KOMPAS.com – Bank DKI bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya menjalankan aksi corporate social responsibility (CSR) dengan menyalurkan 1.000 paket sembako di Bintaro, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (5/6/2024).

Adapun aksi tersebut merupakan salah satu dukungan terhadap perwujudan tujuan pembangunan atau Sustainable Development Goals (SDG’s).

Penyerahan sembako tersebut turut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Agus Haryoto Widodo, serta Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Aristianto.

Agus mengatakan, Bank DKI berupaya berkontribusi membantu program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam upaya mendukung terwujudnya salah satu tujuan SDG’s poin nomor dua, yaitu menciptakan kondisi tanpa kelaparan.

“Program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat, terutama DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan,” ujar Agus dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Bank DKI memberikan subsidi sebesar Rp 50.000 per paket untuk 1.000 paket sembako senilai Rp 150.000.

Adapun paket sembako tersebut berisi 5 kilogram (kg) beras premium, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu. Paket tersebut dapat ditebus masyarakat seharga Rp 100.00 per paket.

Selain penyaluran CSR berupa subsidi 1.000 paket sembako, Bank DKI juga menyediakan booth khusus untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan yang dimiliki Bank DKI.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengatakan, Bank DKI berupaya meningkatkan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program-program CSR secara berkelanjutan.

“Program CSR Bank DKI bukan hanya sebagai kewajiban perusahaan tetapi juga bagian dari komitmen untuk menjadi agen perubahan yang memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Jakarta,” kata Arie.

Selain penyaluran CSR pangan, Bank DKI juga membagikan 800 butir telur kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lagoa 07, Jakarta Utara (Jakut).

Upaya tersebut guna mendukung program pemerintah terkait percepatan penurunan stunting, serta melaksanakan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank DKI 2024.

Pembagian tersebut dilakukan bersamaan dengan seremonial pendirian Sekolah Laboratorium Pancasila di SDN Lagoa 07, Jakut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kids Nusantara (KiN Space) yang resmi digelar di SCBD Park, Jakarta menjadi ruang edukatif yang mengajak anak serta anggota keluarga lainnya mengeksplor keindahan budaya bangsa lewat pengalaman yang interaktif dan imajinatif. “Di sini, anak-anak dapat menjelajahi keajaiban Nusantara melalui berbagai kegiatan yang menggabungkan pendidikan dengan imajinasi. Lokasinya yang strategis semakin menambah kenyamanan dan aksesibilitas bagi keluarga yang ingin menikmati waktu berkualitas bersama,” kata Founder KiN Space Kartika Winata seperti dinukil dari Kantor Berita Antara, Sabtu (6/7/2024).

Kartika bercerita awal mula dirinya terpikir untuk mendirikan KiN Space diawali dari keinginannya membangun sebuah ruang berkualitas untuk keluarga di sebuah lingkungan yang menyegarkan. Hal tersebut menginsipirasinya menggabungkan bakat usaha dengan rasa sayangnya pada anak-anak.

Hal lain yang menginspirasinya adalah kekayaan Indonesia yang ingin ia jadikan sebagai sebuah misi untuk merangkul generasi muda dan mempromosikan budaya Nusantara. Hasilnya, ruang edukatif yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia dengan membeli tiket seharga Rp175 ribu hingga Rp500 ribu selama masa soft launching itu, dapat menawarkan perpaduan unik antara pameran, area bermain, kegiatan pembelajaran, galeri-retail, dan kafe yang nyaman bagi semua kalangan.

KiN Space juga menghadirkan berbagai program kelas yang dirancang untuk memantik kreativitas dan bakat semua usia seperti kelas art and craft, sensory, special class seperti exhibition making. Kartika menjelaskan program-program itu memberikan platform bagi setiap orang untuk belajar dan berkreasi dalam lingkungan yang mendukung dan menyenangkan.

KiN Space juga memiliki area bermain anak yang dirancang untuk mendukung pembelajaran melalui permainan. Area dilengkapi dengan fasilitas modern dan aman yang memungkinkan anak-anak bermain sambil belajar. Ia turut membeberkan dalam rencana ke depannya, KiN Space akan menampilkan karya seasonal dari berbagai seniman.

“Pada peluncuran perdana ini, Mang Moel menjadi seniman pertama yang menciptakan instalasi seni istimewa (KiNstallation) untuk KiN Space,” ujar dia.

Co-Founder KiN Space Alvina Atmadja menambahkan bahwa pengunjung akan diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan karya seni, serta memperkenalkan budaya Indonesia yang sangat kaya dan patut diekspos.

"Kami berharap KiN Space dapat menjadi tempat di mana keluarga dapat berkumpul dan menikmati waktu berkualitas bersama, sekaligus memberikan semua usia kesempatan untuk tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang mendukung dan penuh inspirasi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ingin melempar sinyal bahwa ia dan PDI Perjuangan sudah tak sejalan dengan pemerintahan saat ini.

Sebab, dalam sebuah acara yang digelar PDI-P pada Jumat (5/7/2024), Mega menduga ia akan menjadi sasaran tembak berikutnya usai Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa.

"Megawati ingin perlihatkan sedang menghadapi pihak yang sedang berkuasa saat ini," kata Ujang saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

Ujang menuturkan, Megawati ingin menunjukkan bahwa pemerintah kini menganggap ia dan PDI-P sebagai lawan politik dan menggunakan KPK sebagai alat gebuk.

Megawati beranggapan bahwa kritik yang dilemparkan PDI-P berdampak pada pemanggilan Hasto oleh KPK dan polisi.

Hal itu merupakan sinyal bahwa Mega dan pemerintahan saat ini sudah tak sejalan dan menjadi lawan.

"Mungkin karena Hasto kritis, PDI-P kritis, maka dikerjain," ujar Ujang.

Menurut Ujang, Megawati juga mewanti-wanti banyak pihak bahwa sebagai politisi ia pernah berlawanan dengan pemerintahan Orde Baru.

Itu tampak dari pernyataannya yang mengaku pernah mendapatkan panggilan polisi dan kejaksaan. Panggilan itu juga ia penuhi.

Sebelumnya, Megawati menduga dirinya akan menjadi target KPK setelah Hasto.

Namun, Megawati mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK, yakni AKBP Rossa Purbo Bekti yang melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Hasto dan stafnya, Kusnadi, pada 10 Juni lalu.

Presiden kelima RI ini mengaku siap menerjunkan semua ahli hukum yang dia miliki.

"Terus pasti deh, pasti gimana cara manggil Bu Mega ya bla bla, ya gue panggilin seluruh ahli hukum mau enggak ikut saya? Iya kan, enak saja," kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Megawati bercerita pengalamannya memenuhi panggilan polisi dan kejaksaan sebanyak tiga kali.

Namun, bukannya ketakutan, Megawati malah keheranan melihat aparat yang memanggilnya itu menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti.

Setelah itu, Megawati pun berkelakar menantang Hasto agar tidak takut jika dipanggil polisi ataupun KPK.

"Aku bilang sama Hasto. Lu berani datang enggak, To? Masa malah sama aku. Aku saja datang sampai tiga kali loh, To. 'Yo, datang, Bu," ujar Megawati.

KOMPAS.com - Nomor tak dikenal biasanya kerap menganggu pengguna menelepon di waktu-waktu tidak tepat. Hal ini yang cukup menganggu pengguna di berbagai aktivitas. Tak hanya itu kontak-kontak yang tidak dikenal bisa jadi mengindikasi kejahatan siber.

Maka dari itu bagi Anda yang terganggu dengan telepon atau kontak yang tidak dikenal dapat melakukan silent atau membisukan nomor yang tak dikenal. Bagi pengguna iPhone, Anda bisa membisukan nomor kontak secara otomatis lewat fitur Silence Unknown Callers.

Fitur Silence Unknown Callers di iPhone sendiri merupakan fitur yang membantu Anda mengelola panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal atau tidak ada dalam kontak Anda.

Dengan mengaktifkan fitur ini, iPhone secara otomatis membisukan panggilan dari nomor yang tidak dikenali.

Panggilan ini akan langsung diarahkan ke pesan suara tanpa mengganggu Anda dengan dering, tetapi tetap muncul di daftar panggilan terbaru sehingga Anda dapat meninjaunya nanti. Lantas bagaimana cara mengaktifkan fitur ini? Selengkapnya berikut ini tutorialnya.

Cara bisukan otomatis nomor tak dikenal di iPhone

• Buka “Settings” pada iPhone Anda
• Gulir ke bawah dan pilih menu “Telepon”
• Gulir ke bawah dan pilih “Silence Unknown Callers”
• Kemudian geser toggle ke kanan untuk mengaktifkan fitur silent untuk nomor yang tak dikenal

Cara silent otomatis nomor tak dikenal via WhatsApp

Selain telepon kontan di iPhone, pengguna juga bisa membisukan telepon otomatis via WhatsApp. Begini caranya.

• Buka akun WhatsApp Anda
• Pilih “Settings”
• Buka “Privacy”
• Klik “Calls” Geser toggle ke kanan “Silence Unknown Callers” untuk mengaktifkan fitur ini

Itulah cara membisukan nomor tak dikenal di iPhone dengan mudah untuk menghindari telepon spam. Selamat mencoba.

Dapatkan update berita teknologi dan gadget pilihan setiap hari. Mari bergabung di Kanal WhatsApp KompasTekno.

Polisi akan menutup Jalur Puncak, Bogor, pada hari ini, Sabtu (6/7) pukul 17.00 WIB. Jalur Puncak ditutup karena ada pawai obor masyarakat dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1446 H.

Satlantas Polres Bogor bakal menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan selama pawai obor berlangsung.

"Kami sudah sosialisasi sebelumnya bahwa akan ada kegiatan masyarakat yang berupa pawai obor di sepanjang kawasan wisata puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan di lokasi.

"Dan kami akan melaksanakan penutupan juga pada saat mulai pawai obor tersebut," tambah Ardian.

Terkait berapa lama penutupan, polisi memprediksi akan ditutup hingga pukul 18.30 WIB.

"Untuk ditutup sementara kemungkinan antara kurang lebih 1 sampai 1,5 jam," kata Ardian.

Polisi mengimbau para pengguna jalan yang akan menuju kawasan Puncak agar menggunakan jalur alternatif.

"Kemudian apabila yang akan melintas pada saat kegiatan pawai obor malam hari nanti bisa gunakan jalur alternatif baik itu Sukabumi-Cianjur ataupun Jonggol-Cianjur,"ucapnya.

Sedangkan bagi warga Puncak, bisa menggunakan jalan alternatif melalui Megamendung untuk menuju kediaman masing-masing.

"Sehingga di jalur utama kami akan konsen untuk mengawal kegiatan masyarakat tersebut agar aman lancar," ucap Ardian.

REPUBLIKA.CO.ID, Reformis Masoud Pezeshkian akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Iran setelah mengalahkan kandidat dari Partai Konservatif, Saeed Jalili di putaran kedua pemilihan presiden yang hasilnya diketahui Sabtu (6/7/2024). Pezeshkian menyatakan bahwa ia siap untuk mengulurkan tangan untuk menggandeng lawan-lawannya, menyebut mereka "saudara."

"Jalan sulit ke depan tidak akan menjadi mulus tanpa dukungan, empati, dan kepercayaan," kata Pezeshkian lewat unggahannya di X, Sabtu.

"Saya mengulurkan tangan kepada anda dan bersumpah atas kehormatan saya bahwa saya tidak akan meninggalkan anda sendirian di jalan ini. Jangan tinggalkan saya sendiri," ujar Pezeshkian menambahkan.

Sebelumnya, juru bicara komite pemilu Iran Mohsen Eslami mengatakan Pezeshkian meraih suara 16.384.403 dan memenangi pemilihan presiden negara tersebut. Pezeshkian seperti dilaporkan Anadolu, mengalahkan Saeed Jalili yang tertinggal dengan 13.538.179 suara pada putaran kedua yang menghasilkan jumlah pemilih yang relatif lebih tinggi.

Pemungutan suara dibuka pada Jumat (5/7/2024) pukul 8 pagi waktu setempat di seluruh negeri dan pemungutan suara diperpanjang tiga kali sebelum mencapai puncaknya pada tengah malam dengan lebih dari 30 juta orang memberikan suara. Jumlah pemilih pada pemilu putaran kedua tercatat lebih dari 50 persen dari total penduduk, jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pemilih pada putaran pertama sebesar 40 persen dan jumlah pemilih pada pemilu presiden 2021 sebesar 48,8 persen.

Menurut data resmi, sekitar 61 juta warga Iran berhak memilih dalam pemilu selain sekitar 10 juta warga Iran yang tinggal di luar negeri. Penghitungan suara dimulai segera setelah pemungutan suara ditutup pada tengah malam dan jumlah penghitungan suara tahap pertama diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada pukul 02.30.

Pada awalnya, Pezeshkian unggul tipis dengan 1,26 juta suara berbanding 1,24 juta untuk Jalili. Namun, seiring berjalannya penghitungan, kesenjangan antara kedua kandidat semakin lebar.

Penghitungan terakhir diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri sekitar pukul 06:45 dengan Pezeshkian memperoleh lebih dari 16,3 juta suara dibandingkan Jalili yang memperoleh 13,5 juta suara, jauh lebih unggul dibandingkan kandidat konservatif. Pada pemilu 28 Juni, Pezeshkian memperoleh 10,4 juta suara dari 24,5 juta suara yang dihitung dan Jalili menempati posisi kedua dengan 9,4 juta.

Pezeshkian akan menggantikan Presiden Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei bersama tujuh orang lainnya. Pezeshkian sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kesehatan di pemerintahan Mohammad Khatami (2001-2005) selain mewakili Tabriz di parlemen sejak 2008.

Sebagai seorang ahli jantung, Pezeshkian juga mengepalai Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz yang merupakan salah satu institusi medis terkemuka di Iran utara. Dua pencalonannya yang gagal sebelumnya untuk kursi kepresidenan terjadi masing-masing pada tahun 2013 dan 2021.

Analis politik seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu, menilai, kepemimpinan Pezeskhian kemungkinan akan mempromosikan kebijakan luar negeri yang pragmatis, mengurangi ketegangan atas negosiasi-negosiasi kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia yang macet sejak 2015 dan prospek perbaikan dari liberalisasi sosial di Iran. Baik Pezeshkian dan Jalili menjanjikan kepada rakyat Iran perbaikan ekonomi yang melemah akibat mismanajemen dan ragam sanksi sejak 2018 setelah AS yang saat itu dipimpin Presiden Donald Trump menarik diri kesepakatan nuklir dengan Iran.

Secara internal, Pezeshkian akan, "menghadapi perlawanan dari elite politik di sini, yakni pejabat dan badan yang memiliki kekuatan signifikan di Iran dan tanpa persetujuan mereka, akan menjadi cukup sulit baginya mewujudkan janji-janji politiknya," ujar analis Resul Serdar.

Pada akhirnya, Serdar melanjutkan, Pezeshkian akan menjabat untuk mengaplikasikan kebijakan negara yang telah digariskan oleh Pemimin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei, yang memiliki otoritas tertinggi di Iran.

Analis politik yang juga profesor di Fakultas Fars Media, Mostafa Khoshcheshm, mengatakan, bahwa dia memperkirakan hanya akan ada perubahan taktik bukan keputusan strategis, saat berbicara kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Pezeshkian.

"Kebijakan luar negeri Iran ditentukan oleh keseluruhan pejabat tertinggi, kebanyakan dari Dewan Keamanan Tinggi Nasional, di mana berisi perwakilan dari pemerintah termasuk angkatan bersenjatan, pemimpin tertinggi Iran, dan parlemen," kata Khoshcheshm kepada Al Jazeera.

"Sejak pemerintah adalah badan eksekutif, mereka memiliki kuota perwakilan terbesar. Sehingga pada dasarnya, kita bisa mengatakan secara strategis, kebijakan luar negeri Iran akan tetap sama, namun secara taktik, bisa berbeda. Tujuannya sama, tapi kecepatannya bisa berbeda."

Terlebih, jika mantan Presiden AS, Donald Trump kembali terpilih sebagai presiden pada November 2024, menurut Khoshcheshm, tidak akan banyak perubahan dari kebijakan luar negeri Iran.

"Jika Donald Trump terpilih, Saya tidak mengharapkan adanya perubahan, adanya pembicaraan (negosiasi) dari kedua negara, atau perubahan dari kondisi yang telah ada sekarang."

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai memerlukan untuk segera membentuk Data Protection Authority (DPA) atau lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal mengatakan lembaga tersebut sebenarnya merupakan amanah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang harus diwujudkan dalam waktu dua tahun. Mengingat, kebocoran data terus berpotensi kembali muncul.

“Idealnya, inisiasi pembentukan Data Protection Authority sudah dimulai sejak UU PDP disahkan. Berbagai peristiwa kebocoran data sebelum pengesahan UU PDP sudah menunjukkan minimnya pelindungan data di Indonesia,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Menurutnya, UU PDP dapat menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh pengendali data dan pemroses data dalam mengumpulkan, memproses, dan mentransfer data pribadi, serta sanksi administratif bagi pelanggar data pribadi. UU ini juga memandatkan lembaga PDP dalam mengawasi ekosistem pelindungan data pribadi di Indonesia.

Selain itu, kata Nidhal, badan yang memiliki atau mengolah data, baik publik maupun swasta, dapat diberikan tenggang waktu dua tahun untuk menyiapkan DPO (Data Protection Officer) atau Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) yang tersertifikasi serta persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kendati demikian, mengingat aktivitas peretasan yang belum lama ini terjadi dia menilai untuk sementara, UU PDP dapat memberikan kewenangan kepada presiden untuk menunjuk lembaga PDP yang dianggap sebagai lembaga netral dan terpercaya.

Meski begitu, menurut Nidhal, netralitas lembaga PDP hanya dapat dijamin apabila tidak berada di bawah pemerintah. Hal ini penting mengingat kasus kebocoran data paling banyak terjadi di sektor pemerintah, sebanyak 69% atau 71 insiden pada 2023.

“Lembaga PDP sejatinya bukan untuk melayani kepentingan pemerintah, tapi justru untuk mengawasi kepatuhan pemerintah terhadap UU PDP. Efektivitas pengawasan dan penegakannya hanya bisa dilakukan apabila berada di luar rumpun pemerintah,” tuturnya.

Nidhal menyebut, setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan badan ini. Yang pertama, lembaga PDP harus bebas dari segala pengaruh lembaga manapun, termasuk tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif, serta badan swasta.

Independensi ini tidak hanya dari segi kelembagaan, tetapi juga dari komposisi keanggotaannya. Selain dari kualifikasi dan keahlian, ketua dan anggota harus juga tidak sedang aktif terlibat dalam kegiatan politik. Kontrol keuangan juga tidak boleh memengaruhi independensi lembaga.

Kedua, lembaga PDP perlu dilengkapi dengan mekanisme pengaduan yang transparan yang berhubungan dengan privasi data diajukan oleh lembaga terhadap institusi pelanggar tertentu.

“Karena itu, sekali lagi, penyeimbangan kepentingan para pihak menjadi krusial. Kebijakan PDP yang dihasilkan harus berbentuk square-policy model, di mana pemerintah, bisnis, otoritas, dan masyarakat, berlandaskan kolaborasi dan partisipasi yang bermakna, berbagi peran dan tanggung jawab dalam menjaga ekosistem data pribadi yang lebih aman,” tandas Nidhal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh atas insiden peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi beberapa waktu lalu.

Meski begitu, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan agar semua data nasional direkam cadang (back up).

“Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” ujarnya usai meresmikan Pabrik PT Hyundai LG Indonesia, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024).

Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI itu telah memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS tersebut pada Jumat (28/06/2024) lalu. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, telah digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Hadi menekankan bahwa membuat cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service,” ujar Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, pada Senin (1/7/2024).

Jakarta: Lembaga survei Timur Barat Research Center (TBRC) memotret tingkat elektabilitas bakal calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) 2024. Dalam survei, ada tiga nama bakal calon gubernur yang konsisten berada di atas, yakni eks Jamintel Kejagung Jan Maringka, Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut, dan petahana Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandau.

TBRC melakukan survei dengan beberapa simulasi. Salah satunya dengan pertanyaan tertutup. Saat responden ditanyakan sosok bakal calon yang dipilih jika pemilihan dilakukan hari ini, sebagian besar responden memilih Jan Maringka.

"Dalam survei untuk mengukur preferensi masyarakat Sulawesi Utara jelang pilgub, angka tingkat keterpilihan Jan Samuel Maringka mencapai 26,3 persen melebihi tingkat keterpilihan Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut di angka 24,7 persen," ujar Direktur Eksekutif TBRC, Johanes Romeo, Sabtu, 6 Juli 2024.
ElektabilitasSteven Kandau sebesar 13,4 persen; Mayjen (Purn) Yulius Komaling 8,1 persen; istri mantan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Rita Tamuntuan 7,3 persen; mantan Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara 4,2 persen; dan Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu 4,1 persen. Responden yang tidak memilih sebanyak 11,9 persen.

Tingkat elektabilitas bakal calon gubernur dengan simulasi pertanyaan tertutup untuk 10 nama, Jan Maringka masih unggul tipis dengan 27,3 persen, Elly Engelbert Lasut 26,4 persen, Steven Kandouw 9,5 persen, dan Rita Maya Dondokambey Tamuntuan 6,8 persen. Kemudian, Christiany Eugenia Paruntu 5,8 persen, Tatong Bara 4,5 persen, Yulius Selvanus Komaling 4,2 persen, Vicky Lumentut 1,6 persen, Ronny Franky Sompie 0,4 persen, Carlo Brix Tewu 0,3 persen, dan tidak memilih 13,2 persen.

"Kesimpulannya hanya tiga nama yang konsisten peringkat teratas, mereka adalah Jan Maringka, Elly Engelbert Lasut, dan Steven Kandouw," ujar dia.

Baca Juga:Elektabilitas Bacalon Gubernur Sulut Bersaing Ketat

Dia menyampaikan pada dasarnya masyarakat Sulawesi Utara menyukai figur yang tidak punya masalah sosial dan hukum, memiliki budaya politik yang sangat demokratis, serta rasional. Sebab, masyarakat Sulawesi Utara dari segi literasi/pendidikan atau pengetahuan di atas rata-rata.

"Di mana, pemilih di Sulawesi Utara tahu bagaimana memilih pemimpin yang rasional dengan mengutamakan kemajuan dan kesatuan NKRI," jelas Romeo.

Survei ini melibatkan 1.800 responden yang sudah memiliki hak pilih saat pilgub berlangsung, dan tersebar secara proposional di 11 kabupaten dan 4 kota pada Provinsi Sulawesi Utara. Survei memiliki margin of error +/- 2,31 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.





(AZF)

GRESIK, iNews.id - Minibus terguling ditabrak truk di ruas Jalan Tol Gresik-Surabaya, tepatnya di kilometer 14.800 Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sabtu (6/7/2024). Minibus tersebut membawa 15 orang rombongan alumni SMP asal Bojonegoro.

Dalam kejadian itu, dua orang tewas, satu luka berat dan tujuh lainnya dilarikan ke ruma sakit. Bus tersebut dalam perjalanan menghadiri hajatan pernikahan menuju Kota Surabaya,

"Kami semua rombongan alumni SMP di Bojonegoro mau pergi ke acara nikahan di Kota Surabaya," ujar Yayuk dan Rohiyati, penumpang minibus yang selamat, Sabtu (6/7/2024).

Korban tewas merupakan sopir minibus bernama Lamidin (49 tahun) warga Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras, Bojonegoro. Korban tewas lainnya, yaitu Mugiati (50 tahun) warga Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.

"Satu teman saya (yang tewas) dan satu lagi sopirnya," ucapnya.

Sementara korban luka-luka berjumlah tujuh orang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik dan RS Semen Gresik untuk mendapat penanganan medis.

Editor: Kurnia Illahi

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sedang mengembangkan produk buy nowpaylater (BNPL) dengan menggandeng pihak ketiga yaitu Shopee PayLater.

Dengan kerja sama tersebut, BNI melakukan proses penyaluran dana (disburse) kepada nasabah Shopee. Direktur Technology and Operations BNI, Toto Prasetio, mengatakan BNI belum bisa memasang fitur BNPL di aplikasi wondr by BNI untuk menghindari tumpang tindih dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

“Istilahnya mereka bisa melakukan fasilitas BNPL Shopee PayLater, nah itu kerja sama ama kita dan kita disburse atau kit terhadap nasabahnya Shopee jadi kerja sama BNPL ada dua, kita sendiri atau kita kerja sama sama external party nah ini pendekatan kita adalah dengan channeling,” ujar Toto di Menara BNI, dikutip Sabtu (6/7).

Toto menyebut kerja sama channeling ini lebih efisien dibanding penyaluran pinjaman secara mandiri. Jumlah pembiayaan BNPL saat ini masih terhitung kecil.

“PayLater kan jumlahnya kecil, kalo jumlahnya kecil-kecil the process akan sangat tedious, kalau kita lakukan sendiri-sendiri saat ini menurut kami lebih efisien kalau kita kerja sama, despite kemudian kita ada arrangement khusus dengan Shopee,” terangnya.

Dengan adanya kerja sama ini, BNI dapat mengintegrasikan masing-masing penilaian kredit atau credit scoring dari BNI dan Shopee PayLater.

“(Dilihat dari perilaku), sudah pernah belanja berapa kali di sana (Shopee), itu kan dia (Shopee) punya scoring dan kita punya scoring juga,” tutur Toto.

Kerja sama dengan Shopee PayLater tersebut terkait bank digital BNI yaitu HiBank. “Jadi gini, secara teknologi memang di-support oleh Sea Group jadi ada kita bagi segmennya, nanti kita saat ini karena baru masuk HiBank nanti kita split dengan HiBank,” imbuh Toto.

BANDUNG, KOMPAS.com -Persib Bandung kemungkinan bakal mengaktifkan klausul opsi perpanjangan kontrak dari gelandang asal Spanyol Tyronne del Pino.

Tyronne adalah pemain Persib pada musim Liga 1 2023-2024 yang tersisih karena cedera.

Dia lalu dipinjamkan ke klub asal Thailand Ratchaburi FC selama setengah musim.

Tyronne mampu membuktikan kapasitasnya sebagai gelandang kreatif selama berkarier di Thai League 1 dengan 15 penampian total mencatat 1.334 menit bermain.

Tyronne menyumbang lima gol dan dua assist untuk klub berjuluk The Dragons.

“Tyronne juga statistik di Thailand bagus banget. Bojan juga sudah lihat performa dia di Thailand menjanjikan,” kata Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan

Setelah tim pelatih memantau performanya selama merumput di Negeri Gajah Putih, Bojan Hodak tertarik untuk memboyong Tyronne kembali ke Persib.

Atas rekomendasi pelatih, manajemen tengah membereskan segala administrasi Tyronne seperti draft kontrak baru dan lainnya.

“Dia masuk proyeksi pelatih musim depan, yang pasti kami akan bereskan administrasi dan segala macamnya. Mudah-mudah dia juga bisa cepat bergabung,” ungkap Adhitia.

Persib sendiri telah resmi mendatangkan bek baru asal Kroasia Mateo Kocijan untuk menggantikan posisi Alberto Rodriguez yang memutuskan hengkang ke klub India Mohun Bagan FC.

Persib tengah menantikan kehadiran Kocijan di latihan pramusim, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) tengah diproses.

“Minggu depan seharusnya dia sudah gabung sama tim, lagi perjalanan dan segala macam (administrasi) lagi diurus lah,” kabar Adhit.

Belum ada kepastian pula soal gelandang Stefano Beltrame bertahan atau tidak.

Beltrame adalah gelandang eks Juventus yang mampu mempersembahkan gelar juara Liga 1 2023-2024 musim lalu.

Nick Kuipers, David da Silva, dan Kevin Ray Mendoza bakal bertahan untuk Maung Bandung.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memberikan pembebasan pokok PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) 100% untuk hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai Rp2 miliar di tahun 2024.

Demi mendapatkan fasilitas tersebut, wajib pajak diharuskan melakukan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) terlebih dahulu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan PBB-P2 Tahun 2024.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyatakan berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut dan selama kondisi wajib pajak memenuhi Pergub 16/2024, maka wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data NIK.

"Pemutakhiran data NIK dilakukan di SIM Pajak Bumi dan Bangunan melalui pajakonline.jakarta.go.id untuk mendapatkan pembebasan PBB-P2," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Dalam peraturan ini, ada sejumlah aturan tentang pembebasan pokok yang tercantum pada pasal 3. Berikut isi dari pasal tersebut:

1. Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar 100% dari PBB-P2 terutang tahun pajak 2024

2. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk objek PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut. Berupa hunian dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000 (dua miliar rupiah); dan dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang datanya telah dilengkapi dengan NIK pada sistem informasi manajemen pajak daerah (NIK Valid).

3. Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk 1 (satu) Objek PBB-P2.

4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek PBB-P2, pembebasan pokok diberikan untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.

Pada Pasal 4 tersebut diatur bahwa dalam hal wajib pajak tidak diberikan pembebasan pokok sebesar 100% karena belum memenuhi kriteria dalam pasal 3 ayat (2) huruf b. Wajib pajak dapat diberikan pembebasan pokok dengan mengajukan permohonan pemutakhiran data NIK sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2

2. Data pajak daerah telah terhubung dengan data kependudukan sehingga setiap NIK yang masuk akan langsung terverifikasi apakah Valid.

3. Yang dimaksud valid berarti NIK tercatat pada server data kependudukan, pemilik NIK orang pribadi yang masih hidup, dan nama di SPPT sesuai dengan nama NIK, baik penulisan dan urutan.

4. Jika nama wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2.

Sebagai informasi, balik nama atau mutasi PBB adalah proses mengubah data PBB atas nama pemilik baru. Hal ini dilakukan karena adanya peralihan hak kepemilikan properti, seperti jual beli, hibah, atau warisan.

Fungsi balik nama pada SPPT PBB juga untuk mengidentifikasi kewajiban membayar PBB-P2. Hal ini penting untuk memastikan pemilik yang menguasai atau memanfaatkan tanah dan bangunan benar menjadi objek pajak PBB-P2.

Pergub 16/2024 tentang pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak 2024 merupakan langkah strategis yang diambil Pemprov DKI Jakarta untuk meringankan beban ekonomi warganya. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa pengurangan beban pajak, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah