Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan, bahan makanan mengandung residu pestisida berlebih mengkhawatirkan masyarakat, karena bisa berdampak buruk pada kesehatan terlebih pada anak-anak.

Dokter Sri Yenni Trisnawati dari RS Ngoerah menjelaskan bahwa pestisida sangat lumerah digunakan dan penting di dunia pertanian. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengatasi hama agar hasil panen petani itu menjadi lebih maksimal.

Namun, bahan kimia dari pestisida yang tersisa pada bahan makanan dapat berbahaya bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi sedikit-sedikit dalam jangka waktu yang panjang.

Dampak buruk paparan pestisida bahkan bisa berdampak termasuk pada anak, meskipun belum banyak atau makan dalam waktu yang lama.

"Jadi anak-anak juga punya risiko yang sama walaupun belum lama makan. Tapi, akumulasi pestisida pada anak sudah bisa terjadi sejak ibu hamil. Jadi pada saat ibu hamil jika terpapar dengan pestisida itu, nanti anak yang dilahirkan mungkin ada kelainan," jelasnya dalam bincang bersama Radio Kesehatan Kemenkes, Selasa (5/11/2024).

Dokter Sri mengatakan, dari beberapa literatur menyebutkan bahwa ada perbedaan EQ (Emotional Quotion) pada anak-anak di daerah pertanian dibandingkan di daerah perkotaan yang mungkin tidak terlalu terpapar oleh pestisida secara langsung.

"Dikatakan dalam penelitian, EQ-nya anak di daerah pertanian yang kerap terpapar pestisida secara langsung lebih rendah dari di perkotaan," tambahnya.

Selain itu, pada anak-anak, paparan pestisida bisa membuat anak sulit berkonsentrasi, mengalami hiperaktifitas, sampai ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), yang dapat menyebabkan gangguan perilaku dan gangguan proses belajar.

Tips Kurangi Risiko Paparan Pestisida pada Buah dan Sayur

Dokter Sri juga membagikan tips untuk mengurangi risiko paparan pestisida dari bahan makanan seperti buah dan sayur. Pertama, dengan mencuci hingga bersih, jika perlu menggunakan sabun khusus mencuci sayur dan buah.

"Jadi tidak sembarang sabun yang kita gunakan gitu ya, dan biasanya juga bisa dengan air mengalir ya, harus dengan air mengalir kita mencucinya, kemudian kalau bisa disikat sedikit menggunakan sikat halus, karena kadang di buah itu kan ada kandungan lilinnya ya, itu bisa dibersihkan dengan baik dengan sikat yang halus," paparnya.

Kemudian, bisa juga merendam sayur dan buah dengan garam selama 10 sampai 20 menit sebelum dicuci atau menggunakan baking soda atau cuka untuk mengurangi residu-residu dari pestisida itu.

Selain itu, bisa juga dengan mengupas kulit buah dan sayur sebelum dimakan, dan membersihkan tangan dengan baik sebelum mengupas makanan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mandala Multifinance (MFIN) atau Mandala Finance menilai peningkatan penyaluran pembiayaan dapat membawa potensi kenaikan pada rasio Non Performing Financing (NPF) atau kredit macet di tengah dinamika perekonomian saat ini.

"Khususnya, jika tidak disertai dengan mitigasi risiko yang matang," ucap Managing Director Mandala Finance Christel Lasmana kepada Kontan, Selasa (5/11).

Oleh karena itu, Christel menerangkan Mandala Finance telah menjalankan serangkaian inisiatif agar tetap menjaga kualitas penyaluran pembiayaan. Salah satunya, yakni dengan menjaga tingkat pencadangan yang optimal, lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan, melakukan pemantauan berkala, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang efektif.

Dengan pendekatan itu, dia bilang Mandala Finance berkomitmen untuk menjaga kualitas portofolio sambil tetap berperan dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan masyarakat.

Hingga September 2024, Christel menyampaikan tingkat NPF Mandala Financing berada di angka 2,3%. Dia menyebut angka NPF perusahaan masih terjaga di bawah rata-rata industri pembiayaan yang sebesar 2,62%.

Selain itu, Christel mengungkapkan total pembiayaan yang telah disalurkan Mandala Finance pada akhir September 2024 juga tumbuh sebesar 18%, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dia bilang hal itu sejalan dengan outlook positif dari OJK terkait pertumbuhan industri pembiayaan sebesar 10%-12% pada 2024. Mandala Finance juga optimistis dengan proyeksi pertumbuhan dua digit dalam keseluruhan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Christel menerangkan pihaknya telah menyesuaikan dan memperkuat strategi bisnis perusahaan hingga akhir tahun 2024 untuk mencapai target yang ditentukan OJK tersebut.

Sebagai informasi, OJK masih tetap optimistis pertumbuhan piutang pembiayaan industri multifinance bisa mencapai 10%-12% hingga akhir tahun ini. Regulator pun mendorong perusahaan multifinance untuk meningkatkan penyaluran beberapa bulan ke depan demi mencapai target itu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 10 pekerjaan yang memberikan rata-rata gaji tertinggi di Indonesia, salah satunya sektor pertambangan hingga konstruksi.

Berdasarkan data BPS per Agustus, rata-rata upah tertinggi di Indonesia adalah pekerjaan di sektor pertambangan sebesar Rp5,23 juta per bulan, lalu disusul kategori aktivitas keuangan dan asuransi sebesar Rp5,08 juta per bulan.

Sedangkan, upah terendah adalah buruh di sektor aktivitas jasa lainnya sebesar Rp1,74 juta per bulan, dan pertanian yang hanya memberikan rata-rata upah sebesar Rp2,24 juta per bulan.

Secara umum, rata-rata upah buruh per Agustus 2024 sebesar Rp3,27 juta per bulan. Angka ini naik 2,81 persen dari sebelumnya Rp3,18 juta per bulan pada Agustus 2023.

"Kalau kita bandingkan antara Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, ini terjadi kenaikan upah buruh sebesar 2,81 persen," ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11).

Berikut daftar 10 pekerjaan yang memberikan upah tertinggi di Indonesia:

1. Pertambangan Rp5,23 juta per bulan2. Aktivitas Keuangan dan Asuransi Rp5,08 juta per bulan3. Informasi dan Komunikasi Rp4,98 juta per bulan4. Pengadaan Listrik dan Gas Rp4,83 juta per bulan5. Real Estate Rp4,30 juta per bulan

6. Administrasi Pemerintahan Rp4,16 juta per bulan7. Aktivitas Profesional dan Perusahaan Rp4,14 juta per bulan8. Pengangkutan Rp3,98 juta per bulan9. Aktivitas Kesehatan Rp3,80 juta per bulan10. Konstruksi Rp3,29 juta per bulan.

Kabar mengenai fasilitas pesawat jet pribadi yang diterima oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menjadi perbincangan publik beberapa waktu terakhir.

Meskipun banyak pihak yang menganggapnya sebagai bentuk gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa fasilitas tersebut tidak termasuk gratifikasi. Lalu, mengapa KPK berpendapat demikian? Apa alasan di balik keputusan ini?

Apa Definisi Gratifikasi Menurut KPK?

Gratifikasi, menurut hukum di Indonesia, adalah pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas yang diberikan kepada penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan jabatan mereka.

Namun, dalam kasus Kaesang Pangarep, KPK menyatakan bahwa fasilitas jet pribadi yang diterimanya tidak memenuhi kriteria gratifikasi.

Hal ini karena fasilitas tersebut diberikan langsung kepada Kaesang, bukan kepada Presiden Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan penyelenggara negara.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa penerimaan fasilitas tersebut tidak berhubungan dengan posisi orangtua Kaesang sebagai penyelenggara negara, atau dengan kakaknya yang juga menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Fasilitas ini tidak diberikan untuk penyelenggara negara, melainkan untuk Kaesang yang memang menikmatinya secara langsung," ujar Ghufron di Gedung KPK pada Selasa (5/11/2024).

Mengapa Fasilitas Jet Pribadi Tidak Dikatakan Sebagai Gratifikasi?

Ghufron menegaskan bahwa penerimaan fasilitas berupa jet pribadi oleh Kaesang tidak termasuk gratifikasi karena itu hanya berupa jasa yang langsung dinikmati oleh Kaesang, bukan barang atau bentuk gratifikasi lainnya yang diberikan untuk memengaruhi kebijakan atau tindakan negara.

"Ini adalah jasa yang dinikmati dan selesai pada proses 'nebeng' (penerbangan) tersebut," kata Ghufron.

Dalam konteks gratifikasi, KPK membedakan antara hadiah atau fasilitas yang diberikan kepada penyelenggara negara atau keluarganya, dengan yang diterima oleh individu yang sudah terpisah dari orangtuanya.

Kaesang, yang telah hidup terpisah dari keluarganya, dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan hartanya. Hal ini berbeda dengan kasus Mario Dandy, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya.

Bagaimana KPK Menilai Kasus Ini?

Menurut Nurul Ghufron, KPK telah melakukan analisis secara menyeluruh terhadap laporan penggunaan jet pribadi yang disampaikan oleh Kaesang pada September 2024.

Berdasarkan analisis tersebut, KPK memutuskan bahwa fasilitas yang diterima Kaesang tidak termasuk gratifikasi. Kaesang, yang sudah berusia dewasa dan memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri, dianggap bertanggung jawab penuh atas keputusan dan harta miliknya.

Keputusan ini juga mengacu pada sejumlah kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, di mana individu yang bukan penyelenggara negara melaporkan hadiah atau fasilitas yang mereka terima kepada KPK, dan hasilnya pun menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah gratifikasi.

Salah satunya adalah kasus di mana seorang guru swasta menerima hadiah dari wali murid setelah kenaikan pangkat, dan KPK memutuskan bahwa hadiah tersebut bukan gratifikasi.

Apa Implikasi dari Keputusan KPK ini?

Keputusan KPK mengenai fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang memberikan gambaran bahwa tidak semua pemberian fasilitas atau hadiah kepada keluarga pejabat negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

KPK menilai setiap kasus secara spesifik, dengan mempertimbangkan status penerima fasilitas, hubungan dengan penyelenggara negara, serta tujuan dan bentuk pemberian tersebut.

Bagi Kaesang, keputusan ini berarti bahwa dia tidak akan dikenai sanksi terkait dengan penerimaan fasilitas jet pribadi tersebut. Sebab, KPK menyimpulkan bahwa fasilitas itu diberikan secara pribadi untuk dirinya, bukan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan ayahnya sebagai Presiden atau kakaknya yang juga seorang pejabat publik.

Kesimpulan: Apakah Semua Fasilitas dari Pejabat Negara Dapat Dikategorikan Gratifikasi?

Polemik terkait fasilitas jet pribadi Kaesang Pangarep menunjukkan bahwa gratifikasi tidak bisa disamaratakan begitu saja. Pemberian fasilitas atau hadiah kepada individu yang bukan penyelenggara negara, apalagi jika yang bersangkutan sudah hidup terpisah dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

KPK melalui analisis yang cermat, menunjukkan bahwa konteks hubungan antar individu, serta jenis fasilitas yang diterima sangat memengaruhi penilaian apakah itu termasuk gratifikasi atau bukan.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyatakan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yg mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dalay bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan swasembada pangan perlu diwujudkan Indonesia. Hal ini untuk mengurangi impor pangan terutama beras.

Menurutnya, formulasi untuk swasembada beras bisa dilakukan dengan meniru cara yang dilakukan pada era Presiden ke-2 Soeharto.

"Saya pribadi ya, kita ngapain sih cari-cari formula baru gitu. Kalau waktu zamannya, bukan karena Pak Harto ya, zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras kenapa kita nggak tinggal nyontek aja dan bisa disesuaikan dengan kekinian ke suasana sekarang gitu?" kata Titiek ditemui usai rapat Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, tak perlu malu pemerintah saat ini mencontek cara menggenjot produksi pada zaman dulu, karena Titiek menilai dengan swasembada pangan, maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

"Karena apapun program-program dulu, keberhasilan dulu, zaman dulu itu bukan produknya Pak Harto, tapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar gitu, jadi diterusin aja," terangnya.

Dia juga mendukung agar mafia impor diberantas agar petani tidak rugi terus.

"Kalau masih ada mafia-mafia, pada saat panen terus masih impor tentu petaninya akan dirugikan. Ini tugas kita bersama untuk memberantas," pungkasnya.

(ada/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami hubungan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) dengan pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R.

Sebelumnya, Kejagung menyebut bahwa Lisa Rahmat meminta bantuan mentan petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar (ZR) untuk dipertemukan dengan pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R.

"Ya nanti itu akan didalami juga, karena kan yang perlu sekarang yang mau dicari adalah bahwa antara LR bertemu dengan R, setelah bertemu dengan ZR," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Selasa (5/11/2024).

Pertemuan tersebut diduga bertujuan untuk mengatur komposisi majelis hakim dalam perkara tertentu.

Pertemuan itu berawal ketika Lisa Rahmat menghubungi Zarof untuk dikenalkan dengan R, yang menjabat sebagai pejabat di PN Surabaya.

"(LR) meminta supaya apa? Supaya majelis hakimnya adalah majelis hakim yang dikehendaki oleh LR," lanjut Harli.

Ketika ditanya apakah akan memanggil dan memeriksa pejabar berinisial R, Harli menyebut penyidik lah yang akan melihat urgensinya.

"Ya tentu nanti penyidik melihat urgensinya dan perkembangannya seperti apa nanti kita lihat ya," tegas Harli.

Adapun agenda pemeriksaan Kejagung terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur di tingkat pertama, yakni pemanggilan, pemeriksaan dan pemindahan tahanan tiga hakim PN Surabaya ke Jakarta.

Pada hari dan tempat yang sama, Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar di Kejagung Jakarta.

Sementara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan kepada ayah Ronald Tannur, Edward Tannur dan adik Ronald Tannur, berinisial CRT (Christopher Raymond Tannur). Sementara Ronald Tannur menjalani pemeriksaan di rutan Medaeng, Surabaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Yasonna Laoly mendesak agar Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direvisi untuk menutup celah peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tersebut menilai, celah ini memungkinkan bandar, kurir, dan pemakai narkotika dipenjara di tempat yang sama.

“Perubahan yang kita inginkan, kalau pemakai itu ya jangan disatukan dengan bandar dan kurir. Karena kalau bandar, kurir, pemakai ini disatukan, itu jadi pasar, Pak,” kata Yasonna dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Yasonna juga mendorong kementerian terkait untuk mendukung revisi UU tersebut.

Ia menekankan pentingnya revisi tersebut untuk memasukkan sanksi yang dapat membuat bandar narkotika menjadi miskin.

Yasonna mengeklaim bahwa upaya revisi UU ini telah dilakukan selama hampir 10 tahun sejak ia menjabat sebagai Menkumham, namun progresnya terhenti.

Politikus PDI-P ini mengaku tidak mengetahui alasan di balik mandeknya upaya revisi tersebut selama bertahun-tahun.

"Saya terus menerus mendorong Komisi III, bahkan sudah tingkat panja (panitia kerja), dari periode pertama masuk periode kedua nyangkut di Komisi III,” ungkap politikus PDI-P itu.

"Besarnya diskresi peredaran narkoba membuat banyak persoalan-persoalan,” tegasnya.

Jakarta: Bagi generasi muda yang baru memiliki hunian, rumah pintar memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi rumah idaman yang sesuai preferensi mereka. Desain ruang keluarga yang dimaksimalkan untuk menonton film bersama atau dijadikan gaming room juga semakin diminati. Entertainment room seperti itu dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan keseruan di dalam rumah.

Untuk mewujudkan entertainment room yang sesuai keinginan, pengaturan pencahayaan memainkan peran penting. Penggunaan pencahayaan yang dapat diatur sesuai keinginan menjadi cara praktis untuk menciptakan suasana nyaman serta menambah kesan stylish dan estetis di rumah.

Pemakaian lampu pintar dengan fitur personalisasi pencahayaan pun semakin diminati untuk mendapatkan ambience dan mood di dalam ruangan sesuai aktivitas ataupun hobi.

Menjawab kebutuhan tersebut, Signify menghadirkan lampu pintar WiZ yang membuat pencahayaan di setiap ruangan lebih personal. “Dengan 16 juta opsi warna yang bisa diatur sesuai keinginan via aplikasi smartphone yang user-friendly dan pemasangan plug-and-play yang sangat simple, WiZ ajak konsumen menikmati personalized vibe di dalam rumah dan menghidupkan setiap momen semudah #LightAsYouWiZ,” kata Dedy Bagus Pramono, President Director Signify Indonesia.



Senada, Thomas Agung Jonathan, Principal Lighting Designer dari Artmosphere Lighting Design, menambahkan, lampu pintar WiZ adalah solusi ideal untuk menciptakan pencahayaan yang dapat mendukung aktivitas, fleksibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan fitur-fitur canggih WiZ, atmosfer rumah dapat dipersonalisasi—mulai dari suasana yang santai hingga penuh hiburan—semuanya bisa diatur dengan mudah sesuai selera dan kebutuhan.
"Bagi yang baru mencoba smart lighting, saya sarankan memulainya di area dengan aktivitas rutin, seperti ruang keluarga atau gaming room. Rasakan sensasi imersif yang berbeda yang membuat rutinitas sederhana terasa lebih spesial dan berkesan.”

Yuk, mulai personalisasi pencahayaan di entertainment room dengan tips mudah dari WiZ berikut ini!

Wujudkan ruang keluarga yang nyaman untuk mengobrol hingga menonton film
Kalau hiburan kesukaan kamu dan keluarga adalah menonton film, lampu pintar WiZ siap bikin living room jadi tempat favorit bagi seluruh anggota keluarga. Caranya, cukup pasang LED Strip RGB/RGBIC di belakang TV lalu aktifkan fitur Music Sync untuk mengatur warna lampu sesuai genre film yang ditonton.

Nantinya, warna lampu akan berubah otomatis mengikuti intensitas suara TV sehingga setiap adegan di film akan terasa lebih hidup. Atmosfer yang unik ini membuat momen bersama keluarga menjadi lebih hangat dan tak terlupakan.

Untuk menjaga ruang keluarga tetap cozy di setiap kesempatan, pasang WiZ Downlight. Pencahayaan WiZ Downlight yang merata membuat kegiatan sederhana seperti mengobrol menjadi quality time yang berharga. Kamu juga bisa mengatur pencahayaan dengan tone yang warm supaya momen kumpul keluarga menjadi lebih hangat.



Tingkatkan keseruan main game di gaming room yang immersive
Bagi keluarga muda yang suka game, lampu pintar WiZ siap hadirkan nuansa gaming room yang bikin betah untuk main game. Caranya, kamu bisa pasang LED RGBIC dan Smart Flex Strip lalu atur bentuknya secara fleksibel berdasarkan tema tertentu atau genre game favorit.

Selain bentuknya yang bisa kamu atur sesuka hati, cahaya dari LED RGBIC dan Smart Flex Strip pun bisa kamu personalisasi sesuai kreativitas. Main game jadi lebih seru dan lebih immersive.

“Dengan lampu pintar WiZ, pengguna bisa benar-benar leluasa untuk membuat setiap ruangan jadi lebih hidup, dinamis, dan penuh warna hanya dengan satu atau dua langkah mudah. Jadi, setiap orang bisa menikmati pengalaman yang lebih personal sehingga suasana di dalam rumah jadi lebih menyenangkan,” tambah Dedy.

Ciptakan entertainment room dengan suasana balap khas F1
Mau bikin atmosfer entertainment room yang next level? Maksimalkan Race Bundle Pack dari WiZ yang cocok banget buat para pencinta F1 dan ajang balap.

Race Bundle Pack terdiri dari LED RGB/RGBIC dan Smart Flex Strip berdesain eksklusif hasil kolaborasi Signify dengan Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Cukup pasang di ruang keluarga atau gaming room, lalu lakukan sinkronisasi dengan aplikasi WiZ, maka kamu akan langsung merasakan atmosfer balap yang nyata. Ambience pencahayaan yang immersive bikin pengalaman nonton F1 maupun main racing game jadi lebih menegangkan!

Race Bundle Pack hadir dalam tiga opsi paket, yaitu Base Bundle (WiZ LED RGBIC + Bulb Color), Full Bundle (WiZ LED RGBIC + Bulb Color Multipack), dan Power Bundle (WiZ LED RGBIC + WiZ Smart Flex Strip. Kamu akan mendapatkan FREE WiZ Smart Plug dan diskon sampai 49% untuk setiap pembelian Race Bundle Pack.

Mulai personalisasi pencahayaan di rumah semudah #LightAsYouWiZ dengan koleksi lengkap WiZ di Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Jangan lewatkan juga promo 11.11 dengan diskon hingga 25% untuk mendapatkan berbagai lampu pintar WiZ dengan harga terbaik di ecommerce favorit kamu!


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

Pertemuan yang berlangsung di Kementerian BUMN tersebut membahas upaya pengembangan UMKM, salah satunya dari sisi perizinan BPOM.

"Kami bersinergi untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing UMKM yang dibina dan mendapat pembiayaan dari BUMN," tulis Erick dalam akun Instagram-nya @erickthohir, Selada (5/11/2024).

Menurutnya, dalam pertemuan itu telah disepakati untuk BPOM mendukung kemudahan proses perizinan bagi para pelaku UMKM, khususnya yang menjadi binaan perusahaan pelat merah.

"Terima kasih untuk Pak Taruna yang berkomitmen untuk mempermudah perizinan BPOM bagi UMKM binaan BUMN, maupun yang bekerja sama dalam ekosistem BUMN," kata dia.

Menurutnya, kerja sama antara dua kementerian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pengembangan dunia kewirausahaan dan industri kreatif.

"Sinergi ini untuk mewujudkan visi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif," tutup Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

Pertemuan yang berlangsung di Kementerian BUMN tersebut membahas upaya pengembangan UMKM, salah satunya dari sisi perizinan BPOM.

"Kami bersinergi untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing UMKM yang dibina dan mendapat pembiayaan dari BUMN," tulis Erick dalam akun Instagram-nya @erickthohir, Selada (5/11/2024).

Menurutnya, dalam pertemuan itu telah disepakati untuk BPOM mendukung kemudahan proses perizinan bagi para pelaku UMKM, khususnya yang menjadi binaan perusahaan pelat merah.

"Terima kasih untuk Pak Taruna yang berkomitmen untuk mempermudah perizinan BPOM bagi UMKM binaan BUMN, maupun yang bekerja sama dalam ekosistem BUMN," kata dia.

Menurutnya, kerja sama antara dua kementerian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pengembangan dunia kewirausahaan dan industri kreatif.

"Sinergi ini untuk mewujudkan visi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif," tutup Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

Pertemuan yang berlangsung di Kementerian BUMN tersebut membahas upaya pengembangan UMKM, salah satunya dari sisi perizinan BPOM.

"Kami bersinergi untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing UMKM yang dibina dan mendapat pembiayaan dari BUMN," tulis Erick dalam akun Instagram-nya @erickthohir, Selada (5/11/2024).

Menurutnya, dalam pertemuan itu telah disepakati untuk BPOM mendukung kemudahan proses perizinan bagi para pelaku UMKM, khususnya yang menjadi binaan perusahaan pelat merah.

"Terima kasih untuk Pak Taruna yang berkomitmen untuk mempermudah perizinan BPOM bagi UMKM binaan BUMN, maupun yang bekerja sama dalam ekosistem BUMN," kata dia.

Menurutnya, kerja sama antara dua kementerian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pengembangan dunia kewirausahaan dan industri kreatif.

"Sinergi ini untuk mewujudkan visi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif," tutup Erick.