SURABAYA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online perempuan yang tergabung dalam Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (Gaspol) Jawa Timur meminta pemerintah membantu mereka dalam memilih lembaga pendidikan yang aman untuk anak.

Pasalnya, belakangan ini marak kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak di lingkungan pendidikan, seperti sekolah dan pondok pesantren.

“Sebagai seorang ibu tentu ada perasaan was-was ketika hendak menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan, semisal sekolah atau pondok pesantren,” ujar perwakilan Gaspol, Ratu Fajar Setiawati di UPT PPPA , Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024).

Sebagai seorang ibu, Ratu merasa was-was saat akan menyekolahkan anaknya, terutama dalam memilih lembaga pendidikan yang aman bagi anak.

“Kami melihat maraknya kekerasan pelecehan pada anak di berita yang sering kami baca di media sosial yang terjadi di lingkungan sekolah dan pondok pesantren. Pelaku kekerasan dan pelecehan tidak ada ciri-ciri yang spesifik, siapapun berpotensi menjadi pelaku kekerasan pada anak,” ucap Ratu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Chori Fauzi menyarankan orangtua agar memilih lembaga pendidikan yang menerapkan konsep ramah anak dan perempuan.

“Sekarang ada pesantren dan sekolah yang ramah anak dan perempuan. Pilihlah sekolah yang punya pelayanan serta fasilitas shelter untuk ramah perempuan dan anak," kata Arifah.

Ia menambahkan, kekerasan terhadap anak sering kali tersembunyi, sehingga penting bagi anak-anak untuk dilatih berbicara dan berani mengungkapkan jika mengalami hal yang mencurigakan.

"Anak-anak kita memang harus dilatih berani untuk berbicara. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda kekerasan, pesantren atau sekolah ramah anak bisa menjadi pilihan," kata Arifah.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut perampingan BUMN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto . Pasalnya, Kepala Negara meminta perlunya efisiensi jumlah perusahaan pelat merah.

Angka BUMN saat ini mencapai 47 perusahaan dengan 12 kalster dan akan dipangkas menjadi 30 perseroan dengan menyisakan 11 klaster.

?Yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu bagaimana efisiensi itu harus dipangkas. Hampir 30 persen yang selalu disampaikan beliau dan kalau teman-teman media juga ingat di BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi,? ujar Erick Thohir saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (8/11/2024).

Menjamurnya BUMN tidak serta merta bisa berkontrubusi terhadap pertumbuhan makro ekonomi, lantaran bisnis dan keuangannya yang tertekan atau ?sakit-sakitan?.

Dari 47 BUMN sebanyak 40 perusahaan dinyatakan sehat dan tujuh lainnya ?sakit-sakitan.' Erick menyebut, 85% perseroan masih dalam kondisi membaik, sekalipun Kementerian BUMN bekerja lebih keras lagi agar bisa menyehatkan tujuh perusahaan yang merugi.

?Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, tujuhnya masih restrukturisasi,? paparnya.

?Jadi ini yang kita akan follow up dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat,? beber dia.

Adapun tujuh BUMN yang masih dinyatakan ?sakit? di antaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PNRI.

Bisnis.com, BATAM - Realisasi investasi dari dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam telah mencapai Rp3,85 triliun hingga semester I/2024. Dengan demikian, KEK telah menyumbang 31,19% dari total realisasi investasi Batam sebesar Rp12,31 triliun.

"Sejak diresmikan hingga semester I/2024, total investasi dari dua KEK sebesar Rp3,84 triliun, terdiri dari Rp2,96 triliun dari KEK Nongsa Digital Park dan Rp884 miliar dari KEK Batam Aero Technic di Bandara Hang Nadim," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala BP Batam Purwiyanto, Jumat (8/11/2024).

KEK Batam Aero Technic hingga saat ini memiliki satu pelaku usaha, sedangkan KEK Nongsa terdapat 18 pelaku usaha. Sedangkan untuk KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam saat ini belum ada realisasi investasi, karena baru ditetapkan 7 Oktober 2024 kemarin.

Adapun komitmen investasi secara keseluruhan di tiga KEK yakni sebesar Rp54,1 triliun, terdiri dari KEK Batam Aero Technic sebesar Rp7,29 triliun hingga 2030, lalu KEK Nongsa sebesar Rp39,9 triliun hingga 2024 dan KEK Kesehatan sebesar Rp6,91 triliun hingga 2032.

"Sedangkan untuk serapan tenaga kerja, KEK Batam Aero Technic sudah menyerap 2.070 orang. Dan untuk KEK Nongsa sebanyak 4.723 orang," ujarnya.

Purwiyanto menambahkan kehadiran tiga KEK ini dirancang untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional serta kawasan tertentu.

"Adapun khususnya terhadap KEK di Batam, dengan komitmen rencana kerja investasi dan tenaga kerja yang telah disepakati bersama Dewan Nasional KEK, ada sejumlah target yang telah ditetapkan untuk pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Ada lima target utama dari realisasi investasi KEK di Batam, yakni peningkatan investasi asing dan domestik, diversifikasi kegiatan usaha untuk penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, pembangunan ekonomi dan wilayah berkelanjutan, transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM, serta meningkatkan konektivitas wilayah baik nasional maupun internasional.

Realisasi investasi di Batam menunjukkan tren positif hingga semester pertama 2024. Berdasarkan catatan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, realisasi investasi tumbuh sebesar 55,70%.

"Semester pertama 2023 kemarin, realisasi investasi tercatat sebesar Rp7,91 triliun. Sedangkan di semester pertama 2024 sebesar Rp12,31 triliun. Peningkatannya sebesar 55,70% dengan pertumbuhan jumlah proyek sebesar 69,55%," kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.

Di sisi PMA, negara-negara asing terus menunjukkan minat yang kuat terhadap Batam, dengan Singapura tetap menjadi investor terbesar.

Investasi dari Singapura mencapai US$95,6 juta dari 664 proyek. Kemudian China dengan nilai investasi sebesar US$45,7 juta dari 173 proyek.

Taiwan, Luxembourg, dan Prancis melengkapi daftar lima besar negara dengan nilai investasi tertinggi, masing-masing dengan nilai investasi sebesar US$20,8 juta, US$2,1 juta, dan US$2,475 juta.(K65)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan terus gencarkan dan mudahkan pengurusan sertifikasi halal, bahkan dirinya tak segan menjadikan kediamannya sebagai tempat pengaduan bagi Masyarakat dengan membuka pintu rumah pribadinya di kawasan Condet, Jakarta Timur.

“Setiap Jumat pagi rutin biasanya saya ajak seluruh kawan-kawan, tetangga dan masyarakat umum untuk sarapan pagi makan lontong sayur atau nasi uduk sambil ngobrol soal-soal yang ada masyarakat saat ini,” ujar Babe Haikal kepada media di Jakarta, Jumat (08/11/2024).

"Jadi, makanan kudu halal, terus yang nggak halal gimana? Ya, boleh gitu loh beredar di Indonesia, (pemasaran produk nonhalal) boleh banget, asal dikasih label yang halal atau tidak halal, itu ada keterangannya, itu doang," kata Haikal.

“Sekali lagi saya tidak bosan-bosan terus mengimbau agar pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal segera mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Terlebih saat ini sertifikasi halal dapat dilaksanakan dengan mudah secara online melalui aplikasi SIHALAL yang dapat diakses pada link: ptsp.halal.go.id,” tuturnya kepada para pelaku usaha tersebut.

Terkait pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal (JPH), Babe Haikal juga menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan JPH. Peran serta masyarakat dimaksud berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

"Tapi tidak ada sweeping-sweeping ya, pelaporan dari masyarakat harus disampaikan langsung kepada BPJPH, tidak boleh melakukan sweping-sweping dan sebagainya," ungkapnya.

Diketahui, tadi pagi (08/11), saat Babe Haikal didatangi banyak pelaku UMKM dan pengusaha kecil yang ingin menanyakan perihal cara mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Saat menerima kunjungan dan aspirasi warga tersebut Babe Haikal menyampaikan bahwa merujuk UU 33/2014 Pasal 4 tegas menyatakan seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan batasan dan ketentuan yang jelas dengan menuliskan keterangan, apakah itu halal maupun tidak.

Sebagai informasi, untuk pengaduan dan laporan BPJPH telah menyediakan pelayanan publik melalui website resmi BPJPH https://bpjph.halal.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pos Indonesia (Persero) melalui aplikasi Pospay dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) yang merupakan bagian dari Holding BUMN Danareksa mengumumkan kolaborasi strategis untuk menghadirkan layanan pembayaran QR cross-border.

Layanan ini memungkinkan nasabah Pospay melakukan transaksi dengan mudah di Singapura.

Didukung oleh jaringan pemroses pembayaran digital (switching) Link milik Jalin, layanan ini diresmikan melalui penandatanganan piagam simbolis di ajang Singapore Fintech Festival (SFF) 2024.

Langkah ini merupakan wujud sinergi BUMN yang memperkuat konektivitas pembayaran digital nasional dan mendukung akselerasi digitalisasi sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Inisiatif ini diharapkan akan memperluas cakupan layanan Pospay, sekaligus mendukung agenda BSPI 2030 yang menekankan modernisasi infrastruktur, konsolidasi industri, serta kolaborasi internasional dalam ekosistem pembayaran.

Kolaborasi ini memungkinkan nasabah Pospay untuk melakukan pembayaran lintas negara dengan praktis, menghadirkan pengalaman transaksi yang mudah dan aman saat bepergian ke Singapura maupun kawasan regional lainnya seperi Malaysia dan Thailand.

Eko Dedi Rukminto, Direktur Komersial Jalin, menyatakan, kolaborasi dengan Pospay memungkinkan Jalin membuka peluang transaksi lintas negara yang lebih luas bagi anggotanya.

"Jaringan Link dari Jalin akan mendukung nasabah Pospay yang bepergian ke Singapura agar dapat bertransaksi dengan nyaman, layaknya bertransaksi di negeri sendiri," kata Eko dalam siaran pers, Jumat (8/11/2024).

"Solusi ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga membuka peluang bagi member Jalin lain untuk memperluas cakupan kerja sama pembayaran lintas negara, mendorong pertumbuhan ekonomi digital di kawasan regional," terang Eko.

Sementara itu, Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia Haris menyampaikan, Pospay berkomitmen untuk terus memperluas layanan bagi nasabah di Indonesia maupun di luar negeri.

"Layanan QR cross-border ini akan menambah keunggulan Pospay sebagai platform keuangan yang inklusif, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat luas. Kami percaya, kerja sama dengan Jalin ini akan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran kami dan memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah Pospay di luar negeri,” ungkap Haris.

Sebagai aplikasi keuangan digital milik PT Pos Indonesia (Persero), Pospay terus mengembangkan berbagai fitur unggulan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, mulai dari pembayaran tagihan hingga pengiriman uang dan pembelian produk digital.

SOLO, KOMPAS.com - Bagi konsumen yang sedang mencari mobil dengan ukuran kecil dan ringkas, tapi memiliki dana terbatas, city car bisa menjadi pilihan tepat.

Dengan ukuran kompak, city car bekas memberikan kemudahan dalam bermanuver di jalan-jalan sempit serta menawarkan konsumsi bahan bakar yang hemat, sehingga menjadi pilihan ideal untuk kendaraan sehari-hari.

Selain itu, harga mobil city car bekas yang lebih terjangkau, konsumen bisa mendapatkan kendaraan dengan fitur memadai tanpa harus merogoh kocek lebih dalam.

Meski begitu, penting untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari mesin hingga surat-suratnya tidak ada masalah.

Sementara, dari pantuan Kompas.com, Jumat (8/11/2024) dari berbagai bursa mobil bekas daring, harga city car dibanderol mulai Rp 54 jutaan hingga Rp 199 jutaan.

Adapun daftar harga city car per November 2024, sebagai berikut:

• Daihatsu Sirion 2007-2023, Rp 72 jutaan - Rp 220 jutaan
• Toyota Agya GR Sport 2021-2023, Rp 135 jutaan - Rp 148 jutaan
• Honda Brio RS 2016-2023, Rp 118 jutaan - Rp 199 jutaan
• Suzuki S-Presso 2022-2023, Rp 109 jutaan - Rp 150 jutaan
• Suzuki Ignis 2018-2023, Rp 100 jutaan - Rp 189 jutaan
• Nissan March 2011-2017, Rp 71 jutaan - Rp 110 jutaan
• Kia Picanto 2006-2019, Rp 54 jutaan - Rp 139 jutaan

KOMPAS.com -Timnas Futsal Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan hasil akhir 5-1 di ASEAN Futsal Championship 2024.

Partai semifinal ASEAN Futsal Championship alias Piala AFF 2024 antara timnas Indonesia vs Thailand digelar di Terminal 21, Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Jumat (8/11/2024).

Kemenangan ini memastikan kesuksesan Indonesia melaju ke babak final di ASEAN Futsal Championship 2024.

Pada partai final ASEAN Futsal Championship 2024, timnas Indonesia akan bersua dengan Vietnam, Minggu (10/11/2024).

Tim tuan rumah Thailand pada awalnya tampil agresif dan mencoba menekan pertahanan Indonesia.

Kendati demikian, timnas futsal Indonesia mampu menciptakan gol lebih dahulu pada menit ke-8 via Evan Soumilena.

Diawali dengan serangan balik yang cepat, Evan mendapatkan umpan pendek dari Rio Pangestu.

Evan tanpa ragu melepas tembakan yang sukses bersarang ke dalam gawang Thailand.

Ketika babak kedua baru berjalan dua menit, Indonesia berhasil menambah keunggulan melalui gol dari Brian Ick (22').

Evan Kembali berdampak di gol kedua ini dengan memberikan assist kepada Brian Ick. Bola tembakan Brian Ick masuk ke gawang usai sedikit membentur badan pemain Thailand.

Selang lima menit kemudian, Brian Ick (27) mencetak gol keduanya. Ia merebut bola buangan dari kiper Thailand dan melepaskan tembakan ke gawang yang kosong.

Sehingga, skor pun menjadi 3-0 untuk keunggulan Indonesia pada menit ke-7.

Keunggulan timnas Indonesia dipertegas oleh Rio Pangestu (33') yang memanfaatkan kelengahan kontrol bola dari pemain Thailand.

Rio berhasil merebut bola dan melepaskan tembakan ke gawang Thailand yang tak terjaga.

Thailand akhirnya merespons dengan gol Teerapat Mueansri (37) yang menyelesaikan sebuah operna mendatar dari sisi kiri.

Tidak lama dari itu, persisnya pada menit ke-38, Firman Adriansyah, berhasil menyegel kemenangan 5-1 timnas Indonesia.

Kemenangan 5-1 atas tuan rumah Thailand memastikan langkah timnas futsal Indonesia ke final ASEAN Futsal Championship 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

"Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani.

Kode Penerbitan APBN-P 2025

Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

DPR Dorong APBN-P 2024

Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

JAKARTA, investor.id - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara konsisten mendukung para UMKM naik kelas dan siap bersaing di kancah nasional dan global. Baik dari sisi prospek usaha, kualitas produk, pemasaran, permodalan dan juga dari sisi akses pasar agar bisa masuk dan bersaing di nasional dan global. 

Secara kontinu, BSI memfasilitasi para UMKM terpilih untuk masuk ke kancah global melalui kesempatan mengikuti businessmatching, businessdeal dan pendampingan usaha melalui empat BSI UMKM Center yang dimiliki BSI yang berlokasi di Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. 

Direktur Treasury & InternationalBanking BSI Ari Rizaldi mengatakan, pihaknya membuka kesempatan luas bagi para UMKM yang lolos secara kurasi produk dan kompeten untuk difasilitasi bertemu dengan standbybuyer dari sejumlah negara sehingga produknya bersaing di kancah global, salah satunya dengan menggunakan LC/Letter of Credit usaha.

"Hal ini terus kami lakukan secara kontinyu untuk meningkatkan UMKM naik kelas dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar. UMKM menjadi segmen penting dalam menggerakan ekonomi kerakyatan," ucap Ari dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

BSI memfasilitasi UMKM go global melalui kesiapan untuk akses permodalan syariah untuk percepatan produksi dalam pemenuhan kebutuhan buyers sehingga businesschain usaha akan terus berjalan baik dari sisi bahan baku, SDM karyawan maupun penjaminan pembayaran lewat LC/Letter of Credit.

Hingga September 2024, Penyaluran pembiayaan SME dan Mikro BSI mencapai Rp 40,11 triliun tumbuh 13,06% secara yearonyear dengan jumlah nasabah lebih dari 340 ribu orang. Potensi ini terus meningkat seiring dengan jumlah customerbased BSI mencapai 21 juta.

BSI memfasilitasi businessdeal UMKM binaan bernama Sweet Sundae yang merupakan salah satu binaan BSI UMKM Center Yogyakarta. 

Sweet Sundae adalah perusahaan yang memproduksi produk olahan susu yang berasal dari peternak sapi perah lokal Indonesia dimulai dari 2008 dengan pembinaan peternak sehingga ke depan, Sweet Sundae berharap akan bisa mendukung swasembada susu Indonesia. 

CEO Sweet Sundae Andromeda Sindoro mengatakan, pihaknya mengenal BSI sejak 2019 dan berkesempatan menjadi salah satu pemenang Talenta Wirausaha. Hingga saat ini BSI telah membantu dan memfasilitasi usaha sweet sundae untuk berkesempatan mendapat buyers dari luar negeri.

"Alhamdulillah Sweet Sundae mendapat kesempatan penjualan ke negara Bahrain dan Dubai dengan nilai kontrak sekitar Rp 9 miliar pada pengiriman pertama. Kesempatan ini terjadi saat MOU antara sweet sundae dgn expert global stuff LLC dengan nilai $664,236 (year one) dengan nilai sales contract pengiriman pertama senilai $55,353 FOB Tanjung Mas Port pada desember mendatang," jelas dia. 

Andro menambahkan, pihaknya sangat terbantu karena ada fasilitas LC yang dapat dikerjasamakan dengan BSI dan mempermudah prosesnya ekspor ke sejumlah negara.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil meraih sertifikasi dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kepatuhan berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37301:2021 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016.

Sertifikasi ini diberikan oleh lembaga akreditasi PT TUV Nord Indonesia sebagai bentuk komitmen PLN EPI dalam memerangi penyuapan, pelanggaran regulasi dan menjaga tata kelola Perusahaan yang baik.

Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) di PLN EPI merupakan sertifikasi SMK pertama di dalam PLN Group, sedangkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PLN EPI adalah sertifikasi SMAP pertama yang terintegrasi dengan seluruh Anak Perusahaan.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat kami terhadap prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), kepatuhan dalam berbisnis, serta menambah keyakinan para stakeholder untuk bekerja sama dengan PLN EPI dengan penuh kepercayaan.

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menyatakan bahwa seluruh pegawai PLN EPI untuk selalu menjaga integritasnya, menjaga amanah jabatannya, senantiasa menjalankan Good Corporate Governance (GCG), mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, mematuhi kode etik (code of conduct), serta menerapkan prinsip 4 No's dalam bekerja.

Prinsip 4 No's tersebut meliputi No Bribery (Tidak Ada Suap), No Kickback (Tidak Ada Imbalan), No Gift (Tidak Ada Pemberian Hadiah atau Gratifikasi), dan No Luxurious Hospitality (Tidak Ada Jamuan Mewah).

“Dengan adanya penerapan SMK dan SMAP, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PLN EPI akan dikenakan sanksi disiplin yang tegas, mulai dari penurunan jenjang karir hingga sanksi pidana yang berujung pada pemecatan,” ujar Iwan.

Sebagai bagian dari komitmen kepatuhan dan anti penyuapan, PLN EPI juga menerapkan proses Integrity Due Diligence (IDD) untuk menyeleksi calon mitra bisnis. Dengan IDD, PLN EPI dapat memitigasi risiko suap dari pihak mitra, memastikan mitra memiliki aturan pencegahan korupsi dan hanya mitra yang memiliki integritas tinggi yang akan bekerja sama.

“Proses filterisasi dengan IDD ini sangat penting untuk memastikan kredibilitas mitra dan menjaga transparansi proses bisnis di PLN EPI, sehingga reputasi Perusahaan tetap terjaga,” tambah Iwan.

PLN EPI juga mengajak semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk bekerja sama dalam mencegah korupsi dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perusahaan menjamin kerahasiaan dan perlindungan kepada siapa saja yang melaporkan indikasi pelanggaran melalui Whistle Blowing System (WBS).

Laporan WBS dapat dilakukan secara tanpa identitas (anonymous) dan dapat disampaikan melalui email di [email protected], telepon dan WA melalui 08119861901, surat kepada PT PLN (Persero) EVP Kepatuhan dan melalui aplikasi COS di cos.pln.co.id.

"Jika terdapat indikasi pelanggaran, segera laporkan melalui WBS. Kami menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi setiap pelapor yang memiliki itikad baik dalam membantu mencegah pelanggaran dan tindak pidana korupsi di PLN EPI,” tutup Iwan.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, realisasi ini setara 67,6 persen dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp394,9 triliun. Ini mencapai 59,3 persen terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp43,2 triliun atau 235,3 persen terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp16,90 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," kata Thomas.

Thomas juga memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," kata dia.

Perlu diketahui, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp309,2 triliun atau setara 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

(Dhera Arizona)

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) memprediksi produksi sepanjang tahun 2024 akan mengalami penurunan. Baik itu terhadap produksi Tandan Buah Segar (TBS) maupun produksi Crude Palm Oil (CPO) jika dibandingkan produksi sepanjang tahun 2023 lalu.
Sebagai gambaran, di tahun 2023 perseroan mencatatkan produksi CPO sebanyak283.650 ton dan TBS sebanyak881.051 ton.
Nopri Pitoy selaku Direktur KeuanganAustindo mengatakan ada beberapa penyebab produksi tahun ini mengalami penurunan.
"Kondisi cuaca ekstrem di beberapa wilayah perkebunan, serta penyakit tanaman telah memberikan dampak negatif terhadap produktivitas secara keseluruhan. Karena itu, kami memperkirakan total produksi tahun 2024 akan berada di bawah capaian tahun sebelumnya," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (08/11).