Jakarta: Belum lama ini, Bareskrim Polri bersama Bea Cukai membongkar sebuah laboratorium narkoba atau Clandestine Laboratory terbesar di Indonesia yang berlokasi di Jalan Bukit Barisan Nomor 2, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa, 2 Juli 2024 lalu.

Dalam pengungkapan ini, ada lima tersangka yang ditangkap. Mereka adalah FP, 21, DA, 24, AR, 21, YC, 23, SS, 28. Kelima tersangka itu merupakan warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur (Jatim) II, Agus Sudarmadi, mengatakan, para tersangka ini mendapatkan bahan baku pembuatan narkoba dari luar negeri.
Saat pengiriman bahan baku tersebut ke Indonesia, mereka menggunakan modus false declaration atau deklarasi palsu untuk mengelabui petugas bea cukai.

"Itu mereka kirimnya nggak langsung 1 ton, 2 ton, tapi 1 kilogram. Mereka menggunakan cara yang cukup panjang rantai pasoknya. Itu terdata dan ada false declaration," katanya saat media briefing kinerja Semester I Tahun 2024 di Kantor Kanwil DJBC Jatim II, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis 11 Juli 2024.

Dalam menjalankan modus false declaration ini, para tersangka tersebut menyatakan (declare) tidak dalam keadaan sebenarnya. Mereka menyatakan bahwa barang yang dikirim ke Indonesia itu adalah cat, namun di ternyata adalah bahan baku pembuatan narkoba.

Lantas, apa itu false declaration atau deklarasi palsu yang digunakan Pabrik di Malang untuk mendapatkan bahan baku narkoba? Apa konsekuensi dan dampak yang didapat jika menggunakan deklarasi palsu? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.

Baca juga: Pabrik Narkoba di Malang Manipulasi Dokumen untuk Impor Bahan Baku

Apa itu Deklarasi Palsu?

Deklarasi palsu merupakan suatu tindakan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam pernyataan atau dokumen resmi. Hal ini dapat mencakup penyajian nilai barang yang salah, kegagalan untuk mengungkapkan informasi penting, atau memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah.

Modus Operandi Deklarasi Palsu

Tindakan deklarasi palsu seringkali digunakan dalam upaya untuk mengelabui atau menghindari kewajiban hukum. Misalnya, dalam kasus penyelundupan narkoba, pelaku dapat mendeklarasikan isi paket kiriman dengan tidak benar untuk mengelabui petugas. Modus operandi ini juga digunakan dalam kasus penipuan, pencucian uang, dan kejahatan lainnya.

Konsekuensi Hukum Deklarasi Palsu

Membuat deklarasi palsu merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat. Hukuman yang dijatuhkan dapat bebervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, tetapi umumnya mencakup denda, hukuman penjara, atau keduanya.

Baca juga: 5 Fakta Pabrik Narkoba di Malang: Terbesar di Indonesia hingga Dipandu WN Malaysia

Dampak Deklarasi Palsu

Deklarasi palsu dapat berdampak negatif pada individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, menghambat upaya penegakan hukum, dan menyebabkan kerugian finansial bagi korban.

Tindakan Pencegahan Deklarasi Palsu

Mencegah deklarasi palsu memerlukan upaya kolektif dari individu, penegak hukum, dan pembuat undang-undang. Individu harus selalu berhati-hati dalam memberikan informasi yang benar dan akurat dalam pernyataan resmi.

Penegak hukum harus berupaya mengidentifikasi dan menindak pelaku deklarasi palsu. Pembuat undang-undang harus memberlakukan dan menegakkan undang-undang yang menghukum deklarasi palsu dengan keras.

(WAN)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.

Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.

"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.

Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.

"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat kontribusi pajak perusahaan pelat merah terhadap fiskal negara mencapai Rp1.374 triliun. Nilai tersebut dibukukan selama 2020-2023.

Di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kontribusi lainnya selama tiga tahun berada di posisi Rp356 triliun. Sementara, dividen sebelum audit (unaudited) yang disetor perseroan ke negara sebesar Rp280 triliun. Nilai dividen merupakan akumulasi dari pembagian laba perusahaan sepanjang 2020-2024.

"Tidak hanya dari dividen, BUMN juga mampu memberikan kontribusi kepada negara dari sektor fiskal. Selama 2020-2023, BUMN telah memberikan kontribusi kepada negara dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.374 triliun dan PNBP lainnya senilai Rp 356 triliun kepada negara," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Kamis (11/7/2024).

"BUMN bisa memberikan dividen sebelum audit atau unaudited sebesar Rp 280 triliun kepada negara,? paparnya.

Meski BUMN mampu memberikan kontribusinya dengan nilai yang fantastik, perseroan juga kembali disuntik dana segar melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat, selama 2020-2024, PMN yang diterima perusahaan mencapai Rp218 triliun.

?Ini artinya, PMN yang sebelumnya dibiayai dari utang yang diterbitkan negara, bisa dibiayai dari dividen BUMN,? beber dia.

Sebagaimana diketahui, PMN tahun anggaran 2025 untuk 16 BUMN sudah disetujui Komisi VI DPR RI. Nilainya sebesar Rp44,2 triliun. Persetujuan tertuang dalam kesimpulan rapat kerja (raker) antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Sarmuji menyebut, persetujuan itu setelah Komisi menerima penjelasan atas usulan PMN 2025.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji saat membacakan kesimpulan raker, Rabu (10/7) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Marwan Dasopang mengatakan pihaknya berencana memanggil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal itu dilakukan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dibalik carut marutnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Tentu nanti kita akan panggil Menteri Agama. Menteri Agama mungkin saja akan mengikutsertakan aparaturnya,” ujar Marwan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Kemudian terkait kuota (haji tambahan) kita akan panggil juga BPKH. Kemudian, akan kita perdalam juga, kuota ini akan dikasih ke siapa?” sambung dia.

Ia mengungkapkan, jika Yaqut tak bisa menjawab soal pengalihan kuota tambahan ke program haji plus, Pansus Angket Haji bakal langsung bertanya ke Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, yang menjadi pertanyaan adalah kuota tambahan yang mestinya digunakan untuk program haji reguler, justru separuhnya dialihkan ke program haji plus.

“Kalau umpamanya mengenai pengalihan kuota itu tidak mendapatkan jawaban, mari kita tanya presiden, karena kepresnya dari dia, kenapa menterinya berani melawan kepres kan begitu,” tutur dia.

Terakhir, ia menyebutkan Pansus Angket Haji memang punya keinginan untuk mulai melakukan rapat pada masa reses DPR RI.

Tapi, sampai saat ini hal itu belum diputuskan karena mesti meminta izin ke pimpinan DPR RI.

“Kita belum mengajukan (izin). Kalau besok mungkin saja, kesekjenan bisa membuat surat, baru diperbolehkan masa reses ini untuk dipakai sidang-sidang pansus,” imbuh dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Berita duka datang dari Manhaj Salafi, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia, Kamis (11/7/2024). Ustadz Yazid meninggal dunia di Bogor dan disemayamkan di rumah duka, Jalan Tazmania V Komp Tasmania, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pesan yang diterima Republika, Ustadz Yazid yang meninggal dunia pada usia 61 tahun tersebut akan dimakamkan di Bogor. Sebelum meninggal dunia, Ustadz Yazid diketahui sempat menunaikan ibadah haji meski dikabarkan kesehatannya drop di Mekkah. Namun Ustadz Yazid menghembuskan nafas terakhirnya di Indonesia.

"Berita Meninggal Dunia. إِنَّا للهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. Nama Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Meninggal di Bogor, Tgl 11 Juli 2024. Rumah duka: Jln. Tasmania V Komp. Tasmania, Bogor, Jawa Barat. Insya Allah akan dimakamkan di Bogor. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران،

اللهم ضاعف حسناته، وتجاوز عن سيئاته، وارفع درجاته، واجمعه مع النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين.آمين

Profil Ustadz Yazid

Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Lc. lahir di Kebumen, 1963. Dia dikenal sebagai seorang penulis, penceramah, ustaz, dan mubalig Sunni asal Indonesia. Di Indonesia, ceramah-ceramah Yazid sering dikaitkan dengan gerakan ultra-konservatif Salafiyah.

Ia juga dikenal karena menulis banyak buku-buku keagamaan Islam dalam bahasa Indonesia. Ceramah-ceramahnya yang dinilai kontroversial membuat Yazid seringkali mendapat kritik dari sejumlah Muslim Indonesia.

Pada awal pendidikannya, Ustadz Yazid tercatat sebagai lulusan LIPIA dan merupakan murid dari Abdur Razaq bin Abdul Muhsin al-Abbad, seorang guru besar dari Universitas Islam Madinah. Ustadz Yazid diketahui juga pernah berguru kepada Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, seorang ulama Sunni dari Makkah.

Ustadz Yazid juga dikabarkan menguasai kitab Bulughul Maram ...

Ustadz Yazid juga dikabarkan menguasai kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar yang pada saat itu diklaim, hanya sedikit orang yang mampu menguasai kitab tersebut. Bahkan Ustadz Yazid hafal di luar kepala Kitab Bulughul Maram.

Ustadz Yazid membina sebuah pondok pesantren di Dramaga, Bogor, yaitu pondok pesantren Minhajus Sunnah. Selain sibuk dengan aktivitas mengajar para santri di pondok, dia juga aktif mengisi pengajian rutin dan tabligh akbar di berbagai kota di Indonesia.

Salah satu bukunya, Mulia dengan Manhaj Salaf, sempat memicu kontroversi di Indonesia. Pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengkritik buku ini. HRS juga menyatakan Indonesia, Malaysia, dan Brunei, sebagai negara yang mayoritas penduduknya berakidah Asy'ari juga harus memiliki undang-undang yang melarang penyebaran paham Wahhabisme.

JAKARTA,investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berikutnya akan  menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 sesuai dengan regulasi yaitu di bawah 3% dari  Produk Domestik Bruto (PDB).  

Sebelumnya dikabarkan bahwa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan rasio utang  hingga 50% dari PDB. Namun, Airlangga mengatakan  hal tersebut masih wacana dan pemerintah akan tetap menjaga defisit dan rasio utang sesuai keuangan negara.

“Ya itu kan wacana aja yang dibahas,  defisit tetap di bawah 3%, dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40%,” ucap Airlangga Hartarto usai mengikuti One Map Policy Summit di St Regis pada Kamis (11/7/2024).

Dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 rasio utang ditargetkan berada di kisaran 37,98 sampai  38,71% dari PDB Adapun batas utang maksimum sebesar 60% dari  PDB. APBN 2025 menjadi APBN transisi sebab menjadi APBN tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

”Jadi kami tetap konsentrasi di bawah 40% dan defisitnya 3%,” imbuh Airlangga.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun atau dengan rasio utang 38,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 7.347,5 triliun (87,96%) dan pinjaman sebesar Rp 1.005,52 triliun (12,04%). Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp 5.904,64 triliun (70,69%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp 1.442,85 triliun (12,04%).

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga defisit APBN 2025 tetap di bawah 3% dari PDB. Rasio utang juga tetap dijaga agar tidak melebihi 50%. Apalagi penyusunan APBN 2025 dilakukan secara sinergis antara pemerintahan saat ini dan tim untuk pemerintahan periode berikutnya.

“Kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah dan akan disepakati dengan DPR. Penting diketahui bahwa kontinuitas kebijakan tersebut adalah hasil komunikasi dan sinkronisasi yang lancar,” terang Thomas.

Dia menuturkan tim sinkronisasi dan pemerintah saat ini memiliki pemahaman yang sama dalam mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Prabowo-Gibran tahun 2025 nanti. Pemerintahan periode berikutnya akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dipersiapkan pemerintah dan DPR.

“Kami punya waktu untuk merencanakan program-program unggulan agar pelaksanaanya lebih baik dan lebih cepat,” tutur dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ucapan terima kasih Pegi Setiawan terhadap Presiden Joko Widodo, dan Presiden 2024 Prabowo Subianto usai dibebaskan hakim pengadilan dari status tersangka pembunuhan, menuai kritik. Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri mengatakan, bebasnya buruh bangunan 27 tahun itu dari status hukum terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky, mestinya tak perlu melibatkan nama-nama politikus, maupun pejabat dari pemerintahan dalam ucapan.

Reza mengatakan, rangkaian terima kasih Pegi untuk Jokowi, dan Prabowo itu terkesan adanya intervensi politik dalam bebasnya Pegi. Padahal kata Reza, kasus yang menyeret Pegi sebagai pesakitan, sampai dengan usaha pembebasannya, adalah murni karena persoalan hukum.

“Kasus Pegi Setiawan ini, adalah semata-mata masalah hukum. Tapi di mana relevansi penegakan hukumnya ketika Pegi Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi (dan Prabowo),” kata Reza dalam pesannya kepada Republika, Kamis (11/7/2024).

Menurut Reza, ucapan terima kasih Pegi terhadap Jokowi dan Prabowo itu justeru merugikan. Sebab, kata Reza, mengundang spekulasi adanya intervensi politik dalam proses hukum selama ini.

“Sekali lagi, apa relevansinya atau kontribusi Presiden Jokowi (dan Prabowo), atas kasus Pegi. Justeru bisa dianggap seolah-olah ada intervensi politik atas kasus Pegi. Dan anggapan seperti itu, justeru merugikan Pegi sendiri, di samping memunculkan aroma kurang sedap tentang independensi otoritas penegak hukum,” kata Reza.

Reza melanjutkan, publik mungkin masih menerima ucapan terima kasih Pegi terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Meskipun ucapan terima kasih Pegi kepada Kapolri itu, pun mulanya membikin bingung. Tapi kata Reza, ucapan terima kasih Pegi kepada Jenderal Sigit itu dapat ditakar selubung maksudnya.

Karena menurut Reza, bisa saja memang ada asistensi, maupun kritik Kapolri menyangkut prosedural penetapan tersangka Pegi oleh Polda Jawa Barat (Jabar). Pun juga kritik Kapolri atas kinerja penyidikan Polda Jabar.

Bahkan, menurut Reza, kemungkinan adanya penekanan dari Kapolri terhadap Polda Jabar agar kasus Pegi ini, memang tak layak untuk diteruskan.

“Siapa tahu memang Kapolri juga menekankan agar Kapolda selekasnya mengeluarkan SP-3 (penghentian perkara) atas Pegi, demi memenuhi rasa keadilan, dan kemanusiaan pascaputusan praperadilan. Dan itu, bisa dipahami mengapa Pegi mengucapkan terimakasih kepada Kapolri,” ujar Reza.

Namun ucapan terima kasih Pegi terhadap Jokowi, dan Prabowo semestinya tak perlu disampaikan. “Jadi jangan sampai ucapan terimakasih dari Pegi untuk Presiden Jokowi (dan Prabowo) itu menambah beban baru seolah-olah ada cawe-cawe politik dalam proses hukum,” kata Reza.

Dan hal tersebut, kata Reza, sudah tegas dinyatakan oleh hakim tunggal praperadilan Eman Sulaeman yang mengatakan, bebasnya Pegi sebagai tersangka adalah hasil dari proses objektif penegakan hukum. “Tegasnya perkataan Hakim Eman Sulaeman, mengatakan tidak ada kepentingan yang bisa merusak objektivitasnya dalam membuat putusan sidang praperadilan,” kata Reza.

Pada Rabu kemarin, ratusan warga bahkan sudah berdatangan sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka rela menunggu Pegi yang baru tiba pukul 15.30 WIB.

Warga pun langsung merangsek saat Pegi baru turun dari mobil. Mereka berebut untuk memotret Pegi.

"Pegi udah kayak artis," celoteh sejumlah warga.

Berdasarkan pantauan Republika, hingga sekitar pukul 20.00 WIB, sekitar seratusan warga masih terlihat memenuhi halaman depan rumah Pegi. Mereka mengaku baru datang karena tidak sempat melihat kedatangan Pegi pada siang hari.

"Tadi siang saya kerja. Jadi baru bisa ke sini barusan," kata seorang warga Desa Karyabakti, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Sutini (44), kepada Republika.

Sutini mengatakan ingin bertemu langsung dengan Pegi. Dia pun mengaku ikut gembira dengan kebebasan Pegi.

"Pengin ketemu Pegi, pengin salaman, pengin foto sama Pegi," ucapnya.

Hal senada diungkapkan warga asal Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Tuti (36). Dia juga baru datang di malam hari ke rumah Pegi.

"Ingin ketemu sama Pegi. Ingin foto," ucapnya.

Tuti juga mengaku ikut bahagia Pegi bisa bebas. Dia berharap agar pelaku pembunuh Vina dan Eky yang sebenarnya bisa terungkap.

"Alhamdulillah ikut senang Pegi bebas. Semoga tersangka sebenarnya bisa ketemu," tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank digital milik PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), yakni Superbank, terus memperluas layanan dan segmen pasar. Perseroan juga berkomitmen untuk menyediakan fasilitas keuangan yang mudah dan terintegrasi dengan ekosistem yang luas, termasuk Grab.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan saat ini perseroan ingin memperluas akses finansial yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Setelah perbincangan yang cukup lama, sekitar setahun lebih. Akhirnya, Kakaobank melakukan investasi pertamanya di luar Korea, yakni dengan kita,” ujarnya pada saat Media Visit ke Kantor Bisnis Indonesia, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, Superbank memiliki keunggulan dibanding bank digital lain, utamanya terkait adopsi data science hingga penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terintegrasi dengan seluruh sistem pembayaran dan profil risiko pengguna.

Ke depan, dengan makin masifnya perubahan perilaku masyarakat di layanan keuangan digital, pihaknya akan meluncurkan profuk pinjaman, simpanan berjangka, QRIS hingga BI Fast demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tercatat, permintaan layanan finansial kini telah didominasi 42,4% dengan kisaran usia 25-54 tahun dengan penetrasi internet mencapai 73%.

Di sisi lain, dengan kecanggihan teknologi yang ada, pihaknya memang memiliki misi memberikan akses ke layanan finansial bagi lebih banyak masyarakat Indonesia, khususnya segmen underbanked, baik UMKM maupun retail mikro secara jangka panjang.

“Kita memanfaatkan data yang dimiliki Grab terkait tren penjualan mereka [UMKM], apakah konsisten atau tidak, lalu lokasinya bagaimana dan lain sebagaimana. Jadi, kita jadi tahu mana yang layak diberikan financing. Dari data [Grab] kita bisa buat credit scoring yang canggih,” jelasnya.

Didukung oleh pemimpin industri di sektor teknologi, media, dan keuangan seperti Grab, Grup EMTEK, Singtel, dan KakaoBank, Superbank terus mengintegrasikan teknologi dalam layanan finansial dalam produk serta layanannya.

Sebelumnya, Superbank telah menghadirkan Celengan by Superbank, produk tabungan yang menawarkan nasabah untuk menabung harian dalam jumlah kecil secara otomatis dengan bunga tinggi 10% per tahun yang melengkapi produk tabungan utama dan Saku by Superbank.

Berbagai produk tabungan inovatif serta hadirnya Superbank di Grab merupakan bukti konkret dari komitmen Superbank untuk terus berinovasi dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Tigor melanjutkan sejauh ini digitalisasi menjadi kekuatan bagi bank untuk bisa menyasar underbank. Alhasil, perseroan kini terus memastikan untuk bisa menciptakan aplikasi yang sederhana dan ringan untuk banyak tipe handphone.

"Karena underbank banyak punya handphone tapi memorinya kan kecil, jadi kalau dibandingkan Superbank ini paling ringan dari aplikasi bank digital lain. Kalau dilihat dari onboarding kita juga pikirin, bagaimana kita harus sangat cepat [dalam proses]. Emang sih enggak kelihatan dari fisik, tapi kita optimalkan dari sisi experience user," katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut meski bank-bank besar Tanah Air mulai muncul dengan mengembangkan bisnis aplikasi super (super app), akan tetapi Superbank optimistis untuk bisa bersaing. Ini lantaran, Superbank memiliki pasar yang berbeda dengan bidikan bank-bank konvensional yang ada.

"Saat ini kita melihat pasarnya berbeda ya. Kalau sekarang kita benar-benar enggak ada offline present, pure digital kalau konvensional itu kan switching dari cabang jadi digital," ujarnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara terkait dengan kabar yang menyebut Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utangnya menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wacana ini sebelumnya diungkapkan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo, yang kini menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini naik cukup signifikan dari rasio utang RI yang saat ini di posisi 39%.

"Ya itu kan wacana saja (terkait kenaikan rasio utang)," kata Airlangga, ditemui di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah TKN menyebut bahwa saat ini pembahasan tentang pemerintahan baru tidak sedang mendiskusikan terkait hal tersebut.

Ia pun menegaskan, saat ini pemerintah masih berkonsentrasi pada rasio utang di bawah 40% terhadap PDB dan current account deficit atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di batas 3%.

"Kita tetap konsentrasi di bawah 40% dan current account defisitnya 3%," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, pernyataan Hashim tentang rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% ini mulanya dilaporkan oleh media asing. Disebut-sebut, rencana ini dilakukan dengan pertimbangan pendanaan program dan target pemerintahan.

Dikutip dari Financial Times, Kamis (11/7/2024), penyesuaian rasio utang ini dilakukan dalam rangka mendanai program-program ambisius pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis (MBG). Hal ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak.

Dalam pernyataannya kepada Financial Times, Hashim mengatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50%, dari 39% saat ini.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim di London.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Dengan demikian, usulan ini masih berada di Bawah ambang batas. Hal ini pun juga telah dikonsultasikan dengan Bank Dunia (World Bank).

"Saya telah berbicara dengan Bank Dunia dan mereka berpendapat bahwa 50% adalah angka yang bijaksana," sambungnya.

Meski demikian, Hashim menekankan bahwa pihaknya tidak akan meningkatkan rasio utang tanpa adanya peningkatan pendapatan. Dalam hal ini ialah pajak, cukai, royalti pertambangan, hingga bea masuk.

(shc/rrd)

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam S Ernawi, mengatakan hingga saat ini progres total pelaksanaan paket fisik terkontrak pembangunan IKN saat ini baru mencapai 45,11 persen.

Nilai tersebut terdiri dari 106 paket dan memiliki anggaran kurang lebih Rp 83 triliun.

"Seluruh paketnya itu kurang lebih ada 106 paket. 166 paket itu sudah memiliki anggaran kurang lebih Rp 83 triliun. Secara total progresnya dari seluruh paket ini 45 persen," kata Imam dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (11/7).

Imam menjelaskan, untuk batch 1 proyek IKN yang diadakan upacara peringatan 17 Agustus 2024, progresnya sudah hampir menyentuh 90 persen.

Dalam pemaparannya, Imam bilang bahwa batch 1 ini memiliki 40 paket fisik terkontrak yang di dalamnya ada pembangunan Istana Negara, empat Kantor Kemenko, dan Kantor Sekretariat Presiden. Adapun total pagunya senilai Rp 25 triliun.

"Kalau kita bicara batch 1 saja, yang terutama ini yang sudah gencar-gencarnya kita lakukan seperti istana dan sebagainya itu, itu progresnya secara keseluruhan 88 persen. Isinya termasuk di dalamnya yang batch 1 semuanya ya, 40 paket itu," ujar Imam.

Untuk batch 2, Imam mengatakan progresnya sudah mencapai 46,7 persen. Batch 2 ini memiliki 31 paket fisik dengan total pagu anggaran terkontrak senilai Rp 27,68 triliun.

Sementara batch 3 ini memiliki 35 paket dengan total pagu anggaran terkontrak senilai Rp 30,72 triliun

"Tapi dari keseluruhan paket ini, tentu tidak semua itu untuk 17 Agustusan tapi ada yang memang selesai, sekarang pun ada yang tidak selesai, tapi ada juga yang nanti untuk diselesaikan sesuai kontrak ya sebetulnya ya," kata Imam.

"Ada Oktober ada yang September, ada yang akhir tahun, tapi yang kontrak-kontrak 2024 itu bahkan ada sampai awal-awal tahun depan," ujarnya.

Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah di pasar spot mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan hari ini. Kamis (11/7), rupiah spot ditutup di level Rp 16.195 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah spot menguat 0,28% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di Rp 16.241 per dolar AS. Pergerakan rupiah ini sejalan dengan mayoritas mata uang di Asia.

Hingga pukul 15.00 WIB, hanya rupee India yang melemah di hadapan dolar AS setelah turun 0,06% di sore ini.

Sementara itu, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah ditutup melonjak 0,31%. Disusul, baht Thailand yang terkerek 0,25%.

Berikutnya, ringgit Malaysia yang naik 0,2%. Lalu ada dolar Singapura dan yuan China yang sama-sama terapresiasi 0,07%.

Selanjutnya, peso Filipina yang terangkat 0,07% dan yen Jepang yang juga naik 0,07%. Diikuti, dolar Hongkong yang menguat tipis 0,02% terhadap the greenback.