REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT MRT Jakarta (Perseroda) fokus untuk membangun infrastruktur di DKI Jakarta karena merupakan tugas utama.

"Kalau untuk ke arah Tangsel (Tangerang Selatan), Banten, Cikarang itu adalah interkoneksi yang harus dilakukan," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perusahaan daerah milik Pemprov DKI Jakarta itu masih fokus membangun infrastruktur transportasi publik tersebut di Ibu Kota Jakarta karena memang menjadi tugas utama.

"Fokus kami memang untuk membangun infrastruktur di Ibu Kota Jakarta," katanya.

Ia menjelaskan bahwa koneksi antar daerah penyangga Jakarta, merupakan kebutuhan yang mendasar, akan tetapi untuk keputusan apakah MRT akan bisa menyambung ke daerah lain menunggu keputusan bersama.

Tuhiyat mengatakan, perusahaan tersebut kapa pun siap melaksanakan tugas dari pemerintah dalam mengoperasikan moda transportasi publik tersebut.

"Ini sangat tergantung pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota yang bersangkutan dan juga dukungan dari pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dahulu memang sempat ada pembicaraan terkait perpanjangan MRT hingga ke Tangerang Selatan, akan tetapi masih dalam sebatas pembicaraan saja.

Karena kata Tuhiyat, pembangunan infrastruktur transportasi publik tersebut sangat tergantung pada kondisi keuangan masing-masing daerah atau provinsi.

"Dahulu sempat ada (pembicaraan menyambungkan MRT dari Lebak Bulus ke Tangsel) pada saat dengan Wali Kota. Tapi karena permasalahan keuangan juga, semua ini intinya ada di keuangan," katanya.

Saat ini, perusahaan daerah itu sedang menggarap proyek pembangunan MRT Fase 2A Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kota dengan panjang 5,6 kilometer yang telah mencapai 37,55 persen, dengan paket pengerjaan tertinggi pada paket kontrak (contract package) CP 201 di angka 78,5 persen.

Pada pembangunan MRT Fase 2A terdapat tiga tiga CP yaitu CP 201, 202, dan 203, dari ketiga CP tersebut pembangunan yang tertinggi telah mencapai 78,5 persen yaitu pada CP 201 antara Bundaran HI ke Monas.

Paket CP 202 dari Harmoni ke Mangga Besar di angka 32,2 persen, dan pada CP 203 sudah berada di angka 57,89 persen. Pada Fase 2A total anggaran yang dikeluarkan kurang lebih Rp22,5 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) memiliki potensi untuk mendapat tambahan kontrak baru untuk menyuplai betonreadymix di proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Paket 3 Paiton-Besuki yang sebagian digarap PT PP (Persero) Tbk.

Hal itu dikemukakan oleh Sales Area 3 WSBP, Heru Purnomo saat ditemui di proyek Tol Probowangi Paket 3 pada Kamis (11/7/2024).

Perlu diketahui, WSBP telah mengantongi kontrak sebagai penyuplai beton berupa readymix dan precast untuk proyek Tol Probowangi Paket 3 yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk sepanjang 6,7 kilometer.

Sementara, konstruksi proyek Tol Probowangi Paket 3 dengan total panjang 25,6 kilometer dilaksanakan dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) oleh PP, Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Sehingga, kontruksi proyek Tol Probowangi Paket 3 dibagi dan dikerjakan oleh tiga perusahaan pelat merah itu.

"Sangat available. Kan deket nih PP, Waskita, WIKA (urutan bagian konstruksi trase paket 3). Dengan lokasi batching plant-nya teman-teman ini (Batching Plant WSBP Proban dekat lokasi proyek tol), sebenarnya kita punya peluang untuk suplai (readymix) ke PP," terang Heru.

Lagipula, total volume readymix di dalam kontrak Waskita Karya mencapai 90.000 meter kubik. Itu berdasarkan bill of quantity (BOQ) awal.

"Itu pun dibagi menjadi dua. Ke Waskita Beton sekitar 63 ribu yang sudah berkontrak ke kita. Sebagian lagi di share ke swasta untuk kompetitif harganya, kemudian juga untuk back up kalau ada kendala di Waskita. Jadi 63 ribu ke WSBP, 22 ribuan ke swasta," jelasnya.

Menurut dia, pendekatan dan negoisasi dengan PP untuk mendapatkan tambahan kontrak baru untuk menyuplai readymix menjadi pekerjaan rumah Sales Area 3 WSBP.

"Ini yang sedang menjadi PR kami di sales untuk pendekatan dan negosiasi dengan PP. PP sendiri sebenarnya sudah punya batching plant sendiri, tapi kita tetap ingin menawarkan," tandaanya.

Sedangkan untuk potensi penambahan kontrak dari precast, lanjut Heru, dulu WSBP sempat ikut tender pengadaan precast yang dibuka oleh PP. Namun, pihaknya belum berhasil mendapatkan.

"Kita ikut tender. Tapi karena sama. Waskita punya anak perusahaan WSBP, PP juga punya anak perusahaan sendiri," pungkasnya.

KOMPAS.com - Tugas bank sentral adalah melaksanakan kebijakan moneter. Di Indonesia, tugas ini diemban oleh Bank Indonesia atau BI.

Melansir laman resmi BI, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia bertugas mengelola tiga bidang yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Tugas bank sentral

Tugas bank sentral adalah mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Berikut adalah tugas-tugas utama bank sentral:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Tugas pokok Bank Indonesia adalah mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengendalian jumlah uang beredar.

2. Mengatur dan mengawasi sistem perbankan

Mengawasi bank-bank komersial dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan stabilitas dan kesehatan sistem perbankan. Ini mencakup penerapan regulasi, pengawasan kepatuhan, dan penanganan krisis perbankan. Namun di Indonesia, tugas pengawasan perbankan sudah diambil alih Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Menjaga stabilitas sistem keuangan

Tugas pokok Bank Indonesia adalah mengidentifikasi dan mengelola risiko sistemik serta bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank komersial dalam situasi krisis likuiditas untuk menjaga stabilitas keseluruhan sistem keuangan.

4. Mengelola cadangan devisa

Di semua negara, tugas bank sentral adalah mengelola cadangan devisa negara untuk mendukung stabilitas nilai tukar mata uang dan menyediakan likuiditas dalam transaksi internasional.

5. Menyediakan dan mengelola sistem pembayaran

Tugas bank sentral adalah mengelola dan mengawasi sistem pembayaran nasional untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan keandalan dalam proses transaksi keuangan.

6. Mengeluarkan dan mengelola peredaran uang

Tugas bank sentral adalah bertanggung jawab atas pencetakan, penerbitan, dan peredaran uang kartal (uang kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam perekonomian.

7. Analisis Ekonomi

Salah satu tugas pokok Bank Indonesia adalah melakukan penelitian ekonomi dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan moneter dan keuangan. Bank sentral juga mengumpulkan dan menyebarkan data statistik ekonomi yang relevan.

8. Menetapkan kebijakan nilai tukar

Tugas bank sentral adalah menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas mata uang terhadap mata uang asing, serta berintervensi di pasar valuta asing bila diperlukan.

9. Mewakili negara dalam forum internasional

Mewakili negara dalam berbagai forum internasional terkait kebijakan moneter dan keuangan, seperti pertemuan IMF, Bank Dunia, dan forum G20.

Tugas-tugas ini memastikan bahwa bank sentral dapat menjalankan perannya dengan efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan sistem pembayaran di negara tersebut.

Selain BI, contoh bank sentral yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Federal Reserve (The Fed) di Amerika Serikat, dan European Central Bank (ECB) di Uni Eropa.

Damri secara resmi disetujui sebagai penerima PMN sebesar Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP dan pengadaan bus listrik

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Damri menyatakan komitmenya untuk melakukan peremajaan bus di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) hingga pengadaan bus listrik dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disetujui Komisi VI DPR RI senilai Rp1 triliun.

"Damri secara resmi disetujui sebagai penerima PMN sebesar Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP dan pengadaan bus listrik," kata Corporate Secretary Damri Chrystian RM Pohan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Pohan menjelaskan PMN sebesar Rp1 triliun akan alokasikan membeli alat produksi untuk dioperasikan di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

Di merinci, peremajaan bus angkutan perintis akan menggunakan dana PMN sebesar Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," ujar Pohan.

Pohan melanjutkan bahwa dana PMN tersebut juga diperuntukkan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan net zero emission.

"Dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN turut memperkuat upaya Damri dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar," tutur Pohan.

Menurutnya, alokasi itu merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi Damri sebagai BUMN transportasi jalan tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," ucap Pohan.

Tahapan penggunaan dana PMN ini, lanjut Pohan, dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek compliance yang berlaku.

"Damri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap kami dalam upaya menciptakan value creation pasca penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri," kata Pohan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, RPOJK itu akan memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan PT SMI.

Agusman menerangkan RPOJK tersebut juga akan memperkuat landasan hukum bagi OJK untuk melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas PT SMI.

"Adapun kewenangannya, antara lain pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, penilaian tingkat kesehatan, penetapan status pengawasan, dan penerapan APU PPT," katanya dalam keterangan resmi RDK OJK, Senin (8/7).

Selain RPOJK itu, Agusman menyampaikan OJK juga sedang melakukan finalisasi RPOJK Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK Satgas).

Dia bilang RPOJK itu yang akan menjadi dasar penguatan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga.

"Dengan adanya pengaturan itu, pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal ke depannya akan makin optimal dan efektif," ucap Agusman.

MAGELANG, iNews.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjajal pembuatan rengginang saat mengunjungi Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Kamis (11/7/2024). 

Sandi juga tampak membatik di kain putih serta menggoreng rengginang. Setelah itu, Sandi melihar hamparan sawah berlatar Bukit Menoreh serta Gunung Merapi.

Kunjungan Sandiaga ke desa yang menjadi gerbang masuk kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur ini merupakan rangkaian visitasi 50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Terbaik Indonesia (ADWI) 2024.

Sebelum tiba di Balkondes Wanurejo, Sandiaga disambut oleh tarian Kang Gareng di Candi Pawon, Dusun Bronjolanan. Kemudian, Sandiaga menuju lokasi UMKM Rengginang Bu Yatin menggunakan VW.

Di sini, Sandiaga melihat secara langsung proses pembuatan rengginang, makanan ringan yang terbuat dari beras ketan. Setelah berbelanja oleh-oleh khas Desa Wisata Wanurejo, perjalanan dilanjutkan menuju lokasi terakhir yakni Balkondes Wanurejo.

Sepanjang perjalanan, Sandiaga disuguhkan panorama hamparan sawah berlatar belakang Bukit Menoreh serta Gunung Merapi membuat siapa pun yang melihat terpesona dengan keindahannya. Ini menjadi atraksi wisata yang sayang jika dilewatkan.

Setibanya di Balkondes Wanurejo, Sandiaga disambut tarian Topeng Ireng yang menceritakan tentang Wanurejo. Menparekraf juga sempat melihat beraneka produk UMKM di pendopo mulai dari kerajinan, kuliner, fesyen.

Selain itu, Sandiaga yang juga Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kabaparekraf) ini juga menanam pohon kelengkeng di area paling barat Balkondes Wanurejo.

"Dari 6.016 desa wisata yang tergabung dalam Jadesta, Wanurejo ternyata memiliki banyak keunggulan. Saya tadi melihat langsung mulai dari rengginang sampai ke Candi Pawon. Dan saya berharap tempat-tempat semua berkolaborasi untuk mendukung Wanurejo," ucap Sandiaga. 

Keberhasilan desa wisata tersebut berkat kolaborasi yang kuat antara sembilan dusun yang menghadirkan ragam daya tarik wisata pedesaan yang terintegrasi, dari mulai penginapan, atraksi, kuliner, kriya, hingga budaya dengan tetap mengedepankan kearifan lokal.

Penginapan yang ditawarkan berupa homestay. Dimana desa Wanurejo menyediakan sekitar 63 homestay yang siap dan layak huni dengan harga sekitar Rp350.000 hingga Rp450.000 per malam.

"Untuk itu, saya canangkan Desa Wisata Wanurejo sebagai desa wisata terbaik Indonesia. Mudah-mudahan ini akan menjadi world class tourism destination. Kita akan angkat di kawasan Asia Tenggara dan mancanegara," katanya.

Adapun sembilan dusun yang terlibat dengan luas 470.100 hektare, di antaranya dusun Bronjonalan, dusun Tingal Kulon, dusun Tingal Wetan, dusun Bejen, dusun Ngentak, dusun Soropadan, dusun Barepan, dusun Jowahan, dan dusun Gedongan.

Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang menjadi pintu gerbang masuk ke kawasan Borobudur. Letaknya berada di antara kaki pegunungan Menoreh dan diapit oleh sungai Progo dan sungai Sileng.

Untuk menuju ke tempat ini, pengunjung harus menempuh jarak sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan roda empat apabila ditempuh dari Yogyakarta International Airport (YIA). 

Selain atraksi wisata yang dilakukan oleh Menparekraf Sandiaga, pengunjung juga dapat melihat Masjid Kuno beserta beduk misterius peninggalan Pangeran Diponegoro, mengunjungi sumber air suci Umbul Tirta, makam Kyai Wanu. 

Turut mendampingi Staf Khusus Menteri Bidang Pengamanan Kemenparekraf/Baparekraf, Ario Prawiseso; Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf/Baparekraf, Florida Pardosi; dan Direktur Utama Badan Otorita Borobudur (BOB) Agustin Perangin-angin.

Editor: Kastolani Marzuki

Perum Bulog membantah menggelembungkan harga impor beras Vietnam dari perusahaan Tan Long Group, yang disebut-sebut sebagai pemasok beras ke BUMN tersebut.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Mokhamad Suyamto justru mengatakan Bulog tidak memiliki kontrak dengan Tan Long Group.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,"ucap Suyamto dalam keterangan resmi, Kamis (11/7).

Hal ini selaras dengan pernyataan Tan Long Group. Mengutip media Vietnam CAFEF, Direktur Utama Tan Long Group, Truong Sy Ba mengatakan pihaknya tidak pernah memenangkan tender langsung apapun dari Bulog.

Ba mengatakan saat paket tender diumumkan Bulog pada 22 Mei, perusahaan Loc Troi dan anak perusahaannya berencana untuk menawarkan 100 ribu ton beras. Tan Long juga menawarkan 100 ribu ton beras tetapi harganya US$538 dolar per ton atau US$15 per ton lebih tinggi sehingga tidak memenangkan tender.

Direktur Transformasi & Hubungan Antara Lembaga Bulog Sonya Mamoriska mengatakan keterangan dari Tan Long Group ini menjadi klarifikasi atas polemik beras impor yang terjadi. Bulog katanya telah menjadi korban akan sebuah laporan tanpa fakta.

"Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang tepercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan keempat visi transformasi kami yaitu kepemimpinan, kepercayaan, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan sebesar 3,6 juta ton pada 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

IDXChannel - Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, mengatakan bahwa proyek MRT Jakarta yang rencananya tembus ke Tangerang Selatan (Tangsel) masih dalam tahap pembahasan.

Adapun saat ini PT MRT Jakarta masih fokus membangun infrastruktur di wilayah Jakarta. Dia juga menyebut tak bisa sembarangan membangun proyek di setiap daerah.

"Sampai saat ini kami masih fokus membangun infrastruktur di wilayah Jakarta. (Pembangunan) tergantung pada Pemerintah Provinsi atau Kota yang bersangkutan, plus Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut, Tuhiyat membenarkan adanya pembicaraan dari para pemerintah daerah terkait penambahan rute MRT Lebak Bulus ke Tangsel. Namun, belum menemukan titik terang.

Tuhiyat mengatakan pengembangan MRT bukan hanya bergantung pada permintaan masyarakat, tetapi juga keputusan pemerintah pusat untuk menentukan pengembangan mana yang menjadi prioritas.

Dikabarkan sebelumnya, apabila rencana tersebut terealisasi, setidaknya ada 11 stasiun MRT yang akan dibangun di wilayah Tangsel hingga Tangerang Kota. Rute tersebut berawal dari Stasiun Lebak Bulus yang saat ini menjadi titik pemberhentian akhir sekaligus depo MRT.

Rencana rute MRT Jakarta yang akan tembus ke Tangsel adalah dari Lebak Bulus menuju Stasiun UMJ, Stasiun Unin Syarif Hidayatullah, Stasiun Pasar Ciputat, Stasiun Pustekkom, Stasiun Pondok Cabe, Stasiun Pamulang Barat, Stasiun Pondok Benda, Stasiun Babakan, Stasiun Puspitek, Stasiun Rawa Buntu, dan berakhir di Tangerang Kota.

(NIA)

JAKARTA - Satgas BLBI melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait debitur/obligor di Provinsi Banten dan Provinsi Kalimantan Selatan pada minggu kedua Juli 2024. Total estimasi nilainya Rp44,80 miliar berdasarkan NJOP Tanah.

"Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Rionald menuturkan, barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Selain itu, terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," kata dia.

Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyitaan atas harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen Sari Nabati Murni berupa 58 (lima puluh delapan) bidang tanah seluas 5.085 m2 dan segala sesuatu di atasnya yang terletak di Perumahan Duren Village, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan estimasi nilai sebesar Rp40 miliar.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan sebesar Rp31.316.286.031,80 sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen.

2. Penguasaan fisik aset properti eks BPPN melalui pemasangan plang atas enam bidang tanah seluas 83.244 m2 yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp4,8 miliar.

Perlu diketahui, Satgas BLBI un 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023. Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Salah satu upaya penanganan aset yang dilakukan adalah penguasaan fisik melalui pemasangan plang atas Aset Properti eks BLBI dan penyitaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain terkait debitur/obligor di beberapa wilayah di Indonesia. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Jakarta -

Progres proyek MRT Jakarta koridor Timur-Barat (East-West) yang meliputi dari Tomang, Jakarta Barat sampai Medan Satria, Bekasi, diungkap PT MRT Jakarta (Perseroda). MRT Jakarta akan menggarap pekerjaan fisik proyek tersebut mulai Agustus bulan depan.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Weni Maulina mengatakan bahwa pembebasan lahan bakal dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. MRT pun tengah menyiapkan sejumlah program survei dan manajemen lalu lintas.

"Jadi Insyaallah pencanangan akan dilakukan di Agustus. Pencanangan akan dilakukan di Agustus dan dimulai nanti teman-teman akan melihat di lapangan, akan ada beberapa pekerjaan fisik, termasuk rekayasa yang akan dilakukan," kata Weni di di Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Weni menjelaskan paket pekerjaan buat proyek tersebut sendiri baru akan dilelang alias ditender pada 2025. Tender akan dilakukan MRT bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pendukung proyek

"Kemudian di tahun 2025 kita akan menyiapkan beberapa tender untuk paket-paket pekerjaan main constructionnya yang fisik utama bersama dengan pihak JICA," jelasnya.

Untuk desain stasiun Proyek MRT Fase 2 dan koridor East-West bakal didesain secara inklusif. Contohnya, stasiun harus ramah disabilitas. MRT Jakarta juga mengundang komunitas dan sering melakukan focus group discussion untuk membahas hal tersebut.

"Para komunitas memberikan banyak masukan yang baik terhadap desain-desain yang inklusif dan aksesibel," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan persiapan pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat. Dia menargetkan moda transportasi ini sudah bisa dimulai pembangunannya pada Agustus 2024.

Kementerian Perhubungan telah menyerahkan dokumen Basic Engineering Design (BED) MRT Jalur Timur-Barat (East-West) Fase 1 Tahap 1 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kementerian Perhubungan akan terus mendukung implementasi pengembangan transportasi massal berbasis rel bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan groundbreaking dapat dilakukan pada bulan Agustus 2024," tegas Budi Karya dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Pada Fase 1 Tahap 1, pengembangan MRT koridor Timur-Barat akan meliputi jalur dari Tomang, Jakarta Barat sampai dengan Medan Satria, Bekasi. Jika keseluruhan koridor sudah tersambung, maka koridor ini akan membentang sepanjang 90 km dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang, serta melintasi tiga provinsi, dua kabupaten, dan tiga kota.

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Yudha Arfandi (33) didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante, anak artis Tamara Tyasmara dan musisi Angger Dimas.

Berdasarkan surat dakwaan yang diunggah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Yudha disebut dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain.

"Bahwa terdakwa Yudha Arfandi dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain," tulis SIPP PN Jakarta Timur dikutip Kamis (11/7/2024).

Atas perbuatannya, Yudha didakwa Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP," demikian keterangan dalam SIPP Jakarta Timur.

Sementara dalam dakwaan sekunder, Yudha didakwa pasal 338 KUHP dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pada dakwaan kedua, Yudha disebut melakukan kekerasan pada anak.

Dipicu rasa dendam

Sebelum peristiwa pembunuhan, Yudha diketahui pernah mengancam dan melakukan kekerasan fisik saat masih berpacaran dengan artis Tamara Tyasmara yang merupakan ibu kandung dari Dante.

Dalam dakwaannya, tertulis pula bahwa Yudha sempat berencana menikah dengan Tamara. Namun, ibu Tamara tidak menyetujuinya lantaran Yudha kerap berperilaku kasar.

Merasa dendam karena batal menikah, Yudha pun melampiaskan kekesalannya dengan perbuatan yang membahayakan anak korban.

"Terdakwa dengan saksi Tamara Tyasmara merencanakan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi orangtua kandung saksi tidak menyetujuinya dengan alasan terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi," tulis dakwaan tersebut.

"Karena merasa kesal terhadap rencana pernikahannya dengan saksi tidak terlaksana membuat terdakwa merasakan dendam, sehingga melampiaskan kekesalannya terhadap anak korban dengan melakukan beberapa perbuatan yang dapat membahayakan anak korban," lanjutnya.

Dakwaan itu juga menyebutkan bahwa Yudha beberapa berupaya melakukan rencana pembunuhan terhadap Dante.

Puncaknya pada 27 Januari 2024 sekitar pukul 16:00 WIB, bertempat di Kolam Renang Palem, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Yudha disebut membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter.

Namun, menurut Yudha, hal itu ia lakukan untuk latihan pernapasan.

Akibat kejadian itu, nyawa Dante tidak dapat terselamatkan dan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit.

Saat ini, kasus kematian Dante pun sudah masuk ke dalam persidangan.

Adapun sidang perdana berlangsung sejak 27 Juni 2024. Yudha sempat menyampaikan eksepsi atau nota keberatannya.

Namun, pada sidang ketiga yang digelar Kamis siang, jaksa penuntut umum (JPU) menolak eksepsi tersebut.

Menanggapi jawaban JPU, hakim akan mempertimbangkan apakah nota keberatan diterima atau ditolak.

"Kami sudah bermusyawarah dan bersepakat putusan sela akan kami bacakan pada Senin, 22 Juli 2024, karena minggu depan saya berhalangan," kata Ketua Majelis Hakim Immanuel Tarigan.

"Kalau nanti nota keberatan diterima, itu akan jadi keputusan akhir. Kalau nanti nota keberatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka sidang akan kita lanjutkan," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa potensi tumpang tindihnya tugas polisi dengan lembaga lain dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri, telah masuk pembahasan.

Pembahasan itu salah satunya dilakukan pada acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

“Apa yang ditanyakan sudah masuk dalam pembahasan. Oleh sebab itu, kami hadirkan kementerian/lembaga, masyarakat untuk memberikan masukan agar UU atau RUU perubaban Polri nanti ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apabila organisasi ini dikembangkan,” kata Hadi kepada awak media, Kamis.

Hadi menekankan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formil pembentukan undang-undang.

“Namun, yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri,” ujar dia.

Oleh karena itu, Kemenko Polhukam mengadakan dengar pendapat publik dengan mengundang berbagai perwakilan masyarakat yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta lembaga terkait.

Pemerintah, kata Hadi, berharap mendapatkan berbagai perspektif terkait substansi RUU TNI dan RUU Polri, baik pendapat yang pro maupun kontra.

“Pelibatan masyarakat ini dilakukan oleh pemerintah sejak dini yaitu sebelum dimulainya penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) sebagai pondasi awal dalam pembahasan yang akan dilakukan pada jajaran internal pemerintah,” ujar Hadi.

Dalam forum yang sama, pakar hukum pidana dan kriminologi Harkristuti Harkrisnowo menyoroti tugas untuk memeriksa aliran dana yang tertuang dalam draf revisi UU Polri.

Harkristuti mengatakan bahwa tugas pemeriksaan aliran dana oleh Polri tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum karena tugas tersebut juga diemban oleh Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Harkristituti menilai hal itu mencemaskan karena seorang individu atau institusi bisa saja diperiksa oleh berbagai lembaga akibat kewenangan memeriksa aliran dana yang tumpang tindih.

“Sudah disuruh, didatangi, kemudian harus menjawab pertanyaan dari berbagai lembaga untuk isu yang sama. Nah akhirnya menimbulkan keresahan publik,” ucap Harkristuti.

Sementara itu, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyoroti narasi 'penggalangan intelijen' yang tercantum dalam Pasal 16A RUU Polri.

Menurut Isnur, penggalangan intelijen tersebut akan menempatkan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri melebihi lembaga lain yang mengurus intelijen.