Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materi Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) para pemohon.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyampaikan, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sehingga dalil para pemohon menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar.

“Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji materi para pemohon,” kata Luky dalam sidang Pengujian Materiil UU HKPD di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/7/2024).

Secara terperinci, Luky menuturkan bahwa UU HKPD mengatur pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu, salah satunya adalah jasa kesenian dan hiburan.

Menurutnya, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bukan merupakan suatu jenis pajak baru karena objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam UU HKPD, pemerintah mematok besaran tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi 75%.

“Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa objek ini hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup atau lifestyle dan status sosial,” jelas Luky.

Dia mengatakan, pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah tapi juga memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta berkontribusi pada perekonomian lokal.

Di sisi lain, dalil para pemohon yang menyatakan penetapan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri dinilai tidak tepat.

Merujuk teori Conspicuous Consumption, Luky menuturkan bahwa konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik, termasuk di dalamnya ada kenaikan akibat pajak, sepanjang barang tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup, lifestyle, dan status sosial mereka.

Kemudian dalam dalil para pemohon dalam perkara Nomor 19, pemohon mendalilkan pengelompokan mandi uap/spa ke dalam klasifikasi seni dan hiburan mengakibatkan kerugian konstitusional.

Merespons hal itu, Luky menjelaskan bahwa pengaturan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam Undang-Undang PDRD, mandi uap/spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam Undang-Undang HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Bahkan secara historis, lanjutnya, penetapan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak UU No.18/1967 jo UU No. 4/2000.

Menurutnya, penetapan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, karena fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi trend pada kelompok masyarakat tertentu.

Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya.

Atas penjelasan tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa para pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan normal dalam Pasal 55 ayat 1 huruf I, Pasal 58 Ayat 2, dan penjelasan Pasal 55 ayat 1 huruf l.

Pemerintah juga meminta MK untuk memutus permohonan pengujian UU HKPD terhadap UUD 1945 dan memberikan keputusan, pertama, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. Kedua menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Ketiga, menolak permohonan pengujian material para pemohon untuk seluruhnya.

“Kempat, menyatakan UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya,” pungkasnya.

Pertumbuhan populasi dunia telah lama menjadi isu yang mendapat perhatian global. United Nations Development Programme (UNDP) pada 11 Juli 1987 pernah mengangkat pentingnya tonggak 5 miliar jiwa sebagai titik kritis dalam sejarah manusia. Namun, realitas saat ini jauh lebih mengkhawatirkan: populasi dunia telah melampaui angka 8 miliar jiwa.

Data dari World Population Review menunjukkan bahwa pada 28 Maret 2024, populasi dunia mencapai 8,1 miliar jiwa. Angka ini jauh melampaui jumlah ideal yang -- menurut penelitian dari Stanford University, California -- seharusnya berada antara 1,5 hingga 2 miliar jiwa. Pertumbuhan populasi luar biasa ini menambah beban bagi bumi, memaksa manusia mencari solusi berkelanjutan guna mengatasi tantangan yang semakin kompleks.

Dengan populasi yang begitu besar, sumber daya alam menjadi semakin terbatas dan diperebutkan oleh banyak pihak. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap air, makanan, dan energi menyebabkan ketimpangan ekonomi yang signifikan dan meluasnya kemiskinan di berbagai belahan dunia. Krisis kemiskinan ini adalah konsekuensi langsung dari populasi yang melebihi kapasitas dukungan bumi.

Banyak negara kesulitan memenuhi kebutuhan dasar warganya, yang mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan. Situasi ini menuntut perhatian serius dari para pemangku kepentingan global dalam mencari solusi yang tidak hanya mengatasi masalah populasi, tetapi juga memastikan distribusi sumber daya secara lebih adil dan merata.

Pertumbuhan populasi yang melampaui 8 miliar jiwa juga memaksa dunia untuk berinovasi dalam produksi makanan. Rekayasa genetika pada tanaman dilakukan guna memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, namun solusi ini bukan tanpa kontroversi. Kondisi ini mencerminkan betapa gentingnya perekonomian dunia ketika jumlah penduduk mencapai batas maksimal.

Beberapa ide ekstrem, seperti membangun kehidupan di bawah laut, di kutub utara dan selatan, atau bahkan di ruang angkasa dan planet lain seperti Mars, mulai dipertimbangkan. Namun, solusi jangka panjang yang lebih realistis adalah mengadopsi langkah-langkah bijak guna mengendalikan angka kelahiran dengan cara sesuai, dan tidak melanggar norma moral-agama.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat global mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang ada dan mencari solusi berkelanjutan. Edukasi tentang perencanaan keluarga, peningkatan akses terhadap kontrasepsi, dan program-program kesejahteraan sosial yang lebih efektif perlu diprioritaskan.

Selain itu, inovasi dalam pertanian dan teknologi pangan perlu terus dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya. Dengan kerja sama internasional, negara-bangsa dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Hari Populasi Sedunia yang jatuh pada 11 Juli menjadi pengingat penting, terus bertambahnya jumlah manusia di dunia, secara bersamaan meningkatkan kompleksitas kebutuhan yang semakin beragam. Pertumbuhan populasi menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat guna memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi, mulai dari pangan, sandang, papan, hingga pendidikan.

Pentingnya kerja sama global dalam mencari solusi atas tantangan ini tidak dapat diabaikan. Kebijakan-kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan distribusi sumber daya yang adil harus segera diimplementasikan. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pertumbuhan populasi yang terus meningkat tidak menjadi bencana, melainkan tantangan yang dapat diatasi dengan inovasi dan solidaritas global.

Dalam konteks pendidikan, formasi bagi generasi muda menjadi semakin vital mengingat antisipasi masa depan kini lebih rumit dan spekulatif. Jika sebelumnya tren ekonomi dan sosial dapat diprediksi dengan relatif mudah, kini ketidakpastian menjadi hal yang umum terjadi, menciptakan berbagai anomali dalam berbagai aspek kehidupan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap negara berinvestasi dalam sistem pendidikan adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, guna membekali anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan relevan dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Data UNICEF menunjukkan bahwa populasi anak berusia di bawah 18 tahun secara global diperkirakan mencapai 2,4 miliar pada tahun 2023. Indonesia sendiri menjadi negara dengan populasi anak terbesar ketujuh di dunia pada tahun itu.

Angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan bermutu dan bermartabat bagi setiap anak. Pendidikan berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, termasuk orang tua dan guru, perlu berperan aktif dalam mendukung perkembangan anak-anak.

Menurut data UNICEF 2023, di Indonesia terdapat 82,96 juta jiwa anak-anak yang membutuhkan perhatian serius dari negara dan masyarakat. Jumlah yang signifikan ini mengharuskan semua pihak memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses memadai terhadap pendidikan, makanan, minuman, dan kebutuhan dasar lainnya.

Peran orang tua, guru berkualitas, serta pemerintah baik di tingkat wilayah maupun pusat sangat diperlukan guna mengayomi dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri.

Semoga dunia, termasuk Indonesia, dapat merespons pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dengan cara-cara bijaksana. Kemajuan tentu saja dapat terjadi dengan baik, dan Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan jika generasi muda sekarang sungguh disiapkan dalam menjawab tantangan nasional, regional, bahkan global demi kemajuan bangsa dan negara.

Israel menyebarkan ribuan selebaran di Kota Gaza pada Rabu (10/7) yang berisi perintah agar warga meninggalkan kota jelang serangan besar-besaran. Selebaran itu juga berisi petunjuk rute pengungsian dan area-area yang bakal jadi "zona pertempuran berbahaya".

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, OCHA, saat ini masih ada sekitar 350 ribu warga yang masih tinggal di Gaza.

"Evakuasi terbaru hanya akan menambah penderitaan massal bagi keluarga Palestina, yang banyak di antaranya telah mengungsi berkali-kali," tutur juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari AFP.

“Warga sipil harus dilindungi,” tegasnya.

Peringatan itu muncul ketika pasukan penjajah Israel, yang didukung oleh tank dan pesawat tempur, kembali menggempur kota tersebut. Mereka mengeklaim tengah berusaha melawan militan Hamas dan Jihad Islam di sana.

Juru bicara pemerintah Israel mengatakan tujuan peringatan ini untuk menyelamatkan warga sipil dari bahaya.

Namun, seorang warga bernama Umm Nimr al-Jamal mengatakan bahwa keluarganya telah diminta mengungsi sebanyak 12 kali sejak konflik terjadi.

"Berapa kali kita bisa menanggung ini? Seribu kali? Di mana kita akan berakhir?" ungkapnya kepada AFP, Selasa (9/7).

Serentetan serangan terjadi saat perundingan di Qatar untuk mengakhiri perang Gaza kembali berlangsung pada Rabu (10/7). Pejabat Hamas, Hossam Badran, menyatakan bahwa Israel berharap negosiasi ini akan membuat mereka melepaskan tuntutan.

"Namun, pembantaian yang terus berlanjut memaksa kami tetap pada tuntutan kami," katanya.

Di Rafah, tank-tank Israel menyerang pusat kota dan menembaki bangunan. Serangan ini juga menghantam empat sekolah yang digunakan sebagai tempat berlindung, menewaskan 49 orang, yang memicu kecaman dari Prancis dan Jerman.

Israel menyatakan serangan tersebut menargetkan militan yang bersembunyi di sekolah-sekolah. Militer Israel juga mengakhiri operasi di distrik Shujaiya, timur Kota Gaza, tempat pertempuran hebat sejak perintah evakuasi pada 27 Juni.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak tiga ruas Jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal mulai fungsional pada 17 Agustus 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeklaim, fungsional tol tersebut akan dapat memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menyebut, dengan fungsional jalan bebas hambatan itu bahkan dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN menjadi 70 menit dari umumnya 2 jam.

“Reguler sih 2 jam, tetapi kita sedang siapkan. Nanti, 17-an itu siap untuk akses dari Balikpapan ke KIPP bisa ditempuh 70 menit,” jelasnya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, fungsional Tol IKN itu tetap akan menggunakan sejumlah jalan provinsi. Pasalnya, hingga saat ini konstruksi Tol IKN belum rampung sepenuhnya.

“Jadi bisa memanfaatkan beberapa seksi jalan tol yang akan tersambung dengan jalan existing yang melewati jembatan Pulau Balang,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan, nantinya ruas yang bakal fungsional, antara lain sebagian Tol IKN seksi 3A, yakni Karangjoang – KKT Kariangau dan seksi 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung.

“Sebagian seksi 3A hingga masuk ke seksi 3B, itu fungsional sampai ke sana [KIPP IKN] pada 17 Agustus 2024. Jadi fungsional untuk HUT RI bisa insyaallah,”

Danis menambahkan, fungsional tol tersebut nantinya akan dilakukan dengan skema one way dan hanya menggunakan satu jalur ruas tol saja.

Adapun, dalam satu jalur yang dioperasikan tersebut terdapat tiga lajur tersedia yang bisa dilintasi oleh para tamu upacara nantinya.

“Sudah bagus progresnya sudah diaspal, jadi target kita pokoknya itu akan [fungsional] satu jalur atau satu arah dan tersedia tiga lajur,” pungkasnya.

Asal tahu saja, Kementerian PUPR saat ini memang tengah fokus menyelesaikan tiga ruas Tol IKN, yakni seksi 3A, 3B dan 5A. Perinciannya, Jalan Tol IKN Seksi 3A membentang dari Karangjoang – KKT Karingau progresnya mencapai 80,2%.

Kemudian, seksi 3B pada segmen KKT Karingau – SP. Tempadung sebesar 88,8% dan seksi 5A SP. Tempadung – Jembatan Pulau Balang saat ini progres konstruksinya telah menyentuh 86,8%.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI merampungkan merger pada 2021 kala pandemi Covid-19 masih merebak. Namun, usai merger, pertumbuhan bisnis BSI pesat hingga masuk ke dalam jajaran 10 besar bank syariah dunia.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan berdasarkan riset, 70% sampai 90% merger berakhir dengan kegagalan. "Ini gara-gara integrasi yang gagal, membawa ego, pola, dan paham lama," katanya dalam acara Diskusi Buku Mega Merger in The Pandemic Era pada Kamis (11/7/2024).

Maka menurutnya, perlu aksi cermat dalam menjalankan merger, termasuk dalam merger atau penggabungan dari PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah pada 2020. "Tantangan terbesar adalah budaya, kalau budaya tidak dibenerin bisa gagal," katanya.

Adapun, menurutnya yang dikejar dari merger bank syariah kala itu bukan hanya value, tetapi juga menciptakan organisasi baru dengan membawa hal-hal baik di dalamnya.

"Dari tiga bank, BSM punya wholesale yang bagus, BNI Syariah punya funding bagus, BRI Syariah juga funding bagus," ujarnya.

Alhasil, setelah tiga tahun merger, BSI mencatatkan pertumbuhan bisnis yang pesat. Pada kuartal I/2024 BSI mencatatkan pertumbuhan laba bersih 17,07% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1,71 triliun.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,92% menjadi Rp246,54 triliun dari sebelumnya Rp212,67 triliun. Alhasil, aset terkerek naik 14,25% menjadi Rp357,9 triliun dari sebelumnya Rp313,25 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp297,34 triliun, naik 10,43% dari sebelumnya Rp269,26 triliun. Dana murah BSI menyentuh Rp180,96 triliun tumbuh 9,29% yoy dari sebelumnya Rp165,57 triliun.

Hery mengatakan dari laba, BSI masuk ke dalam lima bank peraup laba terbesar di Indonesia. Kemudian, dari sisi aset, BSI menjadi bank keenam dengan aset terbesar.

Pascamerger, BSI mengakuisisi 6 juta nasabah. Hery mengklaim jumlah nasabah BSI menjadi terbesar kelima di Indonesia. "Kinerja tersebut membuat saham mempunyai return terbaik," kata Hery.

Emiten bank berkode BRIS pun menyandang status sebagai bagian dari 10 besar bank syariah terbesar di dunia, dari sisi kapitalisasi pasar atau market cap.

Sebagai informasi, BSI berada di bawah Emirates Islamic Bank pada posisi 9 dengan kapitalisasi pasar US$10,38 miliar, dan Abu Dhabi Islamic Bank pada posisi 8 dengan kapitalisasi pasar US$10,94 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti proses penyusunan revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) jangan sampai melanggar aturan perundang-undangan atau bahkan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Revisi UU Wantimpres yang tengah dibahas di DPR hendak mengubah nomenklatur wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Adapun DPA pernah ada saat era Soeharto, namun keberadaan lembaga itu dihapus dalam amendemen UUD 1945.

"Yang pasti jangan sampai kemudian nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi UU apalagi UUD," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2023).

Puan menambahkan, RUU ini juga harus dipandang sebagai penguatan Wantimpres.

Terkait seperti apa bentuk, nama atau lembaga yang memberi pertimbangan ke presiden, hal itu akan dilihat dalam proses pembahasan di DPR.

"Pembahasannya akan kita kaji, jangan sampai menyalahi aturan perundangan yang berlaku," tegas dia.

Ketua DPP PDI-P ini menerangkan, DPR baru saja memulai masa reses atau kembali ke daerah pemilihan (dapil) mulai besok, Jumat (12/7/2024).

Oleh sebab itu, proses pembahasan RUU Wantimpres mungkin dilakukan setelah masa reses berakhir.

Ditanya apakah nantinya Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden Kelima RI yang juga Ibunya, Megawati Soekarnoputri akan duduk di posisi DPA, Puan tak bisa menjawabnya.

Pasalnya, Puan mengaku belum mengetahui isi dari RUU Wantimpres.

"Karena belum tahu isinya, belum ada komentarnya," pungkas Puan.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) seperti di era Orde Baru mustahil untuk dihidupkan kembali, karena sudah dihapus dari Undang-Undang Dasar 1945.

Eddy menyebut, pengembalian DPA hanya bisa dilakukan melalui amendemen konstitusi.

Eddy pun memastikan, DPA yang dibahas dalam revisi UU Wantimpres akan berbeda dari era orba.

"Saya kira itu nanti akan ada pembatasan ya. Dan Dewan Pertimbangan Agung kan tidak bisa lagi kita hidupkan, kan itu bagian dari UU, kan artinya harus kita amendemen UUD. Tetapi fungsi dan peran ini adalah penguatan dari Wantimpres yang saat ini sudah ada," ujar Eddy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Kan tadi UU-nya disahkan adalah Dewan Pertimbangan Presiden kan, enggak mungkin DPA. Kalau DPA kan itu harus jadi bagian dari UUD, jadi itu dibikin sesuai kewenangan kita untuk memutuskan tadi," tambah dia.

JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk. ( LPKR ), platform real estate dan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, berkomitmen mengoptimalkan penggunaan dan praktik air berkelanjutan di sejumlah proyeknya.

Group CEO LPKR John Riady menyampaikan bahwa bagi LPKR penting untuk mengurangi konsumsi air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air sebab perusahaan beroperasi di Indonesia yang mengalami tekanan air tinggi hingga sangat tinggi menurut Aqueduct Water Risk Atlas dari World Resources Institute.

Selain itu, properti LPKR juga menjalankan pemeliharaan sistem air secara berkala dan pemeriksaan fisik secara rutin. Pemeriksaan ini dilakukan secara internal oleh masing-masing manajer fasilitas di setiap unit bisnis. Tak terkecuali, grup LPKR juga terus mengadopsi metode, peralatan, dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi air dan mencapai penghematan air.

Di rumah sakit Siloam misalnya, memiliki sistem pengolahan air Reverse Osmosis (RO) yang menyediakan sumber air cadangan untuk mengelola kekurangan air. Sementara itu, properti mal LPKR berfokus untuk meminimalkan gangguan air dan memaksimalkan peluang daur ulang air.

Hotel-hotel LPKR juga mengimplementasikan program perawatan preventif untuk sistem pasokan air, termasuk dengan memasang sistem peringatan dini berbasis internet di beberapa unit hotel untuk memantau penggunaan air.

LPKR memberlakukan langkah-langkah ketat yang secara kolektif menjaga kualitas air yang optimal di seluruh properti, dengan memprioritaskan kesejahteraan para karyawan dan pelanggan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2023, perseroan melakukan pengujian kualitas air bersih setiap bulan. Jika hasilnya melebihi parameter yang ditetapkan, segera dilakukan disinfeksi rutin dan pembilasan pada sistem penyimpanan air.

Selain itu, analisis laboratorium eksternal bersertifikat dilakukan untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap tolok ukur kualitas. Rumah sakit Siloam juga menerapkan sistem pengolahan air RO, yang tunduk pada pemeliharaan rutin dan pengawasan harian.

Penilaian yang dilakukan setiap bulannya mengukur kualitas air RO, sementara pengujian laboratorium secara berkala terhadap air limbah yang diolah menjamin kepatuhan terhadap standar kualitas. Demikian halnya kepada semua properti mal dan hotel LPKR, yang melakukan pengujian laboratorium secara berkala setiap bulan terhadap kualitas air untuk memastikan bahwa perseroan memenuhi standar keamanan dan kepuasan pengunjung.

Manajemen LPKR telah mencanangkan target 20% dari total konsumsi air grup berasal dari sumber air yang berkelanjutan pada tahun 2030. Pada 2023, 24% dari konsumsi air grup telah berasal dari sumber-sumber berkelanjutan seperti daur ulang air limbah dan pemanenan air hujan.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara soal kabar Prabowo-Gibran menaikkan rasio utang hingga 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, hingga Mei 2024, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 38,71 persen dari PDB.

Airlangga mengatakan rasio utang pemerintah berada di kisaran 40 persen terhadap PDB. Sementara defisit ada di bawah 3 persen terhadap PDB.

“Itu kan wacana aja yang dibahas. Defisit tetap di bawah 3 persen dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40 persen,” kata Airlangga yang juga menjadi Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran di Hotel St.Regis Jakarta, Kamis (11/7).

Mengutip Financial Times, presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengizinkan peningkatan rasio utang negara hingga 50 persen PDB, untuk mendanai program belanja di pemerintahannya. Langkah itu bisa diambil asalkan pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, kepada Financial Times mengatakan Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasi jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50 persen. Saat ini, rasio utang ada di angka 39 persen.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim di London. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana.”

Berdasarkan UU nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” Hashim menambahkan, menunjuk pada pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

Rencana peminjaman yang dilakukan pemerintahan Prabowo menandai perubahan besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo, yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas.

Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan dinilai akan memainkan peran berpengaruh ketika pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober 2024.

Seorang wanita berinisial R yang diduga menggunakan data ratusan pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) bakal diperiksa polisi. Surat pemanggilan terhadap R sudah dilayangkan.

"Sudah kami jadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap R," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean, ketika dikonfirmasi pada Kamis (11/7).

Armunanto belum mengungkap jadwal pemeriksaan terhadap R. Adapun R bakal diperiksa oleh polisi dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor. R belum dijadikan tersangka.

"Masih sebagai saksi," ujar dia.

Total terdapat 26 orang yang jadi korban. Kasus bermula ketika para korban mendapatkan undangan dari R untuk bekerja dan diminta menyerahkan KTP.

Namun, data pribadi itu malah digunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman. Ditaksir, kerugian yang diderita oleh para korban mencapai angka Rp 1,1 miliar. Kasus itu masih diselidiki lebih lanjut oleh polisi.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara soal kabar Prabowo-Gibran menaikkan rasio utang hingga 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, hingga Mei 2024, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 38,71 persen dari PDB.

Airlangga mengatakan rasio utang pemerintah berada di kisaran 40 persen terhadap PDB. Sementara defisit ada di bawah 3 persen terhadap PDB.

“Itu kan wacana aja yang dibahas. Defisit tetap di bawah 3 persen dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40 persen,” kata Airlangga yang juga menjadi Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran di Hotel St.Regis Jakarta, Kamis (11/7).

Mengutip Financial Times, presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengizinkan peningkatan rasio utang negara hingga 50 persen PDB, untuk mendanai program belanja di pemerintahannya. Langkah itu bisa diambil asalkan pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, kepada Financial Times mengatakan Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasi jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50 persen. Saat ini, rasio utang ada di angka 39 persen.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim di London. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana.”

Berdasarkan UU nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” Hashim menambahkan, menunjuk pada pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

Rencana peminjaman yang dilakukan pemerintahan Prabowo menandai perubahan besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo, yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas.

Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan dinilai akan memainkan peran berpengaruh ketika pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktor Teuku Wisnu ikut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dia menumpahkan kesedihan dan doanya untuk almarhum Ustadz Yazid melalui akun Instagram pribadinya @teukuwisnu.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas (sembari dilengkapi emotikon sedih dan hati terbelah-Redaksi)," tulisnya pada Kamis (11/7/2024).

Dia juga menyematkan doa untuk almarhum Ustadz Yazid yang mengutip dari sebuah hadits. "Ya Allah... Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersikan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka." (HR Muslim).

Tak hanya Wisnu, rekan sesama artis lainnya juga ikut berduka atas kepergian Ustadz Yazid. Ada aktris Zaskia Sungkar yang menuliskan, "Innalillahi wa innailahi rajiun. Allahumaghfirlahu warhamu wa'aihi wa'fuanhu".

Ada juga David Chalik mengatakan, "Innalillahi wa inna ilahi rajiun".

Seperti diberitakan sebelumnya, kabar meninggalnya Ustadz Yazid diumumkan oleh Ustadz Firanda Andirja Abidin. "Keluarga besar Ustadz Firanda Andirja dan tim UFA Official turut berduka cita atas wafatnya guru kami tercinta Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas," demikian keterangan di akun Instagram resmi Ustadz Firanda.

Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas lahir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada 1962, yang dikenal sebagai mubalig di Indonesia. Dai yang tinggal dan dibesarkan di Bogor, Jawa Barat, ini dikenal perhatian dalam menebarkan sunnah.

Ustadz Yazid adalah pembina sekaligus pengisi Radio Rodja. Ustadz Yazid Jawaz yang dikenal dengan ceramahnya yang tegas ini ternyata mempunyai kecerdasan yang luar biasa.

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa guna menjamin ketersediaan bahan baku industri, keberlangsungan industri dan daya saing, serta peningkatan nilai tambah.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan rapat terbatas mengenai Badan Pengelola Dana Kakao dan Kelapa di Jakarta, Rabu (10/7/2024). Ratas tersebut memutuskan pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan membentuk 2 kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Selanjutnya, penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS.

"BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa sehingga bisa berjalan segera," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 negara penghasil biji kakao hingga tahun 2015, namun saat ini berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada tahun 2023.

Agus menambahkan, selama periode 2015-2023, terjadi penurunan produksi kakao Indonesia sebesar 8,3% per tahun dan terjadi peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Adapun pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku yang menyebabkan 9 dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. Industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62% bahan baku biji kakao.

Sementara itu hilirisasi kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku kelapa belum optimal dan saat ini masih ada kelapa bulat yang diekspor. Hal ini mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55%. Di sisi lain, Indonesia berpotensi memenuhi kebutuhan global sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar.

Agus berharap kelembagaan kakao dan kelapa akan memberikan dampak positif pada petani dan industri. Melalui kelembagaan ini, petani dapat merasakan manfaat meliputi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan lahan, peningkatan hasil olahan dan jaminan kepastian penyerapan panen. Sementara manfaat bagi industri berupa peningkatan nilai tambah dan ekspor serta diversifikasi pada produk turunan bernilai tambah tinggi.

(akd/ega)