JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membiayai pendidikan seluruh warga negaranya.

Jika ia masih menjadi presiden, Megawati akan memotong anggaran bantuan sosial (bansos) untuk sektor pendidikan.

Presiden kelima RI ini mengaku menyadari soal mahalnya uang kuliah tunggal (UKT).

"Kalau saya, sorry, karena saya pernah Presiden, kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Enggak boleh? Boleh," kata Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membicarakan kembali kepada DPR untuk menyiapkan postur anggarannya.

Dengan demikian, pendidikan bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Megawati juga meminta kepada seluruh kadernya yang duduk di DPR untuk dapat memperjuangkan sistem pendidikan yang bebas biaya ke depan.

"Apa enggak bisa? Padahal kan harusnya untuk pendidikan itu, sekolah itu harus gratis. Jangan betul, betul, jalankan. Berani enggak jalankan? Jangan ngomong doang, lho kok pakai heboh, saya tuh sampai pusing UKT," ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Adapun kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri (PTN) ramai diberitakan pada Mei lalu.

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah PTN itu pun mengadu ke DPR tentang hal tersebut.

Sementara itu, Komisi X DPR sudah menggelar rapat kerja bersama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim beserta jajarannya terkait biaya UKT.

Nadiem memastikan akan memeriksa PTN PTN yang disebut menerapkan biaya UKT tinggi.

Hal itu dilakukan Mendikbud sebelum melakukan revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap sebagai biang keladi kenaikan UKT.

JAKARTA, investor.id - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku pasrah saat dirinya dituntut hukuman 12 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam nota pembelaan atau pledoi, SYL mengaku merasa dizalimi. Dia berdalih tidak melakukan perbuatan korupsi sebagaimana tuntutan jaksa.

"Saya berserah diri kepada Allah SWT atas tuduhan tersebut, akan tetapi saya merasa dizalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan," tutur SYL di Pengadilan Tipikor PN Jakpus, Jumat (5/7/2024). SYL menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Jaksa KPK mendakwa SYL memeras anak buahnya serta menerima gratifikasi selama menduduki posisi sebagai Mentan.

Uang puluhan miliar ini dipakai untuk kepentingan pribadi SYL serta keluarganya. Beberapa di antaranya yang terungkap untuk kado undangan, Partai Nasdem, acara keagamaan, carter pesawat, bantuan bencana alam, keperluan ke luar negeri, umrah, hingga kurban.

Jaksa KPK menuntut SYL dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Jaksa meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Jaksa meyakini, total uang korupsi yang diterima oleh SYL yakni Rp 44,27 miliar dan US$ 30.000 atau setara Rp 491,3 juta, sehingga jumlah yang diterima SYL mencapai Rp 44,7 miliar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ada di level Rp 16.312 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (5/7), menguat 0,18% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.341 per dolar AS. Dalam sepekan, rupiah Jisdor menguat 0,50% dibanding akhir pekan lalu yang ada di Rp 16.394 per dolar AS.

Pergerakan rupiah di Jisdor BI sejalan dengan rupiah spot. Di pasar spot, rupiah ditutup pada level Rp 16.278 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir perdagangan Jumat (5/7), menguat 0,32% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.330 per dolar AS. Dalam sepekan, rupiah spot menguat 0,60% dari Rp 16.375 per dolar AS.

Di Asia, matoritas mata uang menguat terhadap dolar AS sore ini. Yen Jepang mencatat penguatan terbesar yakni 0,33%, disusul rupiah yang menguat 0,32%, baht Thailand menguat 0,19%, dolar Singapura menguat 0,16%, pesso Filipina menguat 0,12%, won Korea menguat 0,08%, dolar Taiwan menguat 0,02%, rupee India menguat 0,02%, yuan China menguat 0,01% dan ringgit Malaysia menguat 0,006% terhadap dolar AS.

Sedangkan dolar Hong Kong menjadi satu-satunya mata uang Asia yang melemah terhadap dolar AS sore ini dengan pelemahan 0,03%.

Sementara itu, indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 204,95, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 105,13.

London: Partai Buruh Inggris menang telak dalam pemilihan umum ketika hasil diumumkan pada Jumat 5 Juli 2024. Mereka berhasil menyingkirkan Partai Konservatif dari kekuasaan setelah 14 tahun dan menandai dimulainya era baru dalam politik Inggris.

Perdana menteri yang akan lengser, Rishi Sunak mengakui kekalahan nasional partainya pada dini hari, sesaat sebelum mayoritas parlemen Partai Buruh dikonfirmasi.

"Rakyat Inggris telah menyampaikan vonis yang menyadarkan malam ini," kata Sunak dari daerah pemilihannya, seperti dikutip The New York Times.
Ia mengatakan bahwa ia telah menelepon Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh dan perdana menteri yang akan datang untuk memberi selamat kepadanya.

Sunak, yang memenangkan daerah pemilihan lokalnya, mengatakan ia akan pergi ke London untuk menyampaikan pengunduran dirinya secara resmi kepada Raja Charles III dan meminta maaf atas kinerja partainya.

Starmer, yang tampil di hadapan kerumunan pendukung, berjanji untuk "membangun kembali negara kita," seraya menambahkan: "Perubahan dimulai sekarang."

Dengan beberapa distrik yang tersisa untuk dideklarasikan, Partai Buruh telah memenangkan lebih dari 400 kursi dan Partai Konservatif hanya akan memperoleh 130 kursi. Itu akan menjadi kekalahan terburuk bagi Partai Konservatif dalam sejarah partai yang hampir 200 tahun itu.

Namun, itu juga merupakan hasil yang sangat terfragmentasi, dengan perolehan tidak hanya untuk Reform U.K., sebuah partai anti-imigran, tetapi juga untuk Partai Hijau dan kandidat independen pro-Palestina di kursi-kursi Partai Buruh yang sebelumnya aman.

BBC memperkirakan perolehan suara Partai Buruh secara nasional hanya sebesar 35 persen. “Itu akan menjadi perolehan suara terendah yang diperoleh oleh pemerintahan mayoritas partai tunggal mana pun," menurut Prof. John Curtice, seorang pakar jajak pendapat.

Bagi Starmer, seorang pengacara yang baru masuk Parlemen pada 2015, hal ini merupakan pembenaran yang luar biasa atas proyek empat tahunnya untuk menarik Partai Buruh menjauh dari kebijakan sayap kiri pendahulunya, Jeremy Corbyn. Hasil pemilu uni mengubahnya menjadi alternatif yang masuk akal bagi pemerintahan Konservatif yang semakin tidak menentu.

(FJR)

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) mencatatkan penjualan semen sebesar 1,6 juta ton hingga bulan Mei 2024.

Corporate Secretary INTP Dani Handajani mengatakan, hingga bulan Mei 2024, Indocement berhasil mencatatkan penjualan semen sebesar 1,6 juta ton semen dan pangsa pasar mencapai 29,3%.

Pencapaian ini disumbang oleh kontribusi dari penjualan PT Semen Grobogan dan peningkatan penjualan semen di Kalimantan akibat konstruksi IKN.

“Serta penetrasi pasar semen yang lebih jauh di Pulau Sulawesi melalui Kompleks Pabrik Maros yang kami sewa,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (5/7).

Dani menuturkan, melemahnya kurs rupiah berimbas kepada beberapa hal dalam proses produksi semen INTP. Sebab, Perseroan membeli batu bara untuk bahan bakar dengan menggunakan harga acuan dolar Amerika Serikat (AS).

“Selain itu, ada juga beberapa bahan baku yang dibeli INTP dari luar negeri, seperti gipsum,” tuturnya.

Di sisi lain, ekspor klinker ke luar negeri pada saat nilai tukar rupiah melemah diakui INTP akan memberikan keuntungan bagi Perseroan.

“Tetapi, keuntungan tersebut menjadi kompensasi bahan bakar dan baku yang kami beli menggunakan dolar AS,” paparnya.

INTP pun telah menyerap dana belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 119 miliar hingga kuartal I 2024.

“Beberapa proyek infrastruktur nasional yang kami dukung adalah pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara, Pelabuhan Patimban fase ke-2, pembangunan MRT fase ke-2, dan LRT Jakarta,” paparnya.

Per kuartal I 2024, pendapatan neto INTP menyusut 3,84% year on year (yoy) menjadi Rp 4,08 triliun. INTP membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 238,02 miliar atau menurun 35,90% yoy dari sebelumnya Rp 371,37 miliar pada posisi yang sama tahun lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi hijau dan sirkular menjadi visi bangsa ini dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Airlangga menyebut saat ini telah ada 152 perusahaan yang memiliki sertifikat hijau.

“Hari ini ada 152 perusahaan punya sertifikat hijau. Tentunya ke depan kita berharap akan semakin bertambah,” kata Airlangga saat berpidato dalam Green Economy Expo pada Rabu, 3 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan manfaat ekonomi hijau bisa menghemat energi sebesar Rp 3,2 triliun per tahun dan menghemat air 169 miliar per tahun.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut penerapan ekonomi hijau ini dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6 persen hingga 2045, mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2-ekuivalen. “Dan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja,” kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyebut ekonomi hijau juga tak sekadar penting untuk target pertumbuhan ekonomi, tapi upaya strategis Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau berpendapatan menengah. Oleh karena itu, dia berharap Indonesia akan bisa berpendapatan tinggi dan setara dengan negara maju lainnya.

“Sangat tepat bahwa ekonomi hijau ini penting agar kita setara negara maju,” kata dia.

Oleh karena itu, Airlangga mengapresiasi kegiatan Green Economy Expo 2024 yang digelar Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini. Dia menyebut forum ini menjadi tempat pertemuan para pucuk pimpinan perusahaan dan pejabat publik untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang inklusif sekaligus berkelanjutan.

“Target pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7 persen untuk menuju Indonesia emas 2045,” kata Airlangga.

Selanjutnya: Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juni 2024....

<!--more-->

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juni 2024. Acara dengan tajuk “Green Economy Expo 2024: Advance Technology, Innovation, dan Circularity” ini berlangsung di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center (JCC).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yaswati, mengatakan acara ini merupakan upaya pemerintah dalam bertransformasi menuju ekonomi hijau dan sirkular. Dia menyebut forum ini diharapkan menjadi penampung pengembangan teknologi, inovasi, dan ekosistem sirkular.

“Untuk menjembatani pemerintah dengan pihak non-pemerintah untuk mencari solusi penerapan ekonomi hijau dan mencapai target Net Zero Emissions di Indonesia,” kata Vivi di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024,

Vivi menjelaskan Green Economy Expo 2024 ini diharapkan menjadi katalisator untuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan industri, pemerintah, akademisi dan masyarakat. Tujuannya, kata dia, untuk mencari solusi secara bersama-sama tentang penerapan inovasi ekonomi hijau.

“Bersama-sama mencari solusi inovatif dan mendorong ekonomi hijau,” kata dia.

Selain itu, Vivi juga menyebut acara ini juga untuk memamerkan inovasi terbaru dalam teknologi hijau dan ekonomi sirkular. Oleh karena itu, dari berbagai ide dan inovasi ini, Vivi menyebut akan terjadi pertukaran ide dan mempercepat adopsi teknologi.

“Dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang luas,” kata dia.

Vivi juga menyebut Green Economy Expo 2024 ini merupakan platform untuk mengatasi bottleneck regulasi, NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria), dan pendanaan dengan mempertemukan para pemangku kepentingan. Tujuannya disebut untuk mendorong dialog konstruksi mencari solusi bersama.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi hijau dan sirkular menjadi visi bangsa ini dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Airlangga menyebut saat ini telah ada 152 perusahaan yang memiliki sertifikat hijau.

“Hari ini ada 152 perusahaan punya sertifikat hijau. Tentunya ke depan kita berharap akan semakin bertambah,” kata Airlangga saat berpidato dalam Green Economy Expo pada Rabu, 3 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan manfaat ekonomi hijau bisa menghemat energi sebesar Rp 3,2 triliun per tahun dan menghemat air 169 miliar per tahun.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut penerapan ekonomi hijau ini dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6 persen hingga 2045, mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2-ekuivalen. “Dan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja,” kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyebut ekonomi hijau juga tak sekadar penting untuk target pertumbuhan ekonomi, tapi upaya strategis Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau berpendapatan menengah. Oleh karena itu, dia berharap Indonesia akan bisa berpendapatan tinggi dan setara dengan negara maju lainnya.

“Sangat tepat bahwa ekonomi hijau ini penting agar kita setara negara maju,” kata dia.

Oleh karena itu, Airlangga mengapresiasi kegiatan Green Economy Expo 2024 yang digelar Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini. Dia menyebut forum ini menjadi tempat pertemuan para pucuk pimpinan perusahaan dan pejabat publik untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang inklusif sekaligus berkelanjutan.

“Target pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7 persen untuk menuju Indonesia emas 2045,” kata Airlangga.

Selanjutnya: Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juni 2024....

<!--more-->

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juni 2024. Acara dengan tajuk “Green Economy Expo 2024: Advance Technology, Innovation, dan Circularity” ini berlangsung di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center (JCC).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yaswati, mengatakan acara ini merupakan upaya pemerintah dalam bertransformasi menuju ekonomi hijau dan sirkular. Dia menyebut forum ini diharapkan menjadi penampung pengembangan teknologi, inovasi, dan ekosistem sirkular.

“Untuk menjembatani pemerintah dengan pihak non-pemerintah untuk mencari solusi penerapan ekonomi hijau dan mencapai target Net Zero Emissions di Indonesia,” kata Vivi di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024,

Vivi menjelaskan Green Economy Expo 2024 ini diharapkan menjadi katalisator untuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan industri, pemerintah, akademisi dan masyarakat. Tujuannya, kata dia, untuk mencari solusi secara bersama-sama tentang penerapan inovasi ekonomi hijau.

“Bersama-sama mencari solusi inovatif dan mendorong ekonomi hijau,” kata dia.

Selain itu, Vivi juga menyebut acara ini juga untuk memamerkan inovasi terbaru dalam teknologi hijau dan ekonomi sirkular. Oleh karena itu, dari berbagai ide dan inovasi ini, Vivi menyebut akan terjadi pertukaran ide dan mempercepat adopsi teknologi.

“Dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang luas,” kata dia.

Vivi juga menyebut Green Economy Expo 2024 ini merupakan platform untuk mengatasi bottleneck regulasi, NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria), dan pendanaan dengan mempertemukan para pemangku kepentingan. Tujuannya disebut untuk mendorong dialog konstruksi mencari solusi bersama.

Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti di kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) oleh Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM tahun 2020.

Wadirtipikor Bareskrim Polri, Kombes Pol Arief Adiharsa, mengatakan penyitaan dilakukan usai penyidik menggeledah 2 lokasi.

"Penggeledahan sudah selesai Kamis (4/7) malam. Barang bukti disita dari 2 lokasi penggeledahan: Kantor Itjen Kementerian ESDM dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM," kata Arief saat dikonfirmasi, Jumat (5/7).

Ia membeberkan, sejumlah barang bukti yang disita penyidik berupa dokumen elektronik hingga beberapa gawai.

"Berupa bukti surat atau dokumen dan barang elektronik seperti telepon seluler, laptop, flashdisk, HDD dan CPU komputer," ungkapnya.

Arief sebelumnya menerangkan, proyek ini berjalan sejak 2020 lalu. Lokasi proyek ini tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi menjadi 3 wilayah: barat, tengah, dan timur.

"Status saat ini sudah penyidikan adalah yang di wilayah tengah," ujar Arief, Kamis (4/7).

"Pada pokoknya terkait dengan penyimpangan yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya tahun 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM," jelas Arief.

Kerugian negara yang ditimbulkan imbas kasus ini masih dalam penghitungan. Namun, dari penghitungan sementara, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar Rp 108 M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar Rp 64 M, saat ini masih dalam proses perhitungan oleh ahli," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan hanya menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) soal perubahan penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menjelaskan, KPU RI berkewajiban menjalankan perintah Undang-Undang dan putusan lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk MA.

“Begini, yang jelas itu putusan dari Mahkamah Agung, gitu. Kewajiban kami sebagai KPU tentu menjalankan perintah UU termasuk lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk menjalankan itu,” ujar Mellaz kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Meski begitu, ia enggan berkomentar soal anggapan sejumlah pihak bahwa putusan MA tersebut bertentangan dengan UU, sehingga harus diabaikan oleh KPU RI.

“Kalau masalah intinya sih lebih baik tanya pihak MA-nya sendiri,” jelas Mellaz.

Mellaz menambahkan, untuk waktu pelantikan yang nantinya dijadikan dasar menghitung batas usia minimum calon kepala daerah juga bukan menjadi kewenangan KPU.

“Soal kemudian batas waktu pelantikan segala macam itu bukan wilayah KPU. Makanya tadi hari ini, ada koordinasi antara kami KPU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkap Mellaz.

Diberitakan sebelumnya, KPU mengakomodasi putusan MA yang mengabulkan perubahan tafsir penghitungan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, bukan ketika penetapan pasangan calon usai pendaftaran seperti sebelumnya.

Hal itu diakomodasi KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih,” demikian bunyi Pasal 15 beleid tersebut.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menilai langkah KPU mengakomodir putusan MA tak sejalan dengan konstitusi. Sebab, putusan MA hanya membatalkan aturan di PKPU soal perubahan penghitungan minimum usia calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, KPU semestinya mengikuti ketentuan syarat usia calon kepala daerah di Undang-Undang Pilkada yang tak berubah.

“KPU seharusnya membuat aturan teknis atau PKPU merujuk pada UU pilkada. Sementara di UU pilkada disebut bahwa syarat usia itu adalah syarat calon, bukan saat pelantikan,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi, Senin (1/7/2024).

Publik pun mencurigai putusan MA dan langkah KPU menindaklanjutinya sarat dengan kepentingan. Pasalnya, Ketentuan itu membuka pintu bagi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024.

Putra bungsu Jokowi itu baru berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 ketika calon kepala daerah sudah ditetapkan. Dengan demikian, Kaesang belum dapat berlaga pada Pilkada 2024 apabila mengikuti aturan yang lama.

Sementara aturan baru, membuat Kaesang memenuhi syarat usia calon kepala daerah, karena sudah berusia 30 tahun apabila pelantikan digelar 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah melakukan program pembagian pompa (pompanisasi) di seluruh Indonesia.

Menurut Jokowi, pembagian pompa diperlukan untuk menaikkan air sungai ke sawah agar produksi beras Indonesia tidak turun.

"Air adalah sumber kehidupan. Dan bukan hanya untuk aktivitas sehari-hari, tapi penting sekali saat ini karena semua negara produktivitas pertaniannya turun, produksi berasnya turun, ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia," ujar Jokowi saat meresmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (5/7/2024).

"Dan air menjadi hal yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu, tadi pagi kita membagikan pompa untuk menaikkan air dari sungai ke sawah agar produksi beras kita tidak jatuh, anjlok, karena kemungkinan adanya kekeringan panjang," katanya lagi.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah secara total membagikan sebanyak 20 ribu pompa ke seluruh provinsi.

Namun, penyalurannya secara bertahap akan ditambah hingga total sebanyak 70 ribu pompa.

"Itu akan kita manfaatkan untuk menaikkan produktivitas pertanian kita," kata Jokowi.

Adapun pada Jumat pagi, Presiden Jokowi meninjau penyaluran pompa di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Daerah tersebut mendapatkan pompa sebanyak 80 dari sekitar 150 kebutuhan pompa secara total.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Bendungan Pamukkulu yang diresmikannya telah dibangun sejak 2017 dan menelan biaya sebesar Rp 1,6 triliun.

Bendungan itu memiliki daya tampung sebanyak 82 juta meter kubik dengan luas genangan 460 hektare.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali Rp 1,6 triliun tetapi nanti kita lihat manfaatnya juga akan sangat besar sekali. Terutama untuk masyarakat di Kabupaten Takalar," ujar Jokowi.

"Baik untuk nanti air baku, baik untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk mereduksi-mengurangi banjir, dan yang paling penting adalah untuk irigasi kita, mengairi sawah-sawah yang ada di kabupaten takalar dan sekitarnya," katanya melanjutkan.

REPUBLIKA.CO.ID, Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais memaparkan temuan sementara berbagai permasalahan yang dinilai cukup menonjol terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 di 10 provinsi. Menurut Ombudsman, masalah-masalah klasik di PPDB masih ditemukan.

"Ini adalah hal-hal yang memang cukup menonjol. Karena kalau ditanya 'Apakah tidak ada temuan semua provinsi?' Jawabannya ada. Akan tetapi, ini yang cukup menonjol karena yang lain masalah klasik temuannya," kata Indraza dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Indraza lantas menyebutkan 10 provinsi tersebut, yakni Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Secara garis besar, Ombudsman menemukan permasalahan terkait dengan kesalahan prosedur, manipulasi dokumen, dan diskriminasi terhadap calon peserta didik.

Indraza menjelaskan bahwa permasalahan yang ditemukan di Aceh adalah kurangnya sosialisasi, penambahan rombongan belajar (rombel), dan penambahan jalur masuk madrasah di luar prosedur. Di Riau, Ombudsman menemukan adanya diskriminasi dalam jalur perpindahan orang tua dan tahap pengumuman yang dinilai tidak transparan.

Di provinsi itu, menurut dia, ada diskriminasi dalam jalur perpindahan orang tua, atau hanya menerima orang tua yang ASN atau dari BUMN.

"Padahal, di situ ada juga BUMD dan wiraswasta, itu tidak diterima," ucap Indraza.

Ombudsman mendapati bahwa adanya penyimpangan prosedur pada jalur prestasi di Sumatera Selatan. Hasil temuan telah disampaikan kepada penjabat (pj.) gubernur setempat. Diungkapkan pula bahwa kurang lebih 911 siswa yang harus dianulir.

"Kenapa dianulir? Karena banyak yang menggunakan dokumen asli tapi palsu. Sertifikat-sertifikat itu ternyata dikeluarkan, baik oleh dinas maupun induk olahraga yang memang sengaja dibuat. Padahal, tidak pernah ada prestasinya, tidak pernah ada perlombaannya," kata dia.

Selain itu, di provinsi yang sama, Ombudsman juga menemukan adanya sekolah yang memasukkan nilai hafalan (tahfiz) Alquran. "Itu menjadi diskriminasi karena belum tentu semua siswa itu adalah muslim," ucap Indraza.

Berikutnya terdapat penanganan pengaduan masalah PPDB yang tidak optimal di Banten. Menurut Ombudsman, hal ini terjadi karena petugas kurang kompeten sehingga menghambat penerimaan siswa baru.

Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni mengatakan persoalan-persoalan dalam PPDB dapat diatasi antara lain dengan pemerataan kualitas sekolah-sekolah di Tanah Air. Menurut Lisda, kualitas sekolah yang tidak merata membuat beberapa orang tua memaksakan anak-anak mereka untuk diterima di sekolah yang menurutnya berkualitas dengan melakukan kecurangan.

"Kalau kita lihat kan masih banyak juga sekolah-sekolah yang tidak sesuai. Nah, seharusnya kalau kita balik lagi, menurut saya, itu harusnya dipersiapkan dulu sarana-prasarananya, kualitas sekolah, kualitas gurunya. Walaupun mungkin belum terlalu sama dengan sekolah unggulan, tapi paling tidak, tidak jomplang," kata Lisda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Oleh karena itu, ia menekankan pemerintah seharusnya mengutamakan pembedahan infrastruktur sekolah sebelum menyelenggarakan PPDB dengan sistem zonasi. Berikutnya dia menyampaikan bahwa ketersediaan sekolah-sekolah dengan jumlah yang sesuai dengan populasi suatu daerah dan pemenuhan operasional sekolah secara merata merupakan kewajiban negara sesuai amanat konstitusi.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainuddin Maliki meminta penyelenggara pendidikan di seluruh tingkatan agar bersikap transparan dalam melaksanakan PPDB. Menurut Zainuddin, transparansi merupakan salah satu poin penting dalam memastikan tidak ada kecurangan dalam PPDB.

"Menurut saya, masih juga akan ada masalah kalau mentalitas kita untuk berterus terang, kejujuran, transparansi itu belum ada," kata dia dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Nuroji meminta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam PPDB. Selain itu, ia juga menyarankan orang tua calon siswa baru dari kalangan ekonomi menengah ke atas agar mendaftarkan putra-putrinya di sekolah swasta. Dengan demikian, kata dia melanjutkan, akses pendidikan gratis dari pemerintah bisa dimanfaatkan oleh calon siswa baru dengan latar belakang ekonomi bawah atau kurang mampu.

"Ini justru orang yang mampu berusaha mendapatkan kursi, orang yang tidak mampu direbut dengan membeli kursi itu. Nah tadi, kecurangan itu terjadi karena ada konsumennya juga," kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy telah mengusulkan agar ada pembentukan satuan tugas (Satgas) PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, dan dinas-dinas terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Saya kemarin sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan sekarang sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Kalau nanti Keppres-nya sudah turun, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menegakkan betul. Sekarang ini belum ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan penindakan, karena dari unsur kejaksaan dan kepolisian belum terlibat, padahal kan jelas-jelas pelanggaran itu,” kata Menko Muhadjir.

Ia menyayangkan perbuatan ilegal masyarakat yang menggunakan ijazah palsu, memindahkan alamat, atau menggunakan kartu keluarga palsu dalam proses PPDB.

“Masing-masing daerah harus segera mempelajari kasusnya, kan ada data historis sebetulnya kasus PPDB itu kan. Tidak semua daerah bermasalah dan dalam satu daerah paling hanya beberapa titik saja yang bermasalah. Itu mestinya sejak awal harus sudah diantisipasi, sehingga sudah ada penyelesaian dan tidak berulang. Karena kalau kasusnya berulang, itu berarti pemerintah daerah selama ini tidak melakukan perbaikan atas kasus sebelumnya,” ucap Menko Muhadjir.

Desakan agar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie mundur dari jabatannya semakin menguat. Budi dianggap gagal memastikan keamanan data masyarakat Indonesia karena server Pusat Data Nasional (PDN) diretas ransomware dalam waktu yang lama.

Desakan tersebut dapat dilihat dalam petisi online yang termuat dalam laman change.org. Dalam laman itu, terdapat foto Budi Arie yang diberi kartu merah.

Dilihat per Jumat (05/7) pukul 14.44 WIB, petisi yang dibuat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sudah ditandatangani 24.217 orang dari target 25.000. Petisi ini mulai digagas sejak 26 Juni 2024.

Meski begitu, Ketum Relawan Pro Jokowi (Projo) tersebut masih bergeming. Bahkan Budi Arie menutup akun Instagram-nya. Dilihat kumparan pada Jumat (5/7) pukul 15.00 WIB akun itu masih dalam mode privat.

Sementara itu, Presiden Jokowi merespons desakan mundur menterinya tersebut. Jokowi hanya menjawab singkat terkait desakan mundur Budi Arie.

"Semua sudah dievaluasi," kata Jokowi usai meresmikan Hyundai-LG Indonesia Green Power di Karawang, Rabu (3/7).

Jokowi menyebut, masalah server PDN ini dijadikan pelajaran. Ia meminta data nasional ke depan harus di-back up.

Brain Chiper sendiri pada Rabu (3/7) sudah memberikan kunci dekripsi untuk membuka kuncian di PDN. Menurut Kominfo, pihaknya sudah mencoba kunci yang diberikan itu dan telah berhasil membuka data spesimen.

Sampaikan jawabanmu dalam polling kumparan di bawah ini. Berikan juga pendapatmu dalam kolom komentar.