Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melakukan prakualifikasi tes mandiri terhadap hepatitis C.

WHO merekomendasikan tes mandiri HCV (HCVST) pada tahun 2021, untuk melengkapi layanan tes HCV yang ada di berbagai negara.

Rekomendasi ini didasarkan pada bukti yang menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan akses dan penggunaan layanan, khususnya di kalangan masyarakat yang mungkin tidak melakukan tes.

“Penambahan produk ini ke dalam daftar prakualifikasi WHO memberikan cara yang aman dan efektif untuk memperluas layanan pengujian dan pengobatan HCV, memastikan lebih banyak orang menerima diagnosis dan pengobatan yang mereka perlukan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap tujuan global penghapusan HCV.” demikian pernyataan WHO dilansir dari timesofindia.

Produk tersebut, yang disebut uji mandiri OraQuick HCV, diproduksi oleh OraSure Technologies, merupakan perpanjangan dari pra-kualifikasi Tes Antibodi Cepat HCV OraQuick® yang awalnya diprakualifikasi oleh WHO pada tahun 2017 untuk penggunaan profesional.

Ini adalah immunoassay untuk deteksi kualitatif antibodi imunoglobin G (IgG) terhadap virus hepatitis C (anti-HCV) dalam cairan mulut, darah lengkap di jari, darah lengkap pungsi vena, spesimen plasma (EDTA, natrium heparin, litium heparin, dan natrium sitrat ), dan serum (tabung pemisah serum (SST), dan dari individu berusia 11 tahun ke atas.

Proses ini dilakukan secara manual dan strip pengujian mengandung peptida sintetik dan protein rekombinan dari daerah inti, NS3, dan NS4 genom HCV (garis uji) dan IgG anti-manusia kambing (garis kontrol) yang diimobilisasi ke dalam membran nitroselulosa.

Tentang hepatitis C

Hepatitis C adalah infeksi virus yang menyerang hati, terutama ditularkan melalui paparan darah yang terinfeksi. Virus ini, yang diidentifikasi sebagai HCV, dapat menyebabkan bentuk hepatitis akut dan kronis.

Hepatitis C akut sering kali muncul dengan gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali, sehingga sulit untuk didiagnosis secara dini. Namun, jika tidak diobati, penyakit ini dapat berkembang menjadi hepatitis C kronis, yang seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan kerusakan hati yang parah, termasuk sirosis, kanker hati, atau gagal hati.

Beban global akibat hepatitis C sangatlah signifikan, dengan perkiraan 71 juta orang terkena dampaknya di seluruh dunia. Faktor risikonya meliputi praktik penyuntikan yang tidak aman, sterilisasi peralatan medis yang tidak memadai, dan transfusi produk darah yang tidak disaring.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka mendorong petani bisa menerapkan masa panen tiga kali dalam satu tahun untuk mendongkrak kembali produksi padi daerah.

Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengatakan dalam upaya meningkatkan masa tanam menjadi tiga kali, pemerintah daerah sudah mengajukan bantuan pompa kepada pemerintah pusat untuk para petani di Majalengka.

Beberapa waktu lalu, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka sudah mengajukan 573 pompa. Namun, yang berhasil terealisasi sebanyak 107 unit.

"Dengan adanya bantuan pompa air ini diharapkan musim tanam bisa tiga kali panen," kata Dedi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024).

"Meminta kepada para penerima bantuan supaya bisa merawat dan memanfaatkan bantuan pompa air tersebut dengan baik. Sehingga bisa mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Majalengka," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi dari Kabupaten Majalengka sepanjang periode Januari-April 2024 hanya mampu menembus angka 33.210 ton.

Sementara, produksi padi pada periode Januari-April 2023 mampu menembus angka 46.310 ton. Hal ini menunjukkan produksi padi dari Kabupaten Cirebon mengalami penurunan sebanyak 11.197 ton.

Kepala Balai Pengujian Standar Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Rima Purnamayani mengatakan tahun ini Kementerian Pertanian tengah gencar melalukan program pompanisasi ke seluruh daerah.

Program tersebut, kata Rima, dikhususkan untuk sawah tadah hujan agar meningkatkan indeks pertanaman.

"Adanya pompa air ini diharapkan bisa membantu petani, terutama petani sawah tadah hujan mendapat pasokan air. Sehingga hasil panen bisa meningkat dari satu kali setahun menjadi dua kali," kata Rima.

Selain itu, pompanisasi diharapkan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan produksi beras nasional. Pemerintah pusat pun akan mengevaluasi pemanfaatan pompa disetiap wilayah, sehingga penerapan sistem ini dapat berjalan maksimal untuk peningkatan produksi padi di setiap daerah.

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi, sebagai langkah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia yang berbeda-beda.

Erick juga mengatakan langkah tersebut dilakukan pemerintah agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Pembatasan tidak ada, kan jumlah penduduk Indonesia makin banyak, tetapi kan segi keekonomian masing-masing penduduk Indonesia berbeda-beda. Jadi, tepat sasaran yang lebih diutamakan," kata Erick dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.
Erick juga mengatakan Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dari wacana tersebut. Tetapi dia menyebutkan, saat ini wacana tersebut masih didiskusikan di antara kementerian terkait.

"Ini kan masih wacana karena kalau kami kan di BUMN itu kan menteri yang menaungi korporasi bukan kebijakan. Jadi, diskusi antara kementerian mengenai BBM ini masih berlangsung," ujar Erick.

Baca juga: Mulai 17 Agustus, Pemerintah Bakal Perketat Pembelian BBM Subsidi

Pemerintah juga atur soal LPG dan listrik tepat sasaran

Kementerian BUMN mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, termasuk listrik dan gas.

Meski begitu, Erick mengaku Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan. Namun, sebagai korporasi negara, BUMN hanya menunggu pengesahan revisi Perpres 191.

"Dan seyogianya memang tentu masyarakat yang mampu tidak boleh mempergunakan BBM yang bersubsidi, seperti juga listrik. Cuma, proses ini masih berlangsung, kita tunggu saja," ucap Erick.

Selain itu, Erick juga berharap agar hal tersebut tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Apalagi, hal itu sudah digodok hampir setahun lebih, sehingga bukan sesuatu yang baru.

"Nggak usah dipolemikkan, itu sesuatu yang saya rasa dari tahun ke tahun sudah ada diskusinya," imbuh Erick.

(ANN)

JAKARTA, investor.id – Industri petrokimia nasional juga membutuhkan perlindungan dari serbuan bahan baku plastik impor seperti halnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pasca berlakunya Permendag 8/2024. Ini penting demi menjaga keberlangsungan industri dalam negeri dan memberikan kepastian bagi perusahaan yang berencana ekspansi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan industri ini tengah memikul beban berat karena banjirnya barang-barang impor di pasar petrokimia akibat revisi Permendag No.8/2024.

“Dibutuhkan kepastian berusaha terkait peraturan yang tidak dengan mudah berubah atau direvisi. Hal ini karena karakter industri petrokimia cukup spesifik, butuh bahan baku, teknologi dan SDM dengan skill yang sesuai. Karenanya, industri petrokimia perlu dijaga dan difasilitasi agar ekosistem ini benar-benar bisa terwujud,” ungkap Heri kepada Investor Daily, baru-baru ini

Heri mengatakan, perubahan Permendag tersebut memberikan keleluasaan yang cukup bebas dalam masuknya barang-barang impor di industri petrokimia, baik dari hulu, menengah hingga hilir. Hal ini karena persyaratan masuknya barang impor berupa pertimbangan teknis dan rekomendasi dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sudah ditiadakan. 

“Padahal seharusnya, impor yang berhubungan dengan produk industri dan bahan baku perlu adanya pertimbangan teknis dan rekomendasi,” tegasnya.

Menurut Heri, revisi Permendag tersebut tidak hanya akan melemahkan industri petrokimia saja. Tapi juga akan menghambat masuknya potensi investasi yang bisa meningkatkan nilai tambah di mata rantai industri petrokimia. Sebab, jika dilihat dari pohon industri petrokimia, ada beberapa bagian dari pohon industri ini yang belum ada di Indonesia, dan perlu diadakan di Indonesia. 

“Namun, dengan revisi Permendag 8/2024 malah memudahkan impor. Hal ini justru bertolak belakang dengan semangat menarik investasi tersebut,” jelas Heri. 

Untuk itu, lanjut Heri, perlu ada harmonisasi lagi yang lebih baik dan Permendag 8/2024 juga harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang tertuang dalam PP No.14/2025. Jadi, tambah Heri, peraturan yang ada di bawahnya, seperti peraturan menteri yang bersinggungan dengan pembangunan industri nasional itu harus merujuk pada PP tersebut.

Hal ini mengingat, jika melihat isi dari Permendag No 8/2024, tidak ada penyebutan menimbang dari PP No.14/2025 tersebut. “Jadi permendag ini berpotensi melanggar atau mengangkangi PP tentang RIPIN. Ini tentu saja bisa menjadi tidak harmonis. Padahal di RIPIN tersebut sudah jelas bahwa ingin memperkuat struktur industri dan mendatangkan investasi yang banyak. Kalau misalnya tiba-tiba ada peraturan menteri yang justru kontra produktif dan akan sangat berbahaya bagi industri itu,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Budi Susanto Sadiman, mengatakan kelonggaran impor bahan baku membuat utilisasi produksi di industri ini mengalami penurunan signifikan. 

“Kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik pasca Covid-19, ditambah lagi adanya ketegangan geopolitik di Eropa hingga Timur Tengah menjadi pukulan besar bagi industri petrokimia di dalam negeri.  Pukulan ini  terus berlanjut hingga industri petrokimia dari hulu hingga hilir mengirimkan sinyal SOS. Di hulu, dengan adanya kelonggaran impor bahan baku.  Sedangkan di hilir, dibanjiri produk impor saat melemahnya permintaan pasar,” ungkapnya kepada Investor, Selasa (2/7).

Padahal, menurut Budi, hulu industri petrokimia sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri jika tidak ada impor. 

Budi menambahkan, pemerintah bisa melakukan pembatasan impor bahan baku, bukan melarangnya. Misalnya, pemerintah hanya memperbolehkan bahan baku yang memang tidak ada atau diproduksi di dalam negeri. Kalaupun ada, impor baru bisa dilakukan apabila hulu telah mencapai utilisasi di atas 70-80%.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Peneliti Senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Riyanto, mengungkapkan hasil riset yang menyatakan bahwa masyarakat Pulau Jawa punya pengaruh tinggi terhadap penjualan mobil bekas.

“Tahun lalu, di Jawa itu kira-kira 60 persen lebih orang beli mobil bekas. Jadi, porsinya sejak 2013 itu, porsi penjualan mobil bekas mulai naik tinggi,” kata Riyanto saat memaparkan hasil risetnya di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Berdasarkan grafik Gaikindo yang diolah LPEM FEB UI proporsi mobil bekas pada tahun tahun 2029 sampai 2023 peningkatan mobil bekas diatas 50 persen. Pada grafik tahun 2020 mencapai 66,1 persen, tahun 2021 59,4 persen, tahun 2022 56,9 persen dan di tahun 2023 58,4 persen.

“Sekarang diprediksi sekitar 1,4 juta (mobil bekas sudah terjual). Jadi, market kita sebenarnya sudah 2 juta lebih. Cuma yang 1,4 juta nya ada di mobil bekas,”ungkapnya.

Riyanto bilang, saat ini ada pergeseran membeli mobil bekas. Hal tersebut dikarenakan harga mobil baru tidak terjangkau dengan pendapatan masyarakat dan yang terjangkau harganya adalah mobil bekas.

“Kalau punya duit juga maunya mobil baru. Udah di rumah punya segala macem, ada garasi, pasti pilih mobil baru,” katanya.

Lebih lanjut, dari hasil riset LPEM FEB UI memang perbedaan harga di pasaran antara mobil baru dengan mobil bekas itu ada perbedaan yang makin lebar.

“Perbedaan harga mobil dan mobil bekasnya itu relatif. Depresiasinya cukup tinggi, jadi kalau pilihannya mungkin karena pendapatan, nggak naik tinggi, harga mobil barunya cukup besar gitu kan, pilihannya akhirnya mobil bekas,” pungkasnya.

“Pasar mobil bekas dalam sepuluh tahun terakhir, cara membelinya itu tidak beli kucing dalam karung. Bahkan cacatnya dikasih tahu sekarang dan dikasih garansi,” tuntasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membantah pengenaan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak berganda seperti dalil Pemohon Perka Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang wajib pajak PBJT harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan pemerintah daerah (pemda).

Pengusaha menilai berbagai dirinya telah dikenakan pajak berganda lantaran para pengusaha telah melakukan kewajiban perpajakan seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) Badan, PPh Orang Pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan, hingga pajak reklame.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/7).

Luky menyebut, untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda, maka setidaknya harus memenuhi empat kriteria, yakni dikenakan atas subjek yang sama, dikenakan atas suatu objek yang sama, dikenakan atas jenis pajak yang sama, dan dikenakan untuk periode masa pajak yang sama.

"Berdasarkan empat kriteria tersebut secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPH, PBJT atas makanan minuman, pajak reklame atau PBJT atas jasa parkir," terang Luky.

Dirinya juga menyebut, untuk pengenaan pajak berganda maka baik subjek maupun objek pajaknya harus sama.

"Kalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila obyek sama akan tetapi subjeknya berbeda, maka hal tersebut bukanlah pajak ganda," imbuhnya.

Sekedar mengingatkan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) akan merealisasikan aksi pemecahan nilai nomimal saham (stock split) pada bulan ini. Saham dengan harga termahal di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini segera stock split dengan rasio 1:10.

Corporate Secretary Dian Swastatika Sentosa, Susan Chandra mengungkapkan bahwa para pemegang saham DSSA telah memberikan persetujuan atas aksi korporasi ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 Juni 2024.

"Pada tanggal 8 Juli 2024, Perseroan telah menerima persetujuan atas permohonan pencatatan saham hasil Stock Split dari BEI berdasarkan Surat BEI No.S-06925/BEI.PP2/07-2024 tertanggal 5 Juli 2024," ungkap Susan dalam keterbukaan informasi, Kamis (11/7).

DSSA akan melakukan stock split dengan rasio 1:10. Satu saham lama dipecah menjadi 10 saham baru. Sehingga nilai nominal saham DSSA akan berubah dari sebesar Rp 250 per saham menjadi Rp 25 per saham.

Dengan dilaksanakannya stock split dengan rasio 1:10 tersebut, maka jumlah saham yang diterbitkan dan disetor dalam DSSA akan berubah dari 770.552.320 (770,55 juta) saham menjadi 7.705.523.200 (7,70 miliar) saham.

Sehubungan dengan stock split, DSSA pun melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar terkait dengan modal perusahaan. Modal dasar DSSA sebesar Rp 600 miliar terbagi atas 24 miliar saham, masing-masing bernilai nominal Rp 25.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 32,1063% atau sejumlah 7.705.523.200 (7,70 miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 192,63 miliar oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

Berikut jadwal pelaksanaan stock split dari DSSA:

• RUPSLB yang menyetujui stock split: 25 Juni 2024
• Akhir perdagangan dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi: 17 Juli 2024
• Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan pasar negosiasi: 18 Juli 2024
• Recording date: 19 Juli 2024
• Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai: 22 Juli 2024.

Adapun, harga saham DSSA menguat Rp 2.500 atau 0,90% ke level Rp 280.000 per saham pada perdagangan Kamis (11/7). Semakin mengukuhkan DSSA sebagai saham dengan harga termahal di BEI.

Secara year to date, harga saham emiten dari grup konglomerasi Sinar Mas ini telah menguat 250%. Lonjakan ini membawa DSSA ke peringkat kesembilan saham dengan kapitalisasi pasar (market cap) terbesar di BEI, dengan nilai Rp 214 triliun per Rabu (10/7).

LAMPUNG, investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, partai politik yang mendukung Bobby Nasution itu pintar, karena yang dilihat elektabilitasnya. Pernyataan ini merespons sindiran Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat terkait banyak partai yang mengusung Bobby Nasution.

Dalam pernyataannya, Djarot menyebut, partai-partai yang mendukung Bobby bukan lantaran sosok Bobby semata, melainkan karena faktor mertua yakni Presiden Jokowi.

Jokowi pun meminta untuk menanyakan kepada partai-partai politik, karena biasanya yang jadi landasan untuk memajukan calon berdasarkan elektabilitas.

"Yang dilihat biasanya elektabilitas. Jangan dipikir itu partai, partai itu pintar-pintar apalagi ketuanya," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kamis (11/7/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan merupakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut berkomentar saat mendampingi Jokowi dalam acara tersebut. Menurutnya partai yang mendukung Bobby karena ingin menang.

"Kita pilih yang menang dong," ungkap Zulkifli Hasan sambil tersenyum.

Diketahui, saat ini Bobby Nasution telah mendapatkan dukungan dari enam partai politik yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PAN, Partai Demokrat, dan PKB.

Artinya Bobby telah mengantongi 62 dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara dan telah melebihi syarat minimal 20 kursi untuk maju dalam pilgub Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Co-Founder dan eks CEO Gojek, Kevin Aluwi, ternyata sudah menjual seluruh kepemilikan sahamnya di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Hal tersebut terungkap dari laporan bulanan registrasi pemegang efek per 30 Juni 2024 di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan laporan tersebut, awalnya Kevin Aluwi memegang saham seri A sebanyak 583,37 juta lembar atau setara 0,05 persen. Tapi setelahnya, per 30 Juni 2024, kepemilikan saham Kevin menjadi 0 persen.

Tidak diketahui pasti kapan Kevin menjual seluruh sahamnya itu dan nilai transaksi yang didapat. Namun, berdasarkan asumsi harga GoTo saat ini yang berada di level Rp 50 per lembarnya, maka Kevin meraup sekitar Rp 29,16 miliar.

Sebelumnya, pada tahun lalu Kevin Aluwi juga sempat menjual saham dalam rangka diversifikasi dan menyeimbangkan kembali portofolio pribadinya. Ia sudah tidak lagi menjabat sebagai karyawan, pejabat, direktur ataupun komisaris GoTo.

Adapun dalam laporan tersebut, Pendiri toko online atau e-commerce Tokopedia dan co-founder PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), William Tanuwijaya justru menambah kepemilikan saham perseroan.

Tercatat ,awalnya William Tanuwijaya menggenggam saham seri A sebanyak 7,29 miliar saham GoTo atau sekitar 0,61 persen. Jumlah itu bertambah menjadi 8,36 miliar saham atau setara 0,7 persen.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) juga melaksanakan pembelian kembali saham (buyback saham) sebanyak 3,82 miliar lembar. Berdasarkan laporan tersebut, terlihat saham treasury GoTo bertambah menjadi 14,08 miliar atau setara 1,17 persen dari total porsi saham keseluruhan.

Padahal sebelumnya, saham treasury GoTo hanya tercatat 10,26 miliar atau setara 0,85 persen. Jika dihitung secara rinci, per 30 Juni 2024, GoTo sudah menambah 3,82 miliar.

Sebelumnya, buyback saham ini sudah direstui para pemegang saham dalam RUPSLB bulan lalu. Saat itu, buyback saham disepakati akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 bulan setelahnya.

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari kas internal Perseroan.

Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3,2 triliun atau setara USD 200 juta (dengan asumsi Rp 16.000 per dolar AS).

Sumber dana yang digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan di atas bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apa pun.

Perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10 persen saham termasuk saham treasuri Perseroan saat ini.

Adapun jumlah saham treasuri Perseroan adalah 10.264.665.616 saham atau setara dengan 0,85 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pertimbangan utama Perseroan dalam melakukan Pembelian Kembali Saham adalah agar Perseroan dapat memiliki fleksibilitas dan opsi yang lebih baik dalam mengelola modal dan memaksimalkan imbal hasil (return) kepada pemegang saham.

Perseroan memperkirakan tidak terdapat dampak negatif yang material yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, dikarenakan Perseroan memiliki modal kerja dan kas yang cukup untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) tercatat digenggam oleh 366.550 pihak hingga akhir Juni 2024. Dengan perubahan kepemilikan pada saham pendirinya, bagaimana dengan posisi saham konglomerat di GOTO?

Sebagaimana diketahui, terdapat dua nama konglomerat yang menduduki jabatan komisaris pada GOTO. Kedua orang konglomerat tersebut adalah Garibaldi Thohir dan Winato Kartono.

Garibaldi 'Boy' Thohir dikenal publik sebagai konglomerat yang memiliki berbagai macam portofolio pada sejumlah perusahaan di Bursa. Salah satu portofolio yang dimiliki Boy Thohir adalah saham GOTO.

Hingga akhir Juni 2024, Boy Thohir tercatat tidak mengubah jumlah kepemilikan sahamnya di GOTO. Jumlah saham GOTO Boy Thohir adalah sebesar 1,05 miliar atau setara 0,09% kepemilikan.

Jumlah kepemilikan tersebut memberikan Boy Thohir hak suara sebesar 0,04% pada GOTO. Jumlah saham GOTO milik Boy tersebut juga tidak berubah sejak GOTO melakukan IPO.

Sementara itu, berdasarkan data registrasi pemegang efek BEI dan Terminal Bloomberg, konglomerat lainnya yaitu Winato Kartono tercatat tidak memiliki saham GOTO atas nama pribadinya.

Sebagaimana diketahui, Winato Kartono merupakan pendiri dari Provident Capital Indonesia. Winato memiliki beberapa portofolio perusahaan seperti PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG), hingga PT Provident Investasi Bersama Tbk. (PALM).

Selain dua nama konglomerat tersebut, terdapat nama Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Martowardojo yang juga menjadi pemegang saham GOTO.

Agus Martowardojo yang juga merupakan Komisaris Utama GOTO menggenggam sebanyak 169,58 juta saham GOTO, atau setara 0,01% kepemilikan di GOTO.

Sebelumnya, Agus diketahui membeli saham Seri A GOTO pada harga Rp2 per saham. Pembelian ini dilakukan Agus melalui pasar negosiasi.

Dengan jumlah tersebut, Agus diperkirakan merogoh kocek sebesar Rp339,17 juta untuk membeli saham GOTO. Pembelian ini dilakukan Agus pada awal tahun ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan IHSG digadang-gadang mampu melanjutkan tren penguatan pada sesi Kamis (11/7/2024). Mampukah rapor mentereng Wall Street mengerek indeks komposit?

Dilansir dari Bloomberg, indeks S&P 500 parkir di zona hijau dengan penguatan 1,02% ke 5.633,91 pada penutupan Rabu (10/7/2024) waktu setempat. Rapor itu menjadikan reli terpanjang tahun ini.

Adapun, pergerakan indeks Nasdaq juga ikut menguat 1,18% ke 18.647 pada sesi penutupan Rabu (10/7/2024) waktu setempat atau Kamis (11/7/2024) pagi.

Sementara itu, indeks harga saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.287,04 pada Rabu (10/7/2024). Saham-saham konglomerat seperti TPIA, AMMN hingga CUAN juga terpantau parkir di zona hijau.

Mengutip data RTI Business pukul 16.00 WIB, indeks komposit menguat 0,24% atau 17,24 poin ke level 7.287,04. Adapun, IHSG bergerak di rentang 7.272 hingga 7.313 sepanjang sesi.

Dalam riset Kamis (11/7/2024), Tim MNC Sekuritas menyebut IHSG menguat 0,24% ke 7.287 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada berada di akhir wave [v] dari wave 1 dari wave (3).

“Penguatan IHSG akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk menguji rentang koreksi 7.000-7.160,” tulis Tim MNC Sekuritas.

Berikut rekomendasi saham dari Tim MNC Sekuritas untuk sesi perdagangan Kamis (11/7/2024):

BBCA - Buy on Weakness
BBCA menguat 0,25% ke 10,100 dan didominasi oleh volume penjualan. Saat ini, posisi BBCA diperkirakan sedang berada di akhir wave (v) dari wave [i], sehingga penguatannya relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk membentuk wave [ii].
Buy on Weakness: 9,650-9,950
Target Price: 10,400, 10,550
Stoploss: below 9,450

MIDI - Buy on Weakness
MIDI menguat 2,03% ke 402 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama MIDI masih mampu berada di atas 390 sebagai stoplossnya, maka posisi MIDI saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c].
Buy on Weakness: 396-400
Target Price: 412, 422
Stoploss: below 390

SMGA - Spec Buy
SMGA menguat 1,15% ke 88 disertai dengan peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi SMGA diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C, sehingga SMGA berpeluang melanjutkan penguatannya.
Spec Buy: 85-88
Target Price: 94, 99
Stoploss: below 84

TKIM - Buy on Weakness
TKIM terkoreksi 1,13% ke 8,725 disertai dengan munculnya volume penjualan. Saat ini, diperkirakan posisi TKIM sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (v) dari wave [i], sehingga TKIM masih rawan terkoreksi terlebih dahulu.
Buy on Weakness: 8,425-8,675
Target Price: 9,075, 9,425
Stoploss: below 8,050

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada pertengahan Mei tahun ini. Regulasi yang mengatur barang impor sebelumnya mengalami beberapa kali revisi, mulai dari Permendag 36/2023 yang diubah ke Permendag 3/2024, lalu Permendag 7/2024, dan terakhir diterbitkan Permendag 8/2024.

Menurut Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan tujuan utama revisi Permendag adalah untuk relaksasi atas 26 ribu kontainer yang tertahan di pelabuhan. Namun keputusannya bukan eksklusif diambil oleh Kemendag melainkan sudah melalui rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bara juga menyebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak menghadiri rapat tersebut karena sedang mengikuti Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 di Peru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lantas berperan sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim.

Zulhas dikabari Airlangga bahwa revisi Permendag selesai pada dini hari dan perlu segera ditandatangani. Airlangga sempat menawarkan diri untuk menandatangani Permendag itu, tapi Zulhas memutuskan menandatanganinya sendiri secara digital.

"Di sana jam 2 pagi ketika dikontak Pak Menko Perekonomian. Menko perekonomian mengatakan, apa saya saja yang menandatangani sebagai Menteri Perdagangan. Mendag Ad Interim dijabat Menko perekonomian. Apa saya saja yang tandatangani, karena ini harus cepat, Presiden memerintahkan harus segera ini diberlakukan," terang Bara saat dihubungi detikcom, Kamis (11/7/2024).

"Menteri Perdagangan karena bertanggung jawab, saya saja menandatangani secara elektronik, digital signature, sehingga ditandatangani. Tapi itu semua proses menghasilkan Permendag 8 Menteri saya tidak ikut sama sekali. Itu kan perintah Presiden diputuskan di rapat kabinet dan beliau tidak hadir," sambungnya.

Pemerintah berpandangan 26 ribu kontainer yang tertahan di Surabaya dan Jakarta perlu segera keluar dari pelabuhan. Bara menyatakan tertahannya kontainer itu ada kaitannya dengan kebutuhan pertimbangan teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian.

"Diputuskan bahwa kontainer yang 26 ribu itu harus dikeluarkan segera, karena itu bersifat urgent dan emergency. Nah untuk mengeluarkan itu Permendag 36 itu harus dirubah, Karena waktu itu kan diidentifikasi masalahnya, kenapa itu stuck barang-barang itu karena belum dikeluarkannya Pertek," bebernya.

"Di Permendag 36 itu kan ada beberapa komoditi, elektronik dan segala macem, harus mendapatkan Pertek sebelum bisa keluar barangnya," jelas dia.

(ily/kil)