TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan aliansi buruh, termasuk Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya, terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Amar putusan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Kamis, 31 Oktober 2024.

“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 61 angka 25 UU Cipta Kerja, yang mengatur tentang istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja bertentangan dengan Undang-Undang dasar (UUD) 1945.

"Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu'," ucap Suhartoyo dipantau Tempo dalam siaran langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi.

Melalui sidang itu, MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, para pemohon mengajukan 71 poin petitum yang terdiri dari tujuh klaster dalil, yakni dalil mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya (outsourcing), cuti, upah dan minimum upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), uang pesangon (UP), uang penggantian hak upah (UPH), dan uang penghargaan masa kerja (UPMK).

Adapun para pemohon yang mengajukan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu adalah Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Selanjutnya baca: Libur satu untuk enam hari kerja<!--more-->

Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja mengatur tentang waktu istirahat (hari libur) dan cuti pekerja/buruh. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 79 ayat 1 dari Perpu yang menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja itu.

“Pengusaha wajib memberi: a. waktu istirahat; dan b. cuti,” tertulis dalam pasal 79 ayat 1 Perpu Cipta Kerja.

Sementara di ayat 2 dijelaskan bahwa waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh. Paling sedikit meliputi pada huruf a dijelaskan istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.

“Huruf b, istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu,” bunyi ayat 2 huruf b.

Aturan hari libur itupun sempat menuai polemik di kalangan pekerja atau buruh. Saat itu Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, Perpu Cipta Kerja sesungguhnya tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat. Persoalan libur itu nantinya bakal diatur berdasarkan kesepakatan perusahaan dan pekerja atau buruh.

"Masalah liburnya itu satu hari atau dua hari itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama (PKB). Artinya, harus dimusyawarahkan bersama antara pekerja dan pengusaha," ucap Indah dalam sosialisasi Perpu Cipta Kerja kepada media secara virtual, Jumat, 6 Januari 2023.

Menurut Indah, yang menjadi concern pemerintah adalah Indonesia sebagai anggota International Labour Organization (ILO) yang menyatakan waktu kerja maksimal bagi pekerja atau buruh adalah 40 jam dalam seminggu.

Karena itu, jika seorang pekerja atau buruh bekerja lebih dari 40 jam dan perusahaan memang memandatkan seperti itu karena jenis perusahaannya atau tipe produksinya, maka perusahan-perusahaan seperti itu harus mendapat izin dari Kemnaker.

ANTARA | MOH. KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bagaimana landasan yuridis kedaulatan Negara Republik Indonesia? Landasan yuridis terdapat di beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu landasan yuridis NRI adalah alinea keempat pada pembukaan UUD 1945. Selain itu, masih ada landasan yuridis lainnya.

Masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang landasan yuridis. Mengutip Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Neno (2018), landasan yuridis adalah landasan hukum (yuridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, competentie) pembuatan peraturan perundang-undangan.

Lantas bagaimana landasan yuridis kedaulatan Negara Republik Indonesia? Landasan yuridis terdapat pada sejumlah pasal dan pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan di tanah air. Oleh karena itu, UUD 195 memuat sejumlah landasan yuridis. Seperti pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Sebenarnya, pembukaan UUD 1945 mengandung landasan yuridis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, khusus pada alinea keempat, terdapat landasan yuridis mengenai kedaulatan Negara Republik Indonesia (NRI).

Sebagai landasan yuridis NRI, alinea keempat memuat berbagai prinsip negara Indonesia.adapun prinsipnya sebagai berikut.

Ladasan yuridis NRI selanjutna terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."Pada pasal tersebut, terdapat penegasan mengenai pemilik kedaulatan tertinggi di Indonesia.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum.". Pasal tersebut merupakan landasan yuridis NRI karena berisi tentang ketentuan prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Bagaimana landasan yuridis kedaulatan Negara Republik Indonesia? Landasan yuridis NRI terdapat pada pembukaan UUD alinea ke-4, pasal 1 ayat 2 dan 3. Semoga dapat membantu memahami landasan yuridis di Indonesia. (FAR)

Sebagai seorang warga Indonesia, kecintaan dan kesetiaan terhadap negara menjadi hal yang wajib dimiliki, salah satunya terhadap konstitusi negara. Sebutkan lima contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara!

Dengan mengetahui contoh konstitusi negara membuat warga mengetahui aturan yang berlaku di suatu negara. Selain itu, adanya konstitusi mengatur batasan-batasan antar pemangku jabatan.

Dikutip dari laman pusdik.mkri.id, konstitusi bagi sebuah negara berkedudukan sebagai hukum dasar. Konstitusi terbentuk berhubungan dengan teori terbentuknya negara.

Berbagai teori terbentuknya negara seperti teori teokrasi, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, atau teori lain pada dasarnya berpengaruh terhadap bagaimana konstitusi disusun.

Di Indonesia sendiri, konstitusi yang membentuk negara kesatuan yang berbentuk republik yang pertama kali dirancang oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bernama Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Akan tetapi, konstitusi di Indonesia pernah berganti sebanyak tiga kali, yakni

Selain itu, UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Karena UUD memiliki kedudukan sebagai konstitusi dan hukum tertinggi di Indonesia, maka dari itu warga Indonesia wajib setia terhadap UUD 1945, baik pembukaan maupun isinya.

Salah satunya dengan menerapkan sikap positif terhadap UUD 1945. Adapun jawaban dari pertanyaan sebutkan lima contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara yakni:

Itulah penjelasan singkat dari sebutkan lima contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara. Dengan bersikap baik terhadap konstitusi untuk menjalankan sekaligus melindungi UUD 1945 dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.(MZM)

Bagaimana pendapat kalian tentang adanya amandemen UUD NRI tahun 1945? Pertanyaan ini dapat dijumpai dalam pelajaran PPKn di tingkat SMP. Amandemen merupakan upaya penambahan atau pengubahan yang diterapkan pada konstitusi.

Perubahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah konstitusi yang autentik. Setiap negara memiliki ketentuannya masing-masing dalam melakukan amandemen, termasuk di Indonesia yang dilakukan secara bertahap.

Bagaimana pendapat kalian tentang adanya amandemen UUD NRI tahun 1945? Setiap rakyat Indonesia berhak menyampaikan pendapatnya, asalkan diimbangi dengan alasan yang logis dan objektif.

Pendapat mengenai adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yaitu harus dilakukan dengan kritis, hati-hati, dan sesuai prosedur. Amandemen UUD 1945 tidak selayaknya dilakukan karena kepentingan politik sesaat, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang.

Amandemen UUD 1945 perlu melibatkan seluruh elemen bangsa, baik rakyat, pemerintah, partai politik, lembaga negara, akademisi, maupun pakar hukum. Amandemen UUD NRI juga perlu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.

Mengutip buku Pengantar Hukum Indonesia, Rahman Syamsuddin (2019), UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia.

Undang-undang ini disusun setelah proklamasi kemerdekaan dan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Misalnya, seperti pemerintahan, bentuk negara, hak-hak warga negara, dan lain sebagainya.

Amandemen UUD NRI merupakan penyesuaian yang dilakukan pada isi UUD tersebut. Tujuannya untuk menyempurnakan, memperbaiki, atau menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Amandemen juga dilakukan untuk memastikan agar konstitusi tetap relevan dan menjawab segala tantangan baru, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, dan lainnya.

Pastinya, tujuan utama melaksanakan amandemen UUD NRI yaitu menjaga kedaulatan negara, melindungi hak-hak asasi manusia, menjamin kesejahteraan rakyat, dan menciptakan tata pemerintahan yang kondusif.

Dalam perjalanannya, UUD NRI telah diamandemen sebanyak empat kali untuk memperkuat sistem demokrasi. Hal ini sekaligus untuk mencegah fokus kekuasaan hanya pada satu pihak. Amandemen UUD dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga konstitusi dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Itulah penjelasan mengenai, bagaimana pendapat kalian tentang adanya amandemen UUD NRI tahun 1945? Secara umum, amandemen UUD 1945 merupakan hal yang baik karena dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD tanpa mengubah isi pasal yang telah ada sebelumnya. (DLA)

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam. Ia menyebut kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat diurus dan diolah sebaik-baiknya di Indonesia melalui program ini agar hasilnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang.

"Sumber daya alam harus bisa dikelola di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Menurut Bamsoet, perlu perubahan mindset pembangunan di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multipihak. Khususnya dalam menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan berkualitas serta berkelanjutan.

Ia mengatakan hal ini dapat diterapkan lewat model ekonomi sirkular. Model ini mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

"Model ekonomi sirkular ini dapat baik berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga ataupun bijih besi," terangnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan Indonesia tercatat sebagai salah satu pemilik sumber daya alam terbesar dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Sementara, nilai ekspor nikel hasil dari program hilirisasi mencapai Rp 500 triliun.

"Strategi hilirisasi industri yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga telah terbukti memberikan hasil sangat positif. Salah satu buktinya, terjadi peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan non migas yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Di mana nilai investasi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2014 senilai Rp 186,79 triliun, naik pesat menjadi Rp 565,25 triliun di tahun 2023," pungkas Bamsoet.

Panitia perancang UUD menyetujui bahwa inti dari pembukaan UUD diambil dari satu sumber saja. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (UUD) adalah badan yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tugas utama Panitia Perancang UUD adalah merumuskan rancangan konstitusi atau Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. UUD harus mencakup sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, struktur negara, serta landasan hukum lainnya.

Panitia perancang UUD menyetujui bahwa inti dari pembukaan UUD diambil dari satu sumber saja, yaitu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah dokumen penting yang memuat rumusan dasar negara dan prinsip-prinsip yang akan menjadi landasan bagi negara Indonesia setelah merdeka.

Piagam Jakarta disusun pada 22 Juni 1945 oleh panitia kecil yang dibentuk dalam sidang BPUPKI. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yang sering disebut Panitia Sembilan, dengan anggota-anggotanya termasuk tokoh-tokoh penting, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan beberapa tokoh dari kalangan nasionalis dan Islam.

Tujuan dari pembentukan Panitia Sembilan ini adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Hasil dari pertemuan ini adalah Piagam Jakarta, yang memuat lima prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta sedikit berbeda dengan versi final yang digunakan dalam UUD 1945, terutama pada poin pertama.

Berdasarkan buku Ensiklopedi Jakarta: Culture & Heritage · Volume 2, (2005), Piagam Jakarta mengandung prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar bagi pembukaan UUD.

Panitia Perancang UUD, yang bertugas menyusun naskah Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia, menyetujui bahwa inti dari Pembukaan UUD 1945 diambil dari Piagam Jakarta. Pembukaan UUD berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan yang menjelaskan dasar dan cita-cita pendirian negara Indonesia.

Piagam Jakarta memberikan landasan ideologis yang kuat untuk pembentukan negara, dan meskipun ada perubahan dalam rumusan akhir Pancasila, semangat dan prinsip-prinsip dasar dari Piagam Jakarta tetap menjadi pijakan bagi UUD 1945.

Panitia perancang UUD menyetujui bahwa inti dari pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta. Alasannya karena memuat prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia merdeka. (DNR)

Paus Fransiskus menyampaikan pidatonya saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (4/9). Ia menyinggung soal semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika juga UUD 1945.

"Semboyan negara Anda Bhinneka Tunggal Ika (Bersatu dalam keberagaman, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua) mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa," kata Paus Fransiskus.

Paus mengatakan, semboyan ini juga memperlihatkan bahwa, sebagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam negara kepulauan ini adalah sumber kekayaan dan keindahan. Demikian pula perbedaan-perbedaan secara khusus berkontribusi bagi pembentukan mosaik yang sangat besar.

"Kerukunan di dalam perbedaan dicapai ketika perspektif-perspektif tertentu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan bersama dari semua orang dan ketika setiap kelompok suku dan denominasi keagamaan bertindak dalam semangat persaudaraan, seraya mengejar tujuan luhur dengan melayani kebaikan bersama," urainya.

"Kesadaran untuk berpartisipasi dalam sejarah bersama, yang di dalamnya solidaritas adalah unsur hakiki dan semua orang memberikan sumbangsihnya." sambung dia.

Paus menambahkan, kadang-kadang, ketegangan-ketegangan dengan unsur kekerasan timbul di dalam negara-negara karena mereka yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu. Caranya dengan memaksakan visi mereka bahkan dalam hal-hal yang seharusnya diserahkan kepada otonomi individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkaitan.

"Terlebih, terlepas dari kebijakan-kebijakan yang mengesankan, terdapat juga kurangnya komitmen sejati yang berorientasi ke depan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Akibatnya, sebagian besar umat manusia terpinggirkan, tanpa sarana untuk menjalani hidup yang bermartabat dan tanpa perlindungan dari ketimpangan sosial yang serius dan bertumbuh, yang memicu konflik-konflik yang parah."

Dalam konteks-konteks lainnya, Paus menilai masyarakat percaya bahwa mereka dapat atau boleh mengabaikan kebutuhan untuk memohon berkat Allah. Ia menilainya sebagai sesuatu yang dangkal bagi manusia dan masyarakat sipil.

Menurutnya, falsafah yang menuntun ketatanegaraan Indonesia sungguh seimbang sekaligus bijaksana.

Terkait hal ini, Paus Fransiskus menjadikan kata-kata dari Paus Yohanes Paulus Il dalam kunjungannya tahun 1989. Berikut selengkapnya:

"Dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang sah, dengan menghargai hak-hak manusia dan politik dari semua warga, dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berlandaskan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain, Anda meletakkan fondasi bagi masyarakat yang adil dan damai yang diinginkan semua warga Indonesia untuk diri mereka sendiri dan rindu untuk diwariskan kepada anak-anak mereka."

Singgung UUD 1945

Paus juga sempat menyinggung Pembukaan UUD 1945. Sebuah dasar negara yang ia puji.

"Berkaitan dengan ini, saya ingin merujuk kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Anda, yang menawarkan wawasan berharga bagi jalan yang dipilih oleh Indonesia yang demokratis dan merdeka."

"Dua kali dalam beberapa baris, Pembukaan undang-undang dasar Anda merujuk kepada Allah yang Maha Kuasa dan perlunya berkat Allah turun atas negara Indonesia yang baru lahir," kata dia.

Dengan cara yang sama, kata Paulus, kalimat pembuka undang-undang dasar merujuk dua kali pada keadilan sosial. Sebagai fondasi tatanan internasional yang diinginkan dan sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang sah tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pancasila sendiri merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia yang mempunyai berbagai nilai-nilai di dalamnya.

Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan bagi seluruh bangsa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat proses penyusunan Pancasila memerlukan berbagai diskusi dan pertimbangan agar bisa menjadi pedoman untuk seluruh bangsa.

Dikutip dari buku Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara karya Ronto, (2012) sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, para pahlawan dan pendiri bangsa telah mempersiapkan berbagai hal untuk mendukung berdirinya sebuah negara merdeka yaitu Indonesia.

Salah satu yang disiapkan oleh para pendahulu adalah dasar negara yaitu Pancasila. Pada proses perumusan dasar negara ini ada berbagai gagasan di mana gagasan tersebut mencerminkan keragaman budaya dan pemikiran para tokoh bangsa.

Puncak dari perdebatan panjang tersebut adalah lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam piagam ini, rumusan Pancasila masih memuat kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Namun, seiring dengan perdebatan yang semakin memanas, terutama dari perwakilan non-Muslim, rumusan tersebut kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Perubahan rumusan tersebut didorong oleh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Para pendiri bangsa menyadari bahwa keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia harus diakomodasi dalam rumusan dasar negara.

Dengan mengubah kalimat tersebut, diharapkan dapat tercipta suasana yang inklusif dan semua warga negara merasa memiliki Pancasila. Setelah disahkan, maka rumusan Pancasila yang sah tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari lima sila utama. Pada dasarnya Pancasila bukan hanya sekedar rumusan, melainkan juga menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Pancasila juga menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada.

Kini, Pancasila juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan radikalisme. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa.

Jadi kesimpulannya, rumusan Pancasila yang sah tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Semoga bermanfaat. (WWN)

Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat UUD 1945 pasal 18B ayat 2 adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah NKRI.

Adanya pasal tersebut juga menjelaskan mengenai pentingnya masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat lokal. Hal ini memperkaya bangsa Indonesia dalam segi budaya dan tradisinya.

Dikutip dari laman dpr.go.id, pasal 18B ayat 2 berbunyi:

Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat UUD 1945 pasal 18B ayat 2 adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati entitas-entitas masyarakat adat, termasuk adat istiadat, tradisi, serta hak-hak ulayat (hak atas tanah) mereka, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 18B Ayat 2 ini juga mengandung makna bahwa keberagaman yang ada di Indonesia harus dilihat sebagai kekayaan bangsa yang harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dengan tetap menjaga keutuhan dan persatuan negara.

UUD 1945 pernah mengalami amandemen sehingga ada perubahan bunyi dalam pasalnya. Berikut bunyi pasal 18 setelah amandemen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat UUD 1945 pasal 18B ayat 2 adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. (Umi)

Bagaimana proses perubahan Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD NRI 1945? Jawaban singkatnya adalah melalui sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, ada juga jawaban lengkap terkait proses tersebut.

Piagam Jakarta adalah rumusan mengenai dasar negara Indonesia oleh Panitia Sembilan yang disetujui pada 22 Juni 1945. Rumusan ini memiliki kaitan erat dengan Pembukaan UUD 1945.

Bagaimana proses perubahan Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD NRI tahun 1945? Menurut buku Piagam Jakarta oleh Linda Asy Syifa (2010: 12), Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, dan lain-lain.

Awalnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara dengan isi sebagai berikut:

Menurut buku Blak-Blakan Bahas Mapel IPS SD oleh Mirma Respati, S.Pd., M.Si. (2012: 240), perumusan terakhir dasar negara dilaksanakan pada sidang kedua BPUKI, yaitu pada 10 Juli 1945. Saat itu dibahas rencana pembukaan oleh Panitia Perancang Undang-Undang yang diketahui Ir. Soekarno.

Pada 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang menyetujui isi pembukaan atau preambule yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia ini lalu membentuk panitia kecil Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Soepomo, dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, R.P. Singgih, H. Agoes Salim, dan dr. Soekiman.

Pembukaan serta batang tubuh rancangan UUD 1945 yang sudah dihasilkan lalu disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sebelum disahkan, Pembukaan UUD 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta mengalami perubahan.

Kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, rumusan dasar negara yang disahkan oleh PPKI pada Sidang 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

Itulah penjelasan bagaimana proses perubahan Piagam Jakarta menjadi Pembukaaan UUD 1945. Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa penting bagi sejarah Indoensia pada awal kemerdekaan.(IND)

Perlu dipahami bersama pihak yang berutang itu tidak semuanya berniat tidak baik, sekalipun juga ada yang memiliki niat kurang baik walaupun mereka juga menyadari bahwa bilamana mereka berbuat curang, sesungguhnya mereka menutup dirinya sendiri dapat melakukan kegiatan bisnis lagi.

Banyak hal yang terjadi apabila dibitor gagal bayar; di antaranya karena persoalan salah tata kelola, solvabiltas, keadaan-keadaan di luar dirinya, pandemi, ekonomi (baik global, regional maupun domistik). Hal tersebut dapat terjadi ke pihak siapa pun dan pihak mana pun.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa setiap kreditor tidak dapat dikatakan tidak mungkin menjadi debitor, artinya, di satu pihak bisa berada pada posisi kreditor, di lain pihak sebagai debitor, begitu seterusnya. Di dalam hal ini demikian sesungguhnya pelaku bisnis itu tidak selalu dapat dipastikan akan mendapatkan keuntungan. Artinya filosofi pelaku bisnis itu menyadari bahwa setiap kegiatan usaha menggunakan prediktabilitas atau probabilitas.

Seperti kegiatan pertanian contohnya, tidak selalu menanam benih, akan menghasilkan buah. Hal ini digunakan menjadi pepatah oleh petani. “Bahwa setiap menanam benih di musim tanam tidak mungkin akan menghasilkan jumlah panen selalu sama di setiap musim panen.”

Dengan memahami bentuk dan skema bisnis yang digambarkan di atas, seyogyanya, tidak mungkin BUMN itu dapat dimohonkan PKPU apalagi pailit, mengingat menurut Undang Undang Perbendaharaan Negara mengatur tidak membolehkan aset negara untuk disita karena seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara (Pasal 50), dan kalau seandainya dimungkinkan ada pemegang saham lainnya selain negara maka perlu dibuatkan skema bisnis yang lain yang tidak mengganggu penyertaan modal oleh negara.

Terlebih-lebih telah ada putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-VII/2009) yang tidak membolehkan aset negara disita karena aset negara itu diambil dari uang rakyat yang semata-mata tujuannya untuk kemakmuran rakyat.

Hambatan lain yang menyatakan BUMN tidak mungkin dapat dimohonkan PKPU atau pailit itu dikarenakan telah diaturnya di dalam UU K & PKPU bahwa yang berhak mengajukan permohonan pailit atau PKPU hanyalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehingga memperkuat pandangan penulis bahwa tidak seharusnya BUMN diajukan permohonan pailit maupun PKPU.

Berbeda halnya aspek utang di dalam kegiatan usaha dikaitkan dengan pemahaman undang-undang. Perlu dipahami juga, inti pengaturan di dalam UU K & PKPU tersebut itu mengatur tentang utang-piutang. Di dalam UU K & PKPU juga terdapat beberapa hal yang dirasa membingungkan dan masih menjadi diskusi di beberapa kegiatan karena belum terjadinya kesepahaman, khususnya dilihat dari perbedaan penafsiran, di antara stakeholder Kepailitan dan PKPU (Pemohon/Termohon Kepailitan, Kurator/Pengurus Kepailitan dan PKPU), juga Majelis Hakim yang mengadili dan Hakim Pengawas. Perbedaan penafsiran tersebut terjadi akibat beberapa hal, di antaranya:

Pemahaman mengenai solven atau insolven. Di dalam UU K & PKPU tidak ada penjelasan yang konkret, saat mana debitor dapat dikatakan insolven dan apa ukurannya? Indonesia belum memiliki lembaga yang terakreditasi yang dapat menentukan pihak-pihak yang sudah dapat dikatakan insolvensi atau masih bisa disebut solven. Senyatanya semua penilaian tersebut diserahkan kepada Hakim yang mengadili perkaranya.

Di pemahaman penulis, istilah solven dan insolven itu sebelumnya berada pada ranah ilmu ekonomi (accounting), diserap oleh ilmu hukum, khususnya di dalam UU K & PKPU. Sementara pemahaman solven dan insolvensi dalam perspektif hukum dengan pemahaman pada ilmu ekonomi (accounting) berbeda.

Insolvensi (insolvency) adalah keadaan ketidakmampuan debitor membayar utang-utangnya, sedangkan solven artinya keadaan sebaliknya. Pertanyaannya, siapa yang berwenang menyatakan keadaan insolvensi? Di Indonesia belum ada lembaga yang memiliki kewenangan menentukan keadaan tersebut, begitu juga alat ukurnya.

Selain hal di atas yang juga dirasa membingungkan dengan diaturnya syarat ”pembuktian secara sederhana” untuk memutuskan kasus permohonan pailit atau PKPU yang tidak memiliki parameter agar dapat digunakan untuk menentukan sederhana atau tidaknya perkara kepailitan atau PKPU dan siapa yang berhak menentukan, selain sepenuhnya diserahkan kepada Hakim.

Sebagaimana dikemukakan di atas, paradigma ilmu ekonomi dengan ilmu hukum jelas berbeda. Ilmu ekonomi yang digunakan oleh pelaku usaha adalah melihat kegiatan bisnis itu dengan cara prospektif atau tidak, artinya kegiatan usahanya dapat diprediksi, tidak menjamin adanya suatu kepastian untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan ilmu hukum yang digunakan oleh Hakim di pengadilan dan masyarakat pada umumnya menuntut adanya kepastian hukum.

Di dalam kegiatan usaha “waktu” sangat memiliki peranan cukup penting. Misalnya, dalam kegiatan transaksi jual beli itu dilakukan dengan berbagai macam cara pembayarannya. Ada yang menyebut pembayaran dengan cara:

a. Tunai (bahkan ada istilah di pelaku usaha yaitu “cash keras”);

b. kredit (hal ini juga menentukan harga jual tentang berapa lama kreditnya akan dilakukan;

c. pembayaran dengan menggunakan cheque. Ini juga ada bermacam-macam: ada cheque tunai dan ada cheque sebagai jaminan;

d. bilyet giro (pemindah bukuan); dan masih ada bentuk-bentuk lainnya.

Macam-macam cara pembayaran ini akan berpengaruh ke waktu pelunasan, bahkan memengaruhi nilai harga transaksi perdagangannya. Hal ini penting untuk menentukan tolok ukur kapan debitor itu dikatakan insolvensi dan perkara permohonan pailit atau PKPU itu dapat dikatakan memenuhi syarat pembuktian secara sederhana.

Di dalam praktiknya pun untuk menentukan pembuktian secara sederhana itu bukanlah hal yang mudah. Padahal diketahui, efek dengan dikabulkannya permohonan pailit ataupun PKPU implikasinya cukup serius. Selain memengaruhi iklim usaha (investasi) juga berpengaruh ke persoalan tenaga kerja, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini rupanya disadari juga oleh Mahkamah Agung sehingga menganggap perlu menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang pada pokoknya mengatur untuk kasus gagal bayar dari Pengembang Rumah Susun (apartemen) tidak dapat dianggap sebagai “terbukti secara sederhana.”

Bagaimana mengukur sederhana atau tidak sederhananya itu dan siapa yang berwenang menentukan sederhana atau tidaknya? Dengan demikian, artinya walaupun UU K & PKPU mengatur harus terbukti secara sederhana, tetapi bisa direduksi oleh sebuah SEMA, alih-alih hasil rapat internal yang dijadikan pedoman untuk hakim-hakim Pengadilan Niaga.

Secara prinsip penulis sepakat dengan ketentuan tersebut agar tidak semua perkara kepailitan maupun PKPU disederhanakan. Di dalam praktiknya memang benar menyederhanakan permasalahan itu terjadi. Sehingga dengan mudah pihak satu mengajukan permohonan pailit atau mengajukan permohonan PKPU kepada pihak lainnya. Akan tetapi masalahnya SEMA tersebut bertetangan dengan undang-undang yang berlaku.

Setelah memahami dari apa yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan dalam pemahaman penulis sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Negara atau disebut BUMN harus dipahami dengan menggunakan kacamata Pasal 33 UUD ’45 dalam arti bahwa BUMN yang ada di Indonesia itu tidak sama dan tidak boleh dipersamakan dengan badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang bertujuan murni mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Sedangkan BUMN yang didirikan dengan mendasarkan kepada falsafah atau ideologi negara yaitu Pancasila dengan menggunakan hukum dasar UUD 1945 yang merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa bertujuan guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Sejalan dengan poin di atas serta memahami sejarah lahirnya UU K & PKPU dihubungkan dengan sejarah lahirnya UU BUMN, maka seharusnya juga UU K & PKPU dibaca dengan menggunakan perspektif Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa yang bertujuan guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tidak sebatas berpikir ala Adam Smith (kapitalisme) yang menganggap negara tidak boleh melakukan campur tangan terhadap kebijakan ataupun mekanisme pasar yang ada.

Bangsa Indonesia telah mengalami pahit getirnya dijajah oleh Belanda dan Jepang. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia tidak mau ada satu suku bangsa pun di dunia ini yang mengalami hal yang sama. Dalam pandangan Bangsa Indonesia yang namanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

Oleh karena itu dalam mukadimah UUD 1945, para pendiri bangsa ini telah menjelaskan dengan tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Itulah sebabnya, mengapa sampai hari ini Republik Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel--karena negara tersebut telah menjajah dan tidak mau memberikan kemerdekaan kepada rakyat dan Bangsa Palestina.

Bahkan Israel tidak hanya sekadar ingin menjajah, tapi juga telah melakukan tindakan yang terbilang sangat biadab dengan melakukan genosida atau membunuh sudah lebih dari 36.050 orang dan melukai setidaknya 81.026 orang di Gaza sejak Oktober tahun lalu.

Keadaan semakin mengenaskan karena kebanyakan dari mereka yang tewas dan terluka adalah perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu jika ada anak-anak bangsa ini yang bermesraan dengan Israel, padahal negara zionis tersebut telah berbuat zalim dan aniaya terhadap rakyat Palestina--maka hal demikian merupakan pertanda bahwa mereka sudah tidak punya hati nurani dan tidak punya rasa peri keadilan serta peri kemanusiaan.

Mungkin saja mereka beralasan bahwa mereka melakukan hal tersebut adalah karena mereka ingin mengubah sikap Israel, rasa-rasanya hal itu bagaikan mimpi di siang bolong. Sebab, sekarang ini sudah lebih dari 146 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina termasuk beberapa negara dari eropa barat yang selama ini merupakan sekutu Israel seperti Spanyol, Inggris dan Prancis.

Bukan hanya itu, negara lainnya juga sudah meminta Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Namun, Israel tetap bersikukuh dan tidak mau memberikannya. Ini pertanda bahwa Israel memang punya niat jahat untuk terus menduduki dan menjajah Palestina, bahkan kalau bisa mereka akan mendirikan sebuah negara baru yang disebut dengan Israel raya.

Jadi, kita memang sangat menyesalkan ada oknum-oknum dari anak-anak bangsa ini yang berbuat di luar batas dengan menentang dan melecehkan konstitusi. Padahal mukadimah dari UUD 1945 itu merupakan jati diri kita sebagai bangsa.

Bila jati diri kita sebagai bangsa sudah terkoyak, maka untuk menjahit dan menyatukannya kembali jelas tidak mudah. Untuk itu, kita berharap agar semua pihak menghormati dan menjunjung tinggi konstitusi--supaya kita sebagai bangsa tetap bersatu dan negara yang sama-sama kita cintai ini bisa maju.