Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sederet pekerjaan rumah menanti calon menteri bidang ekonomi di periode Pemerintahan Prabowo Subianto.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy menilai banyak yang harus dikerjakan langsung oleh menteri bidang ekonomi begitu saat mereka dilantik.

Misalnya, dalam mendorong peningkatan rasio pajak untuk mengimbangi peningkatan belanja negara dalam satu dekade ini.

"Ini masih sulit dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam satu dekade kemarin," jelas Yusuf pada Kontan.co.id, Selasa (15/10).

Selanjutnya, peningkatan investasi diluar proyek hilirisasi yang saat ini gencar didorong.

Menurutnya, kedepan investasi yang perlu didorong adalah di sektor manufaktur yang sifatnya padat karya. Bukan tanpa alasan, sebab sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja namun kinerja investasi disektor ini kurang membanggakan.

"Selain itu, bagaimana mendorong efisiensi yang baik dan keterlibatan BUMN yang lebih besar masih menjadi pekerjaan rumah yang menurut saya bisa dilakukan pada periode berikutnya," urainya.

Sebelumnya, tersirat kabar bahwa menteri menteri bidang ekonomi Prabowo nanti masih akan mempertahankan beberapa pembatu presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini.

Beberapa nama yang santer di media diantaranya adalah Sri Mulyani, Erick Thohir, Agus Gumiwang, Bahlil Lahadia, Rosan Roeslani hingga Thomas Djiwandono.

Merespon hal ini, Yusuf menilai keberlanjutan akan memudahkan proses awal kerja kepemimpinan Prabowo-Gibran kedepan.

Yusuf juga berharap melalui pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya, masalah di bidang ekonomi bisa langsung digarap utamanya dalam mengejar target-target ambisius Prabowo.

"Secara umum sosok-sosok yang disebutkan bisa memerlukan proses adaptasi dalam waktu lama, dan pengamalan birokasi penting terutama dalam melihat permasalahan lebih mendalam," urai Yusuf.

Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan calon menteri/calon wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10) sore.

Mereka yang dipanggil berasal dari beragam latar belakang, mulai dari petinggi partai politik, kalangan profesional, anggota parlemen, hingga beberapa menteri yang saat ini masih aktif di kabinet pemerintahan Joko Widodo.

Prabowo mengatakan proses ini sebenarnya sudah berjalan lama. Ia sudah mempelajari nama-nama yang akan bergabung di kabinet jauh hari sebelum memanggil mereka ke Kertanegara.

"Kita adakan pemantauan diskusi dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya," ujar Prabowo semalam.

"Sebetulnya hari ini hanya mengonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka," imbuhnya

Ekonom menyarankan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 ditunda. Pemerintah disarankan mencari cara lain untuk mengerek penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Dari kebijakan itu, potensinya disebut mencapai Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax.

"CELIOS merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Potensinya dihitung sebesar Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, pemerintah disarankan menerapkan windfall profit tax pada perusahaan komoditas yang memiliki keuntungan abnormal selama dua tahun berturut-turut. Indonesia, kata Bhima, bisa mencontoh Inggris dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Penerapan pajak yang lebih tinggi dan meningkatkan kepatuhan pada perusahaan digital over the top. Banyak kesepakatan OECD dan G20 yang bisa diterapkan untuk memajaki perusahaan over the top," ucap Bhima.

Terpisah, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menambahkan bahwa coretax system yang sudah diadopsi pemerintah bisa mendukung upaya peningkatan penerimaan. Selain itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2024 bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 2025.

"Kombinasi dari kedua hal tersebut bisa dilakukan sebagai solusi sementara pemerintah ketika ingin mengambil langkah menunda sementara kenaikan tarif PPN 12%," tutur Yusuf.

Menurutnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus melihat momentum terlebih dahulu terkait daya beli masyarakat dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melihat kondisi saat ini, pemerintah dinilai perlu untuk menunda kenaikan tarif PPN.

"Kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Yusuf.

Saksikan Live DetikSore:

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 perlu ditunda. Hal ini melihat indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang relatif kuat terutama pada kelas menengah.

"Jika indikator ini berlanjut sampai dengan awal tahun 2025 maka kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Rendy menyebut, indikator inflasi inti yang angkanya relatif mirip dengan kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya pelemahan permintaan terutama untuk kelompok kelas menengah. Belum lagi terjadinya kontraksi indikator PMI manufaktur dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

"Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan, apalagi jika menyasar pada kelompok-kelompok tertentu seperti misalnya kelas menengah," ucapnya.

Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai akan mengerek inflasi dan menggerus daya beli yang bisa mempengaruhi perekonomian secara umum. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, membuktikan negara hadir untuk masyarakat dan tidak hanya mementingkan pemasukan.

"Perlambatan konsumsi untuk kelompok kelas menengah yang diakibatkan oleh rencana kenaikan PPN 12% sudah tentu akan sedikit banyak juga ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum," tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut yang menderita akibat kenaikan PPN menjadi 12% bukan hanya masyarakat, melainkan juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel.

"Yang kasihan bukan hanya masyarakat daya belinya turun, tapi juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel bisa gigit jari. Efek lanjutan ketika konsumen mengurangi belanja, maka perusahaan bisa menurunkan kapasitas produksi seperti saat ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di bawah level 50," imbuhnya.

Kapasitas produksi yang turun mempersempit risiko lapangan kerja dan membuat angkatan kerja baru sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai bisa menyebabkan PHK massal khususnya di sektor industri dan ritel.

"Pemerintah harus rasional memperhitungkan antara penerimaan negara dari tarif PPN 12%, dengan efek ke pelemahan ekonomi. Efek kenaikan tarif PPN 12% diperkirakan akan mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier contohnya seperti peralatan elektronik, fesyen, kendaraan bermotor," pungkas Bhima.

Saksikan Live DetikSore:

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti