Jakarta (ANTARA) - Kanal gaya hidup, hiburan, teknologi, dan otomotif ANTARA pada Rabu (14/8) di antaranya menyiarkan berita tentang prospek penjualan mobil listrik, harga baterai kendaraan elektrik (EV), peluncuran ponsel Google, pameran Warna Warna, hingga pengunduran diri pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berikut ringkasan dan tautan beberapa berita kemarin yang dapat disimak kembali pagi ini.

Penjualan mobil listrik diharapkan lebih baik tahun ini

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengharapkan tahun ini penjualan mobil listrik lebih baik lagi mengingat pilihan jenis kendaraan tersebut sudah semakin banyak dan harganya kian beragam, dari yang murah sampai mahal telah tersedia.

Harga baterai EV sudah 90 persen lebih murah dibanding 15 tahun lalu

Hasil studi baru dari Kantor Teknologi Kendaraan Departemen Energi Amerika Serikat menunjukkan bahwa biaya baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) telah menurun hingga 90 persen antara tahun 2008 dan 2023,

Google rilis Pixel 9 Pro dan Pixel 9 Pro XL

Google merilis ponsel Pixel 9 Pro dan Pixel 9 Pro XL dalam acara tahunan Made by Google. Perangkat ini hadir dengan ukuran layar masing-masing 6,3 inci dan 6,8 inci.

Pejabat Dirjen IKP Kemenkominfo mengundurkan diri

​​​​​​​Usman Kansong telah secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai pejabat Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) setelah tiga tahun lebih bertugas. Dia selanjutnya berencana melakukan kerja-kerja komunikasi publik dari luar pemerintahan.

Pameran Warna Warna kembali digelar untuk promosikan kesetaraan

Penyanyi Andien bersama Yayasan Dialogue Seni Budaya kembali menggelar Pameran Warna-Warna edisi kedua pada Agustus 2024 dengan tema "Pusparagam Seni Disabilitas".

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan mundur dari jabatannya hari ini, Rabu, 14 Agustus 2024. Dia menuturkan akan terus menjalankan tugas komunikasi publik di luar pemerintahan.

Menurut Usman, dia dilantik sebagai Dirjen IKP pada 10 Agustus 2021. Hari ini, kata dia, tepat 3 tahun 4 hari dirinya melaksanakan tugas komunikasi publik. Menurut dia, waktu tiga tahun terlalu singkat untuk pengabdian pada Indonesia. Karena pengabdian kepada bangsa dan negara, rakyat, itu seumur hidup.

"Tetapi mencintai Indonesia bisa dari mana saja," kata Usman, dalam keterangan pers di gedung lantai I Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dalam pernyataan itu, Usman mengatakan bahwa ia diangkat berdasarkan keputusan presiden. Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan kesempatan dirinya menjabat Dirjen IKP Kominfo.

Usman memegang jabatan Dirjen IKP sejak 2021. Dia dilantik Menteri Kominfo Johnny G. Plate, di Media Center Kominfo pada Selasa, 10 Agustus 2021. Penunjukkan Usman itu termuat dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 108/TPA/2021.

Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Johnny karena terjerat kasus korupsi base transceiver station (BTS). Usman terus berlanjut menjalankan jabatannya. Lalu pemerintah menunjuk Budi Arie menggantikan posisi Johnny G. Plate. Sebelum Kabinet Indonesia Maju berakhir 20 Oktober 2024, Usman, memutuskan mundur.

Dalam mengumumkan mundur itu, Usman juga menyampaikan terima kasih kepada Johnny G. Plate, Mahfud Md. yang pernah menjadi pelaksana tugas Menteri Kominfo, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, Menteri Kominfo Budi Arie, serta para direktur jenderal sebelum dirinya. "Terima kasih atas bimbingan dan arahannya," ujar dia.

Usman lahir di Jakarta, 13 April 1970. Dia kuliah sarjana ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Setelah lulus S-1 pada 1994, dia melanjutkan studi magister sosiologi di Universitas Indonesia. Ia mantan wartawan harianRepublikasejak 1995-2000.

Setelah itu, pada 2000-2009, dia bekerja diMetro TV. Jabatan terakhirBews Current Affairs Manager. Sejak 2009 hingga 2020 bekerja di harian Media Indonesia, dengan posisi terakhir direktur pemberitaan. Pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi swasta.

Penulis bukuJurnalisme Keberagamanini, tercatat sebagai board Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau Sejuk. Organisasi nonprofit itu mengkampanyekan di isu demokrasi, keberagaman, dan toleransi. Usman merupakan penerima beasiswa Chevening di London dan Skotlandia pada 2003. Juga mendapat fellowship dari East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat.

Selain itu, Usman pernah berpartisipasi dalam agenda “people to people diplomacy” yang digagas Kominfo di Rusia dan Belarusia pada 2015 dan Amerika Serikat pada 2016.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan mundur dari jabatannya hari ini. Dia mengakui pengunduran ini tanpa ada tekanan dari pihak lain.

"Tidak ada tekanan dari luar. Ini keinginan saya sendiri," kata Usman dalam keterangan pers di gedung lantai I Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dia mengatakan, pengunduran diri itu disampaikan juga kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, maupun Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. "Ada hal yang sifatnya privat di dalam diri saya sendiri," ujar dia.

Usman tak menjawab spesifik mengapa ia mundur dari Dirjen IKP Kominfo. "Tadi sudah saya sampaikan, saya sudah (menjabat) tiga tahun. Butuh penyegaranlah buat diri saya maupun organisasi," kata dia. Usman mengatakan, dia menjabat sebagai Dirjen IKP sejak 10 Agustus 2021.

Artinya ia menjabat lebih dari tiga tahun. Padahal, kata dia, tak cukup dengan mengabdi tiga tahun. Namun dia menjelaskan bahwa pengabdian masih bisa dilakukan dari luar pemerintahan. "Ya, itu jawabannya," kata dia, menjawab alasan dirinya melepas jabatan tersebut sebelum waktunya.

Saat ditanya perihal spekulasi publik bahwa pengunduran dirinya ini tidak tepat waktu, Usman menjawab ringkas. Bahwa pengunduran diri itu dilakukan lebih cepat agar pekerjaan lain bisa dikerjakan dengan cepat. "Tidak ada spekulasi kayak begitu, apalagi dihubung-hubungkan dengan kondisi sekarang," ucap dia.

Dia mengakui, pengunduran diri itu terlalu cepat. Namun itu dilakukan agar segera dilakukan penyegaran di Kominfo. Dia memastikan tak lama telah ada penunjukkan pejabat pengganti. Dia mengatakan pejabat penggantinya akan menyelesaikan sejumlah tugas yang belum selesai.

Sejumlah tugas yang belum rampung itu, di antaranya, persiapan pekerjaan bersifat komunikasi publik untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan Jakarta hingga persiapan menyambut kedatangan Paus Fransiskus—pemimpin umat Katolik dunia.

Paus dijadwalkan bertolak dari Roma, Italia, 1 September 2024. Dia akan tiba di Jakarta pada 3 September. Setelah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Paus dijadwalkan bertemu korps diplomatik, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan para pejabat di Istana Negara, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Usman Kansong mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sebelumnya, Semuel Abrijani Pangerapan yang lebih dulu mengundurkan diri pada 4 Juli 2024.

Usman menuturkan bahwa dirinya dilantik sebagai Dirjen IKP Kemenkominfo pada 10 Agustus 2021. Artinya, Usman telah mengemban tugas selama 3 tahun 4 hari sebagai komunikasi publik di Kemenkominfo.

“3 tahun 4 hari, 3 tahun tentu terlalu singkat untuk sebuah pengabdian kepada Indonesia, karena pengabdian kepada bangsa dan negara haruslah seumur hidup, tetapi mengabdi dan mencintai Indonesia bisa dari mana saja. Oleh karena itu, saya mengundurkan diri dari posisi Dirjen IKP Kominfo per 13 Agustus,” kata Usman dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Usman menuturkan bahwa perlu adanya penyegaran di dalam organisasi agar lebih lincah lagi. Usman menyatakan bahwa dirinya sudah membicarakan dengan Sekjen, Wamenkominfo Nezar Patria, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Per Selasa (13/8/2024), Usman mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Menkominfo. Dia pun mengaku bahwa Menkominfo sudah menyetujui keputusan pengunduran diri.

Usman berharap agar segera ada yang mengisi kekosongan di posisi Dirjen IKP, sebab masih ada sederet pekerjaan yang menanti.

Pria kelahiran 1970 itu berterima kasih kepada Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate, Mahfud MD, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria, dan pendahulunya.

“Terima kasih atas bimbingan dan arahannya,” ujarnya.

Pasca mengumumkan undur diri, Usman juga menyampaikan bahwa dirinya akan kembali ke karier awalnya sebagai seorang jurnalis.

“Setelah ini, saya akan kembali ke jalan jurnalis tempat saya dilahirkan dan tentu dunia kepenulisan, saya sedang menunggu penerbitan buku saya,“ jelasnya.

Profil Usman Kansong

Mengutip biografi yang tersaji di laman Kemenkominfo, Rabu (14/8/2024), Usman Kansong merupakan lulusan Ilmu Komunikasi FISIP USU, Medan, Sumatra Utara pada 1994. Dia melanjutkan studinya dengan menempuh Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia 2005.

Sebelum berlabuh di Kemenkominfo, Usman Kansong pernah bekerja di Harian Republika (1995–2000). Sejak 2000, dia bekerja di Metro TV (2000–2009) dengan jabatan terakhir News Current Affairs Manager. Lalu, sejak 2009–2020 bekerja di Harian Media Indonesia, dengan posisi terakhir direktur pemberitaan.

Usman juga tercatat sebagai board Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) dan pernah menyabet beasiswa Chavening di London dan Skotlandia pada 2003. Usman juga pernah mendapat fellowship dari East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat (AS).

JAKARTA, investor.id - Seiring dengan dinamika dan perkembangan teknologi yang makin mutakhir, aturan dan kebijakan pemerintah perlu disesuaikan supaya tetap relevan. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah berusia lebih dari satu dekade sejak diterbitkan. UU KIP merupakan dasar hukum yang kuat untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakatnya.

“UU KIP mengatur kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi publik secara proaktif. Ini adalah langkah yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kepentingan lain secara sah. Regulasi ini juga mengatur mekanisme permintaan informasi publik oleh pemohon informasi sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional,” jelas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, pada Forum Koordinasi PPID: Konsultasi Publik Revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 untuk K/L/D di Jakarta, baru-baru ini.

Penyesuaian dan perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi atau Freedom of Information Act (FOIA) dijelaskan Usman telah terjadi di beberapa negara sesuai dengan konteks masing-masing. Amerika Serikat misalnya, melakukan perubahan signifikan pada tahun 2016 untuk meningkatkan aksesibilitas digital dan memperkuat kewajiban pemerintah dalam merilis informasi.

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) mengadakan diskusi-diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait isu keterbukaan informasi publik. Lebih lanjut, Ditjen IKP menyusun draf naskah akademik revisi UU KIP, dengan dukungan dari Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

“Semoga langkah awal ini bisa mewujudkan UU KIP yang bisa mengakomodasi kepentingan setiap pihak yang terlibat di dalamnya, dan tentunya lebih tepat guna untuk memenuhi hak publik mendapatkan informasi publik dan menciptakan meaningful participation,” ucap Usman.

Aspirasi yang terkumpul tentang kebutuhan revisi UU KIP, dijelaskan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama, dikelompokkan menjadi beberapa kluster. Temuan-temuan tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan draf naskah akademik revisi UU KIP.

“Kami membentuk kluster-kluster temuan masalah untuk revisi UU KIP ini. Seperti terkait dengan pemohon dan badan publik, proses pengelolaan informasi publik, termasuk Komisi Informasi (KI), informasi publik, penyelesaian sengketa, dan pasal-pasal spesifik yang perlu direvisi,” jelas Hasyim.

Ia menjelaskan bahwa berbagai aktivitas berupa pengumpulan data dan Focus Group Discussion (FGD) telah dijalankan sejak tahun 2023. Hingga pada tanggal 15 Desember 2023, Ketua Komisi Informasi Pusat menyerahkan salinan naskah kajian atas UU KIP yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat kepada Menteri Kominfo, untuk disusun menjadi bagian dari usulan pemerintah.

Hingga saat ini, proses penelitian terhadap revisi UU KIP masih berlangsung. Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Wicaksana Dramanda, menjelaskan bahwa UU KIP memiliki celah dalam hal menjamin hak untuk memperoleh informasi. Salah satu yang fundamental adalah terbatasnya definisi dari badan publik yang terikat dengan UU KIP.

“Seperti perusahaan yang mendapatkan konsesi negara, seharusnya memiliki fungsi layanan publik. Tetapi karena tidak didanai oleh APBN atau APBD maka dikecualikan oleh entitas badan publik yang harus terikat oleh UU KIP,” jelas Wicaksana.

Celah lainnya yang perlu diperbaiki dari UU KIP adalah ruang lingkup pemohon informasi yang terbatas, adanya Vexatious Request (permintaan yang menyusahkan), waktu penyediaan informasi yang lama, klasifikasi informasi yang kompleks, ketiadaan pengaturan operasionalisasi uji konsekuensi, dan penegakan keterbukaan informasi yang belum efektif dan efisien, karena kelembagaan KI yang belum optimal.

Arah pengaturan baru tentunya dibutuhkan untuk menjadikan UU KIP lebih relevan dan menekan kendala yang muncul. Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lainnya, Giri Ahmad Taufik menyebut dibutuhkan perluasan pada ruang lingkup pemohon informasi dan badan publik, serta reklasifikasi informasi publik.

“Soal klasifikasi informasi publik, kami ingin menyederhanakan berdasarkan masukan. Jadi hanya dua kategori informasi, yaitu informasi publik yang wajib diumumkan dan yang wajib disediakan,” jelas Giri.

Perubahan UU KIP yang saat ini sedang dirumuskan dalam draf naskah akademik, membutuhkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik. Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Raides Aryanto, turut menyampaikan bahwa perubahan pada draf naskah akademik perlu lebih diperjelas definisi dan batasannya.

“Ketika warga negara asing diperbolehkan mengakses informasi publik, apakah ada syarat khusus? Apakah ada batasan objek permohonannya? Ini perlu diperjelas,” ucap Raides.

Sejalan dengan itu, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan, Titi Susanti, turut menyampaikan pentingnya menentukan batasan dan ruang lingkup ketika memperluas soal definisi badan publik dan pemohon.

“Ada istilah baru yaitu badan yang dipersamakan namun memang perlu diatur batasannya. Karena untuk layanan informasi bisa jadi nantinya organisasi sekecil apapun atau mungkin yang tidak berbadan hukum sekalipun, sepanjang berkaitan dengan kepentingan publik, juga dituntut untuk menjalankan kewajiban dari UU ini. Kita perlu pahami apakah malah akan membuat ribet atau memudahkan di masa depan,” kata Titi.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Usman Kansong mundur dari posisinya sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo.

Ia juga menjawab isu kemundurannya bukan karena tekanan dari mana pun. Katanya, ini juga tidak mendadak.

"Enggak juga dibilang mendadak, tergantung ukuran waktunya apa, ya," ujar Usman Kansong dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Menurutnya, jika diukur dalam satuan hari, maka kemundurannya tak terbilang mendadak. Sedangkan jika diukur dalam satuan bulan maka bisa disebut mendadak.

Ia juga membantah, karena proses pengunduran dirinya sudah diproses sejak pekan yang lalu.

"Tapi menurut kita, ya enggaklah, karena ada proses dari pekan lalu. Jadi enggaklah, enggak terlalu mendadak saya kira," ucap Usman.

Usman juga membantah adanya tekanan politik terkait kemundurannya dari Kemenkominfo ini.

"Dan saya sudah bicarakan dengan Bu Sekjen, dengan Pak Wamen. Juga tadi sebelumnya dengan Pak Menteri," tuturnya.

Kemudian ada hal yang bersifat privasi yang membuat dirinya memantapkan diri untuk mundur sebagai Dirjen IKP Kominfo.

Usman mengatakan Menkominfo Budi Arie Setiadi sudah membaca dan menyetujui keputusan dari Usman.

"Tentu kan saya mengajukan surat pengunduran, kemudian Pak Menteri membacanya. Kalau itu sudah maunya Pak Usman mau bagaimana lagi, kemudian menyetujui untuk saya mengundurkan diri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali mundur dari singgasana yaitu Usman Kansong. Sebelumnya, Semuel Abrijani Pangerapan yang lebih dulu mengundurkan diri pada 4 Juli 2024.

Usman menuturkan bahwa dirinya dilantik sebagai DIrjen IKP Kemenkominfo 10 Agustus 2021. Hari ini, ungkap Usman, merupakan tepat 3 tahun 4 hari dirinya mengemban tugas sebagai komunikasi publik di Kemenkominfo.

“3 tahun 4 hari, 3 tahun tentu terlalu singkat untuk sebuah pengabdian kepada Indonesia karena pengabdian kepada bangsa, negara, rakyat haruslah seumur hidup tetapi mengabdi dan mencintai indonesia bisa dari mana saja. Oleh karena itu, saya mengundurkan diri dari posisi IKP, tentu saya tetap melakukan kerja-kerja,” kata Usman dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Usman menuturkan bahwa perlu adanya penyegaran di dalam organisasi agar lebih lincah lagi. Usman menyatakan bahwa dirinya sudah membicarakan dengan Sekjen, Wamenkominfo Nezar Patria, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Per Selasa (13/8/2024), Usman mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Menkominfo. Dia pun mengaku bahwa Menkominfo sudah menyetujui keputusan pengunduran diri.

Usman berharap lebih cepat ada yang menggantikan posisi sebagai Dirjen IKP agar pekerjaan rampung.

Adapun, dia menyampaikan bahwa dirinya diangkat dengan Keputusan Presiden. “Saya berterima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberi persetujuan atas usulkan kami untuk menaikan tunjangan pranata humas 100% pada 2022, yang sejak 2015 pranata humas tidak pernah naik,” ungkapnya.

Usman pun berterima kasih kepada Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate Menkominfo Johny, Mahfud MD, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria, dan pendahulunya.

“Terima kasih atas bimbingan dan arahannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Usman menyampaikan bahwa dirinya akan kembali ke karier awalnya sebagai seorang jurnalis. “Setelah ini, saya akan kembali ke jalan jurnalis tempat saya dilahirkan dan tentu dunia kepenulisan, saya sednag menunggu penerbitan buku saya,“ jelasnya.

Di Kemenkominfo, jabatan terakhir Usman Kansong adalah sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Mengutip biografi yang tersaji di laman Kemenkominfo, Rabu (14/8/2024), pria yang lahir di Jakarta, 13 April 1970 itu lulusan Ilmu Komunikasi FISIP USU, Medan, Sumatra Utara pada 1994. Usman melanjutkan studinya dengan menempuh Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia 2005.

Sebelum menjabat di Kemenkominfo, Usman Kansong pernah bekerja di Harian Republika (1995–2000). Sejak 2000, dia bekerja di Metro TV (2000–2009) dengan jabatan terakhir News Current Affairs Manager. Lalu, sejak 2009–2020 bekerja di Harian Media Indonesia, dengan posisi terakhir direktur pemberitaan.

Usman juga tercatat sebagai board Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) dan pernah menyabet beasiswa Chavening di London dan Skotlandia pada 2003. Usman juga pernah mendapat fellowship dari East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat (AS).

Bisnis.com, JAKARTA — Usman Kansong mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Kemenkominfo).
Usman mundur setelah menjabat sebagai Dirjen IKP pada 2021 atau 3 tahun lalu.

"Saya minta maaf karena mundur pada saat ada even-even besar. Semoga dalam waktu dekat ada pejabat baru definitif untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut," kata Usman, Rabu (14/8/2024).

Usman menambahkan setelah selesai menjabat sebagai Dirjen IKP, dirinya akan kembali ke jalan jurnalisme dan penulisan.

Usman berencana menerbitkan buku dan sedang menyelesaikan novel.

Dirinya juga akan terus mengabdi di luar pemerintahan. Dia juga berpendapat bahwa makin cepat dirinya mundur, maka makin baik.

"Saya kira supaya bisa cepat, tadi kan banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ya banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan," kata Usman.

Di Kemenkominfo, jabatan terakhir Usman Kansong adalah sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Mengutip biografi yang tersaji di laman Kemenkominfo, Rabu (14/8/2024), pria yang lahir di Jakarta, 13 April 1970 itu lulusan Ilmu Komunikasi FISIP USU, Medan, Sumatra Utara pada 1994.

Usman melanjutkan studinya dengan menempuh Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia 2005.

Sebelum menjabat di Kemenkominfo, Usman Kansong pernah bekerja di Harian Republika (1995–2000). Sejak 2000, dia bekerja di Metro TV (2000–2009) dengan jabatan terakhir News Current Affairs Manager. Lalu, sejak 2009–2020 bekerja di Harian Media Indonesia, dengan posisi terakhir direktur pemberitaan.

Usman juga tercatat sebagai board Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) dan pernah menyabet beasiswa Chavening di London dan Skotlandia pada 2003. Usman juga pernah mendapat fellowship dari East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat (AS).

Usman merupakan Dirjen kedua yang mundur seteleh perhelatan Pemilu 2024.

Sebelumnya, Semuel A. Pangerapan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) imbas peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Semuel mengumumkan langsun pengunduran dirinya pada Kamis (4/7/2024).

"Saya menyatakan bahwa per 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin pada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerja samanya yang terjalin selama ini, ," kata Semuel kepada awak media.

Dia menjelaskan alasan dirinya mundur pertama karena kejadian peretasan PDNS. Dia mengaku bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Secara teknis tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu. Saya mengambil tanggung jawab ini. Selesainya di saya seharusnya ditangani dengan baik," kata Semuel.

Sebelumnya, Grup peretas Brain Cipher memenuhi janjinya dengan memberikan kunci Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) secara gratis kepada pemerintah Indonesia.

Kunci diberikan setelah pemerintah gagal membuka PDNS yang tersandera lebih dari 13 hari. Kunci tersebut membuat data yang terenkripsi dapat dibuka kembali.

Brain Cipher mengumumkan pemberian kunci lewat di dalam browser khusus di darknet, Rabu (3/7/2024). Brain Cipher menyertakan link download decryptor (kunci) untuk membuka PDN yang terkunci.

“Ini adalah kali pertama dan terakhir korban menerima kunci secara gratis,” tulis Brain Cipher.

Mengenai alasan pemberian kunci ini secara gratis yang membuat orang-orang bertanya, Brain Cipher menjelaskan hal tersebut disebabkan negosiasi antara Brain Cipher dan pemerintah Indonesia menemui kebuntuan.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan mundur dari jabatannya, Rabu, 14 Agustus 2024.

"Saya mengundurkan diri dari Dirjen KIP per 14 Agustus," kata Usman dalam keterangan pers di gedung lantai I, Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Tiga hari lalu, Usman memuji pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia memuji IKN akan mengantar Indonesia kepada kemajuan. "Kita semestinya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah meletakkan landasan bagi Indonesia maju," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 Agustus lalu.

Usman mengatakan salah satu alasan pemindahan IKN agar pembangunan Indonesia tak bertumpu di Pulau Jawa—dan menyebabkan kesejahteraan tidak merata. "Pembangunan IKN menjadi langkah yang dipilih untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi Indonesia," ucap dia, tiga hari lalu.

Usman menjelaskan bahwa ada empat tujuan pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN Nusantara. Pertama, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, menciptakan suatu kota cerdas, melalui penerapan konsep smart forest city, berkelanjutan dan inklusif. Ketiga, membentuk budaya kerja dan birokrasi lebih efisien.

Keempat, IKN merupakan simbol kebanggaan Indonesia. "Karena Istana Negara dan Istana Garuda di Nusantara dibangun 100 persen oleh bangsa Indonesia," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan mundur dari jabatannya, Rabu, 14 Agustus 2024.

"Saya mengundurkan diri dari Dirjen KIP per 14 Agustus," kata Usman dalam keterangan pers di gedung lantai I, Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Tiga hari lalu, Usman memuji pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia memuji IKN akan mengantar Indonesia kepada kemajuan. "Kita semestinya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah meletakkan landasan bagi Indonesia maju," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 Agustus lalu.

Usman mengatakan salah satu alasan pemindahan IKN agar pembangunan Indonesia tak bertumpu di Pulau Jawa—dan menyebabkan kesejahteraan tidak merata. "Pembangunan IKN menjadi langkah yang dipilih untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi Indonesia," ucap dia, tiga hari lalu.

Usman menjelaskan bahwa ada empat tujuan pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN Nusantara. Pertama, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, menciptakan suatu kota cerdas, melalui penerapan konsep smart forest city, berkelanjutan dan inklusif. Ketiga, membentuk budaya kerja dan birokrasi lebih efisien.

Keempat, IKN merupakan simbol kebanggaan Indonesia. "Karena Istana Negara dan Istana Garuda di Nusantara dibangun 100 persen oleh bangsa Indonesia," tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Jelang momentum upacara bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) perdana di Ibu Kota Nusantara, berbagai persiapan semakin matang dilakukan. Termasuk oleh Pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas untuk pertama kalinya di Nusantara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku pengampu Government Public Relation bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bersinergi menyampaikan perkembangan persiapan upacara tersebut.

“Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI adalah milestone atau tonggak sejarah perpindahan ibu kota negara ke Nusantara. Selain itu juga adalah tonggak sejarah bagi penyempurnaan dari sisi infrastruktur IKN,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Usman Kansong, pada konferensi pers Kesiapan BPIP dan Calon Paskibraka Menyambut Upacara Bendera HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di IKN secara Jumat (26/7/2024).

Usman menjelaskan bahwa upacara ini merupakan salah satu bagian penting dari perjalanan pembangunan IKN. Dan, pembangunannya masih terus berjalan untuk disempurnakan.

“IKN adalah proyek jangka panjang hingga tahun 2045. Jadi jangan dibayangkan bahwa semuanya sudah siap ketika upacara bendera nanti,” jelas Usman.

Sementara itu, Paskibraka merupakan salah satu elemen penting dalam persiapan upacara tanggal 17 Agustus mendatang di IKN. Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina, menjelaskan bahwa Calon Paskibraka (Capaska) disiapkan melalui serangkaian tahapan. Para Capaska merupakan perwakilan putra-putri terbaik dari 38 provinsi, yang diseleksi sejak Januari. 

“Seleksi telah kami lakukan berjenjang dari kabupaten-kota, kemudian tahap provinsi. Kami juga melakukan tes kesehatan, tes fisik, wawancara, kepribadian, hingga psikotes. Semuanya dilaksanakan dengan lengkap memastikan mereka siap secara fisik dan mental dengan amanah yang besar, mewakili putra-putri bangsa dalam memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI,” terang Rima.

Lebih lanjut Rima menjelaskan tahapan pelatihan yang dilakukan oleh Capaska. Saat ini, sebanyak 76 Capaska, 38 putra dan 38 putri dari tiap provinsi mengikuti tahap pendidikan dan pelatihan (diklat) tingkat pusat di Jakarta, tepatnya di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur.

Pemusatan diklat Capaska menerapkan Sistem Desa Bahagia, yaitu pendekatan yang menggambarkan kehidupan Desa Bahagia, yakni miniatur Indonesia yang setiap warganya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu Capaska perwakilan Provinsi Maluku Utara, Fifandra Ardiansyah, menyampaikan antusiasnya yang terpilih mewakili daerahnya dan mengikuti pelatihan. 

“Bersyukur dan sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman sebangsa dari Sabang sampai Merauke, dan saling bertoleransi. Hal ini membuat saya bersemangat untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik, mempersiapkan fisik dan juga mental,” kata Fifandra.

Pemusatan diklat Capaska mencakup pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan. Pembelajaran aktif telah selesai dilaksanakan, meliputi pembekalan Ideologi Pancasila yang disampaikan oleh tokoh-tokoh BPIP dan pembekalan nilai-nilai kebangsaan.

Saat ini, pelatihan telah mencapai tahap baris-berbaris, formasi upacara, serta praktik pengibaran bendera. Setelah mengikuti proses pelatihan, Capaska akan dikukuhkan sebagai Paskibraka pada 9 Agustus mendatang. Kemudian, Paskibraka akan berangkat ke Nusantara untuk melakukan berbagai persiapan. 

“Kami berharap dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dengan hadirnya Nusantara, ini bisa menjadi gerbang kemajuan Indonesia dengan peran generasi muda sebagai kader masa depan mewujudkan Indonesia yang maju,” tutup Rima.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News