JAKARTA, investor.id – Industri pergadaian dinilai masih prospektif untuk bertumbuh dengan baik di masa mendatang. Tapi di sisi lain, industri ini juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mesti diselesaikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menerangkan, saat ini kinerja industri pergadaian relatif baik dan terjaga. Tercermin aset perusahaan pergadaian yang meningkat sebesar 18,9% year on year (yoy) menjadi Rp 94,01 triliun pada Mei 2024.

Kontribusi total aset itu dikontribusikan oleh sebanyak 167 pelaku usaha pergadaian. Di saat sama, penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian meningkat sebesar 21,33% (yoy) menjadi Rp 77,58 triliun.

“Pinjaman terbesar di industri pergadaian ini dapat kami sampaikan dalam bentuk produk berupa gadai, yaitu sebesar Rp 60,27 triliun atau sebesar 77,69% dari total pembiayaan yang disalurkan industri pergadaian,” ungkap Agusman dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Selasa (9/7/2024).

Di samping itu, Agusman mengakui meski kinerja tumbuh stabil, industri pergadaian masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ada tiga tantangan yang saat ini disorot pihak otoritas. Pertama, masih banyak usaha pergadaian yang belum resmi berizin, sehingga potensi untuk jumlah pelaku bertambah masih sagat besar.

“Memang masih banyak usaha pergadaian yang belum memperoleh izin dari OJK. Oleh karena itu, terus kita dorong untuk memperoleh izin dari OJK sesuai dengan UU PPSK,” kata Agusman.

Tantangan kedua, terkait jenis barang jaminan yang masih memerlukan langkah-langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu ketiga, adanya potensi kesalahan mengenai penaksiran di industri pergadaian. “Sejumlah hal ini perlu kita atasi bersama-sama dengan industri secara baik,” jelas Agusman.

Batas Ekuitas Naik

Untuk mendukung pengembangan dan penguatan industri pergadaian, OJK salah satunya berencana untuk meningkatkan ekuitas minimum dari setiap pelaku pergadaian. Aturan ini akan segera terbit pada tahun 2024 ini.

“RPOJK masih dalam proses penyelesaian. Mudah-mudahan (bisa terbit) tahun ini,” ungkap Agusman kepada Investor Daily, belum lama ini.

Aturan mengenai industri pergadaian sekarang ini mengacu pada POJK 31/2016 tentang Usaha Pergadaian. Dalam ketentuan ini, ekuitas minimum perusahaan pergadaian terbagi untuk lingkup kabupaten/kota dan provinsi.

Untuk pergadaian lingkup kabupaten/kota, diatur ekuitas minimum sebesar Rp 500 juta. Nilai ini akan ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1,5 miliar, seperti yang dijelaskan dalam draft RPOJK tentang Pergadaian.

Adapun ekuitas minimum untuk pergadaian dengan lingkup provinsi saat ini berlaku sebesar Rp 2,5 miliar. Dalam aturan terbaru, nantinya ekuitas perusahaan pergadaian dengan lingkup provinsi tak boleh kurang dari Rp 5 miliar.

Selain dua segmen itu, OJK juga mengatur lebih lanjut mengenai besaran ekuitas untuk perdagaian yang punya lingkup nasional. Ini perusahaan segmen ini, ekuitas minimum ditetapkan ke depan sebesar Rp 125 miliar.

Selanjutnya, ketentuan mengenai batas ekuitas ini mesti dipenuhi masing-masing perusahaan pergadaian paling lambat tiga tahun sejak POJK diundangkan. Jika sampai batas waktu perusahaan tidak mampu memenuhi ekuitas minimum, perusahaan wajib menyampaikan rencana pemenuhan, paling lama 1 bulan sejak tenggat berlaku.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak mencapai target hingga pengujung 2024.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penurunan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan lantaran adanya inefisiensi di berbagai sektor.

Luhut mengatakan, pemerintah mengatasi hal tersebut dengan melakukan digitalisasi di berbagai sektor.

"Saya melihat lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor. Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis," kata Luhut melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Luhut mencontohkan Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga yang dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batu bara, nikel dan lainnya.

"Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara," ujarnya.

Luhut mengatakan, sistem seperti Simbara diterapkan untuk kelapa sawit mengingat banyak penerimaan negara yang potesial belum diambil dari sektor tersebut.

Ia menuturkan, dari data yang diterimanya, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga pemerintah kesulitan menagih Pph badan.

"Jika sistem ini sudah bisa diimplementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan," tuturnyam

Di samping itu, Luhut mengungkapkan, pemerintah mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol guna mengurangi kadar polusi udara.

Ia menyebut, jika Indonesia mampu menggunakan bioetanol, jumlah penderita ISPA bisa ditekan sehingga menghemat pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 38 triliun.

"Jadi jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sampai dengan akhir tahun ini, penerimaan penerimaan negara berasal dari pajak diproyeksi mencapai Rp 1.921,9 triliun. Nilai ini setara dengan 96,6 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 1.988,9 triliun.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6 persen dari APBN 2024," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Meskipun tidak mencapai target, angka proyeksi setoran pajak itu masih tumbuh dibanding realisasi tahun lalu. Sri Mulyani bilang, angka proyeksi penerimaan pajak tumbuh tipis 2,9 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp 1.867,9 triliun.

"Ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," tutur Sri Mulyani.

Adapun sampai dengan paruh pertama tahun ini, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 893,8 triliun. Angka itu baru setara 44,9 persen dari target yang ditetapkan, dan turun 7 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu.

Bendahara negara bilang, koreksi itu salah satunya disebabkan oleh penerimaan berbasis komoditas. Ini tercermin dari setoran pajak penghasilan (PPh) badan yang ambles 34,5 persen secara tahunan.

"Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," kata Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak mencapai target hingga pengujung 2024.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penurunan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan lantaran adanya inefisiensi di berbagai sektor.

Luhut mengatakan, pemerintah mengatasi hal tersebut dengan melakukan digitalisasi di berbagai sektor.

"Saya melihat lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor. Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis," kata Luhut melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Luhut mencontohkan Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga yang dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batu bara, nikel dan lainnya.

"Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara," ujarnya.

Luhut mengatakan, sistem seperti Simbara diterapkan untuk kelapa sawit mengingat banyak penerimaan negara yang potesial belum diambil dari sektor tersebut.

Ia menuturkan, dari data yang diterimanya, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga pemerintah kesulitan menagih Pph badan.

"Jika sistem ini sudah bisa diimplementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan," tuturnyam

Di samping itu, Luhut mengungkapkan, pemerintah mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol guna mengurangi kadar polusi udara.

Ia menyebut, jika Indonesia mampu menggunakan bioetanol, jumlah penderita ISPA bisa ditekan sehingga menghemat pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 38 triliun.

"Jadi jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sampai dengan akhir tahun ini, penerimaan penerimaan negara berasal dari pajak diproyeksi mencapai Rp 1.921,9 triliun. Nilai ini setara dengan 96,6 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 1.988,9 triliun.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6 persen dari APBN 2024," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Meskipun tidak mencapai target, angka proyeksi setoran pajak itu masih tumbuh dibanding realisasi tahun lalu. Sri Mulyani bilang, angka proyeksi penerimaan pajak tumbuh tipis 2,9 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp 1.867,9 triliun.

"Ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," tutur Sri Mulyani.

Adapun sampai dengan paruh pertama tahun ini, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 893,8 triliun. Angka itu baru setara 44,9 persen dari target yang ditetapkan, dan turun 7 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu.

Bendahara negara bilang, koreksi itu salah satunya disebabkan oleh penerimaan berbasis komoditas. Ini tercermin dari setoran pajak penghasilan (PPh) badan yang ambles 34,5 persen secara tahunan.

"Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," kata Sri Mulyani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan agar pasar modal tidak perlu khawatir mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dia meyakini ekonomi Indonesia dengan transisi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bakal terus bergerak positif.

“Kepada pasar (modal) kita tidak perlu khawatir karena proses transisi akan smooth. Dalam penyusunan APBN 2025 sudah dikonsultasikan dengan Pak Prabowo, jadi tidak perlu khawatir dengan target pertumbuhan dan program-program unggulan karena sudah terakomodasi di dalamnya. Jadi, bursa tidak perlu wait and see, gaspol saja,” kata Airlangga.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam acara Pembukaan Perdagangan dan Pencatatan Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) PT Gunanusa Eramandiri Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (9/7/2024).

Airlangga menjelaskan, perekonomian Indonesia pada kuartal I 2024 tumbuh 5,11 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penilaian sejumlah lembaga rating internasional juga memberikan asesmen positif bahwa ketahanan ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.

Dia melanjutkan, sektor riil juga terus menunjukkan prospek ekonomi yang positif. Angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tetap di level ekspansif selama 34 bulan berturut-turut, serta diikuti dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tetap kuat dan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang tetap tumbuh. Hal itu menunjukkan aktivitas industri dan konsumsi Indonesia masih dalam kondisi positif, sehingga Airlangga mengaku bersyukur atas kondisi tersebut.

Dalam momen IPO tersebut, Airlangga mencontohkan ihwal tumbuhnya industri pengolahan. “Kita juga patut bersyukur karena pada triwulan I-2024, industri pengolahan masih tumbuh stabil sebesar 4,13 persen karena masih kuatnya permintaan domestik dan luar negeri,” ujar dia.

Diketahui, subsektor industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 5,87 persen dan membukukan ekspor senilai 9,18 miliar dolar AS. Kontribusi sektor ini pada triwulan I-2024 sebesar 39,91 persen terhadap PDB industri non migas, dan 6,97 persen terhadap PDB nasional.

“Negara mana yang bisa bertumbuh 5,11 persen dan mengalami inflasi rendah? Kita ada di top 5 dari negara-negara G20, bahkan dibandingkan negara-negara OECD kita adalah papan atas. Perdagangan selama beberapa bulan terakhir itu positif, dan kita harus optimis terhadap sektor industri manufaktur dan rantai pasok Indonesia. Industri makanan-minuman juga optimistis dan mempunyai ekspor sangat besar,” jelasnya.

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bakal melakukan konsolidasi terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RPA Perindo yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Langkah konsolidasi ini untuk menghimpun aspirasi dari pengurus RPA Perindo di daerah.

Hal itu disampaikan Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina yang hadir pada konsolidasi bersama DPD RPA Perindo di Kota Bekasi. Jeannie menuturkan, DPP RPA Perindo bakal bergerak ke cabang-cabang RPA Perindo di seluruh Indonesia.

"Kita akan lakukan konsolidasi oleh 33 provinsi DPD RPA Perindo di Indonesia, semuanya, ada yang langsung, ada juga yang melakukan konsolidasi dengan Zoom meeting," kata Jeannie, Selasa (9/7/2024).

Jeannie menyebut langkah ini dilakukan untuk menyambut Rapat Kerja Nasional RPA Perindo yang bakal digelar pada Desember 2024. Konsolidasi dilakukan untuk menguatkan struktur dan program kerja dari RPA Perindo.

"Penguatan struktur, harus bisa diubah, selain itu juga penguatan program menuju Rakernas 2024," tambahnya.

Salah satu program kerja yang baru, kata Jeannie, RPA Perindo nantinya tidak akan berfokus di bidang hukum. Bahkan, RPA Perindo juga akan menguatkan program pada bidang pendidikan dan ekonomi dengan sasaran utama perempuan dan anak.

"Karena program kami ke depan bukan hanya bidang hukum tapi juga pendidikan, dan juga satu hal dengan melihat situasi seperti ini juga kami masukan ekonomi UMKM serta pendidikan. Kami melakukan relasi dengan siapa pun yang bersama-sama sadar bahwa perempuan dan anak ini isu universal," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Syariat Islam sudah menentukan segala hal dengan waktunya. Baik yang terkait dengan ibadah maupun ketentuan rahmat-Nya.

"Sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, demikian pula dengan zakat dan ibadah-ibadah yang lain," kata KH.A Aziz Masyhuri dalam bukunya RahasiaHajiMabrur.

Allah SWT juga sudah menentukan waktu turunnya rahmat bagi hamba-Ny yang mukmin, hari Jumat sebagai rajanya hari, Lailatul qadar pada waktu tertentu di bulan Ramadan, dan adanya waktu waktu ijabah doa agar bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut sebaik-baiknya.

"Haji adalah ibadah, sekaligus media mencari rahmat jadi amat lah wajar jika akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan," katanya.

Mengutip situs Kemenag, surah al- Baqaroh:197 bahwa al-hajju asyhurun malmt (ibadah haji adalah beberapa bulan yang telah ditentukan). Redaksi ini menggunakan kata asyhurun yang berarti beberapa bulan atau bulan-bulan (jamak/plural) dan bukan kalimat syahrun malmun, kata syahrun yang berarti bulan (tunggal/singular).

Para Ulama dan Mufassir berkenaan dengan ayat ini sepakat bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan dalam tiga (3) bulan yaitu, bulan Syawwal, Dzulqadah Dzulhijjah (Departemen Agama: 48).

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyyah sepakat bahwa yang dimaksud dalam firman Allah tsb adalah keseluruhan hari Bulan syawwal, dan Dzulqadah dan ditambah 10 hari Bulan Dzulhijjah, sedangkan menurut Ulama Hanabilah keseluruhan Bulan Syawwal, Dzulqadah dan Dzulhijah adalah waktu bagi pelaksanaan ibadah haji.

Secara sangat sederhana, dapat dikatakan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji menurut al- Quran adalah sangat longgar dan bukan seperti yang dipahami bahwa ibadah haji hanya beberapa hari saja di bulan Dzulhijjah.

Ini juga berarti bahwa seluruh rangkaian prosesi haji (manasik) berpakaian ihram, wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jamarat, thowaf, sai dan tahalul-- sebagai rangkaian pelaksanaan peribadatan dapat dilakukan secara tertib/berurut pada hari-hari bebas memilih selama masih berada pada asyhurun malumat/bulan-bulan yang telah ditentukan tersebut.

Artinya sekali lagiibadah haji bisa dilakukan pada bulan Syawwal, bisa juga di bulan Dzulqadah dan bisa juga dilakukan di bulan Dzuhijjah. Realita menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji hanya dilakukan pada beberap hari (hari ke- 8 s/d ke-13) di bulan Dzulhijjah saja.

Memang benar bahwa Rasulullah melaksanakan ibadah haji pada waktu-waktu tersebut, tapi ibadah haji yang beliau lakukan hanya sekali dalam hidupnya. Penulis yakin, jika Rasulullah berkesempatan melaksanakannya beberapa kali, niscaya beliau juga akan melakukan ibadah haji pada bulan Syawwal dan Dzulqadah sebagai pengajaran kepada ummatnya dan implementasi dari firman Allah tentang al hajju asyhurun malmt tersebut.

Dan --sepanjang yang diketahuibahwa tidak ada satupun ayat al- quran maupun hadits yang menyatakan pelarangan tegas terhadap pelaksanaan ibadah haji diluar hari ke- 8 s/d 13 bulan Dzulhijjah (Masdar Masudi:2007). Ada juga hadits lain dari Rasulullah yang menyatakan, Al-hajju 'arafah (Haji adalah Arafah) dan selama ini dipahami secara berlebihan.

Mereka menganggap bahwa puncak ibadah haji adalah tanggal 9 Dzulhijjah untuk wukuf di arafah. Karena dipahami demikian, maka nash Al-Qur'an yang sharih tentang waktu haji yang beberapa bulan itu pun akhirnya dikorbankan.

Hadits tersebut menunjukkan tempat, bukan menunjukkan waktu (yadullu ila makn walaysa yadullu ila zamn) dan seharusnya hadits al-hajj arafah dapat diartikan dan difahami sebagai puncak ibadah haji adalah wuquf di (tempat yang bernama) Arafah.

Sementara pada hari mana atau tanggal berapa, haji dengan puncaknya berupa wuquf di Arafah itu dilaksanakan adalah selama masih berada pada beberapa bulan tersebut. Memang benar ada Hadits yang menceritakan bahwa Rasul melaksanakan wukuf pada tanggal 09 Dzulhijjah, namun hadits ini selayaknya dipahami sebagai sebuah hadits tentang informasi/keterangan, karena haji yang beliau lakukan hanya sekali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Otobus (PO) 27 Trans kembali meluncurkan bus baru dengan spek unik yang punya jendela di bagasi. Unit pertamanya sempat mejeng di ajang Busworld 2024 beberapa waktu lalu dengan nama Kratos.

Kali ini hadir dengan nama Zelos, bus baru milik PO asal Malang tersebut punya jendela kaca sebagian area pintu bagasi.

Bus dengan desain tidak biasa ini kembali menggunakan rakitan Karoseri Tentrem yang dibalut oleh bodi Avante H8 Grand Captain. Secara visual kendaraan dengan kelir oranye dan kombinasi hitam ini.

Adapun desain bagasi dengan kaca tersebut dirancang sebagai ruang istirahat kru bus atau yang kerap disebut kandang macan.

"Ini untuk istirahat kru bus. Desain ini request dari pihak PO. Kru bisa keluar masuk dari pintu sisi kiri atau kanan. Terdapat lorong juga yang terhubung dengan ruang sopir bus," kata Dimas Raditya, Marketing Karoseri Tentrem kepada Kompas.com pada ajang Busworld 2024 beberapa waktu lalu.

View this post on Instagram

A post shared by 27TRANS JAVA MANIA (@27transjavamania)

Nantinya bus ini akan digunakan sebagai layanan bus AKAP untuk President Class. Bangku penumpang hadir dengan model reclining seat jumbo konfigurasi 2-1.

Kemudian pada area paling belakang terdapat toilet, mini bar dan ruangan khusus merokok.Sementara itu, sasis bus yang digunakan untuk menggendong bus ini adalah Hino RM280 ABS Built-in Air Suspension

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Amarulla Octavian melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Citra Asia Raya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Dalam kunjungannya, Waka BRIN didampingi 8 periset BRIN dari Organisasi Riset Energi dan Manufaktur yang diterima langsung oleh Direktur Irwan General Manager, beserta staf direksi.

Selama ini proses pengolahan limbah elektronika menerima berbagai peralatan elektronika seperti TV, CPU, server, laptop, tablet, ponsel, dan sebagainya yang memiliki tingkat kerusakan ringan hingga berat. Proses dimulai dengan memilah limbah elektronika sesuai dengan komponen untuk diekstraksi kandungan unsur logam, plastik, dan karet.

Saat ini unsur limbah karet dan plastik sudah bisa dilakukan daur ulang menjadi produk turunan yang bermanfaat, sementara unsur logam dari berbagai jenis masih dilebur menjadi satu material campuran Ingot. Proses pengolahan tersebut dinilai masih memiliki keterbatasan margin keuntungan ketika diekspor.

Setelah berdiskusi dan mencermati langsung semua peralatan, bahan baku, kualitas SDM operator, kondisi lingkungan, hingga tingkat teknologi yang dikuasai maka dipandang penting bagi BRIN untuk melakukan riset lanjutan agar tercipta teknologi yang mampu melakukan ekstraksi limbah unsur logam sesuai dengan jenis logam masing-masing, seperti timbal, tembaga, aluminum, merkuri, arsenik, dan sebagainya. Dengan inovasi baru tersebut, maka semua limbah unsur logam akan memiliki daya jual lebih tinggi untuk dilakukan daur ulang.

Prof. Amarulla Octavian berpendapat hasil kunjungan kerja tersebut juga berguna bagi periset BRIN melakukan riset teknologi mengelola limbah battery lithium. Dengan program pemerintah untuk mendorong pemanfaatan kendaraan listrik, maka teknologi BRIN berikutnya diharapkan dapat melakukan daur ulang battery lithium.

?Semua riset teknologi daur ulang limbah elektronika dipastikan memiliki nilai strategis karena juga ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan mengingat semua limbah elektronika mengandung zat berbahaya dan bahan beracun,? ujarnya, Selasa (9/7/2024).

Prof. Amarulla Octavian berpandangan di masa depan tidak saja daur ulang limbah battery lithium yang dibutuhkan tetapi juga penting menguasai teknologi daur ulang limbah panel surya

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa sore (9/7/2024) sore.

Tol sepanjang 26,18 kilometer ini disebut dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cimanggis ke Cibitung menjadi sekitar hanya 30–45 menit, dari sebelumnya 1–2 jam melalui jalan arteri.

“Konektivitas antarkawasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya diharapkan dapat meningkat dengan terintegrasinya Jalan Tol Cimanggis–Cibitung dengan jaringan jalan tol di kawasan Jabodetabek,” kata Ma'ruf, Selasa.

Wapres menuturkan, Jalan Tol Cimanggis–Cibitung ini merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Nantinya, jalan ini akan menyumbang pembangunan ekonomi untik kawasan dan nasional. Untuk itu, ia berharap keberadaan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Ma'ruf menekankan, pembangunan infrastruktur pendukung lainnya juga harus ditingkatkan secara lengkap, termasuk peningkatan akses dan kualitas jalan yang terhubung langsung dengan jalan tol, serta fasilitas transportasi publik yang lebih baik.

Wapres pun menyoroti pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Hal ini penting demi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Wapres.

Ma'ruf pun berharap dengan semakin pendeknya jarak tempuh dan semakin lancarnya arus lalu lintas antardaerah, emisi kendaraan dapat menurun.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pembangunan jalan tol.

"Pembangunan jalan tol ini adalah awal dari pencapaian tujuan yang lebih besar lagi, yaitu kesejahteraan dan pemerataan pembangunan," kata Wapres.

Menurut dia, jalan tol ini akan membuka peluang ekonomi baru dalam jangka panjang, sehingga pemeliharaan jalan tol harus dilakukan secara berkala.

"Pembangunan yang dihasilkan dari jalan tol ini tidak hanya memiliki nilai investasi jangka panjang, namun juga mampu mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal," kata Ma'ruf.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy supaya mahasiswa membayar uang kuliah tunggal (UKT) memanfaatkan pinjaman online (pinjol) jika kesulitan keuangan dianggap tidak etis dan tak menyelesaikan masalah.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya Adi Putra, usulan Muhadjir berpotensi menjerumuskan mahasiswa ke dalam persoalan baru yakni jeratan utang dan bunga wajib dibayarkan jika menggunakan pinjol buat membayar UKT.

“Kami menilai usulan tersebut tidak etis dan tidak memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan sengkarut pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi," kata Wisnu dalam keterangan pers di Jakarta, seperti dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Menurut Wisnu, akar persoalan UKT mahasiswa terletak pada kesenjangan pembiayaan dan komitmen pemerintah dan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk mematuhi regulasi yang sudah dibentuk.

"Sehingga kedua hal itu yang semestinya dibenahi,” ujar Wisnu.

Wisnu menyampaikan, persoalan UKT juga membuka tabir masalah kesenjangan pembiayaan pendidikan.

Dia merujuk pada kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap ketimpangan anggaran antara perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan kementerian/lembaga.

“Dari 20 persen APBN yang dialokasikan untuk pendidikan ternyata perguruan tinggi negeri (PTN) hanya menerima Rp 7 triliun, sementara Rp 32 triliun untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/lembaga (PTKL) atau lebih besar 4,5 kali lipat dibandingkan PTN,” ucap Wisnu.

Wisnu melanjutkan, menurut kajian KPK juga terungkap pemerintah hanya memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi untuk setiap mahasiswa di PTN sebesar Rp 3 juta per semester.

Sedangkan bantuan pendidikan diperoleh mahasiswa di PTKL bisa mencapai Rp 16 juta sampai Rp 20 juta per semester.

“Ketimpangan ini berimbas pada mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) di PTN,” ucap Wisnu.

Sebelumnya diberitakan, Muhadjir menyampaikan usulan itu terkait polemik UKT pada perguruan tinggi.

Menurut dia, Selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Muhadjir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pinjol. Menurutnya, jika terjadi penipuan, maka itu kesalahan si pengguna yang malah menyalahkangunakan pinjol.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujar Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Brain Cipher merilis pernyataan terbaru mereka terkait pemberian kunci pembuka (dekripsi) Pusat Data Nasional (PDN) pekan lalu. Pernyataan itu diunggah di situs Brain Cipher yang hanya bisa diakses melalui browser khusus di darknet.

Tangkapan layar pernyataan geng peretas ini kemudian diunggah di berbagai akun perusahaan sekuriti teknologi, Selasa (8/7).

Dalam pernyataan terbaru berjudul "Hello again!" itu, Brain Cipher mengeklaim telah menghapus semua data yang mereka miliki. Jadi siapa pun yang mencoba menjual data tersebut di kemudian hari atas namanya itu adalah palsu.

"Kami mengkonfirmasi bahwa kami telah menghapus semua data yang kami miliki. Basis data, log, email, kami pikir kami telah mendapatkan kepercayaan semua orang. Siapa pun yang mencoba menjual data atas nama kami adalah palsu. Semua komunikasi, 'area klien' atau email saja," tulis Brain Cipher dilihat kumparan pada Selasa (9/7).

Brain Cipher juga mengatakan bahwa dia yakin kunci dekripsi yang diberikannya bisa berfungsi dan berharap ada ahli di Indonesia yang dapat memulihkan data PDN tanpa halangan.

"Kami tidak akan meminta jawaban dari pusat data. Jika Anda yakin kuncinya berfungsi, kami berharap spesialis setempat dapat memulihkannya tanpa masalah," ujarnya.

Sementara itu, hingga kini pemerintah belum memberi update tentang PDN. Update terbaru justru diberikan Pratama Pershada, Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), seperti tautan di bawah ini:

Pada 3 Juli lalu, Brain Cipher mengumumkan telah memberikan kunci pembuka (dekripsi) Pusat Data Nasional (PDN) ke pemerintah secara cuma-cuma.

Dalam unggahan berjudul 'Now We Will Answer The Most Popular Question', Brain Cipher menyebut telah menepati janjinya. Pada Selasa (2/7) kemarin, Brain Cipher memang menyebut akan memberikan kunci dekripsi PDN pada hari ini.

"Ini adalah kali pertama dan terakhir korban menerima kunci secara gratis," tulis Brain Cipher dilihat kumparan.

Brain Cipher kemudian membeberkan alasan membobol PDN. Dalam laman tersebut, Brain Cipher menyebut ingin membuktikan bahwa PDN sangat mudah dibobol. Padahal, tulis Brain Cipher, pemerintah semestinya paham soal bagaimana cara mengamankan data tersebut.

Menurut Brain Cipher, kunci PDN diberikan secara gratis lantaran perundingan dengan pemerintah menemui jalan buntu. Sebab, tulis Brain Cipher, pemerintah menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah.

Brain Cipher kemudian menyertakan link download decryptor (kunci) untuk membuka data PDN yang saat ini terenkripsi. Kunci tersebut bisa diunduh dan diaplikasikan ke server data center.

Belum ada keterangan dari pemerintah ataupun Kemenkominfo terkait hal ini.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Tiga produsen mobil Jepang masing-masing melaporkan penurunan penjualan kendaraan baru di China pada semester pertama atau Januari sampai Juni 2024. Ketiga perusahaan mobil tersebut dalam enam bulan pertama tahun ini penjualan gabungannya turun 12,9 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Data tersebut menunjukkan bahwa nasib buruk yang dialami produsen mobil Jepang, yang terkenal dengan keunggulannya pada kendaraan berbahan bakar bensin, semakin parah di tengah penyebaran kendaraan listrik di China.

Penjualan kendaraan baru Toyota Motor Corp di China pada paruh pertama tahun 2024 turun 10,8 persen dari tahun sebelumnya menjadi 785.000 unit. Penjualan Honda Motor Co anjlok 21,5 persen menjadi 416.000 unit dan penjualan Nissan Motor Co turun 5,4 persen menjadi 339.000 unit.

Ketiga produsen mobil tersebut mengalami penurunan penjualan di China pada semester pertama tahun ke tahun selama tiga tahun berturut-turut.

Produsen mobil Jepang dulunya menikmati pangsa pasar yang tinggi di pasar China, namun situasinya berubah drastis setelah kendaraan listrik mulai mendapatkan popularitas di negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, BYD Co dan produsen mobil China lainnya yang memimpin pengembangan kendaraan listrik dengan cepat memperluas pangsa pasar mereka, sementara produsen mobil Jepang mengalami penurunan pangsa pasar di sana.