JAKARTA, KOMPAS.com - Korban penyiraman air keras, Agus Salim (32), disebut ingin mengakhiri hidup karena uang donasi yang awalnya untuk pengobatan yang berpolemik.

"Iya (ingin mengakhiri hidup)," ujar kuasa hukum Agus Salim, Farhat Abbas, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (30/10/2024).

Namun, Farhat tidak menjelaskan penyebab pasti niat Agus untuk mengakhiri hidupnya.

Farhat hanya mengirimkan video kepada Kompas.com yang berisi penjelasan mengenai kasus yang dialami kliennya.

Dalam video itu, Farhat meminta Pratiwi Novianthi, Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, untuk tidak lagi ikut campur.

Untuk diketahui, yayasan yang dipimpin Novianthi awalnya mencari penggalangan dana bagi Agus.

"Dimana-mana teman-teman gue yang pintar-pintar bilang, itu uangnya Agus. Sudahlah, si Agus sudah buta, biarkan saja dia menikmati uang yang diatur oleh keluarganya. Ngapain dicampurkan lagi," kata Farhat.

Menurut Farhat, pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana donasi dan meminta agar semua transaksi yang terkait dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan diaudit.

"Novi bilang yayasan open donasi tiga hari, terus lebih dari tiga hari itu uang buat dia operasional. Itu tidak benar, kita minta diaudit. Dan seluruh dana yang diminta, yang dipromosikan dari rekening yang menggunakan rekening yayasan itu, diaudit juga, berapa uang yang masuk. Itu perlu," kata Farhat.

Sementara itu, Noviyanthi, sebelumnya angkat bicara terkait penggalangan dana untuk Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras oleh anak buahnya, JJS (18).

Dalam konferensi pers di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024), Novianthi menjelaskan bahwa penggalangan dana dimulai setelah W, anggota keluarga Agus, menghubunginya melalui Instagram.

Kala itu, W meminta bantuan untuk open donasi, dengan harapan agar biaya pengobatan Agus dapat terpenuhi dengan cepat.

“Juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami,” ucap Novianthi.

Noviyanthi pun mendatangi kediaman Agus pada 12 September 2024 untuk melihat kondisi korban yang mengalami luka bakar parah akibat penyiraman air keras pada 1 September 2024.

Setelah pertemuan tersebut, Novianthi mulai menggalang dana melalui Instagram dan YouTube untuk biaya operasi Agus.

Penggalangan dana ini semakin meluas setelah Agus hadir sebagai narasumber dalam kanal YouTube milik artis Denny Sumargo.

Di sana, diumumkan bahwa donasi untuk biaya operasi Agus bisa dikirimkan melalui rekening pribadinya, yang akhirnya berhasil mengumpulkan sekitar Rp 1,4 miliar.

Namun, Novianthi menyebut bahwa Agus tidak amanah dalam menggunakan dana tersebut.

Hal ini membuat Novianthi meminta agar uang donasi dikembalikan ke rekening yayasan.

Novianthi menegaskan bahwa hingga kini dana donasi masih utuh.

Kendati demikian, perselisihan terkait dana donasi ini kini berujung pada jalur hukum.

Novianthi pun dilaporkan oleh Agus Salim ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/6330/X/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Jakarta -

Bos Tesla Elon Musk dan kelompok politiknya digugat jaksa penuntut di Philadelphia AS atas tuduhan pemberian uang sebesar Rp 15,7 miliar kepada para swing voters di beberapa negara bagian. Elon Musk dianggap menjalankan lotere ilegal yang melanggar undang-undang.

Melansir BBC Selasa (29/10/2024), gugatan ini muncul beberapa hari setelah departemen kehakiman AS memperingatkan PAC Musk bahwa pemberian US $1 juta atau setara Rp 15,7 miliar (kurs 15.760) yang dilakukannya mungkin melanggar undang-undang pemilihan federal.

Sebelumnya, Musk mengumumkan bahwa ia akan secara acak memberikan hadiah senilai Rp 15,7 miliar kepada warga di negara-negara bagian seperti Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, dan North Carolina. Pembagian itu akan dilakukan setiap hari hingga 5 November.

Syarat untuk mendapatkan hadiah ini mengharuskan para pemilih yang terdaftar untuk memberikan informasi identitas pribadi seperti alamat dan nomor telepon. Langkah Musk ini dinilai membeli suara dalam Pilpres AS untuk memenangkan Donald Trump.

"America PAC dan Musk harus dihentikan, segera, sebelum Pemilihan Presiden 5 November mendatang," kata Lawrence Krasner, Jaksa Wilayah Philadelphia dalam gugatannya, dikutip BBC, Rabu (30/10/2024).

"America PAC dan Musk menipu warga Philadelphia untuk menyerahkan informasi identitas pribadi mereka dan membuat janji politik dengan imbalan kesempatan untuk memenangkan Rp 15,7 miliar," tulis gugatan itu.

Dalam gugatan itu, Musk dianggap melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan skema itu dinilai dapat memengaruhi pemilih serta membeli suara dalam memenangkan Trump di pilpres AS 2024.

Hingga saat ini, terdapat sembilan pemenang hadiah senilai Rp 15,7 miliar telah diumumkan, yang terakhir adalah seorang pria dari Michigan.

"Itu adalah sebuah undian ilegal dan tidak dapat disangkal lagi bahwa itu adalah lotere yang melanggar hukum," jelas Krasner dalam gugatannya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) terus menunjukan kinerja perusahaan yang cukup baik. Bahkan perusahaan tersebut mencapai kenaikan laba kotor sebesar 17,21% pada kuartal III tahun 2024 dengan margin laba kotor sebesar 33,45%.

Berdasarkan keterangan resmi Superior Prima, kenaikan margin laba kotor ini mengindikasikan BLES berhasil meningkatkan efisiensi produksinya jika dibandingkan dengan kuartal III tahun 2023 yang mencatat margin laba kotor sebesar 30,28%. Sampai dengan kuartal III tahun ini BLES membukukan laba kotor sebesar Rp 345 miliar dari nilai penjualan sebesar Rp 1,032 triliun.

"Periode yang sama di tahun lalu mencatat laba kotor sebesar Rp 295 miliar dari nilai penjualan sebesar Rp 973 miliar," tulis Superior Prima dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

Adapun kinerja bottom line di kuartal III ini juga menunjukkan pertumbuhan di mana laba bersih dan EBITDA Perseroan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 19,31% dan 12,10% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Total nilai aset BLES di kuartal III tahun 2024 pun bertambah sebesar 19,56% jika dibandingkan dengan periode Desember tahun 2023.

Manajemen menyampaikan bahwa kinerja Perseroan di kuartal III ini antara lain didukung dengan telah beroperasinya kembali pabrik 1 Mojokerto dan pabrik 2 Lamongan yang sebelumnya di kuartal II dilakukan upgrading capacity. Total kapasitas terpasang BLES saat ini adalah 4,6 juta m3 per tahun dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar 3,2 juta m3 per tahun.

"Saat ini, BLES sedang melakukan pembangunan pabrik 5 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pabrik yang direncanakan beroperasi di pertengahan tahun 2025 memiliki kapasitas terpasang sebesar 1 juta m3 per tahun, sehingga total kapasitas terpasang BLES menjadi 5,6 juta m3 per tahun," tutup Superior.

(ega/ega)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaporkan perkembangan pailitnya Sritex kepada komisi IX DPR RI. Menurut Menaker, Sritex diduga pailit karena ada kelalaian dari pihak manajemen.

Sebagai informasi, pihak yang menggugat Sritex adalah PT Indo Bharat (IBR). Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menurut Menaker, apa yang terjadi pada Sritex tidak bisa digeneralisir bahwa semua industri tekstil akan bernasib sama. Adapun pemerintah tengah menyiapkan bantuan untuk penyelamat Sritex.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta: Yamaha XMAX telah lama menjadi pilihan favorit bagi para pecinta skutik premium. Dengan desain elegan, performa bertenaga, dan fitur-fitur canggih, XMAX menawarkan pengalaman berkendara yang tak tertandingi. Apalagi, XMAX 2024 hadir dengan sejumlah pembaruan yang membuatnya semakin menarik. Mari kita eksplorasi lebih dalam apa yang membuat XMAX begitu istimewa!

Desain elegan yang memukau

Yamaha XMAX memiliki desain yang elegan dan berkelas. Garis-garis bodi yang dinamis dan aerodinamis menciptakan kesan premium dan modern. Lampu depan dan belakang LED yang tajam memberikan penerangan optimal dan menambah kesan futuristik. XMAX tersedia dalam berbagai pilihan warna menarik yang dapat disesuaikan dengan selera Anda.

Performa bertenaga yang mengesankan

XMAX ditenagai oleh mesin Blue Core 250cc, 4-tak, SOHC, berpendingin cairan, yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 16,8 kW pada 7.000 rpm dan torsi maksimum 24,3 Nm pada 5.500 rpm. Mesin ini menawarkan performa yang bertenaga dan responsif, sehingga Anda dapat dengan mudah menaklukkan berbagai kondisi jalan.

Fitur canggih yang memanjakan

XMAX dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang memanjakan pengendara, di antaranya:

- Sistem Pengereman ABS: Menjamin keamanan dan stabilitas saat pengereman mendadak.
- Traction Control System (TCS): Mencegah ban belakang selip saat berakselerasi di permukaan jalan yang licin.
- Smart Key System: Memudahkan Anda untuk menyalakan mesin, membuka jok, dan mengaktifkan alarm tanpa menggunakan kunci konvensional.
- Electric Power Socket: Memungkinkan Anda untuk mengisi daya gadget saat berkendara.
- Bagasi Ekstra Luas: Mampu menampung dua helm full-face dan barang bawaan lainnya.

Kenyamanan berkendara yang optimal

XMAX dirancang untuk memberikan kenyamanan berkendara yang optimal. Suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang unit swing menawarkan redaman yang baik sehingga nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan. Posisi berkendara yang ergonomis juga mengurangi rasa pegal saat berkendara jarak jauh.

Yamaha XMAX 2024 Connected: Peningkatan di Segala Aspek

Yamaha terus memperbarui XMAX agar tetap kompetitif di pasaran. XMAX 2024 hadir dengan sejumlah peningkatan, di antaranya:
- Desain yang lebih modern dan aerodinamis.
- Fitur Y-Connect yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan smartphone dengan motor.
- Panel instrumen digital yang lebih informatif dan mudah dibaca.
- Pilihan warna baru yang lebih menarik.

Yamaha XMAX adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang menginginkan skutik premium dengan desain elegan, performa bertenaga, dan fitur-fitur canggih. Dengan XMAX 2024, Anda akan mendapatkan pengalaman berkendara yang semakin elegan dan bertenaga.

Temukan Yamaha XMAX Impian Anda di OLX!

Dapatkan penawaran terbaik untuk Yamaha XMAX baru maupun bekas di OLX. Jelajahi berbagai pilihan dan temukan motor yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta -

Pemerintah akan memulai berbagai program untuk mengejar target swasembada pangan 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap untuk memulai berbagai program itu, pemerintah menggelontorkan Rp 139,4 triliun untuk 2025.

Zulhas menjelaskan anggaran itu bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, tahun 2025 itu ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian Lembaga yang terkait ketahanan pangan," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Keterangan ini disampaikan usai Zulhas kembali mengadakan rapat dalam membahas swasembada pangan 2028. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Kehutanan.

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk kejar swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Zulhas mengatakan untuk mengejar target swasembada pangan 2028, tidak hanya pada komoditas beras. Pemerintah juga akan menggenjot produksi komoditas lainnya seperti gula, kedelai, coklat, jagung, cabai dan bawang.

"Jadi ini bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi-misi, sehingga jelas, pemerintah daerah dan dana desa tranfer ke daerah kementerian lembaga terkait, kemudian instansi termauk riset dan lain-lain," tutupnya.

(ada/das)

Jakarta -

Pengguna TikTok meningkat signifikan dan turut mendongkrak kekayaan pribadi pendiri perusahaan induknya, ByteDance. Salah satu pendiri ByteDance, Zhang Yiming, kini dinobatkan sebagai orang terkaya di China.

Dilansir detikInet, Hurun Research Institute merilis daftar orang terkaya di China. Zhang Yiming menempati peringkat teratas dengan kekayaan sebesar USD 49,3 miliar atau sekitar Rp 777 triliun. Hartanya alami kenaikan sebesar 43% dibandingkan tahun 2023.

Meski sudah mundur dari jabatannya sebagai CEO ByteDance sejak tahun 2021, pria berusia 41 tahun itu diketahui memiliki sekitar 20% saham raksasa teknologi asal China tersebut.

"Zhang Yiming adalah orang terkaya Nomor Satu ke-18 yang pernah kami miliki di China hanya dalam 26 tahun," kata Chairman dan Chief Researcher Hurun Research Institute Rupert Hoogewerf, seperti dikutip dari BBC, Rabu (30/10/2024).

"Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat hanya ada empat orang terkaya Nomor Satu: Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, dan Elon Musk. Ini memberikan indikasi adanya dinamisme dalam ekonomi China," sambungnya.

Walau menghadapi kontroversi di beberapa negara, TikTok kini menjadi salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia. Belum lama ini AS berencana memblokir TikTok pada Januari 2025 kecuali ByteDance menjual aplikasi video pendek tersebut.

Meskipun mendapat tekanan yang kuat di AS, keuntungan global TikTok naik 60% tahun lalu. Hal itu membuat kekayaan pribadi Zhang pun ikut terdongkrak.

Selain bos TikTok, sejumlah bos teknologi juga masuk dalam daftar 10 orang terkaya di China. Bos konglomerat teknologi Tencent, Pony Ma berada di peringkat tiga dengan kekayaan pribadi sebesar USD 44,4 miliar.

Pendiri PDD Holdings, Colin Huang melorot ke posisi empat dengan kekayaan pribadi sebesar USD 34,5 miliar, turun 9% dari tahun sebelumnya. PDD Holdings merupakan perusahaan di balik sejumlah platform e-commerce seperti Temu dan Pinduoduo.

Pendiri dan CEO Xiaomi Lei Jun juga menambahkan USD 5 miliar ke pundi-pundi kekayaannya, dengan total sebesar USD 18,3 miliar. Lonjakan ini berkat penjualan ponsel Xiaomi yang membaik dan peluncuran mobil listrik pertamanya.

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

KOMPAS.com - iPhone 16 dilarang di Indonesia menjadi isu yang belakangan ini ramai diperbincangkan di tanah air.

Hal tersebut dipicu oleh pernyataan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa iPhone 16 yang dijual di Indonesia adalah ilegal.

Tidak ada yang salah dari pernyataan tersebut, namun banyak disalahpahami oleh sebagian masyarakat yang kemudian menganggap iPhone 16 dilarang di Indonesia.

Faktanya, iPhone 16 belum dijual resmi di Indonesia bukan karena dilarang, melainkan karena belum mendapatkan izin jual.

iPhone 16 tidak dilarang di Indonesia

Penggunaan iPhone 16 di Indonesia tidak dilarang, selama perangkat tersebut tidak diperjualbelikan.

iPhone 16 yang dibeli di luar negeri misalnya, boleh masuk ke Indonesia selama sudah membayar pajak dan terbatas untuk penggunaan pribadi.

Faktor yang membuat iPhone 16 menjadi ilegal apabila ponsel pintar tersebut diperjualbelikan. Sebab Kementerian Perindustrian (kemenperin) belum mengeluarkan izin.

Dikutip dari KOMPAS.ID (27/10/2024), Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan produk iPhone 16 yang dibawa penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

Namun, iPhone 16 yang sudah masuk itu hanya terbatas untuk pemakaian pribadi, dan harus masuk secara resmi dengan membayar pajak.

Singkatnya iPhone 16 tersebut masuk secara legal, tapi akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

Alasan iPhone 16 belum mendapat izin jual

Sejak resmi dirilis pada 20 September 2024 lalu, sampai saat ini seri iPhone 16 belum dijual secara resmi di Indonesia.

Alasan utamanya adalah Kementerian Perindustrian masih belum memberikan izin penjualan dari produk terbaru Apple, yakni Iphone 16.

Dilansir dari Kompas.com (23/10/2024), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan izin belum dikeluarkan karena Apple belum memenuhi komitmennya untuk merealisasikan investasi di Indonesia.

Apple belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Karena TKDN Apple merupakan skema investasi atau pengembangan inovasi, mereka perlu menambah jumlah investasinya di Indonesia untuk memperbarui sertifikat TKDN.

Persentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuat iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Artinya apabila Apple ingin mendapatkan izin penjualan produk iPhone 16, mereka harus berkomitmen untuk melakukan investasi.

Bisnis.com DENPASAR - Bank Pembangunan Daerah (BPD)Bali meraup laba sebesar Rp774,03 miliar per kuartal III/2024 atau 115,02% dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 20,22% jika dibandingkan dengan periode sama di 2023.

Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma menjelaskan kinerja positif ini ditopang oleh pertumbuhan dari berbagai segmen. Dari sisi penghimpunan dana, Bank BPD Bali juga berhasil mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 14,03% atau sebesar Rp33.292 miliar. Penopang utama pertumbuhan DPK tersebut berasal dari tabungan senilai Rp16.720 miliar, deposito Rp10.162 miliar, dan giro Rp6.409 miliar.

Sudharma menjelaskan peningkatan DPK ini menjadi salah satu bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bank BPD Bali masih sangat kuat, dan terus meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya fungsi menghimpun dana nasabah yang tumbuh signifikan, Bank BPD Bali juga membuktikan sebagai fungsi intermediasi dengan capaian positif dalam hal penyaluran kredit.

Pada akhir September 2024 ini, total kredit yang sudah disalurkan oleh Bank BPD Bali mencapai Rp22, 5 triliun atau tumbuh sebesar 8,13% jika dibandingkan dengan akhir September 2023. “Dengan komposisi kredit didominasi dari kredit UMKM sebesar 50,85% atau sebesar Rp11.441 miliar,” jelas Sudharma pada media gathering, Rabu (30/10/2024).

Bank BPD Bali terus berusaha mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat melalui berbagai program dan pendekatan langsung agar masyarakat dipermudah mendapatan akses seperti dilakukannya kegiatan pada Bulan Inklusi Keuangan yang menyasar wirausaha muda dan program Goes to Banjar.

Sudhrma optimistis Bank BPD Bali dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada 2024, tercermin dari terjaganya indikator keuangan, yakni CASA 69,48%, CAR 25,19%, ROA 3,62%, ROE 26,19%, NIM 6,63%, BOPO 64,52%, LDR 67,59%. Bahkan, indikator NPL Gross yang menjadi acuan potensi kredit bermasalah terjaga di angka 1,14%.

“Kami juga secara konsisten melakukan inovasi untuk keamanan dan kenyamaman nasabah. Selain itu, Bank BPD Bali juga berkomitmen menjaga lingkungan dan alam Bali agar tetap hijau, serta mendukung energi bersih dengan program Keuangan Berkelanjutan yang diberikan tagline Hijau dan Lestari bersama Bank BPD Bali. Program ini telah berjalan dari tahun 2019 dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan,” ujar Sudharma.

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula. Tom Lembong diduga terlibat dalam aktivitas pemberian izin impor gula kristal mentah seberat 105 ribu ton.

“Saudara TTL diduga memberi izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang selanjutnya gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024. Lantas, berapa harta kekayaan Tom Lembong?

Harta Kekayaan Tom Lembong

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tom Lembong diketahui mulai melaporkan hartanya ketika menjadi Mendag Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode 2014-2019. Jumlah kekayaannya kala itu sebesar Rp 101.132.7444.466 per 30 September 2015.

Kemudian, dia ditunjuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2016-2019. Jumlah hartanya saat itu justru turun menjadi Rp 79.525.601.247 per 31 Agustus 2016, lalu meningkat tajam menjadi Rp 103.186.694.712 pada 2017, dan Rp 102.239.444.555 pada 2018.

Di akhir masa jabatannya sebagai Kepala BKPM, Tom Lembong kembali menyampaikan total kekayaannya, yaitu Rp 101.486.990.994 per 30 April 2020. Berikut rinciannya:

-Tanah dan bangunan: -

-Alat transportasi dan mesin: -

-Harta bergerak lainnya: Rp 180.990.000.

-Surat berharga: Rp 94.527.382.000.

-Kas dan setara kas: Rp 2.099.016.322.

-Harta lainnya: Rp 4.766.498.000.

-Utang: Rp 86.895.328.

Dalam LHKPN-nya, Tom Lembong mengaku tidak memiliki tanah dan bangunan serta kendaraan. Harta kekayaannya didominasi oleh surat berharga, lalu harta lainnya serta kas dan setara kas bernilai miliaran rupiah.

Sumber Kekayaan Tom Lembong

Tom Lembong merupakan lulusan Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan perkotaan Harvard University, Amerika Serikat pada 1994. Setelah menamatkan pendidikan tingginya, dia mulai bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley pada 1995.

Pada 1999-2000, dia berpindah tempat kerja ke Deutsche Securities Indonesia sebagai bankir. Dia juga pernah berkarier di Farindo Investments pada 2002-2005.

Sementara itu, karier Tom Lembong di pemerintahan berawal dari penunjukannya sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2000-2002, yang kala itu berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Pada 2006, dia mendirikan sebuah perusahaan ekuitas swasta di Singapura bernama Quvat Management. Selain sebagai salah satu pendiri, dia juga bertindak sebagaichief executive officer(CEO). Selanjutnya pada 2012-2014, dia dipercaya menjadi presiden komisaris PT Graha Layar Prima Tbk (BlitzMegaplex).

Adapun Quvat Management diketahui mengelola aset senilai US$ 500 juta di seluruh Indonesia, Singapura, dan Malaysia sebagaimana informasi yang tertera pada profil perusahaan di laman LinkedIn. Di Indonesia sendiri, Quvat Management beroperasi melalui Principia Management Group.

Selain itu, Tom Lembong juga sempat diminta menjadi penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Jokowi yang kala itu menjadi gubernur DKI Jakarta dan presiden di periode pertama. Kemudian, dia juga mendirikan forum kepemimpinan bernama Consilience Policy Institute di Singapura.

Pada 2021, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol oleh Anies Baswedan yang kala itu masih menjabat sebagai gubernur DKI. Berikutnya, selama Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, dia ditunjuk menjadi Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Tim AMIN).

Dinda Shabrinaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menerbitkan para pengusaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dalam seratus hari kepemimpinannya di Kementerian.

Nusron mengatakan hingga saat ini setidaknya ada 537 badan hukum atau badan usaha yang terdaftar perkebunan sawit yang belum punya sertifikat HGU. Namun selama ini bisa beroperasi atau mengolah lahan perkebunannya hanya dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

"Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi belum punya HGU," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan kondisi ini terjadi karena adanya perubahan isi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang pada awalnya memperbolehkan para pengusaha perkebunan sawit ini untuk beroperasi hanya dengan IUP. Namun pada 2016 isi pasal ini kemudian sedikit diubah yang membuat para pengusaha tersebut juga harus memiliki sertifikat HGU untuk bisa beroperasi.

"Perlu kami sampaikan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 41 mengatakan bahwa yang boleh melakukan budi daya tanaman perkebunan adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak guna atas tanah," jelas Nusron.

"Pada tanggal 27 Oktober Tahun 2016 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalimat 'dan/atau'-nya dihapus menjadi 'dan', 'atau'-nya dihapus. Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan MK itu adalah punya IUP dan juga punya HGU," terangnya lagi.

Para pengusaha yang sudah punya IUP sawit namun belum memiliki HGU inilah yang akan diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN, yang jika ditotal lahannya mencapai 2,5 hektare.

Hal ini menjadi penting mengingat ke-537 badan hukum ini masih beroperasi tanpa HGU meski perubahan aturan itu sudah diberlakukan delapan tahun yang lalu.

"Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 ada yang menanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas," terangnya.

"Kalau ditotal jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar, ini yang APL, Area Penggunaan Lain, bukan di kawasan hutan, yang di kawasan lain lagi itu di ranah rezimnya Kementerian Kehutanan," papar Nusron lagi.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejagung memeriksa eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebanyak tiga kali sebelum menetapkannya sebagai tersangka kasus importasi gula.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Tom Lembong dalam kapasitasnya sebagai saksi dilakukan sejak 2023.

"Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi, dan kemarin tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," ujarnya di Kejagung, Rabu (30/10/2024).

Kemudian, kata Harli, pihaknya baru menetapkan status tersangka pada mantan Co-captain Tim Pemenangan Anies-Cak Imin di Pilpres dalam panggilan ketiganya atau Selasa (29/10/2024).

"Setelah lakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan expose perkara kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," tambahnya.

Harli juga menambahkan, penyidikan yang menyeret Tom Lembong ini dimulai pada Oktober 2023. Dalam kasus ini Tom ditengarai memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton pada 2015.

Padahal, saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula, sehingga Indonesia tidak memerlukan impor gula di luar negeri.

Akan tetapi, Tom yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

Di lain sisi, Harli juga menekankan bahwa penetapan tersangka ini tidak memuat unsur politik dan murni dari hasil penyidikan dan temuan barang bukti.

"Murni ini penegakan hukum bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup," pungkasan.