PT Astra International Tbk (ASII) berhasil mencatatkan pendapatan bersih konsolidasian sebesar Rp246,3 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2024, meningkat 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski pasar otomotif mengalami pelemahan, laba bersih Astra meningkat tipis, menjadi Rp26,2 triliun tanpa penyesuaian nilai wajar investasi pada GoTo dan Hermina, atau Rp25,9 triliun setelah penyesuaian tersebut.

Astra juga mencatatkan kenaikan nilai aset bersih per saham sebesar 4% menjadi Rp5.111 per 30 September 2024.

“Kinerja Grup sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2024 memperlihatkan resiliensi portofolio bisnis kami yang terdiversifikasi dengan baik. Meskipun pasar mobil masih relatif lemah, namun kami memprakirakan Grup dapat mempertahankan kinerja yang kuat hingga akhir tahun ini. Kami tetap yakin terhadap potensi ekonomi Indonesia dan akan terus menjajaki peluang baru untuk semakin memperkuat portofolio Grup, selaras dengan pertumbuhan jangka panjang Indonesia,” kata Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut Ia mengemukakan bila segmen otomotif Astra mengalami penurunan laba bersih 7% menjadi Rp8,5 triliun, akibat penurunan penjualan mobil nasional yang merosot 16% menjadi 633.000 unit. Namun, Astra masih mencatatkan pangsa pasar yang meningkat dari 56% menjadi 57%, dengan peluncuran 12 model baru dan 11 model pembaruan.

Di sisi lain, penjualan sepeda motor meningkat 3% menjadi 4,9 juta unit secara nasional, sementara penjualan Astra Honda Motor mencapai 3,8 juta unit.

Sektor jasa keuangan turut menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan laba bersih 6% menjadi Rp6,2 triliun, terutama dari pembiayaan konsumen.

Astra Otoparts Tbk, bisnis komponen otomotif Astra, juga mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 16%, yang didorong oleh pertumbuhan ekspor. Sementara itu, sektor infrastruktur dan logistik mengalami peningkatan laba 27% menjadi Rp972 miliar, dan divisi teknologi informasi mencatatkan kenaikan laba bersih 21% menjadi Rp116 miliar.

Sementara itu, Astra telah menyelesaikan akuisisi 95,8% saham Heartology Cardiovascular Hospital di Jakarta senilai Rp643 miliar pada bulan Oktober 2024, menambah portofolio investasi kesehatan Astra yang kini mencapai Rp4,2 triliun.

Djony optimis bahwa diversifikasi portofolio akan mendukung pertumbuhan jangka panjang Grup di tengah tantangan ekonomi. “Kami tetap yakin terhadap potensi ekonomi Indonesia dan akan terus menjajaki peluang baru,” tutup Djony.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor mineral dan batubara (minerba) per Oktober mencapai US$ 4,98 miliar atau sekitar 62% dari total rencana 2024 sebesar US$ 8,08 miliar.

Sebagai gambaran, sepanjang 2023 Kementerian ESDM melaporkan realisasi investasi sektor minerba mencapai US$ 7,46 miliar atau setara Rp 116,61 triliun (asumsi kurs Rp15.631 per dolar AS) sepanjang 2023.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) per 20 Juni 2024, investasi sektor minerba mencapai US$ 3,62 miliar atau 44,83% dari target.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengungkapkan angka realisasi investasi terbaru sudah mencapai 62% atau sebesar US$ 4,98 miliar.

"Perbedaan data [dari MODI] karena masalah terlambat update saja. Saat ini sedang proses update," kata Julian kepada Kontan, Rabu (30/10).

Julian menuturkan, salah satu kendala mengapa realisasi investasi masih 62% pada tahun ini lantaran ada penyesuaian strategi usaha dari badan usaha yang menyebabkan perubahan prioritas investasi dan procurement sehingga mundur dari jadwal.

Untuk menggapai target investasi pada tahun ini, Kementerian ESDM dalam waktu dekat akan mengadakan beberapa event seperti Asean Mining Conference di Bali dan Mining Expo di Jakarta untuk memberi informasi kepada pelaku usaha tentang potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai investasi minerba masih di kisaran 62% walaupun pada semester I-2024 hasilnya cukup tumbuh.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan belum tercapainya investasi bisa jadi terpengaruh dari perizinan. Sebab, selama ini dalam pembangunan infrastruktur diwajibkan mengurus perizinan yang memakan waktu cukup lama.

Catatan Kontan, Kementerian ESDM era Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan perizinan di sektor minerba dan migas tidak akan memakan waktu lebih dari satu tahun.

Kedua, sulitnya pembiayaan turut berpengaruh terhadap tren investasi di sektor minerba, terutama pengaruh pembiayaan.

Selain itu, kata Gita, dalam menunjang investasi biasanya juga didukung dengan pembelian alat berat, di mana dalam hal ini harus indent cukup lama.

"Penundaan kegiatan ini berpengaruh juga pada pencatatan keuangan yang mungkin baru terjadi di penghujung tahun," kata Gita kepada Kontan, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Rita Susilawati mengatakan, masih rendahnya capaian investasi dikarenakan beberapa kendala di antaranya kebijakan restrukturisasi dan prioritisasi keuangan dari beberapa badan usaha sehingga memutuskan menunda investasi serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana.

"Kami masih optimistis untuk dapat mencapai target mengingat angka tersebut adalah komitmen yang kami dapatkan dari para pelaku usaha. Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan memanggil pelaku usaha dan mengidentifikasi kendala serta bottleneck dalam project-project mereka," kata Rita kepada Kontan, Kamis (12/9).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Rita, pada semester akhir realisasi akan meningkat dengan signifikan karena efek dari penundaan kegiatan-kegiatan sehingga pencatatan keuangan baru terjadi di akhir tahun.

"Kami masih optimistis bahwa investasi tahun ini dapat tercapai sesuai target yaitu US$ 8,08 miliar. Terlebih, investasi Freeport Indonesia dan Amman Mineral belum masuk cut off Agustus sehingga terdapat potensi realisasi yang lebih besar," ujar Rita.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyebut, Kemenperin sedang mempertimbangkan untuk menonaktifkan international mobile equipment identity (IMEI) iPhone 16 yang dipasarkan dalam negeri. Hal ini dikarenakan seri terbaru Apple tersebut belum mampu memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” ujar Febri dikutip dari siaran tertulis, Rabu, 30 Oktober 2024.

Febri mengatakan iPhone 16 yang saat ini telah masuk ke Indonesia terbatas pada pemakaian pribadi para penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Adapun iPhone 16 yang masuk dari jalur penumpang tersebut dilarang untuk diperjualbelikan.

Namun, baru-baru ini, Kemenperin menemukan oknum-oknum yang memperjualbelikan iPhone 16 yang masuk dari jalur penumpang tersebut. Oleh karena itu, Febri mengimbau agar masyarakat tidak tergiur membeli produk iPhone 16 melalui jalur ilegal. Ia mengatakan, pembelian produk iPhone 16 dari penumpang hanya akan merugikan konsumen sendiri. Sebab, risiko pembelian harus ditanggung pembeli, seperti tidak adanya garansi dari distributor resmi.

“Kami juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan,” ujarnya.

Febri mengatakan, kemenperin akan memproses hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace. Sebab, tindakan ini melanggar Pasal 35 PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia. Agus Gumiwang mengatakan, Apple—produsen iPhone—masih memiliki kekuranngan komitmen investasi senilai Rp 235 miliar. Kekurangan inilah yang menghambat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN produk tersebut.

Apple sudah mengantongi sertifikasi TKDN tetapi masa berlakunya habis. Saat ini, menurut Agus Gumiwang, proses perpanjangan sertifikat TKDN tersebut masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple. “Karena, realisasi Apple baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen investasi Rp 1,71 triliun,” ujar Agus Gumiwang dalam acara Raker Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Apabila komitmen investasi tersebut sudah direalisasikan sepenuhnya, Agus Gumiwang berujar, Apple akan mendapat nilai TKDN sebesar 40 persen. Dengan begitu, iPhone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia.

Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini.

IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan angggaran yang digelontorkan untuk menyukseskan program swasembada pangan di 2025 mencapai Rp139,4 triliun.

Total anggaran tersebut disebarmelalui Kementerian dan Lembaga negara yang memiliki program ketahanan pangan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Gizi Nasional, hingga BUMN Pangan.

"Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, untuk tahun 2025 itu ada Rp139,4 triliun totalnya, tapi tersebar," kata Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Dia mencontohkan, untuk anggaran pupuk, bakal dialokasikan sebesar Rp44 triliun. Kemudian, dana desa sebesar Rp16,25 triliun yang diperuntukan untuk ketahanan pangan.

Anggaran juga dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan bibit tanaman pangan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sementara itu, pada Kemenko Pangan dan program cetak sawah, alokasi anggaran diarahkan untuk menerbitkan 150 ribu hektare sawah.

"Tapi ada juga intensifikasi 80 ribu hektare. Totalnya Rp15 triliun," tuturnya.

Zulhas mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian untuk memastikan program-program tersebut berjalan lancar sesuai target. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan swasembada pangan pada 2028.

"Kita akan koordinasikan, nanti outputnya apa, apa yang akan dikerjakan, harus betul-betul bisa terintegrasi, terarah, sehingga target yang ingin dicapai, swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan," kata Zulhas.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Biaya operasional mobil listrik BYD sangat irit. Sebagai contoh mobil listrik BYD Atto 3, hanya membutuhkan biaya operasional sekitar Rp 500.000-an per bulan dalam lima tahun pertama. Jika Anda berminat, simak harga mobil listrik BYD Atto 3 maupun seri lain seperti Dolphin, M6 dll.

Diberitakan Kompas.com, BYD Atto 3 jadi salah satu mobil listrik terlarisnya BYD saat ini. Mobil ini menawarkan biaya kepemilikan yang cukup terjangkau hingga lima tahun atau 80.000 km.

Atto 3 memiliki desain yang menarik pada eksterior dan interiornya. Mobil listrik ini menawarkan kenyamanan yang cukup baik, didukung juga dengan fitur-fiturnya yang canggih.

Performanya tidak mengecewakan, apalagi hanya untuk dipakai harian. Ditambah dengan konsumsi dayanya yang terbilang cukup irit.

Untuk menghitung biaya kepemilikan, redaksi Kompas.com sebelumnya juga sudah menjelaskan biaya perawatan dan pajak tahunan untuk Atto 3. Begitu pula dengan efisiensi daya yang dihasilkan.

Untuk efisiensi daya, selama pengetesan, Atto 3 menghasilkan 6,49 km per kWh. Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023, tarif pengisian daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yaitu Rp 2.466 per kilowatt hour (Kwh).

Maka, untuk lima tahun pemakaian atau 80.000 km, dibutuhkan sekitar 12.326 kWh. Jika dihitung biayanya menggunakan tarif SPKLU maka totalnya mencapai Rp 30.397.534. Jika dibagi per tahun maka jumlahnya Rp 6.079.506.

Terkait biaya perawatan, BYD memberikan Atto 3 bebas biaya perawatan hingga 60.000 km atau empat tahun. Tapi, berkaca dari M6, jika dihitung sampai 80.000 km atau sekitar lima tahun, pemilik Atto 3 harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.586.477. Biaya tersebut sudah termasuk jasa dan suku cadang. Per tahun, jumlahnya adalah Rp 317.295.

Sedangkan untuk pajak kendaraan, pemiilik Atto 3 hanya diwajibkan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK, dan PNBP TNKB.

Tahun pertama jumlahnya Rp 443.000. Lalu, tahun kedua hingga tahun keempat hanya perlu bayar SWDKLLJ sebesar Rp 143.000 dan totalnya Rp 429.000. Sementara untuk pajak lima tahunan, jumlahnya mencapai Rp 493.000. Jika ditotal, jumlahnya Rp 1.365.000 atau per tahun hanya Rp 273.000.

Tonton:Mobil Dinas Menteri Menyedot Anggaran Negara

• Harga mobil listrik BYD Dolphin Dynamics: Rp 365 juta
• Harga mobil listrik BYD Dolphin Superior: Rp 425 juta
• Harga mobil listrik BYD Atto 3 Advanced: Rp 465 juta
• Harga mobil listrik BYD Atto 3 Superior: Rp 515 juta
• Harga mobil listrik BYD M6 Standard: Rp 379 juta
• Harga mobil listrik BYD M6 Superior 7-seater : Rp 419 juta
• Harga mobil listrik BYD M6 Superior Captain Seat : Rp 429 juta
• Harga mobil listrik BYD Seal Premium : Rp 629 juta
• Harga mobil listrik BYD Seal Performance (AWD) : Rp 719 juta

JAKARTA, investor.id – Sebagai media online yang kredibel di bidang ekonomi, terutama investasi dan keuangan, investor.id telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam berinvestasi. Berikut 5 berita paling populer hingga Rabu (30/10/2024):

1. Lapkeu Bukit Asam (PTBA) Muncul, Labanya Jadi Segini

Pendapatan Bukit Asam (PTBA) sebenarnya meningkat. Tapi beban PTBA juga melonjak. Alhasil, laba bersih melemah, jadi berapa?

2. Saham Melejit 319% dari Area Gocap, Tiba-tiba Keluar Keputusan Ini

Saham emiten Grup Lippo, Multipolar (MLPL) melambung lebih dari 300% dalam 3 bulan. BEI akhirnya menjatuhkan suspensi.

3. Laba Gudang Garam (GGRM) Terjun, Saham Longsor

Gudang Garam (GGRM) merilis laporan keuangan kuartal III-2024. Laba GGRM di kuartal III saja hanya Rp 67 miliar.

4. Laba Bersih BRI (BBRI) Tembus Rp 45,06 Triliun

BRI dan entitas anak sampai dengan September 2024 mencatatkan laba bersih Rp 45,06 triliun.

5. Harga Emas Antam (ANTM) Hari Ini to the Moon, Pecah Rekor Terus-terusan

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam pada Rabu (30/10/2024) to the moon, terus-terusan pecah rekor tertinggi

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons tuntutan buruh untuk kenaikan upah minimum di atas ketentuan formula yang saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelaku usaha berharap perhitungan kenaikan upah tetap mengacu pada beleid tersebut, mengingat kondisi ekonomi dan industri padat karya yang sedang tertekan.

"Di situ sudah jelas ada formulanya, berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan ada koefisiennya. Itu yang sebenarnya diikuti, jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia," kata Shinta di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Terlebih, pihaknya menerangkan bahwa perhitungan upah minimum yang disamaratakan dalam regulasi tersebut hanya berlaku bagi pekerja dengan produktivitas di bawah 1 tahun.

Sementara itu, pelaku usaha memiliki struktur dan skala upah (SUSU) yang dapat mengatur kenaikan upah lebih tinggi dari upah minimum bagi pekerja di atas 1 tahun.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menerangkan bahwa perusahaan dapat memberikan kenaikan upah, tidak hanya terbatas pada upah minimum saja.

"Jadi kalau perusahaan yang bagus, kemudian kondisinya perusahaan yang bagus silakan bipartit untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada upah minimum," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah sangat kecil jika menggunakan formula yang tertuang dalam PP No.51/2023.

“Kalau penetapan UMP untuk 2025 itu masih menggunakan dengan formula yang mengacu kepada PP No. 51/2023, maka saya pastikan, satu, upahnya pasti akan murah,” kata Mirah kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Selain itu, dia meyakini kondisi ekonomi nasional kian ambruk dan jurang kemiskinan akan semakin melebar jika pemerintah bersikeras menggunakan formulasi penetapan upah dalam PP No.51/2023.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Beberapa waktu terakhir, marak diperbincangkan isu mengenai hasil pemeriksaan otoritas Thailand terhadap anggur Shine Muscat asal Tiongkok, yang diduga mengandung residu pestisida di atas ambang batas aman.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia.

Bapanas akan melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran komoditas pangan segar impor, termasuk anggur, di pasar domestik.

"Terkait isu anggur Shine Muscat dari Tiongkok, Bapanas sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) akan melakukan investigasi lebih lanjut, termasuk pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, untuk memastikan keamanan produk tersebut di Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan pangan segar yang beredar di tanah air," jelas Arief dalam keterangan pers yang diterima Infopublik.id pada Rabu (30/10/2024).

Arief menambahkan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 yang merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, salah satu kewenangan Bapanas adalah menjamin keamanan pangan segar yang beredar. Hal ini dilakukan melalui penerbitan izin dan pengawasan rutin.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi. Bapanas akan memberikan informasi terkait keamanan pangan segar secara transparan," tambahnya.

Pelaksana Harian (Plh) Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, mengungkapkan bahwa NFA sedang memperkuat regulasi mengenai Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida untuk memastikan keamanan pangan. Standar BMR ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 53 Tahun 2018.

Saat ini, NFA sedang menyempurnakannya melalui Peraturan Badan Pangan Nasional yang sedang dalam tahap harmonisasi.

Sebagai langkah tambahan, Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur kewajiban mencantumkan petunjuk penyajian pada label pangan segar. Khusus untuk anggur, diwajibkan adanya label "Cuci sebelum dikonsumsi" untuk mengurangi risiko residu yang mungkin tertinggal di permukaan buah.

Yusra menambahkan bahwa produk pangan segar yang memiliki izin edar sudah melalui penilaian keamanan pangan, termasuk uji laboratorium. Namun, Bapanas tetap melaksanakan pengawasan rutin bersama dinas pangan daerah melalui Sistem Informasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan).

"Dari hasil sampling di 2023 dan 2024, anggur yang beredar dinyatakan aman dengan kandungan residu di bawah batas BMR. Namun, terkait anggur Shine Muscat yang menjadi sorotan di Thailand, Bapanas akan menindaklanjuti dengan investigasi lebih lanjut sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional," jelas Yusra.

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Atto 3 jadi salah satu mobil listrik terlarisnya BYD saat ini. Mobil ini menawarkan biaya kepemilikan yang cukup terjangkau hingga lima tahun atau 80.000 km.

Atto 3 memiliki desain yang menarik pada eksterior dan interiornya. Mobil listrik ini menawarkan kenyamanan yang cukup baik, didukung juga dengan fitur-fiturnya yang canggih.

Performanya tidak mengecewakan, apalagi hanya untuk dipakai harian. Ditambah dengan konsumsi dayanya yang terbilang cukup irit.

Untuk menghitung biaya kepemilikan, redaksi Kompas.com sebelumnya juga sudah menjelaskan biaya perawatan dan pajak tahunan untuk Atto 3. Begitu pula dengan efisiensi daya yang dihasilkan.

Untuk efisiensi daya, selama pengetesan, Atto 3 menghasilkan 6,49 km per kWh. Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023, tarif pengisian daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yaitu Rp 2.466 per kilowatt hour (Kwh).

Maka, untuk lima tahun pemakaian atau 80.000 km, dibutuhkan sekitar 12.326 kWh. Jika dihitung biayanya menggunakan tarif SPKLU maka totalnya mencapai Rp 30.397.534. Jika dibagi per tahun maka jumlahnya Rp 6.079.506.

Terkait biaya perawatan, BYD memberikan Atto 3 bebas biaya perawatan hingga 60.000 km atau empat tahun. Tapi, berkaca dari M6, jika dihitung sampai 80.000 km atau sekitar lima tahun, pemilik Atto 3 harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.586.477. Biaya tersebut sudah termasuk jasa dan suku cadang. Per tahun, jumlahnya adalah Rp 317.295.

Sedangkan untuk pajak kendaraan, pemiilik Atto 3 hanya diwajibkan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK, dan PNBP TNKB.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kendaraan listrik (EV) semakin diperhatikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi dampak pemanasan global. Meskipun demikian, penetrasi kendaraan listrik di pasar masih tergolong rendah, dengan hanya 0,86 persen dari total kendaraan terdaftar di AS yang merupakan kendaraan listrik.

Beberapa alasan yang menghambat adopsi ini antara lain harga yang tinggi dan tantangan dalam pemeliharaan fisik kendaraan tersebut.

Tantangan dan Harapan Pemilik Kendaraan Listrik

Banyak pemilik kendaraan listrik baru yang mengkhawatirkan peningkatan besar pada tagihan listrik mereka setelah beralih dari kendaraan konvensional.

Kenyataan ini seringkali menjadi salah satu kekhawatiran utama saat mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik. Namun, ada beberapa pemilik kendaraan yang berhasil mengelola biaya pengisian daya mereka dengan sangat baik.

Contoh Nyata: Pengalaman Pemilik Tesla

Dikutip dari unilad.com, salah satu pemilik Tesla, yang menggunakan akun Twitter @Tesla_GTownTX, baru-baru ini membagikan tangkapan layar tagihan listriknya, yang menunjukkan total biaya penggunaan listrik hanya sebesar US$2,37.

Meskipun jumlah ini terkesan sangat rendah, pemilik kendaraan tersebut mengungkapkan bahwa itu lebih tinggi dari biasanya, menambahkan bahwa itu adalah tagihan listrik pertamanya dalam 12 bulan terakhir.

Postingan ini memicu rasa penasaran di kalangan pemilik dan calon pengguna kendaraan listrik lainnya mengenai rahasia di balik biaya pengisian yang sangat rendah ini.

Beberapa pengguna di Twitter meragukan kebenaran informasi ini, dengan satu komentar yang menyatakan, "Saya tidak percaya."

Sementara komentar lain bercanda, "Saya sangat prihatin dengan situasi buruk Anda."

Strategi Mengurangi Biaya Pengisian

Setelah menyelidiki lebih dalam, terungkap bahwa pemilik kendaraan listrik ini berhasil mengelola biaya pengisian listriknya dengan melakukan perencanaan yang matang dan melakukan investasi besar untuk menghindari biaya utilitas yang mahal setiap bulan.

Pemilik Tesla ini menggunakan panel surya di rumahnya untuk menjaga tagihan listriknya tetap rendah. Dengan memanfaatkan energi matahari, pemilik kendaraan listrik dapat mengisi daya kendaraan mereka tanpa harus mengandalkan sumber listrik dari utilitas yang dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi.

Tesla Powerwall: Solusi Penyimpanan Energi

Untuk mengoptimalkan penggunaan energi surya, pemilik tersebut juga memasang Tesla Powerwall, yaitu baterai rumah yang dapat menyimpan energi dari panel surya.

Dengan menggunakan Powerwall, pemilik kendaraan dapat mengisi daya kendaraan listrik mereka menggunakan energi yang telah mereka kumpulkan, sehingga mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik publik.

Namun, penting untuk dicatat bahwa investasi awal untuk Tesla Powerwall tidaklah kecil. Menurut laporan dari Forbes, satu unit Tesla Powerwall dapat berharga lebih dari $11,000. Meskipun pemilik kendaraan listrik dapat menghemat biaya pengisian dalam jangka panjang, biaya awal ini cukup signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku sudah berkomunikasi secara informal dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kendati demikian, Ridwan mengaku jadwal pertemuan ini masih diatur.

“Saya juga secara informal sudah mengirimkan pesan (kepada pihak Jokowi). Mungkin jadwalnya nanti diatur sedemikian rupa. Tapi, posisinya kan kita menunggu ya,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024).

Dia berharap mendapat jawaban yang baik terkait dengan rencana pertemuan dan silaturahmi ini.

Selain berkomunikasi dengan Jokowi, Ridwan mengaku juga sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, dia belum membeberkan kapan pertemuan ini akan terjadi.

Sebelumnya, Ridwan Kamil berkeinginan untuk bertemu dengan sejumlah mantan pemimpin Jakarta.

Dia sudah bertemu dengan beberapa gubernur Jakarta yang terdahulu, yakni Sutiyoso dan Fauzi Bowo alias Foke.

Sementara, hingga kini, Ridwan belum berkesempatan untuk bertemu dengan Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama meski sudah bertukar pesan melalui Whatsapp.

Tahapan pilkada memasuki masa kampanye pada 25 September-23 November 2024. Kemudian, sebelum memasuki hari pemungutan suara, pada 24-26 November 2024 ditetapkan sebagai masa tenang.

Hari pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pembuat material baterai asal China, CNGR Advanced Material Co, berencana membangun kawasan industri baterai terintegrasi di Indonesia. Nilai investasi dari proyek tersebut pun mencapai US$10,5 miliar atau setara Rp164,9 triliun (asumsi kurs Rp15.705 per dolar AS).

Director of PR CNGR Indonesia Magdalena Veronika menjelaskan, pembangunan kawasan industri tersebut direncanakan rampung dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Namun, dia belum bisa memerinci di mana lokasi kawasan industri baterai yang akan dibagun tersebut.

Dia hanya mengatakan, pihaknya sudah mengajukan agar kawasan industri tersebut masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) oleh pemerintah. Adapun, kawasan industri tersebut bakal memiliki luas lahan sekitar 3.000 sampai 5.000 hektare.

"Jadi itu tahapannya itu banyak sekali detailnya. Saya tidak bisa menyampaikan satu persatu dan bukan di bidang ilmunya saya, tapi yang bisa kami pastikan untuk investasinya ini bisa mencapai US$10,5 miliar," kata Magdalena di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan, investasi itu akan terbagi dalam tiga tahap. Adapun, saat ini CNGR masih terus berkoordinasi dengan pemerintah terutama Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi untuk mewujudkan rencana tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, CNGR merupakan suatu grup perusahaan besar dari China yang bergerak di industri pengolahan nikel dari hulu sampai hilir. Sebagai industri terintegrasi dalam pengolahan nikel, CNGR memproduksi sintesa prekursor terner dan nikel elektrolitik.

CNGR sudah membangun fasilitas industri pengolahan nikel di Morowali, Morowali Utara, Weda Bay, dan Batulicin.

Rencana pembangunan kawasan industri baterai terintegrasi CNGR sejatinya pernah diungkapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian itu menyebut proyek pembangunan kawasan industri CNGR berada di Konawe Utara yang disebut Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara (KITHK).

Bahkan, CNGR sudah melakukan investasi sebesar Rp32,1 triliun di Indonesia sejak 2021.