Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -BANGKOK. Ekonomi Thailand diperkirakan akan tumbuh sebesar 3% pada tahun 2025, didorong oleh konsumsi swasta, ekspor, investasi, dan pariwisata.

Sebagai ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, Thailand diproyeksikan tumbuh 2,7% pada tahun ini, mempertahankan perkiraan sebelumnya yang menunjukkan peningkatan yang kuat dari ekspansi rendah sebesar 1,9% pada tahun 2023.

Perkiraan ini muncul dua minggu setelah Bank of Thailand secara tak terduga menurunkan suku bunga, langkah yang telah lama didorong oleh pemerintah sepanjang tahun ini untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif dan memacu aktivitas ekonomi.

“Kebijakan moneter harus turut berperan dalam mendukung ekspansi ekonomi,” kata Pornchai Thiraveja, kepala kantor kebijakan fiskal Kementerian Keuangan, dalam konferensi pers, Kamis (31/10).

Pornchai menambahkan bahwa "ruang fiskal terbatas... untuk mencapai pertumbuhan 3,5%, kita harus mempertimbangkan langkah-langkah kuasi-fiskal," ketika ditanya tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk melebihi proyeksi pertumbuhan pada 2025.

Menurut kementerian tersebut, pertumbuhan tahunan PDB di kuartal ketiga diperkirakan akan berada di bawah 3%, tetapi akan meningkat di atas 4% pada kuartal akhir 2024.

Penguatan baht terhadap dolar AS sepanjang tahun ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap daya saing ekspor dan pariwisata.

Kementerian Keuangan memperkirakan nilai tukar baht akan berada di kisaran 34,8 hingga 35,4 per dolar tahun ini, dan antara 32,7 hingga 33,1 per dolar pada tahun depan.

Jumlah kedatangan wisatawan diprediksi mencapai 36 juta orang tahun ini dan meningkat menjadi 39 juta orang pada 2025, mendekati rekor hampir 40 juta wisatawan pada 2019.

Ekspor tahun ini diproyeksikan tumbuh sebesar 2,9%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,7%, dan kemudian mencapai 3,1% pada 2025.

Awal pekan ini, Kementerian Keuangan dan Bank of Thailand sepakat untuk mempertahankan target inflasi saat ini sebesar 1% hingga 3% untuk tahun depan.

Jakarta: Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan agar pembiayaan atau kredit tidak lagi diberikan kepada individu-individu secara langsung, tetapi harus melalui koperasi. Itu disampaikan Ferry merespons rencana kebijakan penghapusan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ferry mengatakan wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan ini akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga ke depan mereka dapat kembali produktif.

Baca juga: Himbara Siap Hapus Utang Pelaku UMKM?

Ferry juga menekankan program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik. Artinya, tidak semua petani, nelayan, dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman. Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.
"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry dikutip dari Antara, Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM menjadi langkah nyata pemerintah untuk lebih peduli terhadap rakyat kecil.

"Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan, jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata Sadar.

Disalurkan melalui koperasi

Namun, Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan, dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi.

Ini diperlukan untuk mencegah terjadinya moral hazard, di mana penerima manfaat dari program penghapusan utang sebelumnya mungkin akan mengulangi perilaku yang sama dan kembali menunggak pembayaran.

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang kredit macet sedikitnya enam juta petani, nelayan, hingga UMKM di perbankan, melalui penerbitan Peraturan Presiden soal pemutihan utang. Pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan dan UMKM kepada pembiayaan perbankan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, penerbitan obligasi syariah atau sukuk di Indonesia perlu diperbanyak. Hal ini untuk mendukung sektor keuangan syariah.

“Karena sukuk sudah mapan. Produknya sudah ada, dan yang kita butuhkan adalah bagaimana mewujudkan demand ini. Beri saya cara untuk menciptakan lebih banyak sukuk untuk memenuhi begitu banyak permintaan Indonesia,” tutur Perry dalam agenda BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum, Kamis (31/10).

Di samping itu, Perry juga menyampaikan bahwa, digitalisasi di Indonesia saat ini juga sudah berjalan, sehingga bisa mempercepat penerbitan sukuk.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan, penerbitan sukuk perlu diperbanyak, karena bila dibandingkan dengan obligasi konvensional hanya mencapai 0,7%.

“Jika kita ingin meningkatkan atau mengembangkan sukuk, setidaknya kita juga harus mengembangkan sukuk dan juga aset dan proyek lain yang terkait dengan sukuk,” tutur Destry.

Untuk diketahui, BI juga menerbitkan obligasi syariah yakni sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI). BI mencatat, hingga 14 Oktober posisi instrumen SUVBI mencapai US$ 424 juta.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Intip cara ganti PIN Kartu Kredit BNI yang wajib diketahui nasabah. PIN kartu kredit BNI adalah kode keamanan berupa kombinasi 6 digit angka yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi menggunakan kartu kredit BNI.

PIN ini berfungsi sebagai verifikasi identitas pemegang kartu saat melakukan transaksi di mesin EDC (Electronic Data Capture) di merchant atau saat penarikan uang tunai melalui ATM.

Penggunaan PIN pada kartu kredit BNI bertujuan untuk meningkatkan keamanan transaksi, menggantikan tanda tangan sebagai metode verifikasi utama.

Cara ganti PIN Kartu Kredit BNI

Pemegang kartu wajib menjaga kerahasiaan PIN ini untuk menghindari penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak berwenang.

Jika lupa PIN, pengguna dapat mengajukan penggantian melalui layanan BNI atau menghubungi customer service.

Untuk itu, Ada beberapa langkah untuk ganti PIN Kartu Kredit BNI dengan praktis.

1. Melalui ATM BNI

Nah, Anda sebagai nasabah dapat mengubah PIN Kartu kredit BNI saat Anda masih mengingatnya

• Masukkan kartu kredit BNI ke mesin ATM BNI.
• Pilih bahasa yang diinginkan.
• Pilih menu "Ubah PIN" atau "Layanan Kartu Kredit".
• Masukkan PIN lama Anda (jika mengubah PIN), atau jika Anda baru membuat PIN, masukkan angka yang Anda inginkan sebagai PIN baru.
• Konfirmasi dengan memasukkan kembali PIN baru.
• Setelah proses selesai, Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa PIN kartu kredit BNI berhasil diubah.

2. Menghubungi Layanan BNI

Kemudian, nasabah yang lupa bisa menghubungi lewat layanan Call Center.

• Hubungi BNI Call di 1500046.
• Minta bantuan untuk mengatur atau mengubah PIN kartu kredit.
• Anda akan diminta untuk memverifikasi data, dan akan memberikan panduan lebih lanjut
• Segera update data nomor handphone Anda ke Layanan 24 Jam BNI Call 1500046 atau 68888 melalui ponsel.

3. SMS Ke 83346

Melalui pengiriman SMS ke 83346, dengan format penulisan pesan. Untuk Permintaan PIN Kartu Kredit Utama, ketik RPIN[spasi]16 digit nomor Nomor Kartu Kredit Utama[spasi]tanggal lahir Pemegang Kartu Utama(ddmmyyyy)

Tarif pengiriman SMS ke 83346 tergantung tarif yang diberlakukan oleh masing-masing operator, sedangkan untuk SMS balasan dari 83346 akan dikenakan biaya Rp 550,- (termasuk pajak).

Setelah Anda menerima SMS balasan dari 83346 yang berisi PIN 6 digit Kartu Kredit BNI Anda, segera lakukan penggantian PIN melalui mesin ATM BNI dan ubahlah secara berkala untuk keamanan.

Pastikan untuk menjaga kerahasiaan PIN dan jangan membagikannya kepada orang lain untuk melindungi keamanan kartu kredit Anda.

Itulah penjelasan terkait cara ganti PIN Kartu Kredit BNI yang perlu diketahui nasabah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius membangun Giant Sea Wall (GSW). Proyek tanggul laut raksasa ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.

Menteri Kabinet Merah Putih ini mengatakan arahan tersebut berdasarkan penurunan muka tanah di Jakarta yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu, untuk permulaan, Dody berencana membangun tanggul laut raksasa tersebut yang membentang Jakarta hingga Bekasi.

"Kami dari PU beberapa kesempatan diminta lebih serius lagi, lebih cepat lagi untuk bisa membangun Giant Sea Wall minimum di area Jakarta-Bekasi. Kira-kira 20 sampai 30 KM," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, Dody mengaku, saat ini anggaran di kementeriannya sangat terbatas untuk merealisasikan proyek tersebut. Karena itu, ia akan membuka peluang kerja sama dengan melibatkan banyak perusahaan swasta. Dody juga berharap, pembangunan Giant Sea Wall yang di Jakarta nantinya dapat menjadi percontohan untuk membangun tanggul laut raksasa di tempat lain, seperti Semarang dan Surabaya.

"Tapi karena juga keterbatasan anggaran, mungkin kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang Jakarta bisa menjadi contoh misalnya buat Semarang dan Surabaya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah meminta Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) memperluas dukungannya untuk proyek-proyek infrastruktur Indonesia, seperti kereta cepat dan tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat bertemu Presiden AIIB Jin Liqun di sela-sela KTT ASEAN 2024 di Vientiane, Laos, Rabu, 9 Oktober 2024.

Proyek ini merupakan salah satu inisiatif besar yang akan direalisasikan oleh Presiden Prabowo. Prabowo telah mengungkapkan hal ini sebelum dilantik sebagai Presiden RI. Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan informasi ini dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Hashim menjelaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Sebagai adik dan penasihat Prabowo, Hashim menegaskan, proyek ini dirancang untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Diperkirakan, 40 persen lahan sawah di daerah ini dapat tenggelam jika proyek tidak segera dimulai.

Hashim juga menyebut rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Sepuluh tahun yang lalu, proyek ini telah siap untuk dimulai, namun, menurut Hashim, tidak ada perkembangan berarti dalam dekade terakhir.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam tulisan ini

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil penelitian terbaru dari Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan, dampak dari climate change atau perubahan iklim dapat mengurangi produk domestik bruto (PDB) negara berkembang di Asia dan Pasifik sebesar 17% pada tahun 2070.

Bahkan dalam skenario emisi gas rumah kaca yang tinggi dapat meningkat menjadi 41% pada tahun 2100.

Presiden ADB, Masatsugu Asakawa menjelaskan, penelitian terbaru ini merinci serangkaian dampak yang dapat merusak serta mengancam Kawasan Asia dan Pasifik.

Jika krisis iklim terus meningkat, hingga 300 juta orang di kawasan tersebut dapat terancam oleh banjir pesisir dari air laut. Serta triliunan dolar aset pesisir dapat rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Naiknya permukaan air laut dan menurunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan yang lebih rendah dan ekonomi yang rapuh akan terkena dampak paling parah," jelas Masatsugu dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).

Masatsugu mengatakan perubahan iklim telah meningkatkan kerusakan akibat badai tropis, gelombang panas, dan banjir di kawasan Asia Pasifik. Sehingga akan berdampak pada tantangan ekonomi dan masyarakat mengalami kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurutnya perlu adanya aksi nyata dalam menangani perubahan iklim yang mendesak. Hal itu guna mengatasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan sebelum terlambat.

Dalam penelitian ABD juga ditemukan bahwa sentimen publik regional mendukung aksi peduli iklim.

Dalam studi persepsi perubahan iklim yang dilakukan ADB tahun ini, 91% responden di 14 negara di kawasan regional mengatakan bahwa mereka memandang pemanasan global sebagai masalah serius, dan banyak di antaranya menginginkan tindakan pemerintah yang lebih ambisius.

Respons adaptasi perlu dipercepat untuk mengatasi risiko iklim yang terus meningkat, bersamaan dengan keharusan untuk meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Dalam penelitian ADB Masatsugu memperkirakan kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan ini untuk beradaptasi terhadap pemanasan global mencapai US$ 102 miliar hingga US$ 431 miliar.

"Ini jauh melebihi US$ 34 miliar dari dana adaptasi yang telah diperkirakan di kawasan ini pada tahun 2021-2022," ujarnya.

Reformasi peraturan pemerintah dan peningkatan pengakuan atas risiko iklim membantu menarik sumber-sumber baru modal iklim swasta, tetapi masih diperlukan aliran investasi swasta yang jauh lebih besar.

Di bidang mitigasi, penelitian ABD menunjukkan bahwa kawasan Asia Pasifik berada pada posisi yang tepat untuk merangkul energi terbarukan dalam mendorong transisi menuju titik nol. Selain itu juga dapat mendorong pasar karbon domestik dan internasional untuk membantu mencapai tujuan aksi iklim dengan biaya yang efektif.

"ADB berkomitmen untuk mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sembari terus berupaya memberantas kemiskinan ekstrem," ungkapnya.

PADA artikel pertama, sudah dibahas tentang apa dampak positif negosiasi yang dilakukan dengan produktivitas tinggi terhadap pengembangan sumber daya manusia, khusus tim negosiasi yang melaksanakannya.

Pada artikel kedua ini dipaparkan dampak signifikan negosiasi dengan produktivitas tinggi terhadap pengembangan bisnis perusahaan secara berkelanjutan, agar terus tumbuh dengan semakin tangguh.

Negosiasi yang dilakukan produktif, secara ilmiah dan empiris terbukti secara nyata dan meyakinkan akan berdampak besar pada berbagai aspek operasional perusahaan, seperti kemitraan strategis untuk keberlangsungan bisnis, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di era disrupsi.

Berikut adalah beberapa dampak besar negosiasi produktif dalam bisnis yang perlu menjadi perhatian, khususnya Anda para pengambil keputusan dan khususnya bagi mereka yang terlibat dalam proses negosiasi.

Dampak pertama adalah pembuatan kesepakatan yang produktif dan solutif. Negosiasi yang produktif sangat penting dalam proses pembuatan kesepakatan strategis untuk keperluan pengembangan bisnis atau untuk alasan strategis lainnya; seperti merger, akuisisi, aliansi atau kemitraan dalam kondisi dan situasi tertentu, usaha patungan yang saling menguntungkan, dan perjanjian penjualan yang bersifat khusus.

Keterampilan negosiasi produktif sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mencapai tujuan pengembangan bisnis dengan sukses bagi semua korporasi yang terlibat dalam negosiasi.

Dampak kedua adalah resolusi konflik. Tidak dapat dimungkiri, konflik muncul dalam bisnis, baik antarkaryawan, departemen, atau dengan mitra eksternal, bahkan dengan semua pemangku kepentingan.

Negosiasi produktif membantu menyelesaikan konflik-konflik ini dengan memfasilitasi komunikasi yang impresif, menemukan titik temu antara best point dengan limit point, dan mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat secara adil dan bermartabat.

Dampak ketiga adalah manajemen biaya. Negosiasi produktif dapat mengarah pada penggunaan biaya yang lebih produktif lebih dari sekadar efisien melalui negosiasi yang produktif dengan pemasok.

Dengan negosiasi yang produktif, pengambil keputusan bisnis dapat menegosiasikan harga, syarat, dan ketentuan yang lebih cost productive untuk pembelian barang dan jasa.

Hal ini terbukti berdampak signifikan terhadap keuntungan yang semakin kokoh dan meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan.

Dampak keempat adalah manajemen risiko. Negosiasi produktif memungkinkan pemimpin bisnis untuk mengelola risiko secara produktif lebih dari sekadar efektif.

Misalnya, ketika mengadakan kontrak atau kemitraan, negosiasi dengan produktivitas tinggi memungkinkan para pihak yang terlibat untuk memperjelas ekspektasi yang realistis, serta mengalokasikan tanggung jawab, dan menetapkan mekanisme untuk menangani potensi risiko yang akan terjadi, sehingga semua risiko bisnis bisa diantisipasi dengan inovasi yang dikembangkan selama proses negosiasi.

Dampak kelima adalah membangun hubungan. Negosiasi yang produktif sebagaimana dampaknya pada pengembangan karyawan terbukti sukses membina hubungan positif dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemasok, seluruh karyawan, dan investor.

Dengan menunjukkan keadilan, kepercayaan, dan kemauan untuk berkolaborasi pada proses negosiasi yang produktif, dunia usaha dapat membangun hubungan yang tangguh untuk pengembangan bisnis jangka panjang yang bermanfaat untuk kolaborasi dan kemitraan di masa depan.

Dampak keenam adalah inovasi dan kreativitas. Negosiasi yang produktif mendorong kreativitas dan inovasi dengan menyatukan perspektif dan ide yang berbeda dari semua karyawan, pemangku kepentingan yang terlibat dan berkepentingan akan hasil sebuah negosiasi, bahkan dari semua pelanggan.

Melalui dialog terbuka dan bertukar pikiran selama proses negosiasi yang produktif, para pihak dapat mencari solusi inovatif terhadap permasalahan kompleks dan mengidentifikasi peluang untuk penciptaan nilai yang esensial untuk pertumbuhan bisnis.

Dampak ketujuh adalah perencanaan strategis. Negosiasi yang produktif merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis sebuah korporasi, sehingga akan membantu operasional bisnis menetapkan tujuan yang lebih relevan dengan tantangan yang ada, menentukan prioritas dengan cerdas, dan merancang taktik untuk mencapai tujuan mereka dengan percaya diri.

Keterampilan negosiasi yang produktif jelas memungkinkan korporasi beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar yang semakin sulit untuk diprediksi dan menavigasi lanskap persaingan bisnis dengan lebih sukses dan mantap.

Dampak kedelapan adalah manajemen reputasi. Negosiasi yang produktif dapat berdampak positif terhadap reputasi perusahaan secara berkelanjutan.

Praktik negosiasi yang produktif akan menghasilkan kesepakatan yang adil dan etis sesuai dengan kearifan lokal di mana korporasi beroperasi sehingga secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan dalam hal integritas dan keandalan, memperkuat mereknya, dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, khususnya kepercayaan dari para pelanggan.

Dengan 8 dampak tersebut di atas maka negosiasi yang dilakukan dengan pendekatan produktivitas tinggi akan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Negosiasi yang sangat produktif teruji memberikan peluang untuk perbaikan operasional bisnis perusahaan secara berkelanjutan dengan mengumpulkan data melalui umpan balik yang relevan, mengevaluasi hasil secara konsisten, dan belajar dari pengalaman masa lalu secara nyata.

Secara best practice bisa kita pahami bahwa dunia bisnis dan para pemimpin perusahaan dapat menyempurnakan strategi dan teknik negosiasi produktif mereka seiring dengan berjalannya waktu, sehingga secara paralel meningkatkan produktivitas mereka dalam negosiasi bisnis di masa yang sangat menantang.

Bisa dipastikan negosiasi yang produktif merupakan aspek mendasar dari operasi bisnis korporasi, yang memengaruhi berbagai aspek strategis, hubungan, dan kinerja.

Dengan demikian, mengembangkan keterampilan negosiasi produktif melalui training yang tepat dan menerapkan secara konsisten sangat penting untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan semakin kompetitif.

Memang benar bahwa negosiasi yang efektif tidak salah. Namun efektif saja tidak cukup untuk membuat kita semakin kompetitif, dibutuhkan lebih dari sekadar efektif, yaitu menjadi produktif.

Selamat memimpin negosiasi dengan produktivitas tinggi, sampai berjumpa di edisi yang ketiga.

Salam sukses selalu untuk kita semua!

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendatangi kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Dalam pertemuan itu salah satu isu yang dibahas adalah tanggul laut raksasa. Menurutnya program tersebut sudah diwacanakan sejak lama namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," katanya di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

(ily/rrd)

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendatangi kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Dalam pertemuan itu salah satu isu yang dibahas adalah tanggul laut raksasa. Menurutnya program tersebut sudah diwacanakan sejak lama namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," katanya di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

(ily/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya untuk menyelamatkan industri tekstil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk menyelamatkan industri tekstil.

"Pemerintah menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga antidumping," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2024).

Dia bilang, saat ini mekanisme penerapan kedua kebijakan itu tengah dalam pembahasan oleh pemerintah dan lembaga. Diharapkan dengan langkah penyelamatan ini, industri tekstil dalam negeri terjaga dari persaingan tidak sehat mulai dari hulu hingga ke hilir.

Pemerintah tidak ingin industri tekstil yang termasuk dalam industri padat karya ini berlarut-larut menghadapi masalah yang bersifat sistemik.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan, namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," ucapnya.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Hal itu berdasarkan putusan perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansor, dengan PT Indo Bharta Rayon sebagai pemohon.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 membuat industri tekstil mengalami disrupsi hingga menutup pabriknya.

"Oh itu kalau itu secara nyata pasti ya (terdampak aturan itu). Karena, teman-teman kita juga kena banyak. Teman-teman di tekstil ini," ungkap Iwan dikutip dari Kompas.id, Senin (28/10/2024).

Terpisah, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan, pihaknya dan Kementerian Perindustrian akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 usai kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

“Rencana minggu depan (Permendag 8) akan dibahas dengan Kemenperin,” kata Isy Karim usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, Isy belum bisa memastikan apakah pemerintah akan merevisi Permendag 8/2024. Revisi atau tidak, sebut Isy, tergantung hasil rapat koordinasi terbatas.

“Nanti tergantung pembicaraan di rakortas. Bagian itu (revisi) nanti kami bicarakan, tapi belum kalau sekarang,” ujar Isy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Irresistible Bazaar kembali menyapa para pencinta barang branded.

Acara in digelar di Exhibition Hall, Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, mulai dari 30 Oktober sampai dengan 3 November 2024 mendatang.

Founder Irresistible Bazaar dan IRRESSAVENUE Marisa Tumbuan mengungkap, kurang lebih ada 80 tenant yang berpartisipasi di Irresistible Bazaar ke-45 ini.

“Jadi tahun ini ada kurang lebih 80 tenant seller barang secondhand. Mereka memang yang sudah lama ikut Irresistible Bazaar, mungkin ada satu sampai dua tenant baru saja,” kata Marisa pada media gathering di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Berikut Kompas.com rangkum beberapa tips belanja barang branded preloved di Irresistible Bazaar. Simak selengkapnya.

1. Telusuri seluruh tenant

Dengan total 80 tenant yang hadir memeriahkan Irresistible Bazaar, kamu bisa leluasa untuk menelusuri satu per satu tenant.

Adapun beberapa item fesyen yang dijual di sini, mulai dari tas, dompet, sepatu, baju, sandal, dan aksesoris dari merek fesyen terkemuka dunia.

Tak cuma itu, para pengunjung juga bisa mengunjungi tenant lainnya, apabila tas branded impiannya tidak ada salah satu tenant.

2. Lakukan perbandingan harga

Di sini para pembeli juga bisa membandingkan harga dari satu tenant dengan yang lainnya.

Sebelum kamu mencari barang branded impian, sebaiknya kamu lakukan riset harga dengan versi baru atau yang dijual di butik.

Dengan begitu, kamu bisa memperkirakan seberapa jauh perbedaan harga barang baru dengan preloved.

3. Buat list barang yang ingin dicari

Berdasarkan pantauan Kompas.com, beberapa pembeli biasanya sudah menyediakan gambar atau daftar tas yang ingin ia cari.

Kemudian, mereka mengunjungi beberapa tenant untuk menanyakan stok atau ketersediaan barang yang ingin ia beli.

Langkah ini mempermudah pembeli, agar efisien waktu saat berbelanja. Selain itu, kamu juga bisa fokus mencari barang-barang branded yang sedang kamu butuhkan.

4. Cek kondisi barang

Beberapa tenant yang menjual barang-barang branded yang baru, akan tetapi mayoritas barang di Irresistible Bazar memang preloved.

Namun dapat dipastikan, barang preloved yang dijual kualitasnya masih bagus dan layak pakai.

Pembeli sebaiknya memeriksa kondisi barang yang hendak dibeli dengan teliti, sehingga kamu bisa mempertimbangkan lebih lanjut.

5. Tanya promo di setiap tenant

Para pembeli sebaiknya jangan ragu untuk menanyakan promo di setiap tenant-nya. Marisa menyebutkan, setiap tenan menghadirkan promo-promo menarik yang berbeda-beda.

Oleh karenanya, kamu bisa tanyakan langsung ke petugas tenant dan cari promo yang paling cuan.

“Misal di tenant Ginger Luxthings itu kasih promo untuk pembelanjaan di atas 30 juta dan 50 juta ada hadiah langsung yang berbeda-beda. Bukan diundi lagi, tapi langsung kami berikan,” tandas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya untuk menyelamatkan industri tekstil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk menyelamatkan industri tekstil.

"Pemerintah menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga antidumping," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2024).

Dia bilang, saat ini mekanisme penerapan kedua kebijakan itu tengah dalam pembahasan oleh pemerintah dan lembaga. Diharapkan dengan langkah penyelamatan ini, industri tekstil dalam negeri terjaga dari persaingan tidak sehat mulai dari hulu hingga ke hilir.

Pemerintah tidak ingin industri tekstil yang termasuk dalam industri padat karya ini berlarut-larut menghadapi masalah yang bersifat sistemik.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan, namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," ucapnya.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Hal itu berdasarkan putusan perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansor, dengan PT Indo Bharta Rayon sebagai pemohon.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 membuat industri tekstil mengalami disrupsi hingga menutup pabriknya.

"Oh itu kalau itu secara nyata pasti ya (terdampak aturan itu). Karena, teman-teman kita juga kena banyak. Teman-teman di tekstil ini," ungkap Iwan dikutip dari Kompas.id, Senin (28/10/2024).

Terpisah, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan, pihaknya dan Kementerian Perindustrian akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 usai kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

“Rencana minggu depan (Permendag 8) akan dibahas dengan Kemenperin,” kata Isy Karim usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, Isy belum bisa memastikan apakah pemerintah akan merevisi Permendag 8/2024. Revisi atau tidak, sebut Isy, tergantung hasil rapat koordinasi terbatas.

“Nanti tergantung pembicaraan di rakortas. Bagian itu (revisi) nanti kami bicarakan, tapi belum kalau sekarang,” ujar Isy.