JAKARTA, investor.id – Optimisme manajemen PT Astra International Tbk (ASII) pada sisa waktu tahun ini dan 2025, serta kuatnya pencapaian laba sepanjang Januari-September 2024 mendorong RHB Sekuritas meningkatkan perkiraan untuk tahun 2024-2025.

Astra memproyeksikan kenaikan volume penjualan kendaraan roda empat (4W) di pasar domestik pada 2025, mengingat tidak adanya aktivitas politik yang signifikan dan target Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebanyak 1 juta unit untuk penjualan kendaraan roda empat pada 2026.

“Astra juga berencana mempertahankan pangsa pasar dan menyoroti strategi jangka pendeknya untuk segmen xEV dengan model hybrid 7-seater pada kisaran harga Rp 300 juta per unit,” tulis analis RHB Sekuritas, Mutiara Nita dalam risetnya.

Untuk segmen roda dua (2W), emiten berkode saham ASII tersebut menargetkan volume penjualan sebanyak 6,5 juta unit pada 2025 atau tumbuh 2% yoy. Namun, itu bergantung pada harga komoditas yang stabil dan tinggi (batu bara, CPO, nikel), serta musim panen yang menguntungkan, terutama di Jawa dan Bali, yang menyumbang 60-65% dari volume penjualan kendaraan roda dua di pasar domestik.

Secara keuangan, laba inti ASII pada kuartal III-2024 mencapai Rp 9,5 triliun, meningkat 11% qoq atau 8,7% yoy. Alhasil, laba sepanjang Januari-September 2024 mencapai Rp 26 triliun, tumbuh 0,4% yoy, atau mencapai 86% dan 85% dari perkiraan RHB Sekuritas dan konsensus tahun ini. Hal itu berkat segmen jasa keuangan dan pertambangan.

Adapun segmen alat berat mencatat hasil yang lebih baik dari perkiraan, didukung oleh kenaikan volume penjualan, meski harga komoditas mulai normal. “Secara keseluruhan, segmen otomotif terus ditopang oleh penjualan kendaraan roda dua, suku cadang otomotif dan layanan, serta penjualan mobil bekas yang terus menunjukkan perbaikan.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Untuk tahun 2024-2025, RHB Sekuritas meningkatkan estimasi laba untuk segmen alat berat dan pertambangan, menurunkan estimasi volume penjualan mobil, dan menaikkan estimasi penjualan suku cadang otomotif dan segmen jasa keuangan.

Secara keseluruhan, broker efek itu menaikkan perkiraan laba bersih berulang ASII pada 2024-2025 sebesar 10% dan 13% menjadi Rp 33,5 triliun dan Rp 34,5 triliun (-1,3% dan +3% yoy). “Kami perkirakan laba ASII pada kuartal IV-2024 kembali normal karena faktor musiman pada produksi dan volume penjualan otomotif, aktivitas pertambangan, serta distribusi kredit baru,” jelas Mutiara.

Dengan berbagai faktor tersebut, RHB Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy saham Astra (ASII). Target harga saham ASII dinaikkan menjadi Rp 6.300 dari sebelumnya Rp 6.000. Potensi kenaikan harga 21% dan estimasi yield dividen pada 2025 sebesar 5%.

RHB Sekuritas telah memperbarui valuasi ASII untuk menghasilkan target harga saham berbasis SOP. Adapun target harga baru tersebut mengimplikasikan P/E 2025 sebesar 7,7 kali, masih di bawah rata-rata 3 tahun yang sebesar 8,6 kali. Target harga mencakup 0% diskon/premium ESG, karena nilai ESG ASII sebesar 3 atau berada di median negara.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman pidana Mardani H Maming, terpidana korupsi penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) MA mengabulkan permohonan PK Mardani H Maming dan memvonis 10 tahun penjara.

Terkait vonis tersebut, pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah Castro mengatakan, MA harusnya memvonis tersebut berdasarkan kaca mata antikorupsi.

“Kalau MA punya perspektif antikorupsi yang kuat, dan menganggap korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa), harusnya diperberat agar dapat memberikan efek jera,” kata dia, Selasa,(5/11/2024).

Castro mengatakan, banyak putusan di tingkat kasasi dan PK yang lebih rendah dibandingkan vonis di tingkat banding.

“Banyak putusan kasasi dan PK justru lebih rendah. Terlebih sejak Artidjo sudah tidak di MA sudah tidak sesangar dulu,” jelas dia.

Terpisah, pakar Hukum Untirta, Banten, Agus Prihartono menilai MA seharusnya bisa membuat vonis berdasarkan vonis kasasi sebelumnya.

“Mahkamah Agung (MA) ini memang sudah ada track record (menolak kasasi Mardani H Maming). Dari kasasinya tersebut harusnya itu kan bisa suatu dijadikan dasar dan alasan,” jelas Agus.

Agus menegaskan, dikabulkannya PK seharusnya dapat didasari oleh adanya novum baru. Menurut Agus, hal tersebut merupakan syarat dikabulkan atau diterimanya peninjauan kembali (PK).

“Yang pasti kalau kita PK itu harus ada novum baru. Dan dalam PK itu harus ada dasar dua alat bukti juga,” pungkas dia.

MA kurangi hukuman Maming

Dikutip dari Kompas.com, MA mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak MA.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara. Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Berikut putusan lengkap PK Mardani Maming:

1. Menyatakan Terpidana Mardani H Maming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif Pertama

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana MARDANI H. MAMING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

3. Menghukum Terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752 (Rp 110 miliar), jika Terpidana tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani Maming, Pengamat Sebut Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/nasional/2024/11/05/mahkamah-agung-kabulkan-pk-mardani-maming-pengamat-sebut-korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa?page=all

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan upaya membangun sektor kebudayaan nasional harus terus ditingkatkan. Hal itu dengan memperkuat aspek pemeliharaan dan pelestarian budaya sebagai bagian upaya menjaga keberlanjutan keberagaman warisan budaya bangsa.

"Keberagaman budaya bangsa sebagai salah satu kekayaan yang kita miliki harus kita jaga, lestarikan, dan warisi kepada generasi penerus bangsa," kata Rerie, sapaan karib Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 5 November 2024.

Berdasarkan informasi di laman ipk.kemdikbud.go.id, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia konsisten meningkat sejak tiga tahun lalu. Nilai IPK tersusun atas tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.
Pada 2023, skor IPK Indonesia mencapai 57,13 atau bertambah 2 poin terhadap periode sebelumnya dan bertambah 5,23 poin dibandingkan dengan capaian 2021. Capaian IPK Indonesia ditargetkan 68,15 poin pada tahun 2045.

Rerie menyebut tren peningkatan IPK harus terus dijaga dengan berbagai upaya penguatan di sejumlah sektor. Dia berpendapat pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan, program, dan langkah-langkah strategis melestarikan serta mempromosikan kekayaan budaya yang menjadi identitas nasional.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai sektor pendidikan juga berperan penting dalam upaya melestarikan budaya di Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sistem pendidikan.

Peran pendidikan tersebut bukan hanya untuk menghadirkan budaya sebagai pengetahuan umum. Tetapi juga sebagai sarana memperdalam pemahaman terhadap kekayaan budaya masyarakat.

Rerie juga berharap peran aktif masyarakat ikut mendukung kebijakan dan langkah strategis yang diambil pemerintah dalam upaya melestarikan kebudayaan nasional. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong pembangunan sektor budaya nasional konsisten dilakukan dalam upaya memperkokoh identitas dan jati diri bangsa di tengah tantangan modernisasi saat ini.

Menurut Rerie, penguatan jati diri bangsa merupakan langkah strategis dalam proses penanaman nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, gotong-royong dan cinta tanah air, kepada setiap anak bangsa.

Baca juga: Ratusan Siswa Ikut Lomba Cerdas Cermat Museum, Upaya Pembangkitan Cinta Warisan Budaya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor satelit ilegal yang digunakan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk "membina" 1.000 situs judi online (judol) di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dikelola oleh tiga orang, yakni AK, AJ, dan A.

Ketiganya mempekerjakan 12 orang untuk "membina" situs judi online dari kantor tersebut.

“Dari 12 orang tersebut, delapan orang bertugas sebagai operator, dan empat orang bertugas sebagai admin,” ungkap Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Wira menjelaskan, ke-12 karyawan di kantor satelit itu bertugas mengumpulkan situs judi online (judol). Setelahnya, AJ menyeleksi satu per satu situs judi online tersebut.

Pengelola situs judol yang webnya terblokir akan dimasukkan ke sebuah grup Telegram milik akun AK. Para pengelola situs judol ini diminta menyetorkan sejumlah uang jika ingin web yang mereka kelola dikeluarkan dari daftar blokir.

"Website yang telah menyetorkan uang, yang mana uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali, akan dikeluarkan dari daftar (blokir) tersebut,” kata Wira.

Sementara, situs judi online yang pengelolanya tidak menyetorkan uang akan dikenai pemblokiran.

“Setelah list (daftar) website sudah dibersihkan, maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran,” ujar dia lagi.

Sebelum berkantor di Bekasi Selatan sejak Januari 2024, para pelaku menjalankan aktivitas ini di kantor wilayah Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Pada Jumat (1/11/2024), Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggeledah kantor satelit yang berupa ruko tersebut.

Berdasarkan hasil perbincangan Wira dengan salah satu tersangka, terungkap bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

Sejauh ini, polisi telah menangkap 15 orang berkait perkara judol tersebut. Rinciannya, 11 orang pegawai Kementerian Komdigi dan 4 orang warga sipil.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketika Amerika Serikat bersiap untuk memilih presiden baru, perhatian dunia tidak hanya tertuju pada siapa yang akan memimpin, tetapi juga pada hal-hal mendasar yang menyertai jabatan paling berkuasa ini.

Seperti pemimpin dunia pada umumnya, Presiden AS juga menjadi karyawan pemerintah federal, meski dengan tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Gaji Pokok Presiden AS

Mengutip ladbible.com, saat ini, Presiden AS memperoleh gaji pokok sebesar US$400.000 per tahun (sekitar £308.000). Jumlah ini ditetapkan oleh Kongres AS pada tahun 2001. Sebelumnya, gaji presiden hanya US$200.000 per tahun, yang berlaku dari tahun 1969 hingga 2001.

Dalam nilai uang saat ini, US$200.000 pada tahun 1969 setara dengan US$1,66 juta pada 2023. Artinya, secara riil, nilai gaji presiden mengalami penurunan cukup signifikan selama beberapa dekade terakhir.

Selain gaji pokok, presiden juga menerima tunjangan tahunan sebesar US$50.000 untuk menutupi berbagai pengeluaran yang berhubungan dengan tugas resmi. Jika tidak digunakan, sisa tunjangan ini akan dikembalikan ke kas negara.

Fasilitas Lain yang Diterima Presiden

Selain gaji, presiden menikmati berbagai fasilitas tambahan yang menunjang pekerjaannya:

• Tempat Tinggal di Gedung Putih: Presiden dan keluarganya dapat tinggal di Gedung Putih tanpa biaya.
• Tunjangan Hiburan: Presiden menerima anggaran sebesar US$19.000 untuk hiburan resmi setiap tahunnya.
• Tunjangan Renovasi: Saat pertama kali pindah ke Gedung Putih, presiden dapat menggunakan anggaran US$100.000 untuk merenovasi atau memperbaiki fasilitas Gedung Putih.
• Perjalanan: Presiden memiliki anggaran perjalanan tahunan sebesar US$100.000, selain penerbangan dengan Air Force One untuk perjalanan internasional dan domestik.
• Perlindungan Pribadi: Presiden mendapatkan pengamanan ketat di mana pun mereka berada, selama menjabat hingga seterusnya.

Selain itu, presiden dan keluarga juga memperoleh akses ke layanan kesehatan tanpa biaya, serta berbagai manfaat fasilitas negara yang dipelihara di Gedung Putih.

Tunjangan Pensiun

Setelah meninggalkan jabatan, presiden tetap menerima tunjangan federal sebagai bagian dari pensiunnya. Misalnya, mantan presiden Donald Trump dilaporkan menerima US$230.000 per tahun setelah memenangkan pemilu 2016.

Tunjangan pensiun ini memberikan manfaat jangka panjang bagi para mantan presiden, yang tetap dihormati dan dihargai meski sudah tidak lagi menjabat.

Apakah Gaji Presiden Terlalu Kecil?

Meski US$400.000 tampak seperti jumlah yang sangat besar, beberapa orang berpendapat bahwa ini masih kurang jika dibandingkan dengan jabatan tinggi lainnya.

Seorang pengguna media sosial menyebutkan bahwa CEO top di Amerika bisa mendapatkan rata-rata US$24 juta per tahun, yang berarti gaji presiden 60 kali lebih kecil dari gaji CEO tersebut.

Beberapa pengguna lainnya juga menyebutkan bahwa para presiden sering kali memiliki peluang untuk mendapatkan pemasukan lebih besar setelah menjabat, terutama dari biaya berbicara dalam acara-acara besar, yang bisa mendatangkan pendapatan sangat besar.

Dengan segala fasilitas dan tunjangan yang diterima, jabatan presiden tetap memiliki nilai lebih dibandingkan gaji itu sendiri.

Namun, perdebatan mengenai seberapa layak jumlah tersebut selalu ada, terutama jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan risiko yang menyertai jabatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life, dan menuntut pengembalian dana simpanan secara penuh.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, otoritas terus mendorong agar Jiwasraya menyelesaikan rencana yang dimuat dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) secara konsisten.

"Termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut Ia bilang, Jiwasraya sebenarnya telah dikenakan sanksi atas ketidak-patuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada, dan saat ini telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, Otto meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia, dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa upaya praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) merupakan hak tersangka yang dijamin oleh hukum acara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa Kejagung menghormati langkah hukum tersebut dan siap menghadapi prosesnya.

“Ini hak tersangka, dan itu dijamin oleh hukum acara. Jadi, kalau langkah itu yang ditempuh, silakan,” ujar Harli di Kejagung Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sebelumnya, Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan akan mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

“Ya, hari ini pendaftaran gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 10.00 WIB,” kata Ari Yusuf Amir kepada Kompas.com.

Pendaftaran gugatan praperadilan itu terkait penetapan status tersangka kepada Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam praperadilan tersebut, pihak kuasa hukum menilai penetapan Tom tidak sah dan penahanannya melanggar prosedur hukum.

“Pertama, tentang tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka, di mana pemohon tidak diberi kesempatan menunjuk penasihat hukum (PH),” kata Ari.

Ari juga mempertanyakan data dan prosedur yang digunakan Kejagung dalam kasus ini. Menanggapi hal tersebut, Harli menyatakan bahwa aspek substansi akan diperdebatkan di persidangan.

"Pra peradilan akan menguji prosedur, sedangkan materi perkara akan dibahas dalam pengadilan," ungkap Harli.

Harli juga belum memastikan jadwal pemeriksaan berikutnya terhadap Tom Lembong dan menyebutkan bahwa pihak Kejagung akan menelusuri lebih lanjut terkait proses penyidikan.

“Kita lihat saja nanti di pra peradilan. Semoga semuanya bisa terbuka,” tegasnya.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan Tom Lembong saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada periode 2015-2016 dengan memberikan izin impor gula saat negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life, dan menuntut pengembalian dana simpanan secara penuh.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, otoritas terus mendorong agar Jiwasraya menyelesaikan rencana yang dimuat dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) secara konsisten.

"Termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut Ia bilang, Jiwasraya sebenarnya telah dikenakan sanksi atas ketidak-patuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada, dan saat ini telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, Otto meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia, dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Dikutip dari Antara, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso dalam keterangannya di Jakarta mengatakan kesempatan masih diberikan, sebelum akhirnya Jiwasraya masuk tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan sesuai rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," katanya.

Jika tak ada halangan, menurut Mahelan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan dimulai pada Desember 2024.

Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) berencana untuk membagikan dividen final dari laba tahun buku 2023 dengan nilai yang fantastis. Bahkan, jumlah dividen yang bakal dibagikan melebihi capaian laba bersih emiten batubara ini.

Melansir keterbukaan informasi, ADRO berencana membagikan dividen final sebesar US$ 2,62 miliar. Pada 2023, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ADRO mencapai US$ 1,64 miliar.

Melansir laporan keuangan sepanjang 2023, ADRO memiliki kas dan setara kas sebesar US$ 3,31 miliar. Pada periode yang sama, ADRO masih punya saldo laba belum dicadangkan sebesar US$ 5,15 miliar.

Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Rizkia Darmawan mencermati dari posisi kas ADRO yang masih berada di posisi US$ 3,2 miliar per September 2024, memang rencana pembagian dividen ini masih memadai.

"Namun ada langkah yang harus ditempuh ADRO lewat pendanaan untuk membiayai pembagian dividen ini. Mengingat kebutuhan capex tahunan ADRO baik untuk pemeliharaan ataupun pengembangan," katanya kepada Kontan, Selasa (5/11).

Rizal Nur Rafly, Equity Research Analyst Panin Sekuritas menimpali pembagian dividen ini justru kurang baik untuk kinerja ADRO dalam jangka panjang. Mengingat ADRO akan melakukan diversifikasi bisnis.

"Diversifikasi bisnis ke energi hijau membukukan belanja modal besar, harusnya dana tersebut bisa gunakan untuk mendanai ekspansi tetapi ADRO malah pakai untuk membagikan dividen," ucap dia.

Rizal mencermati dalam jangka panjang, rencana spin off PT Adaro Andalan Indonesia yang merupakan bisnis utama ADRO berpeluang memperkecil arus kas dan pembagian dividen di masa mendatang.

Lebih lanjut, Panin Sekuritas masih merekomendasikan hold ADRO. hingga akhir perdagangan Selasa (5/10), ADRO telah menguat 2,80% dibanding penutupan sebelumnya ke level Rp 4.040 per saham.

Sebelumnya, manajemen Adaro telah memastikan pihaknya memiliki saldo kas internal secara konsolidasi yang cukup untuk melaksanakan pembagian dividen tunai ini. Namun tidak menutup kemungkinan, ADRO bakal menggunakan dana pihak ketiga.

"Dalam rangka pengelolaan dana kas internal dan arus kas Perseroan yang efisien, tidak menutup kemungkinan Perseroan juga dapat menggunakan pendanaan pihak ketiga jangka pendek untuk pembayaran sebagian dari dividen," tulis manajemen Adaro, Senin (4/11).

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus buku dan hapus tagih kredit macetuntuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bank pelat merah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dasar hukum yang kuat diperlukan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menjalankan kebijakan dengan aman. Karena itu, dia menegaskan pentingnya landasan hukum.

"Kami memerlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara memiliki dasar yang kuat,” ujar Erick melalui keterangan pers, Selasa (5/11/2024).

Saat ini, jumlah kredit macet di segmen UMKM pada bank-bank BUMN telah mencapai angka Rp8,7 triliun.

Angka ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi sektor UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan nelayan.

Selain itu, Erick menjelaskan percepatan pembentukan aturan sangat penting agar kebijakan ini dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, diperlukan rincian mengenai jangka waktu yang ideal untuk menghapus kredit macet tersebut.

“Kuncinya percepatan aturan karena ada beberapa hal yang perlu dirinci, misalnya, perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan," kata Erick.

Ia menambahkan, jangka waktu ideal yang diusulkan yaitu lima tahun, bukan dua tahun. Sebab, jangka waktu yang lebih pendek akan dianggap terlalu cepat.

Dengan adanya rencana penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet, Kementerian BUMN terus mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam memajukan sektor pertanian.

Dukungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memberikan kemudahan bagi para petani serta pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Kebijakan tersebut juga dapat membantu percepatan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian, terutama dalam mendukung akselerasi swasembada pangan.

(Febrina Ratna)