Tabir pemilik Kresna Group Michael Steven semakin lama mulai terkuak ke permukaan. Michael Steven sengaja menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Demikian disampaikan Pengamat Hukum Denny Indrayana, menanggapi keterangan OJK bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar namun, Michael Steven melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Denny mengatakan bahwa ultimate beneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap.

"Modus bahwa dia tidak ada namanya di anggaran dasar pemegang saham itu kan modus lama. memang beneficial owner-kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya disitu supir, orang gak jelas atau office boy," ujar Denny kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Untuk menyeret para ultimate beneficial owner ini, menurut Denny, sebenarnya sudah ada Perpres atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar.

Namun sayangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

"Itu kan mohon maaf majelis hakimnya keliru karena salah satu modus menghilangkan jejak dan tanggung jawab justru dengan tidak mencantumkan nama. Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK," tegas Denny.

"Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini. Jadi mestinya hukum ditegakkan lagi jangan kalah sama buronan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Jawa baru saja merayakan Tahun Baru penanggalan Jawa yang jatuh pada Senin, 8 Juli 2024.

Suro bertepatan dengan 1 Muharram dalam penanggalan Islam. Penamaan suro diambil dari kata Asyura yang diperkenalkan oleh Sunan Giri II.

Melansir dari an-nur.ac.id, Sunan Giri II pada masa Kerajaan Demak memperkenalkan kalender Islam kepada masyarakat Jawa.

Kemudian dibuatlah kalender Jawa yang bertepatan dengan 1 Muharram. Adapun penetapan satu Suro dilakukan sejak zaman kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645).

Tujuan lain menetapan kalender Jawa itu juga didasari karena ingin memperluas ajaran Islam di tanah Jawa.

Namun pada bulan Suro, banyak mitos yang kemudian beredar di masyarakat. Disebutkan bahwa pada bulan tersebut, banyak pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Jawa.

Beberapa pantangannya yakni tidak boleh menggelar pernikahan, tidak boleh membangun atau pindah rumah, hingga tidak boleh berpergian pada malam hari.

Ada juga mitos seputar pemilik weton Tulang Wangi yang akan merasakan hal-hal "berbeda" Ketika Suro telah datang.

Apa Itu Weton Tulang Wangi?

Dalam kepercayaan orang Jawa, weton Tulang Wangi merupakan ciri atau tanda seseorang memiliki kepekaan yang lebih.

Seseorang yang memiliki weton Tulang Wangi dipercaya lebih "menarik" makhluk halus untuk datang mendekatinya.

Namun selain itu, para pemilik weton tersebut juga memiliki aura dan bau "harum" yang menjadi ciri khas.

Para pemilik weton ini pun dikenal sebagai pribadi yang baik, lebih peka, dan selalu menemukan hal-hal baik dalam hidupnya.

Weton Tulang Wangi pun dianggap memiliki keistimewaan. Beberapa orang yang masuk ke dalam kategori Tulang Wangi yakni sebagai berikut:

• Senin Kliwon
• Senin Wage
• Senin Pahing
• Selasa Legi
• Rabu Kliwon
• Rabu Pahing
• Kamis Wage
• Sabtu Wage
• Sabtu Legi
• Minggu Pon
• Minggu Kliwon

IDXChannel - Turki dan Uni Eropa membahas sejumlah isu termasuk kolaborasi bersama untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan memfasilitasi prosedur visa sebagai bagian dari putaran pertama Dialog Perdagangan Tingkat Tinggi Turki-EU di Brussels.

Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Perdagangan Turki Omer Bolat dan Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovski, sebagaimana dilaporkan Anadolu, Selasa.

Keduanya juga membahas sejumlah isu lain, seperti kuota transportasi jalan raya, dan area kerja sama baru termasuk transformasi hijau dan digital.

“Sehubungan dengan fakta bahwa Turki adalah mitra dagang terbesar ke-5 Uni Eropa, melalui diskusi konstruktif dan intensif yang diadakan selama setahun terakhir dengan Komisi Eropa, kami telah membentuk dialog baru ini untuk membangun landasan yang kokoh bagi berfungsinya Serikat Pabean,” kata Bolat.

Para pihak, menurut Bolat, juga menyepakati peta jalan untuk mengimplementasikan area kerja sama baru dan peluang yang memiliki potensi signifikan.

“Integrasi perdagangan Turki-EU akan terus ditingkatkan berdasarkan prinsip keseimbangan bersama dan saling menguntungkan, dengan kontribusi berharga dari perwakilan komunitas bisnis kami," imbuhnya.

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovski juga mengatakan pada laman X bahwa pertemuan dialog pertama antara Uni Eropa dan Turki merupakan langkah yang menjanjikan menuju penguatan hubungan perdagangan dan menghapus lebih banyak hambatan perdagangan di Uni Pabean.

(DKH)

Seorang penumpang Bus Primajasa terjatuh di ruas Jalan Tol Cipularang KM 99+600 arah Jakarta, Purwakarta, Jawa Barat, pukul 10.55 WIB, Senin (8/7). Korban adalah seorang perempuan berinisial SM, warga Sumedang.

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Dadang Supriadi, korban terluka dan masih menjalani perawatan di RS Abdul Rajak. "Penyebab kejadian ini masih diselidiki," kata Dadang, Rabu (10/7).

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division, Panji Satriya, menduga penumpang tersebut melompat dari dalam bus yang sedang melaju.

Saat kejadian, kernet bus langsung melaporkan insiden tersebut kepada petugas keamanan di Gerbang Tol Darangdan yang berada tidak jauh dari lokasi.

Petugas keamanan kemudian melanjutkan laporan kepada petugas Mobile Customer Service (MCS) Jasa Marga.

"Beberapa saat kemudian, petugas MCS bersama pihak kepolisian tiba di lokasi dan segera melakukan pengamanan lalu lintas serta evakuasi korban," kata Panji.

Ia menambahkan bahwa kasus ini saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. "Penanganan bus dan korban diserahkan kepada kepolisian untuk proses lebih lanjut."

Bisnis.com, JAKARTA - Lahirnya Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Di gital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi agenda besar pemerintah saat ini.

Tidak tanggung-tanggung, hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terlibat dalam mendukung portal yang dinamakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

Secara ringkas, SPBE adalah bentuk layanan elektronik yang dapat digunakan masyarakat untuk mengurus segala keperluannya dalam satu portal dengan keunggul-an lebih cepat, tidak ribet, praktis, dan valid.

Tata kelola kerja terpadu ini dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB yang menjadi Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, dan menugaskan Peruri dalam operasionalnya.

Progres SPBE dirancang sangat efektif, di mana terda-pat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk rencana jangka pendek, dilaksanakan pada kuartal III/2024 dengan mengimplementasikan sembilan layanan prioritas terpadu sebagai fondasi strategi digitalisasi pemerintahan ke depan yaitu, layanan pendidikan; kesehatan; sosial; kepolisian; administrasi kependudukan & identitas digital dasar; pembayaran digital; layanan publik, SPLP, SSO, pusat data nasional; platform pertukaran data; dan layanan aparatur negara.

Lompatan besar yang akan dirasakan masyarakat dengan adanya SPBE adalah simpli-fikasi aplikasi dari 27.000 milik berbagai kementerian, menjadi satu portal saja, sehingga menciptakan kemudahan dalam akses layanan masyarakat.

Secara empiris, beberapa negara yang telah menerap-kan model SPBE mengalami lompatan besar, seperti India dapat mempersingkat tercapainya pembangunan dalam 7 tahun dari proyeksi 47 tahun.

Kemudian Estonia mengalami pertumbuhan 10 kali lipat dalam 20 tahun, dan China mengalami penu-runan kemiskinan eksponen-sial dari 5,7% ke 0,6% sela-ma 5 tahun (2015—2019).Kita juga berharap lompatan besar dapat terjadi di Indonesia melalui SPBE.

Penerapan SPBE merupakan panetrasi dari kondisi yang ada saat ini, dan bagian dalam membangun arsitektur teknologi informasi (TI) yang mengedepankan governance government, sehingga memberikan manfaat yang baik untuk mampu mengerek berbagai indika-tor penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif, seperti menaik-kan indeks persepsi korupsi, meningkatkan kemudahan berbisnis, dan menumbuh-kan indeks penegakkan hukum.

Pada aspek pendekatan manajemen risiko, penerapan SPBE ini merupakan perpa-duan dari Governance, Risk, dan Compliance atau yang dikenal dengan istilah GRC.Menurut Scott L. Mitchell, Kepala dan Pendiri OCEG (Open Compliance and Ethics Group), sebagaimana dikutip pada Rivan Achmad Purwantono, akronim ini dimaksudkan sebagai ide atau gagasan yang memadukan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara bersamaan dalam sebuah sistem pengelolaan organisasi, melalui sistem terpadu yang menyinergikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepa-tuhan, disamping juga strategi, audit, SDM, dll.

GRC merupakan pendekat-an holistik dan terintegrasi dalam pengelolaan, serta pengembangan organisasi. Holistik dalam GRC diartikan sebagai pendekatan tidak semata menyoroti satu ele-men atau satu bidang saja, melainkan keseluruhan elemen atau bidang yang meno-pang performa organisasi.

Kita menyadari keberhasilan SPBE ini tidak ditentukan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan saja, tapi harus didukung oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat secara profesional, integritas, loyalitas, serta semangat pengabdi-an kepada masyarakat, sesuai yang dicita-citakan pendiri bangsa ini yang termaktub dalam pembukaan UUD RI 1945 pada Alinea IV.

Menurut penulis, pemerintah perlu menjaga tingkat efektifitas hukum pelaksanaan SPBE ini sesuai Perpres No. 82/2023. Untuk menuju ke arah itu harus dianalisis faktor-faktor yang menentu-kan efektifitas hukum.

Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen adalah bagai-mana seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang seharusnya dalam berpe-rilaku, dan bahwasanya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi, sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditentukan oleh empat faktor yaitu: Pertama, faktor hukum yang menentukan sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Artinya, jika regulasi SPBE memberi-kan dampak positif kepada masyarakat, pasti akan berjalan dengan baik. Kedua, faktor penegak hukum yang menentukan sejauh mana aparat penyelenggara negara memiliki kompetensi, profesional, dan integritas melaksanakan/menegakkan peraturan per-undang-undangan.

Artinya, SPBE akan berjalan efektif jika kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta Peruri melaksanakan regulasi SPBE dengan penuh tang-gung jawab.Ketiga, faktor masyarakat yang menentukan seja-uh mana kesadaran, serta kemauan masyarakat untuk mematuhi hukum sebagai peraturan.

Artinya, SPBE akan berjalan dengan baik jika masyarakat menggu-nakan portal SPBE sesuai dengan kebutuhan.Keempat, faktor sarana pra-sarana yang menentukan seja-uh mana aturan dapat bekerja dengan maksimal oleh karena adanya sarana prasarana. Artinya, SPBE akan berjalan efektif jika portal SPBE menja-di aplikasi yang user friendly dan mudah untuk diakses, serta menjawab semua kebu-tuhan masyarakat.

Kita berharap semua kom-ponen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta BUMN yang terlibat dalam SPBE secara konsisten, profesional, dan integritas bekerja dengan efektif dan berda-ya guna, sehingga tujuan negara untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera adil dan makmur dapat segera terwujud sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas. Semoga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini masih ada bupati yang tidak bisa menjawab saat ditanya soal angka inflasi di daerahnya.

Padahal, Presiden selalu menanyakan hal tersebut saat kunjungan ke daerah-daerah.

Sehingga Kepala Daerah meminta para bupati belajar angka-angka inflasi terlebih dulu sebelum daerahnya dikunjungi oleh Presiden.

"Sekarang kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, bupati saya tanya inflasinya berapa bulan kemarin. Jadi kalau yang saya tanya enggak bisa jawab, mohon maaf, masih ada satu dua (bupati yang tak bisa menjawab)," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Tolong, sebelum saya masuk kabupaten, (bupati) bertanya dulu ke Bank Indonesia (BI) inflasinya berapa, ke Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) inflasinya berapa. (Karena) Pasti saya tanya, harga-harga pasti saya tanya entah beras, bawang merah, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu, yang lain relatif stabil," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyebut angka inflasi nasional bisa dikendalikan pada kisaran 2,5 persen per Juni 2024.

Kepala Negara lantas memuji capaian pengendali inflasi bisa terlaksana karena upaya dari para kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab para kepala daerah dan Kemendagri selalu berkoordinasi untuk pengendalian inflasi setiap minggunya.

"Inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di bulan juni 2,5 persen. Inflasi kita berkat bapak ibu sekalian. Yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin, rutin setiap minggu, tapi hasilnya ada," tegasnya.

Terkait dengan angka inflasi ini, Presiden Jokowi kemudian menyinggung Turki dan Argentina yang disebutnya mengalami inflasi yang mengerikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra terus membicarakan berbagai skema untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, termasuk peluang mengusung Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman usai ditanya tentang pertemuan Kaesang Pangarep dengan jajaran DPP PKS, Senin (8/7/2024).

Gerindra menyadari tak bisa mengusung calon sendirian pada Pilkada Jakarta.

"Kami tidak memiliki cukup kuota untuk maju sendiri, karena itu kami akan terus membicarakan berbagai skema, berbagai kemungkinan dengan partai-partai politik lain terutama teman-teman KIM (Koalisi Indonesia Maju)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia menilai pertemuan Kaesang dan PKS yang sudah mengumumkan mendukung Anies, membuktikan semangat persatuan terus dipupuk antar politikus.

Pertemuan itu sekaligus membantah asumsi bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PKS tidak akan bisa bertemu.

"Orang kan ngomong PKS dan PSI tidak akan ketemu, ternyata bisa ketemu. Nah terkait Pilgub, apakah nanti akan didorong Anies-Kaesang atau seperti apa, kami menunggu saja partai Gerindra," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

"Kami juga dalam proses sedang mencari sosok yang tepat sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta," sambungnya.

Lebih jauh, Habiburokhman belum mengungkapkan kemungkinan siapa sosok bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang diusung KIM akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Ya sekarang masih terus dibicarakan berbagai kemungkinan, kita lihat nanti lah ya, mungkin seminggu, dua minggu ini semoga semakin jelas arahnya," ujar Habiburokhman.

Diberitakan sebelumnya, Kaesang bertandang ke markas DPP PKS di Jakarta Selatan, Senin sore.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, pihaknya mendoakan Kaesang Pangarep bisa maju di Pilkada Serentak 2024.

Terkait apakah Kaesang akan maju di Jakarta atau Jateng, Aboe menyebut hal tersebut mudah diatur.

Apalagi, kata dia, Kaesang berhasil menunjukkan taringnya di berbagai survei.

"Kayaknya kita baik-baik saja sama Kaesang ya, enggak ada apa-apa dan enggak ada yang perlu diklarifikasi, tenang-tenang saja. Saya yakin dan percaya, hari ini Kaesang menunjukkan giginya, di Jateng sudah sangat signifikan. Kita doakan saja semoga Beliau bisa jadi (maju) di Jateng. Kalaupun mau di Jakarta ya tinggal diatur saja," ujar Aboe di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin.

"Aamiin," timpal Kaesang.

"Buat saya dalam politik, dalam berdemokrasi, perbedaan adalah hal yang biasa," kata Aboe.

Presiden Jokowi meminta para bupati mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, mulai dari segi ekonomi, pangan, dan teknologi. Selain itu, yang tak kalah penting dikembangkan adalah sektor pariwisata.

"Kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus dari sisi turismenya, semuanya, harus dikembangkan," kata Jokowi saat acara APKASI di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7).

Soal pariwisata, Jokowi mencontohkan Buthan yang meski tidak punya minyak dan gas, namun dapat memanfaatkan alam, tradisi dan budayanya untuk pariwisata.

"Tapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya. Dia mengambil hanya volume tertentu di kuota dan mengambil turis yang pasar atas, high value dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini," ungkap Jokowi.

Jokowi menilai kekayaan alam Indonesia lebih bagus dari Buthan. Hanya saja, kata Jokowi, kepala daerah khususnya bupati tidak tahu bagaimana mengemas dan mempromosikan potensi pariwisata di wilayahnya.

"Dan turisnya kena iuran lagi. Sudah datang bayarnya mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam. Saya cek berapa, sih, ini setahun dia dapat dari iuran yang untuk perlindungan alamnya ini hampir setengah triliun dia dapat. Bukan dari ekonominya tapi dari iuran saja setengah triliun," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian mencontohkan Maldives yang terkenal dengan keindahan pantainya. Menurutnya, pantai di Indonesia juga tidak kalah dengan Maldives.

"Dan [Maldives] 30 persen pendapatan negaranya berasal dari turisme, tapi dia menciptakan segmen pariwisata baru. Misalnya ini, misalnya saya hanya membaca saja dan ini bisa ditiru misalnya konferensi di tepi pantai, rapatnya di tepi pantai," terang Jokowi.

Negara lain yang menjadi contoh adalah Afrika yang terkenal dengan wildlife tourism-nya. Ia menegaskan banyak wisatawan yang tertarik dengan konsep pariwisata tersebut.

"Ngantri itu orang yang datang ke sana menawarkan pengalaman safari yang otentik, melihat satwa di habitat aslinya kita ini punya semuanya. Punya Komodo, di Banyuwangi ada melihat Banteng, ada Badak, ada Orang Utan," tutur Jokowi.

"Ini bagaimana mengemas ini, daerah bisa mengemas ini menjadi sebuah pendapatan penerimaan bagi daerah. Di Afrika ini bisa menghasilkan 196 triliun per tahun mengurus masalah itu," tambahnya.

IDXChannel - Fintech lending berizin OJK, Batumbu, meraih pendanaan sebesar EUR 2,4 juta atau setara Rp42 miliar dari Oikocredit, investor sosial, dan Validus Group, sebuah platform pembiayaan digital berbasis di Singapura.

Pembiayaan sebesar EUR 2,4 juta, yang jatuh tempo pada tahun 2027, akan memungkinkan Batumbu sebagai perpanjangan tangan Validus, untuk memperluas jangkauannya dan mendukung lebih banyak bisnis lokal.

Validus adalah mitra baru Oikocredit. Perusahaan financial technology (fintech) ini menggunakan data properti dan artificial intelligence untuk meningkatkan pembiayaan di sektor UMKM yang berkembang dengan tujuan meningkatkan produktivitas.

Sejak berdiri pada tahun 2015, Validus telah menyalurkan lebih dari USD3,5 miliar dalam bentuk pinjaman kepada bisnis kecil di seluruh Asia Tenggara.

Direktur Impact & Investasi, Oikocredit Dave Smit mengatakan, strategi Validus yang didorong teknologi dan data untuk pinjaman UMKM dapat mengubah permainan.

"Dengan kolaborasi Validus dan Batumbu untuk memperluas kapasitas pemberian pinjaman mereka, kami dapat bersama-sama mendukung lebih banyak usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia dan masyarakatnya," ungkap Dave dalam keterangan resmi dikutip Rabu (10/7/2024).

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan pertama dari Oikocredit di Asia Tenggara. Kolaborasi ini menegaskan komitmen tanggung jawab kedua organisasi yang bertanggung jawab pada keuangan dan inklusi.

Direktur dan Wakil CEO Batumbu Reza Perazi Armadi mengungkapkan, dengan dukungan dari Oikocredit, Batumbu akan lebih baik posisinya dalam menawarkan solusi pembiayaan yang disesuaikan untuk UMKM berkembang di beberapa provinsi Indonesia.

"Yang mana jika dilihat, keberadaan perbankan saat ini dalam mendorong inklusi keuangan dan memajukan kewirausahaan masih belum sepenuhnya bisa diandalkan. Bersama-sama, kami bertujuan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi ekonomi Indonesia," jelas Reza.

Perlu diketahui, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Asia Tenggara. UMKM menyumbang total 97 persen dari keseluruhan bisnis dan menyerap lebih dari separuh tenaga kerja di Asia Tenggara.

Meskipun peran mereka yang krusial, banyak UMKM menghadapi tantangan besar dalam mengakses pembiayaan formal. Banyak usaha kecil berjuang untuk mengamankan dana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis mereka.

(SLF)

Bisnis.com, JAKARTA- Serikat buruh mengungkap masih banyak perusahaan tekstil yang tidak memenuhi kewajiban kepada pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) menyebut hampir seluruh perusahaan tekstil nasional melakukan efisiensi dengan mengadakan PHK karyawan. Sejak awal tahun ini, setidaknya terdapat 6 pabrik tutup dan 11.000 karyawan terkena PHK.

Sekretaris DPD FKSPN Bandung, sekaligus Kuasa Hukum, Harlan mengatakan pihaknya hanya menuntut perusahaan untuk memberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi pekerja kontrak (PKWT) merujuk ke PP 35/2021 dan pemerja tetap sesuai UU Cipta Kerja.

"Untuk pekerja kontrak (PKWT) kita menuntut kompensasi sesuai PP 35/2022. Untuk karyawan tetap kita menuntut uang pesangon dan penghargaan masa kerjanya, sesuai masa kerja," ujar Harlan kepada Bisnis, dikutip Rabu (10/7/2024).

Dalam Pasal 40 ayat (1) PP 35/2021 disebutkan bahwa jika perusahaan melakukan PHK terhadap pegawai kontrak maka pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh.

Besaran uang kompensasi yang diberikan yaitu jika PKWT selam 12 bulan secara terus menerus, maka diberikan 1 bulan upah. Sedangkan, jika kurang dari 12 bulan, maka jumlah masa kerja dibagi 12 dan dikalikan 1 bulan upah.

Di sisi lain, apabila pekerja tetap maka wajib diberikan pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak kerja. Pekerja tetap yang di PHK dengan masa kerja kuranh 1 tahun maka berhak mendapatkan 1 bulan upah. Maksimal, bagi pekerja tetap 8 tahun bekerja, berhak mendapatkan 9 bulan upah.

Beberapa perusahaan tekstil ada yang mampu menyelesaikan saat mediasi di dinas. Namun, ada juga yang tidak dapat membayarkan hak-hak tersebut sampai saat ini hingga dibawa ke sidang di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

"Bahkan ada yang sampai 3 bulan belum dapat hak nya sampai sidang kasasi di MA [Mahkamah Agung], yang beres [pemenuhan hak nya] tidak sampai 30%," katanya.

Adapun, Harlan menyebutkan sejumlah contoh kasus perusahaan yang tidak mampu membayar dan dalam tahap sidang PPHI yaitu PT Adetex, dan yang akan masuk gugatan dalam waktu dekat yaitu PT Alenatex.

Di sisi lain, dia melihat sejumlah perusahaan tekstil masih berupaya bertahan meski dengan mengadakan pengurangan operasional, mulai dari karyawan di rumahkan, pengurangan jam kerja sehingga berdampak berkurangnya pada produksi dan upah pekerja.

KOMPAS.com - Penyakit jantung adalah masalah kesehatan utama di dunia yang merupakan penyebab kematian terbesar. Di antara berbagai bentuk penyakit jantung, gagal jantung adalah yang paling kerap terjadi.

Mayo Clinic menjelaskan bahwa gagal jantung terjadi ketika jantung tidak dapat memompa darah secara efisien. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi seperti penumpukan cairan di paru-paru dan sesak napas yang mungkin coba diatasi oleh dokter dengan rekomendasi untuk menurunkan berat badan, mengurangi asupan natrium, dan banyak lagi.

Pendekatan lain, menurut penelitian terbaru yang dipimpin oleh para peneliti di Universitas Buffalo, adalah jalan santai —khususnya bagi wanita berusia di atas 60 tahun yang ingin mengurangi risiko gagal jantung.

Bekerja sama dengan para peneliti di institusi terkemuka lainnya seperti universitas Stanford and Brown serta Universitas California San Diego, tim peneliti menemukan bahwa langkah harian yang diperlukan untuk menurunkan risiko gagal jantung mungkin jauh lebih sedikit daripada 10.000 langkah yang direkomendasikan secara luas.

Diterbitkan dalam jurnal JAMA Cardiology pada bulan Februari 2024, penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah langkah harian yang lebih mudah dicapai sudah bisa meningkatkan kesehatan jantung di kalangan wanita dewasa.

Penelitian ini berfokus pada hampir 6.000 wanita di seluruh Amerika Serikat, dengan rentang usia antara 63 hingga 99 tahun. Untuk mengukur tingkat aktivitas harian mereka, setiap peserta dilengkapi dengan accelerometer yang dipasang di pinggul (yang mengukur kecepatan melalui gerakan) hingga seminggu.

Rata-rata, para wanita ini mencatat sekitar 3.600 langkah jalan kaki setiap hari.

Kemudian, selama masa tindak lanjut rata-rata 7,5 tahun, tim peneliti mengamati lebih dari 400 kasus gagal jantung di antara para partisipan.

Tingkat aktivitas mereka berkisar dari yang ringan —seperti melakukan tugas rumah tangga dan mengasuh anak—hingga yang lebih berat, seperti berjalan cepat, menaiki tangga, atau berkebun.

Temuan unik

Analisis tersebut mengungkap beberapa hubungan menarik antara aktivitas sehari-hari dan kesehatan jantung. Hebatnya, berjalan 3.600 langkah sehari dengan kecepatan teratur dikaitkan dengan penurunan 26% kemungkinan gagal jantung.

Terlebih lagi, mendedikasikan hanya 70 menit sehari untuk aktivitas intensitas ringan atau 30 menit untuk aktivitas intensitas sedang hingga berat dikaitkan dengan penurunan risiko gagal jantung masing-masing sebesar 12% dan 16%.

Di sisi lain, setiap 90 menit tidak aktif --rebahan, duduk, atau diam saja-- berkorelasi dengan peningkatan risiko gagal jantung sebesar 17%.

Berjalan kaki secara rutin sudah terbukti dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler, seperti penyakit jantung dan stroke, hingga sebesar 30 persen.

Bahkan, berjalan kaki sebanyak 1.000 langkah per hari saja dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 0,45 sehingga kesehatan jantung akan tetap terjaga.

Dikutip dari Today, jalan kaki 500-1.000 langkah per hari mampu menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Analisis dalam European Journal of Preventive Cardiology menemukan, berjalan kaki 4.000 langkah per hari akan mengurangi risiko kematian akibat sebab apa pun.

Sementara berjalan kaki hanya 2.337 langkah per hari mengurangi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Cobalah untuk membangun kebiasaan jalan kaki minimal 30 menit sehari. Namun, jika jalan kaki dimaksudkan untuk menurunkan berat badan, lakukan hal itu selama 45-60 menit per hari.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

Jakarta, ID- Wacana untuk menjadikan Kepulauan Seribu, Jakarta sebagai lumbung pangan (food estate) mulai tahun 2025 terus bergulir.

Bahkan, untuk mewujudkan wacana lumbung pangan itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu tengah mempersiapkan Pulau Tidung Kecil yang berada di Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.