IDXChannel - Sebanyak 24 negara sedang mengantre untuk bergabung dengan kelompok BRICS yang terdiri dari negara-negara ekonomi berkembang utama, kata ketua majelis tinggi Rusia, Valentina Matvienko, pada Rabu (10/7).

"Lihat, sekarang ada 24 negara, kalau saya tidak salah, yang siap menjadi anggota BRICS," kata Matvienko kepada saluran televisi Rossiya 24.

Matvienko juga tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) juga dapat menjadi anggota BRICS pada masa depan.

Pada saat yang sama, BRICS perlu mengembangkan kriteria untuk calon negara baru, kata Matvienko, seraya menambahkan bahwa kriteria ini dapat diadopsi pada pertemuan puncak BRICS di Kota Kazan, Rusia pada Oktober mendatang.

BRICS didirikan sebagai platform kerja sama bagi negara-negara berkembang terbesar, yang menyatukan Brasil, Rusia, India, dan Republik Rakyat China pada 2009.

Kemudian, Afrika Selatan bergabung dengan kelompok tersebut pada 2010.

Rusia menjadi presiden bergilir blok tersebut pada tahun ini sejak 1 Januari.

Pada hari yang sama, BRICS memperluas jangkauan keanggotaannya mencakup Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

Arab Saudi belum meresmikan partisipasinya tetapi telah mengambil bagian dalam pertemuan BRICS.

(DKH)

Jakarta: Clash of Champions (CoC) besutan Ruangguru belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat. Gameshow ini mengadu kecerdasan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama dan berprestasi baik di dalam dan luar negeri.

Davin Firmansha, mahasiswa Program Studi (Prodi) Statistika Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UNAIR angkatan 2023 menjadi salah satu peserta Clash of Champions. ia aktif mengikuti berbagai perlombaan bidang sains dan teknologi (saintek) sejak duduk di bangku SMA.

Hal itu membuatnya berhasil diundang mengikuti acara COC untuk beradu kecerdasan dengan mahasiswa berprestasi lainya. “Perasaan saya senang sekali dapat berkesempatan untuk berkompetisi dengan beberapa mahasiswa berprestasi. Ada sedikit perasaan kagum dan tertekan karena lawan-lawan semuanya tidak mudah dan pastinya merasa tertantang karena hal tersebut,” ujar Davin.
Untuk menjadi peserta CoC ada beberapa tahap yang harus dijalani oleh para calon peserta. Di antaranya pencarian kandidat berdasarkan kriteria Ruangguru, verifikasi data diri, dan terdapat tes logika dan ketelitian.

“Setelah verifikasi data diri, pihak Ruangguru memberikan tes yang berbentuk logika dan ketelitian yang memiliki tingkat kesulitan tertentu,” terang Davin dilansir dari laman Unair, Kamis, 11 Juli 2024.

Ketika mengikuti CoC, pada awalnya Davin merasa kagum melihat para lawan-lawannya yang berasal dari kampus ternama baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, prestasi yang mereka miliki sangat mentereng di tingkat nasional hingga internasional.

Namun, hal itu sama sekali tidak menyudutkan nyali Davin sebagai mahasiswa UNAIR untuk bersaing dan bersinar di acara CoC. “Saya merasa siap untuk bersaing dengan mahasiswa dari kampus-kampus terbaik di Indonesia dan di luar negeri. Saya percaya, semua hal bisa dilalui jika kita tekun dan mengerahkan semua kemampuan yang kita milik,” terang mahasiswa Statistika UNAIR itu

Tips dan Motivasi

Davin memaparkan, untuk berprestasi dan mempertahankan nilai semasa perkuliahan memang bukanlah hal yang mudah. Apalagi, terkadang para mahasiswa juga mengikuti berbagai kegiatan organisasi untuk meningkatkan soft skill.

Untuk itu, sebagai mahasiswa, perlu menanamkan motivasi pada diri sendiri agar terus bersemangat. Ditambah lagi, UNAIR telah memberikan fasilitas untuk menunjang para mahasiswanya berprestasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

“Saya berpesan kepada mahasiswa UNAIR agar bersyukur dengan kesempatan yang kita miliki sebagai mahasiswa UNAIR, memaksimalkan semua fasilitas yang ada untuk berkembang, dan jadilah yang terbaik,” pungkas Davin.

(CEU)

Jakarta: Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) dipastikan akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," ujar Bahlil, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.
Bahlil mengatakan, sejak 2018, Indonesia sudah memegang saham Freeport sebesar 51 persen, dengan rincian sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua, dan 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.

Baca juga: Freeport Kantongi Izin Ekspor hingga Desember 2024

Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10%

Oleh karena itu, menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil mengatakan Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10 persen, sehingga saham Freeport yang dipegang oleh Indonesia menjadi 61 persen.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan berdasarkan laporan Freeport pada 2024, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

"Insyaallah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung," ucap dia.

Selain membahas perpanjangan IUPK Freeport dan proses pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya hilirisasi hasil tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya hilirisasi inilah yang menjadi latar belakang dari pembangunan tempat peleburan (smelter) tembaga yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

"Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Sekarang (nilai) smelter USD3 miliar dibangun di Gresik (Jawa Timur)," kata Bahlil.

Smelter tersebut diperkirakan akan menghasilkan sekitar satu juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.

(ANN)

Jakarta: Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) dipastikan akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," ujar Bahlil, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.
Bahlil mengatakan, sejak 2018, Indonesia sudah memegang saham Freeport sebesar 51 persen, dengan rincian sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua, dan 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.

Baca juga: Freeport Kantongi Izin Ekspor hingga Desember 2024

Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10%

Oleh karena itu, menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil mengatakan Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10 persen, sehingga saham Freeport yang dipegang oleh Indonesia menjadi 61 persen.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan berdasarkan laporan Freeport pada 2024, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

"Insyaallah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung," ucap dia.

Selain membahas perpanjangan IUPK Freeport dan proses pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya hilirisasi hasil tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya hilirisasi inilah yang menjadi latar belakang dari pembangunan tempat peleburan (smelter) tembaga yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

"Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Sekarang (nilai) smelter USD3 miliar dibangun di Gresik (Jawa Timur)," kata Bahlil.

Smelter tersebut diperkirakan akan menghasilkan sekitar satu juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI pada Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (10/7/2024). Persetujuan pun diberikan oleh seluruh fraksi di Komisi VI DPR secara keseluruhan dengan beberapa catatan ringan.

“Kemarin saya menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR RI terkait persetujuan PMN untuk tahun anggaran 2025. Alhamdulillah seluruh fraksi dari Komisi VI menyetujui PMN tahun anggaran 2025 yang akan diberikan kepada BUMN,” ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selama 2020-2024, menurut Erick, PMN yang diberikan kepada BUMN mencapai Rp 218 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan dividen yang disetorkan BUMN kepada kas negara pada periode yang sama, yaitu senilai Rp 280 triliun, sebelum audit atau unaudited.

Bahkan, ujarnya, kontribusi BUMN kepada negara bukan hanya dalam bentuk dividen. BUMN juga mampu memberikan kontribusi kepada negara dari sektor fiskal. Selama periode 2020-2023, BUMN telah memberikan kontribusi kepada negara dengan setoran pajak sebesar Rp 1.374 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya senilai Rp 356 triliun kepada negara.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan BUMN, dukungan diberikan dari Komisi VI. Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, “Banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp 44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu. Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.”

Fraksi Gerindra menyetujui pengajuan penyertaan modal negara (PMN) 2025 . Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengatakan lampu hijau dari Gerindra tak lepas dari pencapaian apik BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami bangga dividennya telah berkontribusi melebihi apa yg kita gunakan kembali dalam PMN. Yang selama ini negara harus menerbitkan hutang di luar negeri untuk kebutuhan PMN dan sekarang memakai dana dari dividen itu sendiri serta masih surplus kurang lebih Rp 62 triliun. Mudah-mudahan PMN yang kita tanam sekarang akan membuahkan hasil di periode yang akan datang," ujar Hekal.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Nasdem Martin Manurung mengatakan keberhasilan ini terlihat dari peningkatan setoran dividen dalam beberapa tahun terakhir. “Fraksi Nasdem juga mendorong KBUMN dan kementerian terkait untuk melakukan reorganisasi dan restrukturisasi dan segera terbitnya UU BUMN," kata Martin.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Credit Bureau Indonesia (CBI) dengan bangga mengumumkan peluncuran produk terbaru mereka, Skip Tracing Report. Produk ini dirancang untuk menyediakan laporan informasi kontak historis dan terkini dari individu.

Skip Tracing Report kini telah menjadi bagian dari pilihan produk CBI yang tersedia untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan dan industri jasa keuangan.

Skip Tracing Report dari CBI menyediakan informasi data historis dan terkini pelanggan, seperti alamat, nomor ponsel, email, dan tempat kerja yang berasal dari database CBI.

Perusahaan dapat memanfaatkan produk Skip Tracing Report dalam berbagai kasus bisnis seperti untuk meningkatkan contact rate cross sell-upsell, pengecekan data pada saat proses analisa kredit, pemantauan portofolio nasabah, serta manajemen Account Receivable. Akses ke layanan informasi ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan optimalisasi strategi bisnis mereka.

"Layanan Skip Tracing merupakan inisiatif yang kami sediakan dalam memberikan solusi yang berfokus pada output berupa informasi kontak nasabah. Hal ini lebih efektif bagi perusahaan-perusahaan member CBI yang membutuhkan informasi kontak yang actionable dengan akses online 24/7 yang dapat diandalkan dari CBI," ujar Anton K Adiwibowo, Direktur Bisnis & Layanan CBI.

Melalui layanan ini, perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan informasi kontak nasabah, sehingga memungkinkan pengecekan pelanggan yang lebih komprehensif.

"Kemitraan dengan CBI tidak hanya tentang mengakses informasi perkreditan yang akurat, tetapi juga tentang memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko kredit, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan dengan akses online 24/7 yang dapat diandalkan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi dan inovasi produk terdepan serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang telah menjadi member CBI, dalam upaya mereka untuk terus bertumbuh dengan sehat dalam melayani pelanggan," tambah Anton K Adiwibowo.

CBI adalah salah satu biro kredit swasta pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014, berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) atas nama PT Kredit Biro Indonesia Jaya.

Sejak berevolusi menjadi CBI pada Juli 2022, perusahaan ini terus memberikan inovasi produk dan layanan untuk mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

CBI menyediakan layanan informasi perkreditan dan data bernilai tambah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan yang telah menjadi anggotanya, dalam membantu pengambilan keputusan strategis dan penilaian risiko kredit nasabah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen," kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Hal itu sebagai tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya itu kan wacana saja yang dibahas," jelasnya.

Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.

Eko mengatakan perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.

“Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko.

Jakarta: Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susut dan Sisa Pangan (SSP) guna menurunkan angka sisa pangan (food waste) di Indonesia.

baca juga: Bangun Kemandirian Pangan, Petani Lokal Jadi 'Anak Emas' Pemerintah

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis mengatakan upaya itu diinisiasi dan dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan pangan sebagai bagian dari gerakan penyelamatan sektor tersebut.

"Penyusunan rancangan Perpres SSP ini terus bergulir dan hari ini kita melakukan finalisasi rancangan untuk segera berproses sesuai mekanisme yang ada, tentu dengan melibatkan seluruh unsur atau stakeholder pangan," kata Nita, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Nita menyampaikan sudah tujuh kali melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, pakar di bidang pangan dan gizi, kementerian dan lembaga, asosiasi hingga organisasi kemasyarakatan.
"Semua kita libatkan, sehingga rancangan Perpres ini tentunya menghadirkan suatu pengaturan yang representatif untuk mendorong upaya penyelamatan pangan," jelas dia.

Selaras dengan penyusunan regulasi SSP ini, lanjut Nita, pemerintah melalui Bappenas juga telah meluncurkan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam peta jalan tersebut ditargetkan pengurangan SSP hingga 75 persen pada 2045.

Penurunan kuantitas pangan

Dalam peta jalan tersebut dijelaskan susut pangan merupakan penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Sedangkan sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi.

"Yang juga penting untuk dipahami bersama adalah bahwa susut dan sisa pangan itu bukan limbah. Jadi sisa pangan itu adalah makanan yang masih bisa dimakan, namun tidak bisa dikonsumsi karena faktor tertentu. Misalnya, makanan yang tersisa karena tidak habis terjual. Sisa pangan ini masih layak konsumsi dan dalam kondisi aman untuk dimakan," terang Nita.

Terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan rancangan Perpres akan memberikan progres positif terhadap upaya bersama mengurangi susut dan sisa pangan.

"Proses ini terus kita dorong untuk menghadirkan satu regulasi terkait pengurangan susut dan sisa pangan. Dengan Perpres ini kita harapkan seluruh stakeholder terkait dapat berkontribusi lebih baik. Food waste harus kita tekan, karena berdampak pada ketahanan pangan, bahkan lingkungan dan ekonomi kita," ujar Arief.

(SAW)

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi kendaraan bermotor meningkat sebesar 5,36% secara tahunan pada Mei 2024. Hal ini terjadiditengah penurunan penjualan kendaraan domestik sekitar13,29%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK,Ogi Prastomiyono menyebutper Mei 2024,premi kendaraan bermotormencapaiRp 9,39 triliun.

"Secara umum, premi kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari asuransi atas kendaraan baru, namun juga asuransi atas kepemilikan kendaraan yang sudah berjalan," ujar Ogi dalam jawaban tertulis, Senin (8/7).

Adapun OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk berinovasi dan mendiversifikasi penawaran produk mereka guna mengurangi ketergantungan pada asuransi kendaraan bermotor.

"Ini dapat mencakup promosi asuransi berbasis penggunaan, telematika, atau jenis produk asuransi lain yang memenuhi kebutuhan dan perilaku konsumen yang berubah,” tuturnya.

Sementara, terkait kendaraan listrik, Ogi menjelaskan bahwa OJK mendukung industri untuk dapat mengembangkan asuransi ini agar bisa lebih luas lagi seiring dengan dukungan OJK terhadap inisiatif sustainable finance.

OJK sendiritengah membahas mengenai tarif kendaraan bermotor dan ada keinginan industri untuk memisahkanrateasuransi kendaraan listrik secara tersendiri.

"Pembahasan ini masih berjalan dan OJK bersama industri secara bersama akan mencapai solusi yang bermanfaat kepada masyarakat luas," tandasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Membanjirnya produk tekstil impor membuat usaha konveksi rumahan mulai berguguran. Ikatan Pengusaha Konveksi Bekarya (IPKB) mencatat, dari 2.000 pemilik konveksi yang tergabung dalam asosiasi, hampir semuanya mengalami penurunan produksi.

"Penurunan produksinya hingga 70 persen," kata Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman, kepada Tempo, Kamis, 11 Juli 2024.

Selain menurunnya jumlah produksi, Nandi menyebut ada puluhan konveksi yang berhenti beroperasi. Dia meyakini penurunan produksi dan tutupnya sejumlah konveksi disebabkan produk tekstil impor yang diduga masuk secara ilegal.

Dia mengatakan sebenarnya permintaan terhadap produk olahan tekstil cenderung stabil. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kapasitas produksi oleh konveksi rumahan."Kami bisa membaca dari laporan anggota bahwa terjadi penurunan. Kalau begitu, indikasinya jelas bahwa pasar kita dipenuhi oleh barang impor ilegal yang dijual dengan harga murah," ujarnya.

Nandi mengatakan dugaan produk impor ilegal makin memperburuk industri tekstil sejak pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Dia mendesak pemerintah harus segera mencabut peraturan tersebut dan kembali pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Sejak menggantikan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, industri tekstil, khususnya di sektor hilir yang memasok pakaian untuk pasar dan retail, mulai kelimpungan. Perbedaan mendasar yang memicu banjir produk impor dalam kedua regulasi itu terletak pada perizinan impor dan laporan suveyor.

Sebelumnya kedua syarat tersebut wajib dipenuhi oleh importir. Namun sejak Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berlaku, persyaratan tersebut ditiadakan sehingga menjadi barang bebas impor.

Selanjutnya: Di pasaran, kata Nandi, terjadi persaingan harga yang tidak sehat....

<!--more-->

Di pasaran, kata Nandi, terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Produk lokal kalah bersaing secara harga dengan produk yang berasal dari luar negeri. Nandi mengatakan konveksi adalah pihak paling terdampak dibandingkan dengan perusahaan tekstil skala besar. "Industri tekstil memang sedang dalam masalah, tetapi kalau dilihat konveksi yang masuk kategori industri kecil menengah (IKM) paling sulit situasinya," ujarnya.

"Yang kita hasilkan ini adalah produk yang dipasok untuk pasar, untuk online shop. Tapi secara harga, ternyata ada produk yang lebih murah dan tentu saja kita kalah," ujarnya.

Di beberapa konveksi yang ada di Kabupaten Bandung, ada yang sudah berhenti produksi sejak sebulan terakhir. Nandi khawatir jika persoalan impor ilegal tidak diatasi, pelaku usaha tekstil akan menjual alat produksi mereka. "Kalau sampai menjual mesin produksi, ini sulit untuk bangkit karena modalnya cukup besar," ujarnya.

Selain kembali memberlakukan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, Nandi mengatakan pemerintah harus membongkar dugaan praktik impor ilegal.

"Kemendag dan Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai harus membongkar bagaimana bisa produk-produk impor ilegal ini bisa masuk," katanya.

Tempo mengonfirmasi dugaan impor produk tekstil ilegal kepada Direktur Humas Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, dan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani. Namun hingga berita ini dimuat, keduanya tidak memberikan tanggapan.

Jakarta -

Turunnya hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di sana. Menurut Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, salah satu contohnya terjadi pada pembangunan jaringan air.

Awalnya, kata dia, pihaknya ingin agar jaringan air di IKN dipercepat dan selesai pada tanggal 8 Juli 2024. Namun intensitas hujan yang cukup tinggi membuat uji coba atau test and commissioning baru selesai tanggal 17 Juli.

"Kata saya, ayo kapan air minum selesai. Dari awal mereka mengatakan tanggal 18 itu paling bagus. Kemudian kita coba tekan, bisa nggak tanggal 10, bahkan tanggal 8 waktu itu. Dengan berat hati mengatakan, 'ya kami usahakan'. Tapi rupanya dalam pelaksanaanya, kemarin hujan nggak berhenti di sana. Sehingga terpaksa mundur, sehingga test and commissioning mundur juga kembali ke tanggal 17," katanya dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7/2024).

Dengan target tersebut, harapannya ketersediaan air minum di IKN mampu mengakomodir peserta upacara 17 Agustus di IKN nanti. Secara rinci, pihaknya menyiapkan 3 kali test and commissioning dalam 3 tahap.

"Yang paling krusial kan air minum. Ini sudah proses mulai test and commissioning juga walaupun masih tahap 1. Kita coba test and commissioning itu sampai tahap 3, di mana tahap 3 itu kurang lebih selesainya tanggal 17 Juli," imbuhnya.

Imam menyebut pihaknya terus melakukan evaluasi serta perbaikan jaringan air minum. Jika selesai, ia percaya kebutuhan air untuk IKN bisa terpenuhi.

"Jadi dengan cara ini, kita bisa menjamin setelah test and commissioning yang kita sebut tahap akhir, tahap 3 itu, itu minum yang akan kita operasionalkan 150 liter per detik. Itu pasti dan memenuhi kebutuhan untuk air minum kawasan yang sekarang beroperasi, sangat cukup banget lah," tutupnya.

(ily/kil)

SELAMA Mei dan Juni 2024, Indonesia mengadapi periode deflasi. Fenomena deflasi bisa jadi ancaman negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Belum lagi hasil survei Bank Indonesia menujukkan bahwa terjadi penurunan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2024.

IKK bulan Juni tercatat di tingkat 123,3, menurun 1,9 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Jika penurunan ini berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi deflasi untuk ketiga kalinya sejak penurunan pertama di bulan Mei.

Dua pilar yang memengaruhi kondisi IKK juga mengalami penurunan. Pertama, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) bulan Juni tercatat di level 112,9, menurun 2,5 poin dibandingkan bulan Mei.

Kedua, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat di level 135, menurun 1,2 poin dibandingkan bulan Mei.

Meskipun angka ini masih terbilang kuat karena masih di atas ambang batas 100, tetapi ini sudah cukup menjadi sinyal bahwa Bank Indonesia perlu mewaspadai fenomena ini.

Fenomena ini mengindikasikan konsumen merasa kondisi ekonomi saat ini kurang menguntungkan dibandingkan bulan sebelumnya dan mereka cenderung pesimistis terhadap prospek ekonomi di masa depan.

Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, mereka cenderung menahan pengeluaran, yang pada gilirannya memaksa produsen menurunkan harga dan mengurangi produksi.

Lingkaran setan ini bisa mengakibatkan perlambatan ekonomi berkepanjangan.

Pencetus turunnya keyakinan konsumen

Kemerosotan keyakinan konsumen di Indonesia saat ini dipicu serangkaian faktor yang saling berkaitan, mencerminkan kompleksitas tantangan ekonomi yang dihadapi negara.

Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan meningkatnya kekhawatiran akan stabilitas pekerjaan telah menciptakan atmosfer pesimisme di kalangan masyarakat.

Kondisi ini diperparah fenomena deflasi yang terjadi dalam dua bulan terakhir, menambah tekanan pada persepsi konsumen terhadap prospek ekonomi jangka pendek dan menengah.

Ketidakpastian ekonomi Indonesia terlihat dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Rupiah menunjukkan tren pelemahan yang konsisten selama Januari-Juni, mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Dimulai dari level Rp 15.485 per dollar AS pada awal Januari, nilai tukar terus melemah hingga mencapai Rp 16.395 per dollar AS pada akhir Juni.

Pelemahan ini menunjukkan adanya tekanan berkelanjutan terhadap mata uang Indonesia. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpastian ini meliputi tekanan eksternal dan internal, termasuk aliran keluar modal asing yang signifikan, terutama pada Mei.