TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, jaringan air bersih dan listrik sudah masuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada pertengahan Juli ini. Menurut Basuki, pemerintah bakal melakukan commissioning atau uji kelayakan air pada 15 Juli 2024.

“Saya memastikan, air InshaAllah sudah oke,” ucap Basuki ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Mengenai listrik, Menteri PUPR mengatakan bahwa pihaknya sudah berkontak dengan Telkom dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia mendapat laporan, listrik 10 megawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya di IKN sudah siap.

Di sisi lain, perkembangan pembangunan dua infrastruktur ini menjadi sorotan usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara mengungkapkan belum ada rencana untuk berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Hal tersebut karena sejumlah infrastruktur pendukung, seperti air dan listrik yang belum siap.

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah,” ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,” pada Juni 2024, dijelaskan bahwa akses terhadap air bersih untuk makan dan mandi masih menjadi salah satu persoalan di kawasan inti IKN.

Bahkan, minimnya ketersediaan air di kawasan ibu kota baru itu tertuang dalam kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menggaet konsultan McKinsey & Company. Dalam kajiannya, McKinsey turut memperhitungkan ketersediaan air di IKN.

Menurut dua narasumber Tempo di lingkaran Istana, pemerintah berencana membeli air bersih dari Balikpapan untuk menyuplai kebutuhan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Pemerintah juga bermaksud membangun jaringan pipa ke Balikpapan, yang sebetulnya juga mengalami krisis air bersih.

Bagi pekerja dan penduduk sekitar IKN, ketersediaan air bersih merupakan persoalan sehari-hari. Menurut Ariefin, salah satu penjual air di dekat Desa Bumi Harapan, Penajam Paser, masalah itu mencuat bahkan sejak proyek IKN belum ada.

“Karena sekarang banyak proyek, kebutuhan air makin bertambah,” kata dia.

Sejak ada proyek IKN, truk tangki atau pikap bermuatan tandon ulang-alik di kawasan inti calon ibu kota. Tandon tersebut berkapasitas 1.000-5.000 liter. Seribu liter air dibanderol seharga Rp 20 ribu dengan air berwarna kuning.

Untuk mengatasi persoalan air di IKN, pemerintah sebenarnya membangun Bendungan Sepaku Semoi. Waduk yang terletak 12 kilometer dari KIPP itu baru diresmikan Jokowi pada Selasa, 4 Juni 2024. Dibangun dengan biaya mencapai Rp 836 miliar, waduk itu diklaim dapat memenuhi kebutuhan air di IKN dengan debit mencapai 2.000 liter per detik.

Namun warna air waduk tersebut kuning keruh. Meski begitu, Kepala Satuan Kerja Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Julaidi menyatakan air waduk berkualitas baik. “Secara kualitas dan kuantitas, air bendungan sudah memenuhi,” ujarnya kepada Tempo pada Kamis, 6 Juni 2024.

Selengkapnya Baca: Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,

RADEN PUTRI

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Seorang penceramah yang viral di Tiktok, Mama Ghufron tengah menjadi sorotan publik Indonesia. Pasalnya, dalam ceramah-ceramahnya, Mama Ghufron kerap mengundang kontroversi. Bahkan, ia mengaku bisa membuat air zam-zam, serta bisa berbicara dengan semut.

Tidak hanya itu, masih banyak pernyataan Mama Ghufron lainnya yang kontroversial. Setidaknya ada lima pernyataan Mama Ghufron yang mendapat sorotan. Pertama, yaitu pernah mengatakan mendapat tandangan dari Allah. Kedua, dia pernah mengaku belajar langsung kepada Allah selama 40 tahun.

Ketiga, Mama Ghufron juga pernah mengaku bisa mendatangkan malaikat jibril. Keempat, Mama Ghufron juga mengaku bisa menyuruh menunda kiamat. Kelima, bahkan dia mengaku bisa mewakili Nabi Sulaeman untuk berbicara dengan semut menggunakan bahasa Suryani.

Lalu siapa sebenarnya sosok Mama Ghufron ini?

Berbagai sumber menyebutkan bahwa nama aslinya sendiri sebenarnya adalah Iyus Sugiman. Namun, dia menggunakan nama panggung Mama Abuya Ghufron Al Bantani. Konon, nama ini diberikan setelah dia berhasil menuntaskan amalan yang diperintahkan oleh gurunya.

Gelar Al Bantani di belakang namanya sering dinisbatkan dengan salah aatu ulama besar Nusantara, Syekh Nawawi Al Bantani. Namun, cicit dari Syekh Nawawi Al Bantani, KH Majazi Banten telah menegaskan bahwa Mama Ghufron bukan keturunan dari buyutnya.

Pria yang sering ceramah memakai blankon ini lahir pada 25 Desember 1963. Ayahnya diketahui bernama H Endang Mustofa (ayah). Sedangkan ibunya Hj Suntari Putri. Iyus Sugiman adalah anak kedua dari pasangan ini.

Diketahui, saat ini Iyus Sugiman sedang memimpin Pondok Pesantren UNIQ Nusantara di di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Konon, selain menjadi pengasuh Ponpes UNIQ, Mama Ghufron juga mengelola delapan pesantren lainnya.

Sebuah sumber menyebut, Iyus Sugiman pernah belajar kepada beberapa ulama, diantaranya Abuya Mama Armin Banten, KH Abdulloh Haq Nur Cianjur, KH Abdul Karim atau Mbah Makarim dari Boyolali, dan KH Shiroj atau Mbah Shiroj Panularan Kertosuro.

Namun, ceramahnya akhir-akhir ini kerap menjadi kontroversi dan viral di media sosial. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mendorong adanya penyelesaian dalam menyikapi munculnya fenomena Mama Ghufron yang kontroversial.

“Kami terus mengupayakan, terus koordinasi dengan MUI daerah. Kami dari pusat mendorong supaya ini ada penyelesaian. Karena ini sangat menyesatkan masyarakat,“ ujar Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan, Prof Utang Ranuwijaya dalam siaran persnya, Selasa (9/7/2024) lalu.

Kemunculan Gufron menurut MUI berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan keagamaan. Kehadirannya membuat banyak kontroversi dan narasi yang menyesatkan di berbagai media, terlebih di media sosial.

“Kalau ini tidak ditangani oleh teman-teman daerah tentu ini akan terus mempengaruhi dunia medsos dan akan memberi pengaruh yang negatif terhadap perkembangan pemahaman keagamaan,” kata Prof Utang.

Menurut Prof Utang, saat ini MUI sedang berupaya membangun koordinasi dengan MUI Kabupaten Malang dan MUI Jawa Timur untuk berkomunikasi dengan pihak terkait agar segera melakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

JAKARTA, iNews.id - Fenomena remaja mabuk kecubung menghebohkan warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam beberapa hari terakhir. Dua orang tercatat meninggal dunia dan 47 lainnya dirawat di rumah sakit jiwa akibat mengonsumsi buah tersebut hingga Jumat (12/7/2024).

Hasil pemeriksaan sementara, para warga yang keracunan atau mabuk kecubung ini usai mengonsumsi buah tersebut dioplos dengan obat-obatan dan alkohol.

Mereka kini dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalsel. Pasien terbanyak berasal dari Kota Banjarmasin sebanyak 26 orang. Kemudian Banjarbaru 3 orang, Banjar 7 orang, Hulu Sungai Selatan 1 orang, Kapuas 3 orang, Batola 6 orang dan Kota Baru 1 orang.

Berdasarkan hasil penelusuran, kecubung merupakan tanaman semak yang memiliki buah mirip terong berukuran kecil, berukuran bulat dan memiliki duri.

Buah kecubung tergolong buah-buahan yang memiliki zat adiktif yang bisa berdampak negatif pada tubuh sebab mengandung senyawa beracun dan efek psikotropika.

Dilansir dari website Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kecubung dikenal dengan nama tanaman Jimsonweed atau Thornapple. Tanaman ini menghasilkan buah kecubung yang sering disalahartikan masyarakat untuk dikonsumsi.

Buah kecubung mengandung sejumlah senyawa kimia yang beracun yang memiliki efek psikotropika sehingga membuat efek berhalusinasi.

Beberapa senyawa dalam buah ini yakni atropin, skopolamin, hiosiamin, alkaloid lain dan Glikosida.

Senyawa lain yang ada pada buah kecubung juga dapat memberi efek samping hilang kesadaran hingga gangguan pernapasan.

Seseorang yang mengonsumsi buah kecubung akan mengalami beberapa tanda seperti pupil mata melebar (midriasis), kulit kering dan panas, mulut kering, kesulitan berkemih, detak jantung meningkat, peningkatan suhu tubuh dan gangguan penglihatan.

Dengan kandungan senyawa berbahaya ini, konsumsi buah kecubung bisa menyebabkan seseorang keracunan bahkan paling fatal berujung kematian.

Dampak kesehatan lebih serius dari buah kecubung yakni bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Orang yang mengonsumsi kecubung dapat menyebabkan efek halusinasi, delirium, kebingungan dan gangguan keseimbangan.

Dalam jangka panjang efeknya bisa menyebabkan kerusakan organ internal seperti hati, ginjal, dan sistem saraf.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Ditresnarkoba Polda Kalsel) hingga kini masih menunggu hasil uji Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri Cabang Surabaya guna mengetahui kandungan buah kecubung yang kini viral dikabarkan marak digunakan untuk efek mabuk. Fenomena mabuk kecubung di Kalsel belakangan viral di media sosial.

"Sampel buah kecubung telah kami kirim ke Surabaya, tinggal menunggu hasilnya," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya di Banjarmasin, Jumat (12/7/2024).

Kelana pun mengimbau masyarakat tidak berasumsi sebelum adanya penyebab pasti terhadap kabar banyak korban dalam kondisi teler berjatuhan akibat mengonsumsi kecubung. Menurutnya, setiap korban yang dikabarkan dirawat bahkan ada yang disebut meninggal dunia harus ada keterangan resmi pihak medis berkaitan penyebabnya.

"Saat ini kan yang ramai di media sosial semuanya dikaitkan dengan kecubung, padahal kita tidak tahu kondisi setiap korban mengonsumsi apa sebenarnya," jelasnya.

Oleh karena itu, Kelana mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan media sosial sehingga tidak mudah terpengaruh penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya.

Ramainya video viral di media sosial yang menyebut berjatuhannya korban akibat mengonsumsi buah kecubung memang menjadi fenomena saat ini di Kalimantan Selatan. Bahkan, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kabupaten Banjar dilaporkan merawat 40 lebih pasien akibat mabuk kecubung yang dicampur dengan obat-obatan hingga minuman keras.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Edwin menyatakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel telah menindaklanjuti kasus ini dengan serius. "Kami sudah mengidentifikasi keempat korban yang mabuk dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak meniru perilaku tersebut karena bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan," kata Adam.

Dia pun menegaskan Ditresnarkoba terus menindak tegas setiap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan bahan berbahaya lainnya. Di sisi lain, dia mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan konten yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

"Polda Kalsel berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk di dunia maya agar jangan sampai membuat kegaduhan yang berujung terganggunya situasi kamtibmas," tegasnya.

Berbicara terpisah, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi mengimbau kepada masyarakat di kota yang berjuluk kota seribu sungai dan sekitarnya untuk tidak coba-coba mengkonsumsi tanaman buah kecubung atau Datura sp. "Saya mengimbau masyarakat di kota ini untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi tanaman kecubung tersebut," ucap Kombes Pol Cuncun di Banjarmasin, Selasa lalu.

"Jika tanaman ini dikonsumsi dapat berdampak menyebabkan gangguan mental sementara atau permanen," jelasnya Kapolresta Banjarmasin menanggapi isu yang beredar di media sosial.

Dia juga mengungkapkan untuk dampak negatif dari kecubung karena memiliki zat beracun yang dapat menimbulkan beberapa gejala dan berbahaya jika dikonsumsi sembarangan. "Tanaman ini dapat membuat akal sadar manusia tidak bisa membedakan antara nyata dan ilusi. Parahnya hal itu dapat menyebabkan kehilangan nyawa," ujarnya.

Cuncun berharap dan meminta peran serta masyarakat dan orang tua untuk bisa mengingatkan anak-anaknya agar tidak mencoba-coba ataupun mengonsumsi tanaman tersebut. "Saya berharap masyarakat jangan pernah untuk mencobanya karena efeknya bisa sampai menghilangkan nyawa," katanya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

JAKARTA - Emiten produsen barang farmasi, produk nutrisi, konsumen dan kosmetika, PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) menargetkan peningkatan bisnisnya tumbuh double digit tahun ini.

Managing Director Brand Investment & Consumer Engagement TSPC, Winny Yunitawati mengatakan salah satu strategi yang diterapkan untuk mengejar target tersebut adalah dengan gencar melakukan promosi baik via digital maupun offline. Misalnya dengan menghadirkan acara anak "Explore Wonderland" yang berlangsung 12-14 Juli 2024 di Mall Summarecon Bekasi.

"Selain promosi digital, promosi offline tentunya dengan event-event seperti ini juga untuk meningkatkan engagement berhubungan dengan konsumen. Jadi mereka mengetahui, merasakan makin dekat dengan brand-brand kita," kata Winny saat ditemui dilokasi, Jumat (12/7).

Winny menjelaskan, “Explore Wonderland" yang mengusung tema "Jelajahi 3 Dunia Penuh dengan Keajaiban", merupakan tempat ideal bagi orang tua untuk mengeksplorasi cara terbaik dalam mendukung perkembangan anak-anak. Event ini menawarkan berbagai wahana permainan yang dapat mengembangkan kreativitas anak dan memperkenalkan mereka pada dunia imajinasi yang unik dan menarik.

Anak-anak dapat menikmati pengalaman seru di Jungle Land, Ice Land, dan Under the Sea, yang dirancang untuk membantu mengembangkan kecerdasan spasial, meningkatkan kemampuan sosial, dan kerja sama dalam memecahkan masalah (problem solving) untuk mendukung anak cerdas serba bisa.

Tak hanya untuk anak-anak, TSPC juga mendukung peranan orang tua dalam memberikan nutrisi dan stimulasi yang optimal bagi perkembangan anak-anaknya. Orang tua memiliki peranan penting dalam pola pengasuhan anak mulai dari memberi asupan nutrisi yang tepat dan seimbang, memberikan perawatan terbaik, serta stimulasi yang optimal termasuk pemanfaatan teknologi atau gadget secara bijak, terutama selama periode emas pertumbuhan anak.

“Ini akan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan untuk membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan mereka di fase selanjutnya,” tandasnya.

SOLO, KOMPAS.com - Bagi setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Jika pajak terbengkalai dan tertunda lama, maka bisa dikatakan kelegalan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan mati.

Pajak yang telat dibayarkan harus segera diurus, sebab dalam peraturan baru tertulis bahwa identitas pemilik kendaraan yang tertera di STNK akan dihapus jika tidak melakukan pembayaran pajak selama dua tahun berturut-turut.

KOMPAS.com/ Aria Rusta Yuli Pradana Kondisi di kantor Samsat Blora pada Sabtu (8/7/2023)

Maka dari itu, bagi pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya sudah mati atau terlambat melakukan pembayaran bisa mengaktifkan lagi di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Sebagai informasi, pemilik yang telat bayar pajak kurang dari setahun masih bisa mengaktifkan STNK-nya di gerai samsat atau samsat keliling.

Sementara, jika keterlambatan pajak kendaraan lebih dari satu tahun atau bahkan di atas lima tahun maka wajib datang ke kantor Samsat induk.

Kemudian, untuk syarat yang diperlukan yaitu, STNK asli dan fotokopi, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan KTP asli lengkap dengan fotokopi.

Dilansir dari laman samsatkeliling, berikut cara urus STNK mati:

1. Datang ke kantor Samsat terdekat

Terkadang, satu kabupaten memiliki dua kantor Samsat dimana yang satunya adalah kantor Samsat pembantu.

2. Cek fisik kendaraan

Cek fisik dapat dilakukan di Samsat, dan petugas Samsat mengecek nomor rangka, nomor mesin dan menyesuaikan dengan BPKB yang dibawa.

Untuk cek fisik kendaraan, dikenakan biaya Rp 15.000 untuk formulir dan surat cek fisik yang nantinya akan diserahkan kepada Samsat.

3. Mengisi formulir pajak

Mengisi dan mencetak formulir pajak, pengisian ini dilakukan di komputer yang sudah disediakan oleh Samsat.

Masukkan data-data yang diminta dalam formulir, kemudian tekan “Proses”. Setelah ini formulir pajak akan dicetak, kemudian menuju loket penerimaan berkas fisik untuk verifikasi kelengkapan berkas.

4. Siapkan dokumen yang diperlukan

Siapkan fotokopi BPKB halaman pertama dan kedua, e-KTP, juga STNK yang mati pajaknya. Susun berkas secara urut, yaitu STNK asli, disusul fotokopi KTP, fotokopi STNK dan fotokopi BPKB.

5. Mengisi surat keterangan

Surat ini berisi pernyataan bahwa tidak ada perubahan kendaraan, Baik perubahan identitas pemilik maupun identitas kendaraan bermotor.

6. Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan di loket pembayaran progresif.

Besaran denda pajak kendaraan yang mati atau telat berbeda-beda, tergantung berapa lama STNK mati. Adapun untuk cara menghitung dendanya, sebagai berikut:

• Penghitungan denda PKB: 25% per tahun
• Keterlambatan 3 bulan: PKB x 25% x 3/12 + denda SWDKLLJ
• Keterlambatan 6 bulan: PKB x 25% x 6/12 + denda SWDKLLJ
• Keterlambatan 12 bulan: PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ
• Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dikenakan denda Rp 35.000 untuk roda dua dan mobil atau roda empat Rp 100.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) akan mendukung langkah Presiden Joko Widodo jika berencana masuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saat pensiun, menyusul adanya revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Namun ada baiknya kata dia, Jokowi jadi pemimpin partai politik.

"Terkait rencana DPA, ini yang pasti posisi Projo akan mendukung apapun langkah politik yang akan diambil Pak Jokowi ke depan. Walaupun Projo berpikir sebaiknya Pak Jokowi ke depan memimpin partai politik," kata Bendahara Umum Projo, Panel Barus di Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Panel memastikan, Projo tetap mendukung apapun keputusan Jokowi. Pasalnya menurut dia, Projo ada karena Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, ia mengeklaim Projo tidak mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan Jokowi.

"Tidak ada Pak Jokowi, tidak ada Projo. Kalau kemudian pilihan langkahnya yang diambil Pak Jokowi adalah ke depan mungkin menjadi bagian dari DPA, kita akan dukung," ucapnya.

Intinya, Panel melanjutkan, Projo meminta Presiden Jokowi tidak buru-buru pensiun setelah purnatugas sebagai Kepala Negara.

Ia mengklaim, Jokowi masih dibutuhkan masyarakat Indonesia. Ia beranggapan, terlalu muda bagi Jokowi untuk menghentikan karir politiknya usai tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu.

"Kalau dalam bahasa Projo mubazir kalau buru-buru pensiun. Karena Pak Jokowi ini aset politik, aset bangsa. Punya gaya politik yang khusus, yang unik, yang baru, dan selalu memberikan insentif elektoral terhadap organisasi yang diikutinnya," jelas Panel.

Sebagai informasi, perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA disebut-sebut akan mengakomodasi Presiden Jokowi menjadi penasihat khusus presiden terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan selanjutnya.

Revisi UU itu pun sudah sampai pada kesepakatan membawanya ke rapat paripurna.

Namun, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

"Darimana berasal, ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," ujarnya saat ditemui.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003. Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Namun, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres. Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap air minum akan masuk ke IKN pada Senin (15/7).

"Jadi 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN dan nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana," ujar Basuki saat meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa (9/7).

Ia juga menargetkan semua prasarana untuk kesiapan peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang sudah siap pada Juli ini.

Basuki mengungkapkan Istana Presiden, Kantor Presiden, dan kantor-kantor menteri koordinator (menko) sudah siap untuk digunakan. Bahkan, ia mengatakan kantor menko akan dipakai para petugas dan peserta yang menghadiri upacara HUT ke-79 RI 17 Agustus di IKN.

"Lapangan upacara (di IKN) sudah selesai," tutur dia.

Tak hanya itu, Basuki juga merinci terdapat 12 dari 47 tower yang akan ditempati oleh ASN sudah selesai lengkap dengan perabotannya. Sehingga, nantinya bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara di IKN.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah move ke IKN. Makanya 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Saya bersihkan dulu kawasannya," jelas Basuki.

Ia juga mengungkapkan pembangunan rumah dinas menteri juga ditargetkan akan rampung pada Juli 2024 ini.

"(Rumah dinas) nomor 7 Menteri PUPR, nomor 8 Menhub, nomor 9 Menkes, nomor 10 Menpan-RB kami akan berdekatan di sana," tuturnya.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan berbagai kesiapan fasilitas di IKN baru-baru ini ketika ditanyakan soal rencana berkantor bulan ini.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

IDXChannel- Saat ini, mengirim barang dari luar negeri menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia. Selain jual beli melalui marketplace, barang dari luar negeri juga kerap masuk ke Indonesia saat dibawa oleh WNI melalui skema barang pindahan.

Lantas, tahukah kamu bahwa mengirim atau membawa barang pindahan dari luar negeri tidak dikenakan pungutan bea masuk?

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menyatakan bahwa barang pindahan sendiri merupakan barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri yang kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

Barang-barang tersebut dapat memperoleh pembebasan bea masuk jika memenuhi ketentuan, seperti telah dipakai dan setelah masuk Indonesia akan tetap dipakai, bukan barang dagangan, dan bukan kendaraan bermotor.

Menurut Encep, sesuai PMK Nomor 28 Tahun 2008, pengajuan fasilitas barang pindahan hanya dapat dilakukan oleh PNS/anggota TNI/Polri, pelajar/mahasiswa, tenaga kerja, dan WNI yang minimal telah bekerja di luar negeri selama satu tahun, atau WNA yang minimal telah bekerja di Indonesia selama satu tahun.

Kemudian untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahannya, pemohon harus mengajukan pemberitahuan pabean impor (PIBK) dengan menyertakan dokumen pelengkap seperti bill of lading (kapal) atau airway bill (pesawat), packing list, paspor, dan boarding pass.

Selain itu, untuk mendapatkan pembebesan, barang pindahan harus datang bersama penumpang, atau dikirim maksimal tiga bulan sebelum/setelah penumpang pergi dan datang. Selanjutnya, Bea Cukai pun akan melakukan pemeriksaan fisik. Jika syarat sudah terpenuhi, dokumen terlengkapi, dan barang dinyatakan aman, maka akan segera diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dan mengeluarkan barang tanpa dipungut bea masuk.

"Untuk barang pindahan berupa handphone, komputer, tablet (HKT), diwajibkan memenuhi syarat Lartas, tidak dimasukkan ke dalam kemasan barang pindahan atau dibawa bersama penumpang, dan dimasukkan ke dalam list surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan Perwakilan RI di negara bersangkutan," kata Encep dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2024).

Kemudian, dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka barang akan dikategorikan sebagai barang kiriman atau barang bawaan penumpang. Aturan terkait barang bawaan penumpang mengacu pada ketentuan dalam PMK 203/PMK. 04/2017, sedangkan aturan terkait barang kiriman mengacu pada PMK Nomor 96 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 111 Tahun 2023.

Kebijakan ini merupakan upaya Bea Cukai melindungi kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat dalam menentukan kebijakan yang lebih baik ke depannya. Hal tersebut dapat disampaikan melalui akun media sosial resmi kami atau melalui pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai 1500225," tutur Encep.

(SAN)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebanyak 16 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendapat dana segar sebesar Rp 44,24 Triliun untuk tahun depan. Dari belasan BUMN tersebut, PT Hutama Karya mendapat modal paling besar yaitu Rp 13,86 Triliun. Modal tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol Trans Sumatera fase 2 dan 3. Seperti diketahui, pembangunan jalan tol itu dilanjutkan.

Erick Thohir, Menteri BUMN menyatakan, PMN kali ini berdasarkan dividen BUMN, bukan berdasarkan utang. "Ini pertama kali PMN yang diodorng Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick,saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Sepanjang 2020–2024, BUMN menyetor total dividen ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN mengerjakan penugasan pemerintah di berbagai bidang termasuk infrastruktur.

Seperti diketahui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol merupakan penugasan pemerintah yang dikerjakan PT Hutama Karya. Alhasil untuk mengerjakan proyek tersebut, perlu dana segar PMN.

Profil PT Hutama Karya

Dilansir dari hutamakarya.com, PT Hutama Karya merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembangan, dan penyedia jasa tol.

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis pada 2023, pada masa kolonial Belanda, PT Hutama Karya merupakan perusahaan swasta bernama Hollandsche Beton Maatschappij yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61/1961 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971 menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Hutama Karya. Perusahaan ini memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 29 Maret 1961.

Pada 1970 disebut menjadi tanda dimulainya teknologi Beton pra-tekan di Indonesia, dimana PN. Hutama Karya menjadi yang pertama kali mengenalkan sistem prategang BBRV dari Swiss. Pada dekade ini pula, Hutama Karya berubah status menjadi PT Hutama Karya (Persero).

Memasuki tahun 2000-an, dimana dinamika perekonomian semakin pesat, Hutama Karya merevitalisaasi diri dengan melakukan pengembangan usaha untuk sektor-sektor swasta melalui pembangunan High Rise Building (Bakrie Tower dan Apartemen-Apartemen) maupun infrastruktur lainnya seperti jalan tol.

Seiring dengan perkembangan tersebut, kualitas dan mutu tetap menjadi perhatian, yang dibuktikan dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007.

Pada 2014, Hutama Karya resmi menerima penugasan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 117 Tahun 2015, Hutama Karya diberi tanggungjawab mengembangkan 2.770 kilometer jalan tol di Sumatera dengan prioritas 8 ruas pertama.

Hingga tahun ini, Hutama Karya berhasil mengerjakan penugasan pemerintah dengan mengoperasikan kurang lebih sekira 740 Km. Jalan Tol Trans Sumatera akan terus dibangun untuk menghubungkan wilayah Lampung hingga Aceh.

SUKMASARI | ADIL AL HASAN | ILONA ESTHERINA

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tak mempersoalkan kembalinya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menggantikan jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baginya, hal itu menunjukan bahwa setiap era memang memiliki tantangannya sendiri.

“Semua hal tentu akan menyesuaikan dengan kebutuhan politik ya. Dalam suatu kepemimpinan itu tentu memiliki suatu strategi yang berbeda-beda,” ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Ia pun menganggap tak masalah jika munculnya DPA menjadi kebutuhan politik pemerintahan ke depan.

“Jadi kalau menurut pandangan saya itu sah-sah saja kalau nanti menjadi kebutuhan politik dalam mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Gibran,” ungkapnya.

Mardiono juga tak keberatan jika kemunculan DPA dianggap sebagai kelahiran Orde Baru lagi.

“Memang setiap masa ada zamannya, setiap zaman ada masanya,” imbuh dia.

Diketahui DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR RI, Kamis (11/7/2024).

Salah satu perubahan dalam revisi UU itu adalah, nomenklatur Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Adapun DPA merupakan lembaga tinggi negara yang eksis di masa orde baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tak mempersoalkan kembalinya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menggantikan jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baginya, hal itu menunjukan bahwa setiap era memang memiliki tantangannya sendiri.

“Semua hal tentu akan menyesuaikan dengan kebutuhan politik ya. Dalam suatu kepemimpinan itu tentu memiliki suatu strategi yang berbeda-beda,” ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Ia pun menganggap tak masalah jika munculnya DPA menjadi kebutuhan politik pemerintahan ke depan.

“Jadi kalau menurut pandangan saya itu sah-sah saja kalau nanti menjadi kebutuhan politik dalam mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Gibran,” ungkapnya.

Mardiono juga tak keberatan jika kemunculan DPA dianggap sebagai kelahiran Orde Baru lagi.

“Memang setiap masa ada zamannya, setiap zaman ada masanya,” imbuh dia.

Diketahui DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR RI, Kamis (11/7/2024).

Salah satu perubahan dalam revisi UU itu adalah, nomenklatur Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Adapun DPA merupakan lembaga tinggi negara yang eksis di masa orde baru.