REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY siap mendukung kegiatan Fun Bike 'Sehati untuk Bumi' yang akan digelar pada 20 Juli 2024. Kegiatan yang digelar KONI DIY berkolaborasi dengan Republika ini digelar untuk mendukung atlet dan kontingen DIY berlaga di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

“Ini kebutuhan bersama, bukan hanya kebutuhan KONI, tapi kebutuhan masyarakat DIY untuk berprestasi lebih baik. Kita paham kemampuan kita juga terbatas, sehingga upaya-upaya KONI juga menjadi upaya konkret nanti munculnya akuntabilitas,” kata Sekda DIY, Beny Suharsono dalam audiensi terkait Fun Bike dan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (12/7/2024).

Beny menuturkan, pihaknya siap mendukung atlet dan kontingen DIY melalui kegiatan ini dengan berbagai fasilitas hingga kepesertaan. Salah satunya mendukung dari sisi publikasi, yang nantinya dapat memanfaatkan fasilitas publikasi yang dimiliki Pemda DIY.

“Untuk publikasi, kami punya videotron, kami juga punya baliho, walaupun nanti kita bisa berbagi jam tayang. Itu bisa lewat running text atau tayangan khusus,” ucap Beny.

Terkait kepesertaan, pihaknya juga akan mendorong ASN yang ada di lingkungan Pemda DIY berpartisipasi dalam Fun Bike. Hal ini mengingat Fun Bike menargetkan lima ribu orang untuk dapat berpartisipasi.

“Teman-teman kami di ASN (didorong berpartisipasi) lewat grup-grup WhatsApp yang cepat, baik melalui lingkup pada level pengambil kebijakan di kepala OPD maupun para sekretaris. Nanti sifatnya sukarela,” jelas Beny.

Beny menyebut, dengan dukungan Republika dalam kegiatan ini juga akan semakin mendongkrak semangat atlet dan kontingen DIY berlaga dalam PON 2024. Terlebih, kegiatan ini mengusung tema ‘Sehati untuk Bumi’ yang merupakan salah satu program ESG yang diangkat Republika.

“Dengan dukungan Republika nyata dengan Program ESG-nya, itu juga mendongkrak kita. Dan jaringan Republika juga jejaring nasional, bahkan mungkin multinasional, itu sangat bagus. Dan keberadaan Yogyakarta sangat eksotis,” kata Beny.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mendalami kasus penganiayaan yang dialami wartawan Kompas TV Bodhiya Vimala oleh massa pendukung Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan polisi yang telah dilaporkan korban Bodhiya Vimala ke Polda Metro Jaya.

Dia memastikan bakal memburu pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan Kompas TV kemarin di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kami akan menindaklanjuti laporan ini dan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi," tuturnya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, pelaku akan dijerat dengan pasal melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seseorang di muka umum.

Dia mengatakan bahwa perkara tersebut kini tengah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk didalami.

"Kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan dan akan didalami sebelum naik penyidikan dan menetapkan tersangkanya," katanya.

Sebelumnya, sidang pembacaan putusan perkara korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL berujung ricuh di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, SYL awalnya berusaha keluar dari ruang sidang bersama dengan para penasihat hukumnya. Mereka juga dikawal oleh petugas kepolisian yang telah berjaga sebelum SYL beranjak meninggalkan kursi terdakwa serta meja penasihat hukumnya.

Para awak media mengerubungi SYL yang berusaha keluar dari ruangan sidang. Pagar pembatas antara terdakwa dan bangku pengunjung di ruang sidang pun roboh karena situasi berdesak-desakan.

Tidak sampai di situ, saat politisi Nasdem itu keluar dari ruang sidang, kericuhan kembali terjadi antara simpatisan SYL, petugas kepolisian dan para awak media yang menunggu di luar sidang. Sebelumnya, para awak media sudah menunggu pihak SYL maupun penuntut umum untuk memberikan keterangan usai persidangan. Para jurnalis televisi pun sudah mendirikan tripod mereka untuk menunggu keterangan pers.

Kericuhan terjadi selama beberapa menit di depan ruang sidang Hatta Ali lantai dasar PN Jakarta Pusat, dengan SYL juga ikut terjebak di kerubungan simpatisannya, polisi dan awak media. Namun, setelah keadaan menjadi lebih tenang, SYL dan penasihat hukumnya kembali masuk ke ruang sidang.

Dalam sebuah video yang terekam oleh salah satu kamera televisi, seorang juru kamera KompasTV sampai dikejar oleh beberapa terduga simpatisan yang hadir di agenda sidang tersebut. Beberapa pria berkemeja putih sempat mengejar jurnalis tersebut dan menendangnya.

Bodhiya Vimala, juru kamera Kompas TV, menceritakan awalnya pihak simpatisan SYL itu sudah sepakat dengan awak media di luar ruang sidang agar mau membuka jalan terdakwa untuk memberikan keterangan pers.

"Tapi nyatanya pas mereka keluar, mereka berdesakan. Berdesakan. Kalau TV kan kita udah blocking. Berdesakan. Polisi yang jaga juga enggak mengatasi," tuturnya kepada awak media di lokasi.

IDXChannel - Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Agung Budi Waskito, mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh membebani kinerja keuangan perseroan dan berkontribusi pada kerugian di 2023.

"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun Sehingga hampir Rp12 triliun," ujar Agung Budi di DPR, Senin (8/7/2024).

Agung mengatakan tingginya penyertaan untuk proyek kereta cepat ini membuat perseroan semakin rajin untuk menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman.

WIKA tercatat membukukan utang sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastis.

Sehingga total beban bunga yang ditanggung perseroan lewat penerbitan obligasi tembus Rp11 triliun.

"Memang dengan pinjaman yang cukup besar ini di dalam laporan tadi ada dua komponen, pertama adalah beban bunga yang memang cukup tinggi. Yang kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 itu kita juga sudah mulai mencatat adanya kerugian dari PSBI atau Kereta Cepat yang tiap tahun juga cukup besar, pak. Jadi kira-kira gitu, pak," kata dia.

Hal tersebut yang membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu sebesar Rp7,12 triliun atau naik 11,86 persen dari rugi di 2022 yakni Rp59,59 miliar.

Pada kesempatan tersebut, Agung menambahkan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung ini perseroan menjadi anggota konsorsium dibalik pembentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Selain WIKA yang memiliki saham sebanyak 39,12 persen, konsorsium itu juga melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dengan porsi kepemilikan 51,37 persen, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I dengan porsi 1,21 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi 8,3 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2015 PBSI dan Konsorsium asal China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, membentuk sebuah perusahaan patungan yang diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

(FRI)

KEPAHIANG, iNews.id - Seorang suami menemukan istri dan anak yang masih berusia 5 bulan tewas mengenaskan dalam rumah di Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Kamis (11/7/2024). Kejadian ini menggemparkan masyarakat setempat. 

Dalam video yang diperoleh iNews tampak kondisi kedua korban mengenaskan. Sang ibu bersimbah darah dan anaknya termutilasi menjadi dua bagian di bagian perut ke atas dan bawah.

Identitas korban bernama Lia Anggraini (36) dan bayinya berinisial J. Kedua korban ditemukan tewas Andi, suami sekaligus ayah bayi J.

Melihat keadaan mengerikan istri dan anaknya, sang suami lantas berteriak meminta pertolongan hingga warga berdatangan. Kejadian ini langsung dilaporkan ke polisi yang datang ke TKP.

Petugas kemudian memasang garis polisi, olah TKP dan mengevakuasi mayat kedua korban ke RSU Kepahiang untuk diautopsi.

Kasatreskrim Polres Kepahiang AKP Sujud Alif Yulamlam mengatakan, awalnya menerima laporan dari warga dan langsung ke lokasi untuk penyelidikan.

"Saat kami sampai di lokasi ada dua korban yang sudah meninggal dunia," ujarnya, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, saat ini polisi masih menyelidiki kasus kematian ibu dan anak tersebut. Termasuk mencari pelaku dan motif dari kejadian mengerikan ini.

Editor: Donald Karouw

Mayat pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di gorong-gorong atau selokan pinggir Jalan Buahbatu, Kota Bandung, Jumat (12/7).

Penemuan mayat pria ini sempat membuat geger warga sekitar, terlebih kondisi jasad pria ini ditemukan dengan luka tusuk di perut dan sayatan di leher.

Usman (54), salah seorang saksi yang berada di lokasi kejadian mengetahui adanya mayat pria itu saat sedang membersihkan gerobak lapaknya untuk berjualan. Saat itu, dia melihat ada bercak darah.

"Sekitar pukul 06.00 WIB Saya lihat ada bercak darah di deket lapak saya, terus saya niat buat nutupin darah itu pake pasir, cuma pas dilihat ternyata ada mayat," ujarnya, Jumat (12/7).

Usman mengira bercak darah itu berasal dari hewan. Namun ternyata mayat seorang pria tanpa baju dan hanya menggunakan celana panjang.

"Nggak pakai baju, cuma celana panjang saja. Kayaknya usianya 25 tahun-an," ujar dia.

Usman menjelaskan, di sekujur jasad pria itu ditemukan bekas luka.

"Ada bekas luka kaya tusukan di perut pakai pisau kayaknya, terus ada sayatan juga di leher," ujar dia.

Dia pun tak mengenali mayat pria tersebut dan langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

"Baru pertama kali juga di sini. Tadi saya sudah lapor ke polisi," kata dia.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kapolsek Bandung Kidul Kompol Sulardjo membenarkan adanya penemuan mayat tersebut.

Menurutnya pihaknya masih melakukan penyelidikan dan sudah mengevakuasi mayat tersebut ke RS Sartika Asih.

"Iya betul ada penemuan mayat. Cuma saya belum bisa ngomong panjang lebar. Khawatir tidak sesuai data. Sekarang masih dalam pemeriksaan jasadnya," kata dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ditemukan bekas luka seperti luka tusukan di bagian pinggang mayat tersebut.

"Kalau dilihat pakai mata, karena kami bukan ahlinya itu ada luka bolong-bolong di bagian belakang di pinggang," ujar Sulardjo.

Pekerja perbaikan Jembatan Ogan I, Palembang, Sumsel bernama Daryoto (50) tenggelam di kawasan Sungai Ogan, Kertapati Palembang. Diduga Daryoto yang asal Purbalingga terjatuh saat melakukan perbaikan jembatan Ogan I, Kamis 11 Juli 2024. "Tim rescue sudah berada di TKP guna melakukan pencarian korban," kata Kepala Basarnas Palembang, Raymond Konstantin, Jumat 12 Juli 2024. Menurut Raymond, korban Daryoto diketahui sedang memperbaiki jembatan Ogan I. korban tak sendiri ketika bersama rekan kerja nya terpleset hingga jatuh ke sungai. Rekan korban yang menyaksikan hal itu berusaha menyelamatkan rekannya, namun derasnya aliran sungai Ogan membuat korban tenggelam di TKP. "Tim sudah berada di lokasi melakukan penyisiran permukaan sungai di lokasi kejadian. Sampai hari ini korban belum ditemukan," jelas dia. Raymond menambahkan, pihaknya juga akan melakukan penyelaman di lokasi kejadian untuk melakukan pencarian. Pihaknya pun meminta bantuan kepada masyarakat setempat mengenai informasi jika menemukan korban. "Jika memungkinkan tim akan segera melakukan penyelaman di tempat-tempat yang dicurigai," jelas dia. Selama berlangsungnya Operasi SAR turut juga melibatkan Unsur SAR dari TNI AL, Polairud, PMI, dan Masyarakat serta pihak keluarga korban.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikabarkan sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, Tim Sinkronisasi belum membahas anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pemerintahan mendatang dengan Kementerian PUPR.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, awalnya menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan sejumlah program infrastruktur prioritas untuk pemerintahan mendatang, salah satunya pembangunan infrastruktur dasar di IKN.

"Dari PUPR kita teruskan karena memang masih ada yang belum selesai," ucap Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Meskipun demikian, Endra mengatakan bahwa pihaknya dan Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran belum membahas secara rinci anggaran yang bakal digelontorkan pemerintahan mendatang untuk membangun IKN.

"Belum. Belum. Belum ada pembahasannya, anggaran, kan, disahkan nanti Agustus," jelas Endra.

Menurut Endra, jumlah kebutuhan anggaran IKN bakal menyesuaikan dengan rencana pemerintahan mendatang untuk mengatur kecepatan sampai volume pembangunan IKN. Berbagai hal ini belum dibahas Kementerian PUPR bersama Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

"(Apakah sudah ada pembahasan bersama Tim Sinkronisasi jelang Nota Keuangan?) Belum, dengan PU belum," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia mengaku tidak tahu persis kapan komunikasi dilakukan.

"Mestinya sudah," kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan pada Senin (24/8) untuk membahas berbagai program salah satunya makan bergizi gratis. Sebanyak Rp 71 triliun disepakati untuk dianggarkan pada 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran, Thomas Djiwandono mengatakan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN," ucap Thomas, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Thomas, menegaskan pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan Kemenkeu selama dua bulan.

"Saya dan tim ekonomi sudah hampir 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkeu, Ibu Menteri, Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya, jadi ini proses yang sebetulnya alami dan tersinkron," ujarnya.

(ara/ara)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mendukung program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ia mengatakan program ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.

Pemerintah memastikan akan melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan manfaat HGBT antara lain membuat produktivitas industri naik dan adanya daya saing industri di dalam negeri.

"Nah ya itu [HGBT] lanjut saja dulu. Kan ada swap antara penerimaan dan manfaatnya. Produktivitas naik, pajaknya juga naik. Jadi kita lihat daya saing produk-produk kita bisa lebih bagus sehingga masuk pasar lebih mudah diakses," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Sebagai tambahan informasi, program HGBT atau harga gas murah untuk industri bakal berakhir pada tahun 2024. Nah, saat ini, ada tujuh sektor industri yang menerima program HGBT. Masing-masing adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet.

Ke tujuh sektor industri itu mendapatkan harga gas sebesar US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU). Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Jakarta: Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun anggaran 2025 senilai Rp1 triliun untuk menyelesaikan beberapa proyek perumahan rakyat sebanyak 3.180 unit yang tersebar di beberapa kota, terutama pada area-area yang terdapat backlog.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pembangunan hunian tersebut terdiri dari perumahan terintegrasi transportasi umum, persediaan kluster baru, dan persediaan kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembangunan rumah susun Milenial Kemayoran.

"Pengajuan PMN tunai sebesar Rp1 triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas ke depannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.
Budi mengatakan, suntikan dana tersebut diperlukan guna menjalankan penugasan dari pemerintah untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perumnas memiliki misi sosial berupa penyediaan rumah terjangkau, di mana minimal 20 persen dari unit di setiap proyek dialokasikan khusus untuk subsidi.

Lebih lanjut, Perumnas sebagai korporasi tidak bergerak sendiri untuk mewujudkan berbagai program penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi angka backlog kebutuhan hunian di Indonesia.

Baca juga: Lahan Mulai Terbatas, Perumnas Diminta Erick Thohir Bangun Hunian Bertingkat

Menurut Bayu, diperlukan keterlibatan pemerintah dan peran serta seluruh stakeholder untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan hunian tersebut.

Perumnas berkomitmen untuk bertransformasi dengan melakukan penguatan model bisnis sebagaimana arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yakni pada kebijakan pengadaan tanah melalui revitalisasi rumah susun eksisting dan kerja sama pengembangan lahan idle milik pemerintah/BUMN/Bank Tanah.

Bersamaan dengan itu pula, turut dilakukan kebijakan refinancing dan kebijakan produk yang memfokuskan pengembangan hunian diantaranya adalah yang terintegrasi dengan transportasi.

Budi menyampaikan, tujuan penggunaan PMN yang diajukan ini adalah untuk pembangunan di lahan/proyek pada area-area yang terdapat backlog perumahan dan pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum.

Selain itu, dana PMN juga akan digunakan pengembangan ekosistem kawasan (termasuk sarana dan prasarana) yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya jual Perumnas, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta penyelesaian persediaan.

"Dengan dana PMN tunai sebesar Rp1 triliun ini, kami yakin dapat memberikan hasil yang positif tidak hanya bagi Perumnas, melainkan secara paralel juga berdampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan," kata Budi.

(KIE)

Petugas Unit Penanganan Sampah Badan Air Gambir menyelesaikan pembuatan tanaman hias di Gambir, Jakarta, Jumat (12/7).

Kreasi pembuatan daur ulang tanaman hias plastik tersebut terbuat dari limbah plastik.

Para petugas Unit Penanganan Sampah Badan Air Gambir mengumpulkan limbah-limbah plastik yang mengalir di aliran sungai.

Jakarta: Sejumlah nama diprediksi bakal bertarung dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Keerom 2024. Di antaranya petahana Bupati Keerom, Provinsi Papua, Piter Gusberger, Kenius Kogoya, Petrus Solossa, hingga Yusuf Waly.

Berdasarkan survei yang dilakukan Timur Barat Research Center (TBRC), peluang petahana menang di Pilkada Keerom 2024, sangat tipis. Dari hasil jajak pendapat, tingkat keterpilihan petahana Bupati Keerom, Piter Gusberger, di bawah Kenius Kogoya.

"Pada survei top of mind, nama Kenius Kogoya yang merupakan Ketua DPD Hanura Papua unggul sebagai cabup Keerom dengan angka 25,7 persen. Disusul Piter Gusberger di posisi kedua dengan angka 19,7 persen," kata Direktur Eksekutif TBRC Johanes Romeo dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024).
Elektabilitas tertinggi ketiga, yakni Yusuf Waly dengan 14,3 persen. Lalu, Wahfir Kosasih dengan 5,7 persen, Hendrik Borotian 2,1 persen, Ronal Apnawas 1,9 persen, dan Wilhelmus Rollo 1,3 persen.

Kemudian, Bonefasius Muenda 1,2 persen, Petrus Solossa 1,2 persen, Dorus Wakerkwa 1,1 persen, dan Silfester Nof 0,9 persen.

Berdasarkan simulasi lima nama melalui pilihan tertutup, elektabilitas Kenius Kogoya sebesar 30,2 persen, Piter Gusbager 22,8 persen, Yusuf Waly 17,1 persen, Petrus Solossa 8,4 persen, dan Wahfir Kosasih 6,2 persen.

Johanes mengatakan pihaknya juga melakukan survei simulasi tiga nama bakal calon bupati. Tingkat keterpilihan Kenius Kogoya mencapai 40,4 persen, Piter Gusbager 29,3 persen, Yusuf Waly 18,1 persen, dan tidak memilih 12,2 persen.

"Hasil temuan survei menunjukkan Sebanyak 70,9 persen masyarakat Keerom kecewa dan tidak puas dengan kepemimpinan Piter Gusberger. Perihal itu, menurut 70,9 persen masyarakat Keerom sulit mendapatkan pekerjaan dan usaha di Keerom," kata Johanes.

Baca Juga:DPD Ingin Dilibatkan Mengusulkan Calon Kepala Daerah

Dia menjelaskan hasil survei ini menunjukkan 78,9 masyarakat Keerom ingin perubahan kepemimpinan di Kabupaten Keerom yang bisa membuka lapangan kerja dan usaha. Menurut dia, jika merujuk hasil survei ini, Piter Gusbager sebagai petahana bupati Keerom diprediksi sulit untuk menang kembali.

"Sedangkan Kenius Kogoya yang sudah popular di tingkatan nasional, lebih diinginkan masyarakat Keerom agar mau memimpin kabupaten Keerom," ucap dia.

Survei dilakukan kepada 900 responden yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah periode 26 Juni hingga 7 Juli 2024. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ± 3,24% pada tingkat kepercayaan 95 persen.





(AZF)

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pegi Setiawan, yang sempat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, kini telah menghirup udara bebas usai gugatan praperadilannya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Di tengah euforia kebebasan Pegi, pengacara kondang Hotman Paris, mengeluarkan opini yang soal kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan pra peradilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

"Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi," tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

"Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci," ucap Toni, menambahkan.

Toni menerangkan, di Pasal 83 KUHAP, putusan praperadilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan," jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut.

"Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi," terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. "Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan," katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

"Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni.

Terkait apakah perkara Pegi dihentikan atau dilanjutkan, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sricahyawijaya menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada penyidik Polda Jabar. Sebab hingga saat ini berkas masih berada di penyidik.

Kasipenkum menyebut pihaknya menunggu terkait perkembangan berkas tersebut apakah dikirimkan kembali atau ada tindakan hukum lain. Berkas perkara yang harus dilengkapi penyidik diberi waktu 14 hari.

"Kalau berkas dikembalikan kami akan tetap meneliti sesuai KUHAP," kata Nur, Rabu (10/7/2024).

Nur mengatakan berkas perkara kasus Pegi Setiawan telah dikembalikan kepada penyidik Polda Jabar sebelum hasil sidang praperadilan. Selain itu, Kejati Jabar tetap menyiapkan enam jaksa untuk menangani kasus tersebut.