp 38,21 miliar per Juni 2024. Sementara, secara konsolidasi, laba BPD DIY hanya tumbuh 8,66% YoY menjadi Rp 154,75 miliar.

“DPK kami juga berkembang dengan mengembangkan dana-dana umat termasuk juga dari tempat ibadah’” ujar Santoso di Jakarta, Senin (14/10).

Sebelumnya, Santoso mengungkapkan sejatinya BPD DIY sudah melakukan persiapan spin off. Bahkan, sudah ada mitra strategis yang hendak bergabung dalam melakukan pemisahan tersebut.

“Universitas Islam Indonesia, Muhammadiyah, itu mereka dulu sudah ancang-ancang untuk ikut, tapi karena aturan berubah ya batal. Lebih untung UUS aja,” tandasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini ada dua unit usaha syariah (UUS) yang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan spin off, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

"Dua bank tersebut diberikan waktu paling lama dua tahun untuk mengajukan permohonan izin setelah kriteria tersebut dipenuhi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis, Jumat (11/10).

Peraturan tersebut mewajibkan unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induknya jika aset yang dimiliki sudah mencapai setidaknya 50% dari total aset bank umum konvensional (BUK) induknya, atau jika nilai aset UUS sudah mencapai Rp 50 triliun.

Kewajiban spin off ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional perbankan syariah dapat dikelola secara lebih fokus dan independen, terpisah dari aktivitas perbankan konvensional yang dijalankan oleh bank induknya.

Dian menjelaskan, kedua UUS yang dimaksud diberikan tenggat waktu maksimal dua tahun untuk mengajukan permohonan izin spin off setelah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing industri perbankan syariah di Indonesia.

"Kedua telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait, termasuk kepada OJK," tuturnya.

OJK sebelumnya resmi meluncurkan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Peta jalan ini merupakan bentuk komitmen dan langkah konkret OJK untuk mengarahkan masa depan industri perbankan syariah di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, peluncuran RP3SI merupakan tonggak penting dalam kemajuan sektor keuangan syariah di Tanah Air. Mahendra berharap program-program strategis dalam peta jalan ini dapat memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi sektor perbankan syariah.

‘’Untuk itu diperlukan upaya kolaboratif dari semua stakeholders untuk mengimplementasikan Roadmap ini secara optimal,” kata Mahendra, saat peluncuran RP3SI, Senin (27/11).

Saat itu, Dian menyampaikan, transformasi perbankan syariah diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing, sekaligus peningkatan dampak sosial dan ekonominya.

“Perbankan syariah perlu melakukan transformasi dengan dua aspek utama yang perlu ditingkatkan yaitu ketahanan dan daya saing, serta dampak sosial-ekonomi,” katanya.

Menurut Dian, transformasi perbankan syariah bukan hanya tentang meningkatkan nilai dari pemegang saham, tapi juga tentang mengubah paradigma agar dapat berperan meningkatkan nilai sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk atau CIMB Niaga Syariah kembali menggelar flagship event Haya Festival untuk kelima kalinya selama sebulan penuh, mulai 9 Oktober hingga 15 November 2024 yang terbuka untuk umum.

Head of Sharia Consumer CIMB Niaga Bung Aldilla mengatakan, pihaknya menargetkan transaksi di atas Rp 2,2 triliun atau lebih tinggi dari realisasi transaksi pada Haya Festival tahun sebelumnya.

“Harapannya dari kegiatan kali ini, transaksinya bisa lebih dari Rp 2,2 triliun dari tahun sebelumnya, jumlah UMKM yang berpartisipasi juga akan lebih banyak dari sebelumnya,” ungkap pria yang akrab siapang Ibung, saat ditemui Kontan dalam acara Press Conference Haya Fest 2024, Rabu (9/10).

Lebih lanjut Ibung mengatakan, gelaran Haya Festival kali ini akan menginspirasi nasabah karena akan menerima langsung inspirasi dari nilai-nilai universal Syariah melalui produk, layanan, serta lifeexperience yang dihadirkan.

Dia berhadap rangkaian acara ini dapat menjadi solusi untuk berbagai kebutuhan syariah dan aspirasi nasabah, baik nasabah consumer maupun business.

Sebelumnya, Haya Festival telah sukses diselenggarakan sejak 2020 baik secara online maupun offline untuk mendukung perkembangan ekosistem Syariah di Indonesia.

Tahun ini, rangkaian acara Haya Festival diselenggarakan dalam format hybrid yang lebih menarik, memadukan berbagai kegiatan inspiratif, promosi, dan apresiasi seperti Syariah Talk, Digital Competition,Bazaar Lifestyle, dan Music Performance dari Judika.

Mengusung tema “Bersama Bercahaya”, melalui kegiatan ini CIMB Niaga Syariah menghadirkan inspirasi kebaikan untuk mendorong lebih banyak kolaborasi dan merajut persatuan dalam keragaman untuk kemajuan perekomian masyarakat.

Selain Bung Aldilla, turut hadir sebagai narasumber dalam acara ini Head of Marketing, Brand & Customer Experience CIMB Niaga Muhamad Firdaus Andjar dan Owner Chief Barbershop Fatsi Anzani.

Dalam ajang tahunan ini, nasabah yang ingin mendapatkan inspirasi dari para pembicara ahli dan praktisi dapat mengikuti Syariah Talk yang ditayangkan melalui akun Youtube CIMB Niaga mulai 12 Oktober 2024.

Talkshow tersebut akan mengulas berbagai tema menarik yang dibagi dalam 5 segmen, yaitu Halal Travel, Education, Finance, Wealth, dan Lifestyle.

Nasabah juga bisa berbelanja aneka kebutuhan di Bazaar Lifestyle yang berlangsung pada 1-3 November 2024 di Bintaro Exchange 2, Tangerang Selatan.

Di bazaar ini, CIMB Niaga Syariah memberikan program dan promo menarik yang bisa dinikmati nasabah untuk memenuhi beragam kebutuhan gaya hidup seperti fashion, beauty, kuliner, kesehatan,perumahan, pendidikan, dan otomotif. Salah satu promonya yaitu kesempatan mendapat cashback hingga Rp300.000,- untuk pembelian berbagai produk menggunakan kartu OCTO Card Syariah.

Pada kesempatan yang sama Muhamad Firdaus Andjar menyampaikan, sebagai penutup Haya Festival, pada 15 November 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, CIMB Niaga Syariah juga menyelenggarakan Special Music Performance Haya Fest menampilkan penyanyi papan atas Judika dan para pemenang Kejar Mimpi Rising Start Indonesia.

Mereka yang akan membawakan lagu-lagu pilihan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada nasabah dan undangan.

“Kehadiran penampilan musik dalam acara ini merupakan wujud apresiasi CIMB Niaga Syariah terhadap karya seni dan industri kreatif Indonesia. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan undangan untuk menonton penampilan tersebut, kami membuka kesempatan mengikuti berbagai program, mulai dari tabungan hingga investasi melalui CIMB Niaga Syariah,” kata Firdaus.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi/reasuransi untuk melakukan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat pada akhir 2026. Adapun aturan itu tertuang dalam Pasal 9 POJK 11 Tahun 2023.

Lebih rinci, Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan salah satu tujuan dilakukannya kewajiban spin-off unit usaha syariah untuk menumbuhkembangkan sektor perasuransian syariah.

"Hal itu diharapkan akan meningkatkan penetrasi asuransi syariah, mengingat potensi pasar yang sangat besar di Indonesia," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (3/10).

Menurut Ogi, hal itu juga harus ditopang oleh pengembangan produk dan akad yang menjadi dasar pembuatan produk. Di sisi lain, dia bilang pengembangan pasar investasi syariah juga harus didorong untuk mendukung pertumbuhan asuransi syariah yang baru spin-off guna mengoptimalkan fungsinya sebagai investor institusional.

Berdasarkan kinerja asuransi syariah, Ogi menyampaikan kontribusi (premi) per Agustus 2024 mencapai Rp 17,63 triliun. Nilai itu tumbuh 2,90%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara itu, dia menerangkan total aset perasuransian syariah per Agustus 2024 telah mencapai Rp 45,75 triliun. Nilai itu baru sekitar 5,01% dari total seluruh aset perasuransian (komersial).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 41 perusahaan asuransi telah menyampaikan rencana kerja terkait pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) per Agustus 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan 29 perusahaan akan melanjutkan bisnis asuransi syariah dan 12 lainnya akan mengalihkan portofolio bisnis syariahnya.

"OJK terus pastikan kesiapan perusahaan untuk menjalankan RKPUS (Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah) agar perusahaan memiliki kesiapan dan dapat menjalankan seluruh proses spin off paling lambat akhir 2026," kata Mirza dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/10/2024).

Mengutip POJK Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, di mana hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Mirza menyampaikan secara umum industri keuangan syariah di Indonesia masih tetap tumbuh. Per Agustus 2024, pembiayaan syariah naik 11,6% secara tahunan (yoy) dan indeks saham syariah naik 8,53% sepanjang tahun berjalan (ytd).

OJK memastikan akan terus meningkatkan literasi keuangan syariah, salah satunya dengan melakukan berbagai edukasi ekonomi syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pencabutan izin ini berlaku sejak 9 September 2024.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Asep Iskandar mengatakan, pencabutan izin pembentukan unit syariah Asuransi Allianz Life Indonesia merupakan tindak lanjut rencana kerja pemisahan unit syariah dengan mengalihkan pengelolaan unit syariah kepada Asuransi Allianz Life Syariah
Indonesia.

"Dengan dicabutnya izin ini, Asuransi Allianz Life Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah," kata Asep dalam keterangan resmi, Jumat (28/9).

Pencabutan izin pembentukan unit syariah Asuransi Allianz Life tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-507/PD.02/2024. Tindakan pencabutan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan regulasi yang mengatur pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi konvensional.

Sebagai informasi, Asuransi Allianz Life Syariah sebelumnya telah resmi memisahkan diri dari induknya atau spin off pada 1 November 2023.

OJK Terbitkan Tujuh Aturan Terkait Unit Usaha Syariah

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) pada 12 Juli 2023. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 68 mengenai ketentuan pemisahan UUS, konsolidasi, dan sanksi.

Substansi pengaturan POJK UUS, antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban penyediaan dana usaha sebesar Rp 1 triliun untuk pembukaan UUS baru dan pemenuhan secara bertahap bagi UUS yang sudah berdiri.
2. Seluruh direksi dan dewan komisaris bank umum konvensional (BUK) yang memiliki UUS wajib bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS.
3. BUK yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50 persen dan atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp 50 triliun wajib untuk melakukan pemisahan UUS.
4. Pemisahan UUS dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah (BUS) baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS ke BUS yang telah ada.
5. OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah.
6. BUK yang memiliki UUS wajib memiliki strategi jangka panjang untuk pengembangan bisnis UUS ke depan yang sesuai kebijakan OJK.
7. UUS dapat memanfaatkan sumber daya BUK induk.

Dalam keterangan resminya, 25 Juli 2023 Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, POJK tersebut dinyatakan telah melalui konsultansi dengan DPR pada 27 Juni 2023 dan mempertimbangkan aspirasi publik berupa masukan.

Sekaligus tercipta melalui serangkaian focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan. POJK UUS selain mengatur pemisahan UUS, juga memuat aturan mengenai UUS secara komprehensif mulai pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, sampai dengan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan BUK.

POJK ini memiliki substansi penguatan UUS yang terdiri atas aspek penguatan permodalan, tanggung jawab pengembangan UUS yang melibatkan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris BUK, pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS. Selain itu, POJK ini mencakup kewajiban untuk menyusun rencana tindak penguatan UUS dalam rencana korporasi BUK induknya.