Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet baru yang berisikan 49 menteri. Jumlah ini belum ditambah dengan wakil menteri yang secara total menjadi 105 orang.

Angka ini tergolong sangat banyak jika dibandingkan kabinet sebelumnya. Belum lagi sejumlah nama utusan khusus dan badan baru yang diikutsertakan Prabowo dalam mendukung kabinet dengan nama Merah Putih ini.

Kabinet dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang cukup besar tentu membawa tantangan dan kekhawatiran. Sementara Indonesia butuh perubahan cepat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi di tengah segera berakhirnya masa bonus demografi.

Ekonom senior sekaligus pendiri CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia, Hendri Saparini berbagi pandangannya soal ini dalam episode terbaru podcast Tolak Miskin 'Prabowo Bentuk Kabinet Gemuk, Bisa Lari Cepat?'. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui ada penurunan daya beli yang menjadi penyebab Indonesia mengalami deflasi berbulan-bulan itu.

Deflasi yang beruntun ini terjadi sejak Mei-September 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (mtm). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%. Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

"Nah, ini memang satu, supply-nya karena musim hujan, musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang diakui daya beli agak turun," kata dia ditemui di sela Trade Expo Indonesia, ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024) lalu.

Lantas apa dampaknya apabila daya beli semakin menurun?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan apabila kondisi tersebut tidak segera dimitigasi, dampaknya dapat terjadi resesi ekonomi hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Pelaku usaha sebagian memahami deflasi sebagai kekhawatiran permintaan ke depan khususnya barang non kebutuhan pokok akan melemah. Sehingga mereka lakukan efisiensi di berbagai lini," kata Bhima kepada detikcom, dikutip Jumat (11/10/2024).

Selain itu, dia melihat fenomena itu juga membuat pertumbuhan ekonomi di bawah 5% dan penjualan surat utang yang menurun. Hal ini disebabkan investor yang mengkhawatirkan kondisi domestik dalam negeri.

Tidak sampai di situ, Bhima menyebut akan ada penyesuaian nilai proyek atau bahkan penundaan proyek di pemerintahan mendatang karena dana dialihkan membantu daya beli masyarakat. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi biaya konstruksi dan dapat pembengkakan biaya apabila dipaksakan terus jalan. Adapun program yang bakal terkena imbas, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek kereta cepat jakarta surabaya, bendungan, pelabuhan, hingga penyelesaian ruas jalan tol.

"Sebaiknya panggil para ahli untuk cari solusi atau mitigasi. Pelaku usaha juga diajak mempersiapkan skenario terburuk sehingga lakukan hedging atau lindung nilai lebih baik," jelasnya.

Dia pun menyarankan beberapa yang dapat menjadi solusi pemerintah, seperti menunda mega proyek infrastruktur dan alihkan ke program perlindungan sosial untuk kelas menengah rentan, perkuat sektor industri dengan tarik investasi yang lebih berkualitas. Selain itu, mendorong sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan dengan bantuan APBN yang lebih besar, misalnya untuk subsidi pupuk, menurunkan tarif PPN dari 11% ke 9%, serta menunda seluruh kebijakan yang meningkatkan beban kelas menengah dari mulai dari dana pensiun wajib, Tapera, asuransi wajib kendaraan bermotor, hingga PPN 12%.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan penurunan daya beli akan berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan semakin melebarnya kesenjangan masyarakat, terutama antara kelas menengah dan kelas atas. Padahal kelas menengah mesin bagi pertumbuhan ekonomi.

"Terkait pertumbuhan ekonomi, kita prediksi tumbuh di bawah 5%. Jadi, sekitar 4,95%. Ini tidak lepas dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga ini kan lebih separuh menyumbang ekonomi. kalau kelas menengah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jadi lebih lambat," katanya kepada detikcom.

Apabila ini dibiarkan lebih lanjut, tentunya akan berdampak pada pemerintahan baru. Untuk itu, dia menyarankan Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar memperhatikan fenomena penurunan daya beli.

"Pemerintahan baru harus memperhatikan masalah ini secara serius. Karena boro-boro mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, untuk di atas 5% saja dikhawatirkan tidak bisa kalau kondisinya begini," tambahnya.

Masyarakat Indonesia terlihat semakin sering mengambil utang baik di pinjaman online maupun di layanan Buy Now Pay Later (BNPL). Hal ini terjadi di tengah daya beli yang menurun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding pinjaman online (pinjol) atau peer to peer (P2P) lending di Indonesia di Agustus 2024 terus meningkat menjadi 35,62% yoy mencapai Rp 71,03 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 23,97% yoy.

Untuk piutang pembiayaan Pay Later oleh Perusahaan Pembiayaan atau multifinance per Agustus 2024 juga meningkat sebesar 89,20% yoy menjadi Rp 7,99 triliun. Besaran ini naik dari bulan lalu, yang mencatatkan kenaikan 73,55% yoy per Juli 2024.

Kenaikan ini terjadi di tengah deflasi lima bulan beruntun yang terjadi sejak Mei-September 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (month to month/mtm). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%.

Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan tren utang yang meningkat merupakan salah satu tanda daya beli yang menurun. Dia menyebut total penyaluran pinjol selama enam tahun terakhir lebih dari Rp 700 triliun. Sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

"Sebagian besar untuk kebutuhan konsumsi yang berarti masyarakat terpaksa meminjam uang karena penghasilan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, deflasi disebabkan demand pull inflation-nya rendah. Artinya sisi permintaan belum bisa mendorong harga barang jasa naik," kata Bhima kepada detikcom, dikutip Jumat (11/10/2024).

Adapun tanda daya beli lainnya, yakni disposable income terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita semakin turun. Menurutnya, hal ini menunjukkan uang yang bisa dibelanjakan masyarakat rata-rata menurun.

Selain itu, semakin banyak masyarakat bekerja di sektor informal, seperti ojek online atau kurir paket. Hal ini terjadi lantaran menyusutnya lapangan kerja formal, khususnya di sektor industri.

"⁠Bank Indonesia per Juli 2024 mencatat rata-rata tabungan rumah tangga tiap rekening bank tercatat senilai Rp 4,28 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 6,3% (YoY). Indikator masyarakat makan tabungan," terangnya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan transaksi pinjol, paylater, bahkan judi online (judol) meningkat pesat usai pandemi.

"Setelah pandemi fenomena peningkatan secara pesat kalau transaksi pinjaman online, paylater termasuk judi online. Susah untuk meng-counter bahwa kondisi sekarang
daya beli masyarakat tidak turun," katanya kepada detikcom.

Selain itu, dia juga bilang indikator daya beli menurun, seperti jumlah tabungan mengalami penurunan, terutama di rekening di bawah Rp 100 juta. Menurutnya, 99% tabungan masyarakat Indonesia di bawah Rp 100 juta.

"Jumlah spending masyarakat kelas menengah itu turun. Dari range kelas menengah antara 2-10 juta ke kelas di bawah 2 juta. Turun hampir 10 juta orang. Ada juga upah riil di semester pertama 2024 tumbuh hanya 0,07%, angkanya bawah jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Bahkan di tahun 2023 kontraksi, minus. Jadi, dari sekian banyak indikator bisa disimpulkan pemerintah perlu membalikkan keadaan," imbuhnya.

Ekonom menyarankan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 ditunda. Pemerintah disarankan mencari cara lain untuk mengerek penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Dari kebijakan itu, potensinya disebut mencapai Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax.

"CELIOS merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Potensinya dihitung sebesar Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, pemerintah disarankan menerapkan windfall profit tax pada perusahaan komoditas yang memiliki keuntungan abnormal selama dua tahun berturut-turut. Indonesia, kata Bhima, bisa mencontoh Inggris dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Penerapan pajak yang lebih tinggi dan meningkatkan kepatuhan pada perusahaan digital over the top. Banyak kesepakatan OECD dan G20 yang bisa diterapkan untuk memajaki perusahaan over the top," ucap Bhima.

Terpisah, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menambahkan bahwa coretax system yang sudah diadopsi pemerintah bisa mendukung upaya peningkatan penerimaan. Selain itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2024 bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 2025.

"Kombinasi dari kedua hal tersebut bisa dilakukan sebagai solusi sementara pemerintah ketika ingin mengambil langkah menunda sementara kenaikan tarif PPN 12%," tutur Yusuf.

Menurutnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus melihat momentum terlebih dahulu terkait daya beli masyarakat dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melihat kondisi saat ini, pemerintah dinilai perlu untuk menunda kenaikan tarif PPN.

"Kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Yusuf.

Saksikan Live DetikSore: