Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, "pungkas Erick.

(ada/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bakal menggelar makan bergizi gratis lagi di 100 titik. Uji coba itu akan berjalan akhir tahun ini.

Dadan mengatakan uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

(aid/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap sebagai langkah mencapai swasembada pangan 2028. Salah satunya dengan melakukan cetak sawah baru dan intensifikasi lahan.

Anggaran kedua proyek itu sebesar Rp 15 triliun di 2025. Proyek ini merupakan tugas dari Kementerian Pertanian.

"Untuk cetak sawah 150 ribu ha ekstensifikasi, intensifikasi (lahan) 80 ribu ha. Totalnya Rp 15 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Secara total, anggaran 2025 untuk mengejar target swasembada pangan sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran itu bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, anggaran Program Makan Bergizi Gratis juga masuk. Anggaran itu sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

"Badan gizi Rp 71 triliun itu terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional itu ada RP 63 triliun, juga ada program dukungan manajemennya, itu Rp 7,4 triliun," pungkasnya.

(ada/das)

Jakarta -

Tim ekonomi Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan rapat koordinasi perdana dipimpin para Menteri Koordinator. Mulai dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mulai memimpin rapat usai dilantik Senin kemarin.

Rapat-rapat koordinasi perdana itu dihelat di sela pembekalan dan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Momen rapat koordinasi perdana itu dibagikan para menteri lewat media sosial Instagram.

AHY dan Zulhas mengunggah momen rapat koordinasi perdana pada Sabtu 27 Oktober 2024 kemarin. Dalam dua rapat koordinasi itu semua yang hadir kompak mengenakan seragam berwarna khaki yang disebut-sebut terinspirasi dari bentuk pakaian Bung Karno.

Dalam foto yang diunggah AHY di akun Instagram resmi @agusyudhyono nampak semua menteri di bawah koordinasinya hadir, mulai dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Para wakil menteri juga terlihat hadir.

"Hari ini di Magelang, saya berkesempatan untuk pertama kalinya memimpin rapat bersama para Menteri dan Wakil Menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kekompakan untuk terus berjuang membangun bangsa ini," papar AHY dalam unggahannya, dikutip Minggu (27/10/2024).

Gaya AHY, Zulhas, dan Airlangga Rakor Perdana di Sela Retreat Magelang. Foto: Dok Instagram Agusyudhoyono

Anak Presiden ke-6 itu mengatakan dirinya memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Khususnya untuk menumbuhkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

"Infrastruktur yang kita bangun harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, membantu mengejar pertumbuhan, mendorong pemerataan ekonomi, serta memberantas kemiskinan sesuai dengan semangat Asta Cita. Lets do our best," tulis AHY dalam keterangan unggahannya.

Di sisi lain, Zulhas juga mengunggah foto dengan latar dan seragam yang sama. Nampak pejabat di bawah koordinasi Zulhas juga hadir, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Pertama kalinya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, saya memimpin rapat bersama para menteri dan wakil menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan," papar Zulhas dikutip dari unggahannya, @zul.hasan.

Zulhas tak memaparkan arahannya dalam rapat itu. Dalam unggahannya dia cuma bercerita soal momen di Akmil Magelang sungguh menyatukan visi dan persepsi para menteri sebagai tim.

"Mohon doa dan dukungannya agar target swasembada pangan yang di cita-citakan Pak Presiden @prabowo dapat terwujud dalam 4-5 tahun ke depan," pungkas Zulhas.

Lebih dulu daripada AHY dan Zulhas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menggelar rapat koordinasi pada Jumat 25 Oktober 2024. Sedikit berbeda, Airlangga dan jajarannya rapat dengan mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad).

Momen rapat koordinasi Airlangga dan jajarannya diabadikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahan video di akun @erickthohir. Nampak lengkap dalam rapat koordinasi tersebut para menteri di bawah jajaran Kemenko Perekonomian, selain Erick, ada juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hadir juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Pariwisata Widi Wardhana. Erick sempat memberi celetukan kepada Bahlil karena paling terakhir hadir dalam rapat.

"Rupanya tim ekonomi serius nih, sudah malam masih rapat juga ini. Merdeka!!!," kata Erick Thohir dengan menggebu dalam video yang diunggahnya.

Rapat dilakukan usai para menteri menghadiri parade senja di Akmil Magelang pada Jumat malam. Nampak Erick membubuhkan cuplikan situasi upacara parade senja dalam videonya.

Sumber: foto 1 Instagram @agusyudhyono, foto 2 Instagram @zul.hasan, foto 3 Instagram @erickthohir

(hal/rrd)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025. Target penerimanya adalah ibu hamil sampai pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta.

"Jadi (mulai dilakukan 2 Januari 2025)," kata dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

"(Penerima) Ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah mulai paud sampai SMA negeri dan swasta," tambahnya.

Dadan mengatakan saat ini susunan organisasi Badan Gizi Nasional telah selesai disusun dengan memiliki empat kedeputian.

"Sudah selesai. Kami sudah dipastikan mengisi semua yang dibutuhkan untuk agar DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) diterima bulan Desember. Ada 4 (deputi)," terangnya.

Penerapan program ini akan dilakukan serentak pada penerimaan di seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia," lanjutnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan jadwal pembagian makan bergizi gratis yang akan dijalankan mulai Januari 2025. Dalam hal ini, waktunya akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan.

Dadan mengatakan, makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk anak PAUD sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dikirim pukul 08.00.

"Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Untuk kelas 3 sampai 6 SD, makan bergizi gratis akan dikirim jam 09.00. Kemudian untuk anak SMP dan SMA makanan akan dikirim pukul 12.00.

"Anak SD itu sekolahnya sampai jam 12.00 sehingga makanan harus kami kirim jam 09.00 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12.00 karena sekolahnya sampai jam 12.00 dan jam 16.00," beber Dadan.

Dadan menyebut, sejauh ini waktu pembagian makan bergizi gratis seperti di atas, bukan dua kali sehari seperti yang dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Program itu disebut memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari.

"Kebijakan awal makan pagi untuk anak PAUD dan SD, makan siang untuk SMA dan SMA. Sementara itu. Kita memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari sementara ini," kata Dadan.

Sebelumnya, Hashim yang juga adik presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis akan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari, yakni pagi dan siang. Menurutnya, tidak cukup membantu mengatasi persoalan gizi jika makanan hanya diberikan satu kali.

"Di sini saya mau luruskan, ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).

(aid/ara)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan. Dibutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari untuk Badan Gizi Nasional menjalankannya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, Makan Bergizi Gratis disebut sebagai salah satu investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Makan bergizi gratis yang kalau nanti dilaksanakan secara penuh totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun (setahun). Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp 1,2 triliun," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

"Ini adalah uang yang tidak sedikit, Rp 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan dan 75% dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi," tambahnya.

Dadan menyebut 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli produk pertanian dan bahan baku makanan setiap harinya. Dengan demikian akan mendorong perekonomian dalam negeri.

"Karena kami masak setiap hari, kemudian kami deliver ke anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui untuk dimakan setiap hari. Jadi kami akan spending dalam jumlah uang yang sangat besar ketika program ini sudah berjalan secara penuh," tuturnya.

Jika program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan menyeluruh, akan ada 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia dengan target maksimal sampai 2027. Untuk 2025, minimal ada 5.000 satuan pelayanan yang sudah jalan dengan anggaran Rp 71 triliun.

"Pegawai Badan Gizinya 3 orang per satuan pelayanan, itu artinya akan ada 90 ribu. Nah, di daerahnya yang masak-masak itu tergantung dari alat masak yang digunakan. Kalau alat masak tradisional itu butuh kurang lebih 45-46 orang. Jadi kalau kita asumsi tradisional, maka nanti akan ada peluang kerja baru 1,5 juta. Itu pegawai lokal ibu-ibu, anak remaja, bapak-bapak, itu di satuan pelayanan saja, tidak termasuk petani yang memasok," beber Dadan.

Berdasarkan hasil percontohan dari salah satu satuan pelayanan yang melayani 3.000 anak, Makan Bergizi Gratis membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg sayur, serta 350 kg ayam atau 3.000 butir telur setiap harinya, kemudian butuh juga 600 liter susu per hari.

"Itu baru satuan pelayanan. Kalau nanti program ini sudah jalan secara menyeluruh, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya," ucap Dadan.

"Jadi bisa dibayangkan kalau satuan pelayanan itu membutuhkan 350 kg sayur setiap hari, maka nanti koperasi atau BUMDes bisa mengkoordinir, para petani bisa merencanakan tanam sayur tanggal 1 misalnya bayam, tanggal 2 kangkung dan sebagainya yang bisa memenuhi kebutuhan satuan pelayanan setiap hari dalam jumlah yang cukup besar," imbuhnya.

(aid/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan jadwal pembagian makan bergizi gratis yang akan dijalankan mulai Januari 2025. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dadan mengatakan, pembagian makan bergizi gratis akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Untuk anak PAUD sampai Sekolah Dasar (SD) kelas 2, makanan akan dikirim pukul 08.00.

"Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, anak kelas 3 sampai kelas 6 SD, makan bergizi gratis akan dikirim jam 09.00. Kemudian untuk anak SMP dan SMA makanan akan dikirim pukul 12.00.

"Anak SD itu sekolahnya sampai jam 12.00 sehingga makanan harus kami kirim jam 09.00 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12.00 karena sekolahnya sampai jam 12.00 dan jam 16.00," beber Dadan.

Dadan menyebut sejauh ini waktu pembagian makan bergizi gratis seperti di atas, bukan dua kali sehari seperti yang dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Program itu disebut memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari.

"Kebijakan awal makan pagi untuk anak PAUD dan SD, makan siang untuk SMP dan SMA. Sementara itu. Kita memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari sementara ini," kata Dadan.

Sebelumnya, Hashim yang juga adik presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis akan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari, yakni pagi dan siang. Menurutnya, tidak cukup membantu mengatasi persoalan gizi jika makanan hanya diberikan satu kali.

"Di sini saya mau luruskan, ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

(aid/ara)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada usulan kenaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kenaikan anggaran tersebut untuk menjalankan usulan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Belanja negara kalau usulan dari quick win presiden terpilih pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun, atau naik Rp 117,87 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).

Kenaikan anggaran itu setidaknya untuk menjalankan empat program Prabowo. Anggaran tersebut di antaranya diambil dari anggaran non K/L yang turun dari Rp 1.716,40 triliun menjadi Rp 1.606,78 triliun, atau turun Rp 109,61 triliun.

"Dengan komposisi perubahan belanja non K/L yang selama ini disebut BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), maka belanja non K/L akan turun Rp 109,61 triliun," jelas Sri Mulyani.

Program pertama yakni untuk anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Lembaga tersebut baru dibentuk untuk menjalankan program unggulan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis.

Kedua, untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 3,25 triliun menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai puskesmas maupun rumah sakit daerah. Selain itu, untuk menjalankan rumah sakit berkualitas di daerah yang dianggarkan Rp 1,8 triliun guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

"Sehingga Kemenkes akan ditambah anggarannya Rp 3,2 triliun plus Rp 1,8 triliun," jelasnya.

Program ketiga yakni Prabowo mengarahkan untuk program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

"Ini dari renovasi ruang kelas sampai MCK sehingga nanti anggaran Kementerian PUPR ditambah Rp 20 triliun apabila disetujui Banggar dan Komisi," tutur Sri Mulyani.

Program keempat yakni terkait ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR. Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

"Ini yang nanti kemudian PUPR ditambah lagi Rp 7,5 triliun, Kementerian Pertanian ditambah Rp 7,5 triliun apabila sudah disepakati tentu di banggar dan komisi terkait," ucapnya.

Sisanya, Sri Mulyani mengungkapkan peningkatan anggaran K/L itu untuk mempersiapkan belanja DPR dan MPR dengan adanya penambahan anggota dan pimpinan.

"Untuk kenaikan total dari pemerintah baru Rp 117,87 triliun itu karena kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara untuk DPR, DPD, MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi. Jadi kita sudah masukan di situ," pungkas Sri Mulyani.

Simak juga Video 'Relawan Duga Prabowo Singgung 'Jokowi Dicubit' Ditujukan ke PDIP':

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

JAKARTA - Pandu Tani Indonesia (Patani) bersama Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) mendukung penuh program makan bergizi yang digulirkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dua organisasi besar nasional ini berkolaborasi menyiapkan pasokan kebutuhan pangan untuk program tersebut, khususnya tahu dan tempe.

?Patani dan Gakoptindo sudah sering berkolaborasi, terutama dalam hal pangan. Kami tentunya terpanggil untuk turut berpartisipasi dan mengawal program-program yang akan digulirkan presiden terpilih Probowo Subianto , terutama program makan bergizi gratis,? kata Direktur Utama (Dirut) Patani Sarjan Tahir usai pertemuan dengan Ketua Umum Gakoptindo, Aip Syaifuddin, di Kantor Pusat Patani, Gedung Smesco, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dipaparkan Sarjan, saat ini Patani yang memiliki 15 Kanwil dan 40.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia senantiasa fokus dalam isu-isu ketahanan pangan, bahkan memiliki program Kampung Patani yang sudah berjalan sejak 2021. ?Kampung Patani ini salah satu dari banyak program Patani di bidang ketahanan pangan yang nantinya kita dorong untuk turut men-support program makan bergizi gratis ini, bersama Gakoptindo tentunya,? kata Sarjan.

Sarjan menjelaskan, program Kampung Patani dengan Pusat Pengendali Nasional (PPN) Kampung Patani di Desa Cimande, Bogor, Jawa Barat, yang dikomandoi Marsda TNI (Purn) Gutomo, adalah konsep membangun suatu kawasan berbasis pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) secara terpadu, ramah lingkungan (berkelanjutan/sustainable) dan memberi nilai tambah, yang mampu menyejahterahkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di kawasan tersebut.

PPN Kampung Patani- layaknya Pentagon di Amerika Serikat (AS), berfungsi untuk menghimpun data dan informasi sebagai bahan evaluasi atas kinerja Kampung Patani di seluruh Indonesia. Awal digulirkan, ada lima Kampung Patani di daerah yang bersamaan ikut di-launching, yakni di Ogan Ilir, Sumatera Selatan; di Maros, Sulawesi Selatan; Ternate, Maluku Utara; Malinau, Kalimantan Utara; dan di Bangka Belitung. Saat ini Kampung Patani sudah banyak tersebar, baik yang dibangun secara perorangan maupun kelompok atau komunitas.

Adapun model atau bentuk Kampung Patani disesuaikan dengan kondisi agroekosistem dan kearifan lokal kawasan setempat serta memerhatikan karakteristik, kondisi sosial budaya, dan ekonomi, antara lain: Kampung Patani berbasis Kehutanan Sosial, Kampung Patani berbasis Perkebunan, Kampung Patani berbasis Tanaman Pangan, Kampung Patani berbasis Tanaman Hortikultura, Kampung Patani berbasis Peternakan, Kampung Patani berbasis Perikanan/Kelautan, dan Kampung Patani berbasis Koperasi dan UMKM.

?Banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dalam kawasan Kampung Patani, di antaranya bisa meningkatkan produktivitas, dan tersedianya saprodi, pemasaran serta pembiayaan usaha yang difasilitasi oleh Patani melalui Koperasi Indokopat. Petani, nelayan, koperasi dan UMKM dalam kawasan Kampung Patani juga diberi pelatihan sesuai kebutuhan serta terciptanya kawasan usaha agribisnis yang berkelanjutan (ramah lingkungan),? tutur Sarjan.

Sementara itu, Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengaku pihaknya sangat antusiasme setiap kali bekerja sama dengan Patani. Apalagi kerja sama dalam mengawal program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo, terutama dalam hal ketersediaan kedelai dan pemasaran tempe/tahu untuk program makan bergizi serta peningkatan produksi kedelai lokal.

Menurut Aip, dengan melibatkan koperasi produsen tahu/tempe secara tidak langsung turut pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Ini membantu dan lebih adil karena melibatkan puluhan bahkan ratusan pengrajin tahu dan tempe," jelas Aip.

Iajuga memastikan produksi tahu/tempe dari koperasi produsen tahu/tempe sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan pemerintah termasuk dengan kontrol kebersihan dan kesehatannya. Kemudian, dari sisi harga dan ketersediaan barang juga relatif terjaga daripada membeli langsung di pasar. "Kalau dari koperasi produsen tahu tempe kan pasti ada kontrak, jadi suplainya pasti terjamin termasuk dari harga dan kebersihan," ungkap Aip.

Diketahui, program makan bergizi gratis dipastikan akan langsung dijalankan usai Prabowo dilantik sebagai Presiden. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini. Tak hanya itu, untuk mengeksekusi program ini juga sudah dibentuk Badan Gizi Nasional yang diketuai Prof Dadan Hindayana .

Sementara itu, dalam suatu kesempatan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (20/8/2024), Prof Dadan HIndayana mengatakan Presiden Jokowi berpesan kepadanya agar badan yang dipimpinnya tidak hanya mengurusi program makan bergizi gratis di pemerintahan mendatang.

Jokowi, kata dia, juga ingin Badan Gizi Nasional aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal gaya hidup sehat. "Beliau inginkan agar Badan Gizi tidak hanya melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya gaya hidup sehat," ujar Dadan.

Jokowi juga, lanjut Dadan, berpesan agar program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun tidak tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, Dadan harus berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait perihal program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu.

"Namun, pada intinya kan program makan bergizi ini akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA. Termasuk juga dari sekolah-sekolah keagamaan," tandasnya.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional menjadi lembaga yang baru dibentuk pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membeberkan kunci sukses agar lembaga tersebut lancar mengeksekusi program-programnya, yaitu digitalisasi.

"Selamat kepada Prof. Dadan yang telah terpilih sebagai kepala badan gizi yang baru, tapi ini perlu kerja keras. Tentu ini harus didukung dengan tata kelola dan proses bisnis yang baik serta dikontrol dengan digital," ucap Anas dalam keterangan resmi dalam keterangan resmi, Sabtu (24/8/2024).

Dalam pertemuannya dengan Kepala Gizi Nasional Dadan Hindayana pada Jumat (23/8), Anas turut membahas skema program makan siang gratis yang menjadi cita-cita Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dijelaskan bahwa dengan program tersebut, ekonomi masyarakat juga bakal berkembang karena bahan baku yang digunakan berasal dari petani lokal.

"Saya tadi sedang koordinasi bagaimana tata kelolanya, SDM, dan lain-lain. Sungguh ini misi yang mulia, tentu perlu didorong dengan tata kelola dan eksekusi yang luar biasa," ungkap Anas.

Anas memberi masukkan terkait pengelolaan SDM, dan skema implementasi program makan siang gratis. Dia mencontohkan bagaimana pelaksanaan program Rantang Kasih yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

"Inovasi ini memberikan bantuan makanan kepada penduduk yang sebatang kara, lansia, dengan mengirim makanan gratis secara reguler," jelas Anas.

Oleh sebab itu, Anas berharap agar program makan bergizi gratis ke depan dapat berjalan dengan lancar, dengan didukung tata kelola yang baik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berterima kasih kepada Anas atas arahan yang diberikan. Menurutnya, masukkan yang diberi dapat membuat program tersebut berjalan dengan baik.

"Terima kasih kepada Pak Menteri PANRB, yang telah menerima kami dan banyak memberikan arahan terutama terkait apa yang harus kami jaga agar program ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi tidak menyalahi aturan yang ada dan tetap di jalur yang benar," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah telah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024. Melalui Perpres tersebut, disebutkan bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

(ara/ara)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Darimana anggaran untuk instansi tersebut beroperasi?

Sri Mulyani mengatakan dirinya akan bertemu dulu dengan Kepala Badan Gizi Nasional yakni Dadan Hindayana yang baru dilantik Senin (19/8). Saat ini proses anggarannya disebut sedang dibuat untuk 2025.

"Nanti kita akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kita lihat proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (20/8/2024).

Sayangnya Sri Mulyani belum tahu kapan akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional itu. "Nanti kita lihat. Aku lagi banyak ke DPR nih," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan instansinya dibuat khusus untuk menjalankan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis.

"Ya jadi gini, Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden Terpilih Prabowo Subianto," beber Dadan ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Menurutnya, Badan Gizi Nasional dibuat sejak saat ini karena mengikuti siklus anggaran, di mana Desember 2024 harus sudah ada pemegang anggaran makan bergizi gratis yang sudah dimasukkan dalam APBN 2025. Maka dari itu Badan Gizi Nasional selaku pemegang anggaran makan bergizi gratis perlu disiapkan dari sekarang.

"Karena terkait dengan siklus anggaran maka agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya. Dan itu sudah dimasukkan sehingga Perpres ini harus dibentuk di era Pak Jokowi," jelas Dadan.

Setelah dilantik, Dadan mengaku akan mengebut pembuatan struktural Badan Gizi Nasional mulai dari mencari pejabat tinggi pratama, inspektur jenderal, hingga urusan kedeputian. Fokusnya paling depan adalah menyusun struktur dan tata kerja organisasi.

Kemudian pihaknya akan menyusun seluruh peraturan badan dan seluruh peraturan yang terkait dengan program pemenuhan gizi, utamanya Badan Gizi Nasional. Targetnya, 2 Januari 2025 program makan bergizi gratis sudah bisa dilakukan.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," sebut Dadan.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun di 2025. Anggaran sebesar itu, kata Dadan, akan digunakan untuk pelaksanaan program hingga operasional Badan Gizi Nasional selaku eksekutor program.

"Rp 71 triliun itu menyangkut seluruhnya. Termasuk seluruhnya," sebut Dadan ketika ditanya apakah anggaran Rp 71 triliun digunakan untuk operasional instansinya, termasuk untuk membayar gaji karyawan.

Simak Video: Penjelasan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025 Sebesar 71 T

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)