Bisnis.com, JAKARTA - Video Jokowi yang diduga pencitraan lagi viral di media sosial dan bahkan diangkat di YouTube Rocky Gerung.

Dalam YouTube terbarunya, Rocky Gerung dan Hersubeno Arief membahas tentang video viral Jokowi saat kunjungan ke Sulawesi Selatan meninjau Pompa Ari di desa Layoa.

Dalam video viral yang ditayangkan di YouTube Rocky Gerung, Jokowi tampak sendirian melihat-lihat aliran sungai di wilayah tersebut.

Yang jadi menarik, saat ada salah satu orang yang hendak menemani, orang tersebut tampak ditarik oleh ajudan Jokowi agar menjauh.

Rocky Gerung mengatakan jika ini menjadi salah satu "operasi media massa" yang dilakukan Jokowi di akhir era jabatannya.

Menurut filsuf dan akademisi tersebut adalah agar Jokowi tetap diingat saat Kaesang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di wilayah tertentu.

"Skenario untuk mengupload Jokowi tidak pernah berubah. Mengapa? supaya Jokowi tetap diingat, agar kalau Kaesang dicalonkan, Jokowi tetap diingat. Itu yang disebut sebagai operasi media massa. Bahkan Jokwoi masih di belakang Kaesang dan Gibran," kata Rocky Gerung.

"Ini upaya untuk mendalilkan jika Jokowi ingin dinastinya tidak punah," ia menambahkan.

Rocky Gerung kemudian mengatakan jika model pencitraan yang dilakukan Jokowi tersebut sudah usang karena terus diulang-ulang.

Ia juga menyampaikan bahwa seharusnya fokus masyarakat kini kepada Prabowo alias bukan Jokowi lagi.

"Jokowi ingin pamer itu, tapi kita tunggu apa yang ingin dia pamerkan menjelang Oktober kan? Ini kalau dibilang nggak tahu diri ya nggak tahu diri, model pencitraan yang sama masih saja diulang-ulang," katanya,

"(Jokowi) berusaha menyingkirkan wajah lainnya agar fokus pada Jokowi, padahal seharusnya fokus kita pada Pak Prabowo," ujar Rocky Gerung.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyayangkan penggunaan produk dalam negeri saat ini masih di angka 41% untuk kabupaten dan kota meski telah diingatkan berkali-kali. Menurutnya angka tersebut masih terbilang kecil.

"Kemudian juga masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Saya cek masih diangka 41% penggunaan produk dalam negerinya masih 41% untuk kabupaten dan kota. 41% ini masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor," ujar Jokowi, dalam sambutannya pada Pembukaan Rakernas XVI APKASI di JCC, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Jokowi mengatakan mengumpulkan uang dari penerimaan negara dinilai sangat sulit di antaranya dari pajak hingga dividen.

"Hati-hati kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali, baik itu yang namanya pajak, PNBP, yang namanya royalti, yaang namanya dividen," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersusah payah mengumpulkan setiap rupiah untuk penerimaan negara, namun sesudah ditransfer ke daerah malah dibeli produk impor.

"Itu serupiah-serupiah semuanya dikumpulin oleh Menteri Keuangan. Terkumpul, menjadi penerimaan negara. Lalu di transfer ke daerah, dibelikan impor.Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan," kata Jokowi.

Dia mengingatkan kepada kepala daerah untuk dapat menggunakan barang dan jasa produk dalam negeri.

"Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," ungkapnya.

PT Primissima, pabrik tekstil BUMN yang merumahkan 500 karyawannya, disebut menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan seluruh pekerjanya selama tiga tahun lebih.

"Dari kita itu yang terakhir sekitar, 2020 Januari, menunggak BPJS kalau sekarang tinggal informasinya sekitar Rp7 miliar," kata Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) DIY Dani Eko Wiyono saat dihubungi, Rabu (10/7).

Selain BPJS Ketenagakerjaan, kata Dani, perusahaan juga tak menunaikan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan para pekerjanya sejak Oktober 2023 lalu.

Menurut Dani, perusahaan berjanji untuk membayarkan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan itu dan diprioritaskan bagi 15 karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada November tahun lalu. Nilainya sebesar Rp45 jutaan.

Sejauh ini, sambung Dani, perusahaan baru membayarkan 30 persen dari sekitar Rp103 juta yang merupakan hak pesangon masing-masing pekerja kena PHK.

"Saya WA Pak Usman (Dirut PT Primissima), cuma jawabannya normatif. Kami tidak punya uang," bebernya.

Pihaknya sendiri telah mengantongi surat utang perusahaan kepada 15 karyawan kena PHK sebagai pegangan manakala PT Primissima nantinya dinyatakan pailit.

Di samping menuntut pelunasan iuran BPJS, K-SBSI juga sudah meminta direksi melunasi tunggakan gaji sekitar 500 karyawan yang dirumahkan untuk bulan Mei dan Juni 2024.

K-SBSI DIY sebelumnya mengungkap PT Primissima merumahkan sekitar 500 karyawan bagian produksinya sejak 1 Juni 2024. Operasional perusahaan pun berhenti total mulai saat itu juga.

Ratusan karyawan itu dilaporkan juga tidak menerima gaji sepeser pun selama dirumahkan. Sementara, gaji Mei dan Juni 2024 belum dibayarkan perusahaan, demikian pula asuransi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Selain ratusan karyawan itu, ada pula 15 pekerja lain yang sudah terlebih dahulu dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada November 2023 lalu. Pesangon mereka baru terbayarkan 30 persen dari total hak masing-masing.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman sementara menyebut PT Primissima sudah menunjukkan gejala-gejala laiknya BUMN tak sehat sejak lama. Perusahaan pelat merah itu kian terlihat tak mampu keluar dari permasalahannya semenjak tiga tahun belakangan.

"Kalau akhir-akhir ini tiga tahunan, akhir-akhir ini, tapi dari dulu sudah ada tanda-tanda. Setelah (pandemi) Covid-19 (paling nampak)," kata Sutiasih ditemui di kantornya, Sleman, Selasa (9/7).

Dalam masa prihatinnya, kata Sutiasih, perusahaan juga kerap merumahkan para karyawannya, termasuk ketika pandemi Covid-19 kemarin.

Untuk kasus terakhir di mana perusahaan merumahkan sekitar 500 karyawannya, Disnaker Sleman mengklaim telah turun tangan. Kata Sutiasih, pihaknya sudah memberikan fasilitasi untuk kedua belah pihak berkonsultasi hingga mediasi serta menjembatani pembuatan kesepakatan menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja.

Bagaimanapun, lanjut Sutiasih, sekarang ini kewenangan PT. Primissima sudah diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

"Itu tinggal menunggu dari sana, manajemen sini bingung juga mau diajak bipartit juga belum siap. Intinya itu, kewenangan kami sudah kami laksanakan bersama pengawas. Kemarin kan rapat bersama pengawas ada perwakilan," imbuh Sutiasih.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Direktur Utama PT Primissima Usmansyah. Akan tetapi, pihak yang bersangkutan belum merespons.

Bisnis.com, JAKARTA – Pariwisata di suatu negara bagaikan pisau bermata dua. Destinasi wisata yang dikunjungi oleh banyak turis di satu sisi memang menguntungkan secara ekonomi–bagi negara dan pengelola wisata.

Namun, apabila jumlah turis yang datang melebihi jumlah yang seharusnya ditetapkan, hal tersebut dapat menyebabkan suatu kondisi yang disebut “overtourism”.

Pariwisata yang berlebihan ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan bahkan tempat destinasi wisata itu sendiri. Hal ini telah menjadi masalah besar bagi beberapa kota dan negara di seluruh dunia.

Dilansir dari The Real World, berikut deretan destinasi wisata yang mengalami overtourism:

1. Dubrovnik, Kroasia

Kota Dubrovnik merupakan salah satu tempat yang menjadi lokasi pembuatan serial ternama, “Game of Thrones”. Hal ini menjadi alasan banyaknya kapal pesiar yang masuk ke Dubrovnik, dengan 529 kapal pesiar yang membawa 799.916 penumpang pada tahun 2016.

Ribuan turis tersebut biasanya hanya tinggal selama beberapa jam dan menghabiskan sedikit uang. Kebisingan dan keramaian yang diciptakan para turis juga membuat banyak penduduk kota hengkang dari Dubrovnik.

Wali kota Dubrovnik, Mato Frankovic, akhirnya memutuskan untuk membatasi jumah pendatang. Dubrovnik hanya menerima dua kapal pesiar setiap harinya pada tahun 2019, dengan batas maksimal 5.000 penumpang. UNESCO telah menetapkan kawasan Kota Tua di Dubrovnik ini ke dalam Situs Warisan Dunia.

Mereka mengkhawatirkan jalan-jalan kuno dan tembok pertahanan di sana akan rusak akibat ribuan wisatawan yang terus berdatangan.

2. Machu Picchu, Peru

Reruntuhan peninggalan suku Inca kuno ini memiliki daya tarik yang besar terhadap para turis. Jumlah turis yang datang ke tempat ini telah melonjak dari yang sebelumnya kurang dari 400 ribu menjadi 1,4 juta per tahunnya.

Banyaknya turis yang mengotori, mengikis, dan memanjat seluruh reruntuhan kuno tersebut membuat UNESCO menempatkan Machu Picchu ke dalam "Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya" pada tahun 2016.

Sejak saat itu, Pemerintah Peru telah membatasi para turis dengan maksimal 5.600 orang per harinya. Pemerintah juga mengumumkan rencana mereka untuk menyediakan dana sebesar 43,7 juta dolar (Rp710 miliar) untuk melestarikan Machu Picchu.

3. Santorini, Yunani

Pulau ini terkenal dengan bangunan bercat putih yang memiliki kubah biru yang ikonik. Pulau Santorini sangat cocok untuk melihat matahari terbenam.

Namun, kini jalan-jalan di Santorini dipenuhi oleh ribuan pengunjung yang ingin mengabadikan momen terbenamnya matahari. Bahkan, pembuangan limbah serta konsumsi air dan energi di pulai ini terus meningkat.

Jumlah turis yang datang ke sana meningkat lebih dari dua kali lipat, melonjak dari 15 juta pada 2010 menjadi 33 juta pada 2018. Kini, destinasi wisata tersebut telah membatasi pengunjung kapal pesiar hingga 8.000 per harinya sejak 2019.

4. Barcelona, ​​Spanyol

Barcelona memiliki pelabuhan terbesar di Mediterania, yang membuatnya menderita overtourism. Kota ini juga menjadi salah satu kota paling tercemar di Eropa. Diperkirakan, 32 juta wisatawan mengunjungi Barcelona setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Ada Colau selaku Wali Kota Barcelona mengambil tindakan tegas.

Dirinya berjanji untuk mengurangi jumlah turis dengan membatasi kapal pesiar, melarang bus besar di pusat kota, dan memangkas jumlah penginapan bagi turis.

5. Venesia, Italia

Venesia terkenal dengan wisata kapal kano dan pemandangannya yang sangat indah. Hal tersebut membuat Venesia menjadi salah satu destinasi yang paling terdampak oleh overtourism.

Hal ini membuat harga sewa pada rumah-rumah setempat menjadi naik, dan menyebabkan penduduk asli kota tersebut harus pindah karena tidak mampu membayar.

Kota ini menerima lebih dari 35 juta pengunjung setiap tahunnya, dan banyak dari mereka yang menginap di kapal pesiar. Kerumunan orang dan kapal pesiar ini membuat garis pantai dan sekitarnya menjadi rusak.

Komisi Venesia telah menerapkan pajak turis yang mengharuskan para turis untuk membayar biaya tertentu saat mengunjungi kota tersebut.

Selain yang tertera pada daftar tersebut, masih terdapat beberapa destinasi wisata yang juga terdampak overtourism, seperti Angkor Wat di Kamboja, Amsterdam di Belanda, Blue Lagoon di Islandia, dan beberapa taman nasional di Amerika Serikat. (Rafi Abid Wibisono)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa penyelesaian legalitas lahan sawit di dalam kawasan hutan harusnya sudah selesai pada akhir 2023 atau tiga tahun usai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dilegalkan sebagai UU.

Hal tersebut dia katakan pasca melakukan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah menteri dalam membahas tata kelola sawit.

Penyelesaian legalitas lahan sawit sesuai UUCK tersebut mengacu pada pasal 110A UUCK yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023."

"Di UU Cipta Kerja, memberikan kesempatan dalam 3 tahun mereka yang berbeda akibat regulasi dan 3 tahun sudah lewat," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Penyelesaian keberlanjutan lahan sawit yang berada di dalam kawasan hutan, sebut Airlangga, bakal diselesaikan dalam satu bulan ke depan sesuai targetnya.

"Pada prinsipnya mengenai keterlanjuran dan terkait dengan lahan yang digunakan untuk sawit, nah itu yang dibahas dan masih diberi waktu, bapak presiden minta satu bulan untuk diselesaikan," ucap Airlangga.

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan bahwa akan ada sanksi administratif apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran dalam pasal 110B.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian (Mentan), Harvick Hasnul Qolbi meminta kepada Satgas Tata Kelola Sawit agar bekerja lebih optimal di sisa pemerintahan Presiden Jokowi sebelum transisi ke pemerintahan yang baru. khususnya terkait perolehan pajak dari adanya pemanfaatan sawit.

"Utamanya bagaimana perolehan pajak lebih tinggi lagi, utamanya pendapatan nasionalnya, sebelum selesai transisi pemerintahan bisa selesai," ucap Harvick.

Sebagai informasi, diperkirakan ada 3,3 juta hektar lahan sawit illegal yang berdiri di atas kawasan hutan berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui UU Cipta Kerja, pemutihan lahan sawit ilegal itu diatur pada pasal 110A.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Polda Metro Jaya mengajukan permohonan perlindungan saksi dalam perkara eks Ketua KPK Firli Bahuri kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasalnya, saksi di kasus pemerasan itu bisa saja terancam hidupnya.

"Saya minta kepada penyidik, saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini dimintakan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena untuk menjaga keamanan mereka," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dikonfirmasi pada Rabu (10/7/2024).

Boyamin menyebut keterangan saksi berpeluang besar terpengaruh oleh Firli yang tak kunjung ditahan. Sehingga, Boyamin meminta Polda Metro menahan Firli secepatnya.

"Saya menuntut untuk segera dilakukan proses dan ditahan dalam upaya melindungi saksi-saksi," ungkap Boyamin.

Boyamin memprotes lambatnya penanganan kasus Firli hingga tak kunjung ke pengadilan. "Yang kita sayangkan kenapa perkara ini berlama-lama gitu dan apalagi tidak ditahan," ujar Boyamin.

Boyamin juga mengendus dugaan mempengaruhi saksi-saksi sebenarnya ada. Apalagi Boyamin mengamati upaya mempengaruhi saksi dapat terjadi akibat lamanya proses perkara ini.

"Perkara ini tertunda-tunda, maka akan semakin banyak peluang untuk saksi-saksi menjadi berubah. Apalagi memang Firli tidak ditahan, tentu ya potensi berubah itu ya besar," ucap Boyamin.

Tercatat, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Walau begitu, hingga kini belum ada perkembangan yang berarti dalam penanganan kasus ini. Penyidik tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Tapi dua kali juga berkas itu dikembalikan karena dianggap belum lengkap.

Firli pernah kembali dipanggil untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Tapi, dua kali Firli tak hadir.

Lantaran masih menghirup udara bebas, baru-baru ini sebuah video memperlihatkan Firli Bahuri tengah bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon atau yang dikenal dengan Minions. Video ini viral di media sosial.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pekan lalu menegaskan, bahwa pihaknya bakal menuntaskan berkas kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang belum dinyatakan lengkap atau P21. Menurut Karyoto hal ini dikarenakan pihaknya tengah mengusut pertemuan Firli dan SYL di GOR Tangki Mangga Besar, Jakarta Barat, dengan pasal 36 juncto pasal 65 UU tentang KPK.

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin Pasal 36 agak belakang, kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," kata Karyoto saat ditemui di Jakarta, Jumat, pekan lalu.

Karyoto juga menyebutkan semuanya diperlukan koordinasi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Tapi karena kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara makanya agak lambat kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus," katanya.

"Mohon waktu, semuanya perlu koordinasi, hal-hal yang belum dipenuhi segera dipenuhi, keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pasal yang pertama maupun pasal yang kedua," kata Karyoto menambahkan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait kasus ini. "Koordinasi efektif terus kita lakukan, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa dalam beberapa penanganan tahap penyelidikan maupun penyidikan," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Rabu (3/7/2024).

Ade Safri mengatakan koordinasi tersebut terus dilakukan hingga pemberkasan tersebut dinyatakan lengkap atau P21. Dia juga membantah adanya kendala soal pemberkasan tersebut.

"Kami sampaikan sekali lagi bahwa dalam penanganan perkara a quo tidak ditemukan kendala apapun," katanya.

Jakarta -

PT Asabri (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp 3,61 triliun. Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono mengatakan PMN itu diusulkan untuk penyehatan keuangan perusahaan dan pembayaran premi kepada peserta.

Sebagai informasi, Asabri merupakan BUMN pengelola program asuransi bagi TNI, Polri dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemhan dan Polri.

"Hal yang mendasari permintaan PMN, karena langkah strategis yang telah dan akan dilakukan tersebut diperkirakan belum memberikan sustainability, maka perseroan mengajukan PMN sebesar Rp 3,61 triliun untuk APBN 2025," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Pihaknya meyakini, jika PMN disetujui maka dapat menyelesaikan permasalahan Asabri antara lain peningkatan ekuitas menjadi positif, penambahan aset produktif dengan hasil investasi yang mampu menutup biaya, dan memberikan tingkat pengembangan yang optimal kepada peserta.

"Jadi postur laporan keuangan, meskipun sudah ada perbaikan dari 4 tahun lalu (ekuitas negatif) Rp 13,1 triliun, hari ini Rp 1 triliun," terangnya.

Wahyu menyebutkan memang kondisi perusahaan dihadapkan berbagai masalah, di antaranya keuangan yang negatif. Kondisi itu terjadi diakibatkan karena penurunan nilai wajar aset investasi, rasio klaim dan kenaikan beban cadangan, diperkirakan tren penurunan ini akan berlanjut. Solvabilitas yang dimiliki belum menjamin going concern perusahaan.

Masalah berikutnya adalah, jumlah aset investasi yang dimiliki saat ini belum mampu memberikan hasil untuk menutup gap antara pembayaran klaim dengan penerimaan premi, karena besarnya aset investasi non-produktif. Hasilnya pengembangan yang diberikan kepada peserta menjadi tidak optimal.

Ketiga, tingginya beban klaim dibandingkan dengan penerimaan premi, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan/pendapatan lain untuk menutupi gap antara premi dan beban klaim. Sejak 2017 gap tersebut dipenuhi dari hasil investasi dan likuidasi aset investasi.

(ada/ara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Erick menyampaikan pembatasan ditujukan agar subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran.

"Ya kita sedang menunggu perpres 191, jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujar Erick usai meresmikan peluncuran TikTok | Pos Aja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Tak hanya BBM bersubsidi, Erick juga mendorong pembatasan subsidi juga dapat dilakukan terhadap listrik maupun LPG. Erick menilai hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu.

"Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah, perusahaan-perusahaan besar sama dengan yang rumahnya kurang baik, seperti contoh pemain timnas U-16 Alberto rumahnya seperti itu, listrik subsidi, tapi sama dengan orang yang rumahnya sebesar ini, kan tidak adil," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.

Oleh karena itu, Erick menyebut BUMN menyambut positif rencana pembatasan BBM bersubsidi. Erick memastikan BUMN berkomitmen menjalankan arahan pemerintah terkait kebijakan penyaluran BBM bersubsidi.

"Saya tunggu saja karena kan harus ada kebijakannya, ingat BUMN ini korporasi bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, tidak hanya buat BBM tapi kita berharap juga buat gas karena LPG impornya tinggi sekali sekarang," sambung mantan Presiden Inter Milan itu.

Erick juga mendorong implementasi perpres nomor 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel). Hal ini selaras dengan ikhtiar Indonesia meningkatkan bahan bakar yang lebih ramah terhadap lingkungan.

"Nature Based ini bisa jadi solusi karena ke depan Indonesia tidak mau terlalu banyak impor minyak mentah, apalagi kita punya gula dan sawit yang bagus," sambung Erick.

Erick menyampaikan Kementerian BUMN sejak awal sangat mendukung rencana jangka panjang pemerintah dalam program subsidi yang lebih tepat sasaran. Erick menilai hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat.

"Sisa dananya bisa untuk program lain mendukung pengembangan SDM, jadi jangan masyarakat dididik hanya konsumtif tapi IQ rendah sekali artinya asupan gizi untuk perbaikan program pendidikan, kesehatan ibu dan anak harus jadi prioritas ke depan kalau tidak mau kalah dari bangsa lain," kata Erick.

KOMPAS.com - Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 resmi dikukuhkan.

Acara pengukuhan Kontingen Indonesia berlangsung di Auditorium Kemenpora pada Rabu (10/7/2024).

Sebanyak 29 atlet dari 12 cabang olahraga akan mewakili Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Pengukuhan ini dihadiri para atlet, pelatih, ketua federasi cabang olahraga yang berlaga di Olimpiade Paris, Menpora, Ketua Olimpiade Indonesia, serta Chef de Mission (CDM) Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024.

"Dalam pertandingan, saya percaya kemenangan menyertai orang-orang yang pantang menyerah," ujar Menpora Dito Ariotedjo.

"Kami mendukung sepenuhnya Kontingen Indonesia di Olimpiade ke-33 Paris 2024. Ini adalah langkah puncak setelah Asian dan SEA Games," kata Menpora Dito.

"Tunjukkan Indonesia adalah negara besar," ujarnya.

Pengukuhan ini ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Menpora ke CDM Kontingen Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan janji atlet.

Tidak lama setelah itu, para atlet mencium bendera Merah Putih satu per satu diiringi lagu "Bagimu Negeri".

Chef de Mission (CDM) Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Nindya Novyan Bakrie, menyampaikan persiapan jelang pesta olahraga terbesar di dunia ini.

"Mereka adalah teladan bagi pemuda Indonesia," ujar Nindya.

"Ada 8-9 cabang olahraga yang akan melaksanakan training center di luar negeri," katanya.

Ia juga menambahkan para atlet akan berangkat ke Paris dengan waktu yang berbeda. Atlet dan tim medis sudah siap berangkat ke Perancis.

Ketua Umum Olimpiade Indonesia (NOC), Raja Sapta Oktohari, mengatakan ada enam wasit dari Indonesia.

"Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia," kata Sapta, saat memberi sambutan.

Olimpiade XXXIII akan dimulai dari 26 Juli hingga 11 Agustus 2024.

Upacara pembukaan dalam perhelatan Olimpiade musim panas kali ini berbeda, untuk pertama kali tidak akan berlangsung di dalam stadion.

Parade tim-tim yang bertanding akan berlangsung di Sungai Seine, Paris.

Berikut cabor perwakilan Indonesia pada Olimpiade Paris 2024:

• Panahan: 4 orang
• Panjat tebing: 4 orang
• Senam artistik: 1 orang
• Menembak: 1 orang
• Selancar ombak: 1 orang
• Angkat besi: 3 orang
• Dayung: 1 orang
• Balap sepeda: 1 orang
• Bulu tangkis: 9 orang
• Judo: 1 orang
• Atletik: 1 orang
• Renang: 2 orang

Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 terdiri dari 29 atlet yang berasal dari 12 cabor.

Berikut daftar lengkap nama para atlet Indonesia yang akan bertanding dalam Olimpiade Paris 2024:

• Bulu tangkis: Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rinov Rivaldy, Pitha Haningtyas Mentari
• Panahan: Arif Dwi Pangestu, Diananda Choirunisa, Rezza Octavia, Syifa Nur Afifah Kamal
• Panjat Tebing: Desak Made Rita Kusuma Dewi, Raji'ah Sallsabilah, Veddriq Leonardo, dan Rahmad Adi Mulyono
• Renang: Joe Aditya W. Kurniawan, Azzahra Permatahani
• Angkat besi: Eko Yuli Irawan, Rizki Juniansyah, Nurul Akmal
• Senam artistik: Rifda Irfanaluthfi
• Menembak: Fathur Gustafian
• Selancar ombak: Rio Waida
• Dayung: La Memo
• Balap sepeda: Bernard Benyamin van Aert
• Judo: Maryam March Maharani
• Atletik: Lalu Muhammad Zohri

Solo: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo menargetkan jumlah partisipasi pemilih 80 persen dalam Pilkada 2024. Target tersebut naik dibandingkan dengan Pilkada 2020, sebesar 70 persen.

"Partisipasi pemilih Pilpres 2024 kemarin kita 87 persen. Pemilu yang lain di angka 86 persen. Itu termasuk tertinggi, untuk Pilkada 2024 ini mintanya juga sama di atas 80 persen. Mas Wali (Wali Kota Solo) optimistis mampu meraih target," ujar Ketua KPU Solo Bambang Christanto, di Solo, Rabu, 10 Juli 2024.

Diketahui, angka partisipasi pemilih Pilkada di Kota Solo tahun 2020 lalu sebesar 70 persen. Terkait target partisipasi pemilih kali ini, ia optimistis mampu meraihnya.
Menurutnya, Pemkot Solo mendukung penuh atas sarana dan prasarana terselenggaranya Pilkada 2024.

"Waktu covid-19 kemarin (Pilkada 2020) kita di angka 70,52 persen. Kita optimistis berjalan lancar, harapannya nanti 100 persen bisa. Pemkot mendukung penuh, pencairan anggarannya lancar, tahapan logistik kami undang stakeholder, masing-masing camat dan lurah siap memberikan support pada KPU," ungkapnya.

Terkait dengan tahapan Pilkada Solo 2024, saat ini masih menyelesaikan tahapan coklit. Dimana KPU Solo menerjunkan 1.700 petugas pantarlih.

"Petugas pantarlih ada 1.700 sedang coklit, berakhir tanggal 24 Juli 2024," ungkapnya.

(WHS)

Jakarta: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para kepala staf tiga matra mengikuti rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024, untuk membahas kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) guna mengatasi masalah keamanan di Papua.

Dalam rapat tertutup selama sekitar 1,5 jam di ruangan rapat Komisi I DPR RI tersebut, DPR mengumumkan ada 23 kegiatan PDN oleh TNI dalam anggaran tahun 2024.

"Fokus anggarannya untuk menangani Papua, karena Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif," kata Agus saat diwawancarai setelah menghadiri rapat tertutup tersebut.

Menurutnya, permasalahan keamanan di daerah Papua cukup kompleks, karena selain di sana ada kelompok separatis bersenjata, di sana juga ada masalah kesejahteraan masyarakat yang juga perlu menjadi perhatian.

Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci poin-poin yang ada dalam pinjaman dalam negeri tersebut.

Adapun permohonan persetujuan kegiatan PDN diajukan dengan merevisi Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas institusi tersebut.

Selain itu, menurutnya sejauh ini belum ada pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (TNI) antara pihaknya bersama dengan Komisi I DPR RI.

"Tadi (rapat) fokus soal PDN saja," kata Mantan Panglima Kodam III Siliwangi tersebut.

Namun, dia menjelaskan bahwa nantinya fokus RUU TNI itu bakal terkait dengan perpanjangan usia pensiun anggota TNI agar sama dengan ketentuan ASN lainnya. MI/Susanto

(CDE)

Jakarta: Sampai saat ini persoalan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah masih menjadi sorotan publik. Terlebih lagi keduanya kompak tidak hadir dalam persidangan perceraian mereka yang digelar pada 9 Juli 2024.

Bahkan, dalam sidang cerai tersebut Sarwendah tidak mengutus kuasa hukum sama sekali untuk mewakilinya hadir dalam persidangan. Hingga akhirnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar ulang sidang perceraian pada pekan depan nanti.

"Majelis hakim memanggil kembali tergugat S pada hari Selasa akan datang tanggal 16 Juli 2024," jelas Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun kepada awak media.
Tumpanuli menjelaskan bahwa jika panggilan kedua nanti Sarwendah tetap tidak hadir dan mengutus perwakilannya untuk datang ke sidang cerai, maka Majelis hakim bisa memutus perceraian mereka secara verstek.

“Menyangkut masalah kehadirannya itu hak daripada tergugatnya sendiri. Kalau seandainya dia tidak hadir pada panggilan kedua itu tentu majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa hadirnya tergugat atau verstek," terangnya.

baca juga: Ruben Onsu dan Sarwendah Kompak Tak Hadiri Sidang Cerai Perdana

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Ruben, Raga Ginting mengungkapkan bahwa kliennya hanya ingin bercerai dan sudah siap berpisah dengan Sarwendah.

"Terkait mediasi memang kita kurang paham karena kita mengajukan ini memang untuk berpisah," ungkap Raga Ginting.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)