Jakarta: Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pemberian insentif untuk calon investor.

Presiden RI Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang secara umum mengatur pemberian insentif tersebut.

Melansir regulasi itu pada Jumat 12 Juli, pada Pasal 2 dijelaskan pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota
layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

Lalu pada Pasal 3 dijelaskan, pemerintah akan memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar/atau sosial serta fasilitas komersial tersebut.

Baca juga: Potret Istana Negara IKN yang Dapat Fungsional pada Akhir Juli

Pemerintah memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha itu melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beleid yang resmi diundangkan pada 11 Juli 2024, dijelaskan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang ditunjuk sebagai Plt. Kepala OIKN, dapat menetapkan pelaku usaha pelopor dengan kriteria telah menyatakan minat dan menandatangani "letter of intent" dengan pihak OIKN.

Lalu pada Pasal 5 ayat 2, pelaku usaha pelopor yang turut melakukan pembangunan di IKN dengan sumber biaya di luar APBN itu juga bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN paling lama lima tahun sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

Kemudian pada pasal 7, pelaku usaha pelopor dapat dikenakan tarif atas pengelolaan aset dalam penguasaan (ADP) oleh OIKN hingga Rp0 atau dengan pembayaran secara angsuran.

Kepastian jangka waktu hak atas tanah

Selain itu, pelaku usaha juga diberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 9.

Pada Pasal 9 ayat 2, hak guna usaha diberikan hingga 190 tahun yang diberikan melalui dua siklus atau selama 95 tahun dalam satu siklus pertama dan 95 tahun pada siklus kedua.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

Sementara itu, pemerintah juga memberikan jaminan hak guna bangunan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali pada siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya 160 tahun untuk HGB.

Hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pada siklus pertama dan 80 tahun berikutnya pada siklus kedua. Ketiga hak atas tanah tersebut tentunya diberikan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Pemerintah juga mengatur mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan ditetapkan oleh OIKN pada saat menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus.

Peraturan Presiden ini berlaku saat diundangkan yaitu pada 11 Juli 2024.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kabar meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pada Kamis (11/7/2024), membawa duka tersendiri. Hal itu terlihat dari ramainya masyarakat yang ikut mengantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya di Makam Los Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat (12/7/2024).

Berdasarkan pantauan Republika, masyarakat yang ikut mengantarkan jenazah almarhum Ustadz Yazid Jawas terlihat seperti lautan manusia. Jalanan menuju kompleks pemakaman penuh dengan masyarakat yang ikut mengantarkan jenazah. Bahkan, kendaraan tak bisa melintas jalanan itu karena saking banyaknya manusia.

Dari informasi yang dihimpun, jenazah Ustadz Yazid Jawas disholatkan di Masjid Agung At Tohiriyah pada sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah disholatkan, jenazah langsung dibawa ke Makam Los Empang untuk dimakamkan.

Namun, masyarakat masih banyak yang datang setelah jenazah dimakamkan. Mereka yang tak sempat melaksanakan sholat jenazah di masjid pun akhirnya melakukan sholat di depan makam Ustadz Yazid Jawas.

"Saya baru sampai dari Cibubur. Ingin ikut sholat di masjid, tapi tidak sempat. Tadi saya sholat di kuburan bersama jamaah lain yang telat," kata Ustadz Jundi Abu Daud (40 tahun), yang datang ke Makam Los Empang, Jumat.

Berdasarkan pantauan Republika, sholat jenazah di depan makam Ustadz Yazid Jawas tak hanya sekali dilakukan. Sholat jenazah itu dilakukan beberapa kali lantaran banyak masyarakat yang baru datang.

Selanjutnya...

Salah seorang warga setempat, Andi (69 tahun) mengatakan, kepadatan manusia yang ikut mengantarkan jenazah Ustadz Yazid Jawas telah terlihat sejak Jumat pagi. Bahkan, sebelum jenazah dibawa ke kompleks pemakaman.

"Dari jam 7-an sudah penuh. Banyak yang nunggu di makam juga," kata dia.

Menurut dia, pengiring jenazah di kompleks Makam Los Empang biasanya tak pernah seramai ini. Baru kali ini, kepadatan masyarakat yang ikut mengantarkan jenazah terjadi hingga berjam-jam.

"Kalau biasanya mah paling setengah jam. Ini sudah tiga jam (jalanan) enggak jalan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Aturan tersebut mengatur tentang ganti rugi lahan hingga Hak Guna Usaha (HGU).

Misalnya seperti yang tercantum di Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial," dikutip dari salinannya, Jumat (12/7/2024).

Pemerintah juga menjanjikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan maupun pengelolaan layanan dasar dan sosial serta fasilitas komersial di IKN.

Seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi, "Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OIKN, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"

Pemerintah juga memandatkan Kepala OIKN untuk menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara untuk pengelolaan ADP; dan pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun nilai tanah yang ditetapkan oleh Kepala Otorita berdasarkan Zona Penilaian Tanah yang mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh pemilik publik.

Kemudian, nilai tanah yang telah ditetapkan oleh Kepala Otorita menjadi acuan bagi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan untuk menetapkan Zona Nilai Tanah.

Itu diatur pada Pasal 7, yang tertulis, "Kontribusi atas pengelolaan ADP oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Pelaku Usaha pelopor dapat dikenakan: a. tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah); atau b. pembayaran secara angsuran,".

Ganti rugi lahan

Perpres juga mengatur penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat mulai pasal 8.

Pasal 8 ayat (2) menyatakan, penguasaan tanah ADP oleh masyarakat mencakup penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 10 tahun secara terus menerus; dan penguasaan maupun pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan dengan iktikad baik.

Iktikad baik ini dibuktikan dengan adanya historis penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan.

Inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Otorita dengan beranggotakan paling sedikit, yaitu OIKN dan kementerian yang menyelenggarakan di bidang kemaritiman dan investasi.

Nantinya, Kepala Otorita berhak menetapkan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi, begitu pula besaran penggantian.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (11) yang berbunyi "Tata cara pengalokasian anggaran untuk pendanaan, mekanisme pembayaran, dan pengawasan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,".

Terkait hak guna usaha (HGU), diatur dalam Pasal 9. Hak guna usaha bisa diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama.

Lalu, dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun pula berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Sementara, hak guna bangunan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus pertama.

Kemudian, dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Untuk hak pakai juga bisa diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun pula.

"Pemberian hak atas tanah melalui 1 siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," tertulis dalam Pasal 9 ayat (3).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau panen kopi di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat, Jumat (12/7).

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan Lampung Barat adalah lahan terbesar produksi kopi di Indonesia. Ia menyebut 90 persen dari lahan itu adalah kopi jenis Robusta.

"Di Lampung Barat ini (produksi kopi) terbesar, ada 60 ribu hektare, tapi yang banyak memang hampir 90 persen di sini adalah Robusta, Arabicanya kira-kira 10-an persen," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan saat ini harga kopi memang cenderung naik, meski terkadang turun. Namun, secara tahunan volume permintaan ekspor kopi terus naik. Sehingga, ia minta kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk memperhatikan para petani kopi.

"Inilah yang tadi saya sampaikan ke Menteri Pertanian agar memberi perhatian kepada kopi, yang paling penting adalah produktivitas per hektarenya harus naik. Yang banyak masih 1 hektare 1 ton, 2 ton, harusnya bisa masuk ke 8 ton atau 9 ton, kan negara lain bisa di angka-angka itu," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan peningkatan produktivitas kopi bisa diwujudkan dengan adanya dukungan peralatan dan pupuk yang baik.

"Dan kalau produktivitas per hektare naik ya kesejahteraan petani kopi akan menjadi lebih baik," tutur Jokowi.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden AS Joe Biden mengatakan sekutu-sekutu Eropa siap mengurangi investasi ke China jika Negeri Tirai Bambu terus mendukung Rusia. Peringatan ini diberikan setelah NATO menuduh China memungkinkan invasi ke Ukraina.

Biden menegaskan kembali bahwa China tidak secara langsung memasok senjata kepada pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, dia juga menekankan bahwa China tidak akan mendapatkan manfaat finansial jika menyediakan informasi dan kapasitas kepada Rusia.

“[Presiden China Xi Jinping] percaya bahwa China adalah pasar yang cukup besar sehingga mereka dapat menarik negara mana pun, termasuk negara-negara Eropa untuk berinvestasi di sana, sebagai imbalan atas komitmen dari Eropa,” jelas Biden dalam konferensi pers, seperti dikutip dariBloomberg,Jumat (12/7/2024).

Biden juga berpendapat bahwa China adalah pasar yang cukup besar, sehingga dapat menarik negara manapun, termasuk negara-negara Eropa untuk berinvestasi di negaranya, sebagai imbalan atas komitmen dari Eropa.

Di lain sisi, Biden juga berusaha menggunakan konferensi pers tersebut untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan menuturkan bahwa tidak ada pemimpin dunia yang tidak siap dia hadapi. Hal ini termasuk Xi Jinping.

“Saat ini saya sedang berhadapan dengan Xi — saya punya kontak langsung dengannya,” jelasnya, tanpa merinci apa yang dimaksud.

Dalam komunike pertemuan puncak minggu ini, NATO menggambarkan bahwa China menjadi sebagai pendukung yang menentukan perang Rusia melawan Ukraina. Komunike ini merinci pasokan material serbaguna China seperti komponen senjata, peralatan, dan bahan baku yang berfungsi sebagai input bagi sektor pertahanan Rusia.

Sementara, China berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak menyediakan senjata untuk Rusia atau Ukraina dan secara ketat mengendalikan ekspor barang-barang dengan fungsi ganda.

China menyalahkan AS dan sekutu-sekutunya karena mengobarkan perang dan memberlakukan sanksi sepihak yang ilegal.

Adapun, ibu kota Eropa dikejutkan oleh laporan bulan ini bahwa perusahaan China dan Rusia sedang mengembangkan drone tempur yang mirip dengan model Iran, yang digunakan di Ukraina.

Kamar Dagang Uni Eropa di China juga merilis survei pada Mei 2024, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan dari blok tersebut kehilangan minat untuk berinvestasi di ekonomi terbesar kedua di dunia.

Dari laporan tersebut, diungkapkan bahwa hanya 42% yang berminat untuk memperluas operasi mereka di China pada 2024, yang terendah sejak pencatatan yang dimulai pada 2012.

Lampung Geh, Tanggamus - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, pada hari Jumat (12/7).

Kunjungan ini mencakup peninjauan Pasar Madang dan pelaksanaan salat Jumat di Masjid Jami Al Islah, Kecamatan Kota Agung.

Warga Kota Agung menyambut dengan antusias rencana kedatangan Presiden. Vera, seorang warga setempat, mengungkapkan rasa gembiranya.

"Saya sangat senang, sudah beberapa puluh tahun baru kali ini daerah kami kedatangan Presiden. Saya dan warga sekitar sangat antusias menyambut Pak Jokowi," ujarnya.

Setelah melaksanakan salat Jumat, Presiden Jokowi dijadwalkan berkeliling di Pasar Sayur Kota Agung. Di pasar tersebut, para pedagang telah menyiapkan berbagai makanan gratis seperti bakso dan mi ayam untuk warga yang hadir.

"Sudah banyak itu makanan, seperti bakso dan mie ayam grobak sudah berjejer untuk makan gratis nanti setelah sholat Jumat," tambah Vera.

Kunjungan ini menjadi momen bersejarah bagi warga Kota Agung, yang untuk pertama kalinya dapat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.

Vera, yang biasanya berjualan bubur keliling, memilih untuk libur demi bisa melihat Presiden secara langsung.

"Ini saya juga pedagang keliling, libur dulu demi ketemu Pak Jokowi, karena biasanya cuma bisa lihat di HP dan TV," pungkasnya. (Cha/Put)

BANJAR, iNews.id - Fenomena mabukkecubung marak dalam beberapa hari terakhir yang menghebohkan warga Kalimantan Selatan (Kalsel). Dampaknya tak main-main, dua orang tewas dan 47 orang dirawat di rumah sakit jiwa hingga Jumat (12/7/2024).

Informasi diperoleh iNews, para pasien ini terbanya terbanyak dari Kota Banjarmasin sebanyak 26 orang. Kemudian Banjarbaru 3 orang, Banjar 7 orang, Hulu Sungai Selatan 1 orang, Kapuas 3 orang, Batola 6 orang dan Kota Baru 1 orang. Para pasien yang rata-rata berusia remaja tersebut kini masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalsel.

Dalam video viral di media sosial banyak rekaman menayangkan para remaja di Kalsel berperilaku aneh akibat mengonsumsi kecubung, seperti masuk di rawa-rawa, tidur di jalan dan duduk sempoyongan seperti mabuk hingga kerasukan. 

Kasi Humas dan Informasi RSJ Sambang Lihum Budi Harmanto mengatakan, kebanyakan kondisi pasien saat ini masih belum dapat diajak bicara. Untuk jumlahnya sempat ada penambahan dari sehari sebelumnya.

"Data terbaru perhari ini ada 47 pasien dirawat. Paling parah yang meninggal 2 orang. Ada juga yang sampai saat ini masih tak sadarkan diri dan merancau," ujarnya, Jumat (12/7/2024).

Menurutnya untuk indikasi dari hasil pemeriksaan, para pasien ini diduga mengonsumsi tiga macam, yakni obat-obatan, minuman dan buah kecubung. Namun pemeriksaan tahap awal ini masih perlu pendalaman dan telah diserahkan kepada aparat berwenang.

"Kami sudah sampaikan ke polisi untuk pendalaman ini. Ini pertama kali di Kalsel kejadian ini dengan jumlah korban luar biasa banyaknya," kata Budi.

Sebelumya, Plt Dirut RSJ Sambang Lihum Yuddy Riswandhy mengatakan, efek dari konsumsi kecubung termasuk halusinasi berlebihan, terutama jika dosisnya tidak terkontrol.

"Penanganan terhadap pasien kecanduan kecubung bervariasi, tergantung tingkat keparahannya. Untuk mental penyembuhan butuh waktu 2 minggu," katanya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Pemerintah menawarkan hak pengelolaan tanah dengan waktu yang sangat panjang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 11 Juli yang lalu.

Dalam pasal 9 beleid itu, dilihat Jumat (12/7/2024), disebutkan ada 3 hak pengelolaan yang ditawarkan pemerintah. Mulai dari hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hingga hak pakai.

Pemerintah memberikan maksimal 2 siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah bisa mengawal apakah pelaku usaha mau lanjut ke siklus ke 2 atau tidak.

Untuk hak guna usaha ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, untuk HGU.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," tulis pasal 9 ayat 2 poin a.

Untuk hak guna bangunan dan hak pakai skema yang sama juga ditetapkan, diizinkan dulu satu siklus dan bisa menambahkan satu siklus tambahan. Hanya saja waktu paling lama untuk satu siklus pengelola hanya 80 tahun.

"Pemberian hak atas tanah melalui 1 (satu) siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," tulis pasal 9 ayat 3 beleid tersebut.

Otorita lbu Kota Nusantara juga bakal melakukan evaluasi dan pengawasan rutin selama lima tahun pertama setelah siklus hak pengelolaan pertama diberikan kepada pelaku usaha.

Yang jadi perhatian dalam evaluasi dan pengawasan itu adalah apakah tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Kemudian apakah pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak atau tidak.

Lalu pemanfaatan tanahnya juga akan dicek apakah masih sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak. Terakhir, Otorita IKN juga bakal mengevaluasi apakah tanah yang ada terindikasi terlantar atau tidak.

(hal/rrd)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, angkat bicara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang beberapa waktu lalu menyebut bahwa banyak perusahaan sawit tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Eddy, dirinya memastikan jika semua anggota Gapki memiliki NPWP. Sebab, apabila perusahaan tidak memiliki NPWP, maka otomatis tidak bisa mengurus perizinan.

“Mereka tidak akan bisa mengurus perizinan seperti HGU kemudian ISPO dan lain-lain, harus ada bukti bayar pajak artinya ini mereka harus punya NPWP,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Untuk diketahui, jumlah anggota Gapki saat ini tercatat 727 perusahaan dari total 3000-an perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

Sebagai informasi, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Marves dalam akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, membeberkan banyak perusahaan sawit yang hingga saat ini belum memiliki NPWP.

Kondisi tersebut, ujar Luhut, membuat potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi tidak bisa ditagih. Faktor tersebut juga menyebabkan penerimaan PPh Badan dari perusahaan berbasis komoditas mengalami tekanan.

“Ada sekian banyak perusahaan di kelapa sawit, NPWP tidak punya. Kalau NPWP tidak punya, kan PPh badan semua jadi tidak bisa ditagih,” katanya, Rabu (10/7/2024).

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menjamin keamanan data nasabah dengan menerapkan strategi dan standar keamanan yang baik serta mitigasi risiko yang diperlukan untuk menjaga keamanan data dan transaksi digital nasabah.

Seluruh strategi dan penerapan standar keamanan tersebut selalu dievaluasi dan di-update secara rutin dengan memperhatikan perkembangan keamanan siber dan transaksi digital.

Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan bahwa dengan semakin dekatnya teknologi dengan kehidupan sehari-hari, maka semakin rentan pula data pribadi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara online, maka data pribadi akan semakin rentan terhadap penyalahgunaan, apabila tidak kita proteksi dengan baik. Kita harus selalu waspada terhadap risiko serangan siber, termasuk perlindungan data,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Bank Jateng juga terus memberikan edukasi terhadap seluruh nasabah agar menjaga kerahasiaan data pribadinya dan mengimbau para nasabah untuk selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Bank Jateng terhadap berbagai modus penipuan yang bertujuan untuk mengetahui data nasabah.

“Jangan pernah bagikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia seperti User ID, password, OTP, nomor kartu ATM maupun Personal Identification Number (PIN) kepada siapapun. Nasabah juga kami harapkan untuk selalu mengubah PIN dan password secara berkala,” tambah Irianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka wisatawan nasional Indonesia ke Korea Selatan sudah mencapai 135.000 orang pada Mei 2024.

Pada akhir tahun ini, ditargetkan hingga 300.000 wisatawan nasional berkunjung ke Negeri Ginseng itu.

Tingginya jumlah wisatawan nasional Indonesia di Korea ini menimbulkan wacana bebas visa untuk memudahkan keluar-masuk wisatawan.

Konsulat Visit Kedutaan Besar Republik Korea, Lee Sungyong menyampaikan informasi terkait bebas visa Korea dalam pembukaan Hallyu Tourism Festival di Lotte Mall Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

"Untuk meningkatkan pertukaran manusia dengan warga Indonesia, memang bebas visa harus diimplementasikan," kata Sungyong

• Apakah Korea Akan Terapkan Bebas Visa untuk Wisatawan Indonesia?
• Penerbangan Langsung Busan-Bali Diharapkan Bisa Gaet Turis Korea

"Oleh karena itu, Kedutaan Besar Republik Korea akan berusaha supaya bebas visa Korea itu bisa terlaksana," tambah dia.

Sejauh ini, Korea masih mewajibkan visa untuk berbagai kunjungan. Ada jenis Single Visa, Express Single Visa, Double Visa, Multiple Visa, dan Express Multiple Visa.

Biaya mengurus visa Korea berkisar Rp 632.000 hingga Rp 1,4 jutaan yang bisa dibayar dengan metode tunai atau QRIS mulai awal Juli 2024.

Salah satu kemudahan mengurus visa Korea adalah tidak ada memiliki saldo minimal yang harus dimiliki pemohon visa multiple entry.

Namun, pemohon harus tetap melampirkan dokumen keuangan untuk melihat aktivitas keuangannya.

• Korea Selatan Luncurkan Visa Digital Nomad Baru per Januari 2024
• 4 Lokasi Syuting Film Exhuma di Korea Selatan, Ada Hutan

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

BOGOR, KOMPAS.com- Pengendara mobil di Bogor bernama Sugandi (34) berharap harga Pertamax turun jika pembatasan pembelian BBM subsidi diterapkan.

“Saya harap turun harga untuk Pertamax yang memang tidak disubsidi. Jangan gembar-gembor kebijakan BBM subsidi dibatasi tapi masyarakat tidak diberi opsi lain yang bisa dipilih, yang lebih meringankan istilahnya,” ujar Sugandi saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Di Kota Bogor, harga Pertalite Rp 10.000 per liter, sementara Pertamax Rp 12.800 per liter.

Dengan perbedaan harga yang cukup jauh, Sugandi menilai banyak masyarakat yang memilih BBM subsidi karena harga yang jauh lebih murah.

“Kenapa banyak kendaraan bagus, mentereng, pakai BBM subsidi? Ya itu karena harganya murah. Kalau Pertamax diturunkan harganya, besar kemungkinan banyak yang beralih ke BBM nonsubsidi,” ujarnya.

Pengendara lainnya, Kosasih (51) mengatakan hal serupa, ia berharap jika BBM subsidi dibatasi, pemerintah bisa menurunkan harga Pertamax.

“Kalau misalnya jadi ada pembatasan BBM subsidi, korbankan harga Pertamax, turunkan harganya supaya bisa lebih dijangkau oleh orang banyak,” tutur Kosasih.

Sejauh ini, menurut Kosasih, masyarakat selalu menuruti peraturan dari pemerintah saat harga BBM subsidi naik atau turun.

Untuk itu ia berpandangan tak ada salahnya jika keinginan masyarakat harga Pertamax turun, bisa diwujudkan.

“Naik, turun, harga BBM yang disubsidi sejauh ini masyarakat nurut-nurut aja peraturannya. Sesekali kemauan rakyat yang satu ini (menurunkan harga Pertamax) bisa diwujudkan,” ujarnya.

Sementara, Rini Apriarini (29) menilai dengan menurunkan harga Pertamax, masyarakat akan memiliki pilihan yang lebih ekonomis selain BBM subsidi.

“Usulan yang bagus itu menurunkan harga Pertamax. Kalau harganya turun, masyarakat merasa itu murah, pasti bakal beralih. Masyarakat saat ini kan milih bensin yang paling pas sama keuangannya kan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor.

Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan .