PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI buka suara setelah residen Prabowo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengatakan pihaknya menyambut positif dan apresiasi yang tinggi terhadap langkah cepat yang diambil oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penanganan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“BRI menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Piutang Macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” kata Supari saat dihubungi warta Ekonomi, Jakarta, jumat (8/11/2024).

Supari meengatakan, dengan adanya kebijakan ini maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam ( blacklist ) namun masih memiliki potensi usaha kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

“Disamping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI,” pungkasnya.

Selain itu, Supari meyakini bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor keuangan akan mendorong kemajuan pelaku usaha, khususnya UMKM di Indonesia, serta mewujudkan ekonomi yang inklusif dan adil bagi masyarakat.

“BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu salinan PP dan akan mengambil langkah untuk kedepannya agar implementasi berjalan sesuai.

“Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Perlu diketahui, pada 5 November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (05/11/2024).

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung rencana perubahan status Perum Bulog menjadi badan yang langsung di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

"Saya setuju (Bulog menjadi badan). Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden Prabowo, bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar," ucapnya usai Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas antara Freeport dan Antam di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11).

Ia menyinggung bagaimana kondisi petani di Indonesia sekarang. Erick melihat para petani mengeluh, baik saat harga pangan jatuh maupun ketika melonjak tinggi.

Oleh karena itu, Erick mendorong Bulog untuk menjadi offtaker hasil panen para petani. Ia menilai Perum Bulog yang mesti menjaga keseimbangan dan mengontrol fluktuasi harga pangan.

"Bulog itu perlu Rp26 triliun (untuk operasi pasar). Nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (rugi) Rp5 triliun-Rp6 triliun, tetapi seperti sistem Pertamina (dan) PLN. Setelah diaudit BPK, kan sama kompensasi dan subsidi (energi) itu, setelah diaudit BPK, di-top up lagi. Ini juga sama, nanti (anggaran Bulog) di-top up lagi," tutur Erick.

"Supaya jangan (diminta) operasi pasar, (tapi) nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang kerugian negara, kasihan. Disuruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," sambungnya soal urgensi perubahan status Bulog menjadi badan.

Di lain sisi, Erick menyebut ada keuntungan yang bisa ikut dirasakan bank pelat merah. Ia mengatakan kerja Bank Himbara bakal lebih lentur jika Bulog resmi berubah menjadi badan langsung di bawah presiden.

"Kalau itu terjadi, nanti juga melenturkan Himbara. Karena selama ini kan operasi pasar itu ditopang oleh pinjaman Himbara, hampir Rp30 triliun," jelas Erick.

"Kalau pinjam Himbara, ada bunganya. Kalau negara hadir, beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat. Sesuai dengan visi Bapak Prabowo, swasembada pangan secepatnya," tandasnya.

Djoko Siswanto resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis Malam (07/11/2024).

Pasca dilantikanya Djoko sebagai Kepala SKK Migas yang baru menggantikan Dwi Soetjipto yang telah menjabat Kepala SKK Migas sejak 20 November 2018, Bahlil langsung memberikan beragam tugas berat ke pada Djoko Siswanto. Fokusnya terkait kedualatan energi yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

”Lifting kita sekarang seperti Bapak Ibu tahu, kita hanya 600 ribu BOPD dan sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Ada..sudah selesai bor atau eksplorasi 301 (sumur), sebagian 195 di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan, itu pekerjaan utama Bapak,” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Berikutnya, Bahlil juga meminta ke pada Djoko untuk merampingkan alur regulasi dan koordinasi yang menghambat laju lifting Migas.

”Terkait dengan sweetener yang akan teman-teman dari KKKS lakukan, silahkan tanyakan satu satu apa yang mereka minta. Selama itu aturan yang masih ada di Republik Indonesia, dan itu Permen atau PP, sampaikan, kalau tidak ada pun, sampaikan, kita cari jalan keluarnya,” lanjut Bahlil.

Terkait dengan sumber gas, Bahlil meminta untuk segera dirinci berap jumlah yang tersedia. Untuk kemudian dilakukan hilirisasi lewat Pertamina mau pun pihak swasta yang mampu mengerjakan.

”Katanya tahun 2026 terjadi surplus, surplusnya dimana, segera sampaikan. Menyangkut dengan gas untuk bahan baku LPG C3 C4 dimana dan kita harus bangun industri nya, bekerja sama-sama Pertamina ataupun swasta nasional yang bisa melakukan. Pemegang-pemegang konsesi KKKS yang gasnya mulai akan produksi tahun 2026-2027, Pak DJoko, kita akan 60% sampai 70% itu konsumsi nya dalam negeri harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” tutup Bahlil.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Simak informasi terkait biaya layanan ATM Link yang wajib diketahui nasabah. Layanan perbankan tentu memudahkan nasabah dalam melakukan

ATM Link adalah jaringan ATM bersama yang memungkinkan pengguna dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Anggota dari HImbara adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Hal ini memungkinkan nasabah dapat melakukan transaksi antarbank di ATM Link dengan biaya yang lebih rendah.

Jaringan ini dikelola oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) dan bertujuan untuk memudahkan serta memperluas akses transaksi bagi nasabah Himbara.

Nah, dengan jumlah persebaran ATM Link di berbagai tempat, tentu Anda sebagai nasabah dapat bertransaksi melalui layanan ini.

Lalu, apakah setiap penggunaan layanan biaya ATM Link kena biaya admin? Berikut rincian biaya layanan di ATM Link untuk bank Himbara dan non-Himbara.

1. Biaya Layanan untuk Nasabah Bank Himbara

Jika nasabah Himbara menggunakan ATM Link, biaya layanannya lebih murah dibandingkan jaringan ATM lain, sebagai berikut:

• Cek saldo: Rp 0 (gratis) jika dilakukan di ATM Link bank yang sama, tetapi ada biaya sekitar Rp 2.500 untuk bank berbeda di jaringan Link.
• Tarik tunai: Rp 5.000.
• Transfer antarbank Himbara: Rp 4.000.

Biaya ini dirancang untuk mendukung penggunaan ATM bersama antarbank BUMN dengan biaya yang lebih terjangkau bagi nasabah.

2. Biaya Layanan untuk Nasabah Non-Himbara

Nasabah bank non-Himbara yang menggunakan ATM Link akan dikenakan biaya sesuai dengan kebijakan bank mereka atau biaya standar jaringan Link:

• Cek saldo: Biasanya Rp 4.000 hingga Rp 5.000 tergantung kebijakan masing-masing bank.
• Tarik tunai: Sekitar Rp 7.500 hingga Rp 10.000 per transaksi.
• Transfer antarbank: Biasanya Rp 6.500.

Karena layanan ATM Link lebih diutamakan bagi nasabah Himbara, biaya bagi nasabah non-Himbara cenderung lebih tinggi.

Jaringan ini mengurangi ketergantungan pada ATM individual masing-masing bank, memberikan kemudahan, dan juga efisiensi biaya untuk transaksi antarbank Himbara.

Itulah penjelasan informasi terkait biaya layanan ATM Link untuk Himbara dan non Himbara.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panduan transfer ke sesama Bank Mandiri melalui ATM hingga Mobile Banking. Nasabah Bank Mandiri sebaiknya memahami berbagai metode praktis untuk melakukan transfer antar rekening secara online dan offline.

Sebagai salah satu bank milik negara dengan jaringan luas, Bank Mandiri menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, termasuk kemudahan dalam mengirim uang melalui transfer baik secara offline maupun online.

Transfer antar rekening Bank Mandiri adalah proses pengiriman dana dari satu rekening Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri lainnya.

Cara transfer ke sesama Bank Mandiri

Kini nasabah dapat dengan mudah melakukan transfer ke sesama Bank Mandiri, baik melalui layanan mobile banking, ATM, maupun layanan lainnya. Bank Mandiri menawarkan kemudahan ini bagi nasabahnya untuk mempermudah transaksi.

Tahapan transfer ke sesama rekening Bank Mandiri dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk ATM, aplikasi Livin’ by Mandiri, dan IB Mandiri.

Simak cara mudah transfer ke sesama Bank Mandiri menggunakan ATM hingga Mobile Banking.

1. Transfer ke sesama Bank Mandiri dengan mobile banking

Nasabah pemilik m-banking bisa ikuti cara transfer ke sesama nasabah melalui Livin by Mandiri.

• Login di aplikasi Livin by Mandiri.
• Login Mandiri Online dengan Username dan Password.
• Pilih Transfer.
• Tap di menu Transfer.
• Pilih Ke Rekening Mandiri.
• Tentukan Rekening Sumber.
• Isi "Rekening Tujuan" dan "Jumlah" Transfer.
• Klik Konfirmasi.
• Masukkan MPIN Mandiri.
• Klik Kirim dan masukkan MPIN.

2. Transfer ke sesama Bank Mandiri dengan ATM

Nah, ada cara transfer Bank Mandiri melalui ATM terdekat dengan mudah.

• Datang ke mesin ATM Bank Mandiri.
• Masukan kartu ATM Mandiri ke mesin atm.
• Pilih bahasa Indonesia lalu masukan 6 digit PIN.
• Pilih menu Transaksi Lainnya.
• Pilih menu Transfer.
• Pilih Ke Rekening Mandiri.
• Masukkan nomor rekening Bank Mandiri.
• Masukan jumlah nominal transfer Bank Mandiri.
• Piilh Benar.
• Klik YA pada halaman konfirmasi.

3. Tansfer ke sesama Bank Mandiri dengan Internet Banking

Terakhir, nasabah yang memiliki Internet Banking dapat mengikuti cara transfer ke sesama Bank Mandiri berikut.

• Buka https://ibank.bankmandiri.co.id/retail3/ pada browser.
• Masukkan user ID dan Password.
• Pilih menu Transfer.
• Pilih Rekening Mandiri.
• Pilih Rekening asal, nominal, dan Rekening tujuan.
• Klik Lanjutkan.
• Aktifkan token dan PIN Token Mandiri.
• Klik Angka 1 untuk masuk ke mode APPLI 1.
• Masukkan kode challenge 8 digit ke token mandiri.
• Tunggu sampai muncul kode baru.
• Masukkan kode pada token ke kolom Masukan PIN Mandiri.
• Pilih tombol Lanjutkan.
• Tunggu proses transfer Bank Mandiri berhasil.

Setelah transfer berhasil, dana akan dipindahkan dari rekening Anda ke rekening tujuan secara elektronik.

Dalam transaksi keuangan seperti transfer ke sesama Bank Mandiri bisa dilakukan secara instan, tergantung pada sistem dan waktu operasional bank.

Itulah penjelasan terkait cara transfer Bank Mandiri ke sesama nasabah yang bisa dilakukan sesuai kebutuhan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 22 penyelengara P2P lending tercatat memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%. Jumlah perusahaan finteh dengan kredit macet ini setara dengan 22,68% dari pelaku usaha pinjaman online (pinjol) yang saat ini mencapai 97 perusaaan.

Besarnya jumlah pinjol yang memiliki kredit macet tinggi ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam paparan kinerja industri belum lama ini (1/11/2024). Meski demikian, OJK menggaris bawahi secara total, nilai kredit macet ini setara dengan 2,38% total pinjaman yang disalurkan. Dengan kata lain, pinjol yang ukurannya relatif kecil menjadi penyumbang kredit macet terbesar.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada dua hal yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet.

“Pertama adalah credit scoring yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower,” kata Huda kepada Bisnis pada Rabu (6/11/2024).

Selama ini, Huda bilang, di sektor produktif pun penghitungan credit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu, diharapkan integrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk.

Kedua, Huda menyebut, ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal, saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena plafon yang ditawarkan maksimal Rp2 miliar.

“Harusnya ada opsi asuransi kredit dan dijadikan sebagai salah satu value dalam credit scoring serta ditampilkan di halaman borrower sehingga lender bisa mengetahui apakah calon borrowernya mempunyai asuransi atau tidak,” katanya.

Terakhir Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet lebih tinggi. Dia mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%.

“Artinya untuk sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P Lending lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif, selain pangsa pasarnya juga lebih besar sektor konsumtif,” katanya.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan TWP90 secara keseluruhan industri per September 2024 memang masih terjaga di 2,38%. Namun, bila dibedah akan terlihat penyelenggara P2P lending yang kredit macetnya sudah mendekati 5%, bahkan jebol di atas 5%.

"Kalau tinggi yang terjadi akan seperti Investree, kemudian perusahaan P2P tersebut collapse karena dia kan harus mengembalikan juga ke pihak ketiga atau pada para investornya," kata Heru kepada Bisnis.

Eks Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tersebut mengatakan solusi dari kondisi banyaknya P2P dengan kredit macet tinggi ini adalah perbaikan sistem seleksi dan kurasi calon peminjam.

"Karena kalau selama ini kan semua boleh pinjam cukup dengan KTP, dapat duit. Padahal tidak semua memiliki kemampuan membayar," kata Heru.

Kedua, menurutnya penting bagi industri P2P lending untuk memprioritaskan pinjaman ke sektor produktif. Itu pun, kata dia, seleksi yang dilakukan juga harus ketat untuk memastikan kemampuan pengembalian pinjaman.

Ketiga, Heru menilai harus ada penyesuaian batas manfaat ekonomi atau bunga pinjaman dari P2P lending. Saat ini, bunga pinjaman untuk sektor produktif dipatok 0,1% per hari kalender. Sedangkan bunga pinjaman sektor konsumtif 0,3% per hari kalender.

"Kalau bunganya masih besar seperti sekarang ya potensi tingkat pengembalian gagal juga tinggi," kata Heru.

Sebagai informasi, kredit macet atau TWP90 Investree terus melonjak sejak kasusnya mencuat pada akhir 2013. TWP90 Investree per 17 Januari 2024 silam tercatat sebesar 12,58% dan semakin membengkak di posisi 16,44%, sebelum kemudian izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 22 penyelengara P2P lending tercatat memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%. Jumlah perusahaan finteh dengan kredit macet ini setara dengan 22,68% dari pelaku usaha pinjaman online (pinjol) yang saat ini mencapai 97 perusaaan.

Besarnya jumlah pinjol yang memiliki kredit macet tinggi ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam paparan kinerja industri belum lama ini (1/11/2024). Meski demikian, OJK menggaris bawahi secara total, nilai kredit macet ini setara dengan 2,38% total pinjaman yang disalurkan. Dengan kata lain, pinjol yang ukurannya relatif kecil menjadi penyumbang kredit macet terbesar.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada dua hal yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet.

“Pertama adalah credit scoring yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower,” kata Huda kepada Bisnis pada Rabu (6/11/2024).

Selama ini, Huda bilang, di sektor produktif pun penghitungan credit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu, diharapkan integrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk.

Kedua, Huda menyebut, ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal, saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena plafon yang ditawarkan maksimal Rp2 miliar.

“Harusnya ada opsi asuransi kredit dan dijadikan sebagai salah satu value dalam credit scoring serta ditampilkan di halaman borrower sehingga lender bisa mengetahui apakah calon borrowernya mempunyai asuransi atau tidak,” katanya.

Terakhir Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet lebih tinggi. Dia mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%.

“Artinya untuk sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P Lending lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif, selain pangsa pasarnya juga lebih besar sektor konsumtif,” katanya.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan TWP90 secara keseluruhan industri per September 2024 memang masih terjaga di 2,38%. Namun, bila dibedah akan terlihat penyelenggara P2P lending yang kredit macetnya sudah mendekati 5%, bahkan jebol di atas 5%.

"Kalau tinggi yang terjadi akan seperti Investree, kemudian perusahaan P2P tersebut collapse karena dia kan harus mengembalikan juga ke pihak ketiga atau pada para investornya," kata Heru kepada Bisnis.

Eks Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tersebut mengatakan solusi dari kondisi banyaknya P2P dengan kredit macet tinggi ini adalah perbaikan sistem seleksi dan kurasi calon peminjam.

"Karena kalau selama ini kan semua boleh pinjam cukup dengan KTP, dapat duit. Padahal tidak semua memiliki kemampuan membayar," kata Heru.

Kedua, menurutnya penting bagi industri P2P lending untuk memprioritaskan pinjaman ke sektor produktif. Itu pun, kata dia, seleksi yang dilakukan juga harus ketat untuk memastikan kemampuan pengembalian pinjaman.

Ketiga, Heru menilai harus ada penyesuaian batas manfaat ekonomi atau bunga pinjaman dari P2P lending. Saat ini, bunga pinjaman untuk sektor produktif dipatok 0,1% per hari kalender. Sedangkan bunga pinjaman sektor konsumtif 0,3% per hari kalender.

"Kalau bunganya masih besar seperti sekarang ya potensi tingkat pengembalian gagal juga tinggi," kata Heru.

Sebagai informasi, kredit macet atau TWP90 Investree terus melonjak sejak kasusnya mencuat pada akhir 2013. TWP90 Investree per 17 Januari 2024 silam tercatat sebesar 12,58% dan semakin membengkak di posisi 16,44%, sebelum kemudian izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21 Oktober 2024.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan overseas financing kepada Richeese Factory Malaysia Sdn. Bhd. dalam bentuk fasilitas Term Loan – Corporate Finance.

Pembiayaan ini bertujuan mendukung pengembangan jaringan outlet Richeese Factory di Malaysia, sejalan dengan peran LPEI sebagai agen pemerintah dalam memperluas kehadiran Indonesia melalui ekspor jasa (commercial presence) dalam program gastrodiplomasi.

Richeese Factory Malaysia merupakan bagian dari Nabati Group, sebuah grup usaha asal Indonesia yang bergerak di sektor makanan cepat saji. Kerja sama LPEI dan Nabati Group telah terjalin sejak Desember 2023. Tingginya tingkat konsumsi ayam per kapita di Malaysia, yaitu 50,5 kilogram per kapita dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 12,7 kilogram, menciptakan peluang besar bagi Richeese Factory untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas.

Plt. Direktur Pelaksana Bisnis LPEI, Anton Herdianto, menegaskan dukungan ini menunjukkan komitmen LPEI terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia yang berinvestasi di luar negeri.

“Kami melihat Nabati Group melalui Richeese Factory Malaysia sebagai contoh inspiratif kebanggaan Indonesia di pasar global. Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan bisnis dan membuka lebih banyak peluang internasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 8 November 2024.

Direktur Richeese Factory Malaysia, Chong Kok Yeow, mengungkapkan kebanggaannya dalam membawa brand Indonesia ke luar negeri. Dengan dukungan Indonesia Eximbank, ia berharap Richeese Factory semakin berkembang dan memperbesar nama Indonesia di pasar internasional. “Semoga kemitraan ini berlangsung secara berkelanjutan dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan,” tambahnya.

Pada akhir Desember 2023, Richeese Factory Malaysia telah mengoperasikan beberapa gerai, dan hingga Oktober 2024, jumlah outletnya mencapai 55 yang tersebar di wilayah Malaysia Barat seperti Kuala Lumpur, Malaka, Johor, Penang, dan Selangor.

Ekspansi ini juga sejalan dengan program “Indonesia Spice up the World” yang bertujuan meningkatkan eksposur produk makanan asal Indonesia di kancah internasional. Program ini diharapkan menjadi jembatan bagi produk-produk Indonesia, termasuk Richeese Factory, untuk dikenal dan diterima secara luas di berbagai negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi cuan pembeli emas Antam menebal sepanjang Oktober 2024 sejalan dengan pergerakan harga buyback yang memecahkan rekor baru sebanyak 16 kali.

Pergerakan harga emas terpantau melandai hingga terkoreksi memasuki awal November 2024. Rapor itu dibukukan setelah pesta rekor baru sepanjang bulan lalu.

Kilau harga emas di pasar global turut berimbas terhadap pergerakan harga buyback emas Antam untuk ukuran 1 gram. Data yang dihimpun Bisnis banderol pembelian kembali oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) memecahkan rekor baru sebanyak 16 kali pada Oktober 2024.

Untuk diketahui, hargabuybackemas batangan Antam LM mengikuti pergerakan harga dunia. Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksibuybackdipotong langsung dari total nilai buyback.

Buybackemas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu.

Dengan demikian,buybackemas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan hargabuyback.

JAKARTA, KOMPAS.com - Layanan transportasi umum di Indonesia kini kedatangan Perusahaan otobus (PO) baru yakni Reitama Trans.

Sebagai pemain baru, perusahaan asal Sulawesi tersebut memberikan layanan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP). Adapun layanan yang diberikan adalah untuk mengantarkan penumpang pada rute Makassar-Toraja atau sebaliknya.

Pada awal debutnya, PO Reitama Trans meluncurkan tiga unit bus baru dari garasi Karoseri Laksana. Maka dari itu, meski ini adalah bus AKDP, namun ada pilihan kelas bagi penumpang.

Secara rinci, dua bus menggunakan bodi Legacy SR3 Suites Combi. Sementara satu bus menggunakan bodi Legacy SR3 HD Prime Ultimate Edition. Namun, ketiganya digendong sasis Mercedes-Benz OH 1626 L Euro 4.

View this post on Instagram

A post shared by KAROSERI LAKSANA (@laksanabus)

Instagram @Laksanabus Bus PO Reitama Trans

Bodi Legacy SR3 Suites Combi punya desain interior yang unik karena punya dua kelas bangku dalam satu kabin. Pada area paling depan merupakan kursi model reclining dengan legrest, sementara area tengah ke belakang model sleeper bertumpuk.

Sementara itu, untuk bus dengan bodi Legacy SR3 HD Prime Ultimate Edition seluruh kursi penumpang hadir dengan fitur reclining dan legrest. Seperti biasanya, karena ini adalah bus Sulawesi, maka bus tidak dilengkapi dengan toilet.

Secara keseluruhan, ketiga bodi bus tampil elegan dengan kelir hitam kombinasi merah. Kemudian, pada bodi samping disematkan livery siluet rumah adat Tongkonan yang merupakan rumah adat suku Toraja.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir dikabarkan menjadi pengurus BP Danantara. Kabar ini membuat saham TOBA naik ke zona hijau pagi ini.

Berdasarkan data RTI pukul 09.45 WIB, saham TOBA tercatat naik 0,99% ke level Rp510 per saham pagi ini. Saham TOBA tercatat dibuka pada level 510 pagi ini, naik 5 poin dari harga di hari kemarin yang sebesar Rp505 per saham.

Saham TOBA diperdagangkan pada level Rp505-Rp520 sesaat setelah pembukaan. Sebanyak 5,31 juta saham TOBA diperdagangkan, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,73 miliar.

Saham TOBA saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp4,17 triliun.

Di sisi lain, saham TOBA tercatat telah menguat 67,76% sejak awal tahun atau year to date (YTD). Sementara itu, dalam tiga bulan terakhir saham TOBA telah menguat 100,79%. Akan tetapi, dalam sebulan terakhir, saham TOBA melemah 5,56%.

Sebelumnya, menurut informasi yang diterima Bisnis, Pandu bakal menjadi Chief Operafing Officer atau Wakil Kepala di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus," ujar salah satu sumber, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Rosan P. Roeslani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Chairman dan Muliaman D Hadad sebagai CEO di BP Danantara.

Beberapa waktu ini, beredar informasi bahwa Pandu Sjahrir ikut ditunjuk Prabowo dalam lembaga investasi tersebut. Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Muliaman Hadad, terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

Sebagai informasi, Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

NUSA DUA, investor.id–Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) berpotensi ditiru oleh negara lain di luar Uni Eropa (UE). Sebab, implementasi EUDR menerapkan sistem benchmarking yang memungkinkan suatu negara masuk kategori high risk dalam hal deforestasi.

Konsekuensinya, negara-negara mitra dagang non-UE yang dimiliki negara yang masuk kelompok high risk bisa saja ikut mengambil tindakan tertentu yang merugikan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan sawit nasional hendaknya jangan terlena dengan wacana penundaan implementasi, namun perlu mencari solusi lain.

Demikian salah satu poin penting dari diskusi sesi kedua bertema Implementation of EUDR: Opportunities and Challenges pada The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). Sejauh ini, Parlemen UE belum bisa menjelaskan sistem dalam implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Sistem itu tidak hanya berpeluang mendiskriminasi industri sawit tapi juga Indonesia secara umum karena berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

“Sebagai akibat benchmarking, suatu negara yang dikategorikan high risk dalam hal deforestasi ini maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara partner dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut,” ujar Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi.

Andri mengatakan, pemberlakuan benchmarking akan berpotensi bermasalah. Sebab, di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan sistem benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain, Indonesia itu juga mempunyai wilayah yang berbeda. “Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” kata dia.

Dia juga menuturkan, EUDR memang dari awal terkesan memaksakan one size fit all (satu ukuran diberlakukan untuk semua). “Sebenarnya, dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda,” tutur dia.

Dampak EUDR

Sedangkan Pietro Paganini, profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot di Roma, Italia, menilai, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama guna menemukan cara terbaik mematuhi EUDR, yang penerapannya tidak hanya akan di UE tapi juga di luar Eropa.

Sementara itu, Ian Suwarganda, penasihat bidang sawit untuk Golden Agri-Resources (GAR), mengingatkan, saat ini, negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira, negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” jelas dia.

Sekjen Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman mengatakan, pelaksanaan EUDR itu pasti akan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. “Ada tujuh komoditas yang terdampak EUDR ini, termasuk sawit, kopi, dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” jelas dia.

Pemberlakuan EUDR itu tidak hanya akan berdampak pada ekspor RI ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan di Eropa, baik barang impor maupun ekspor,” katanya. Dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke UE yang terpengaruh akan mencapai US$ 4.4 miliar dalam berbagai produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News