Warta Ekonomi, Jakarta -

Oriflame Indonesia mengumumkan pencapaian pada ajang Top Halal Awards 2024 dengan meraih dua penghargaan sekaligus dalam kategori Parfum & Foundation. Top Halal Award, yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Training dan Education Center (IHATEC), dianugerahkan kepada merek-merek yang berhasil meraih peringkat tertinggi dalam Top Halal Index, sebagai merek halal pilihan yang paling diminati oleh konsumen milenial di Indonesia.

Vice President & GM Oriflame Indonesia Fredrik Nilsson mengungkapkan, penghargaan ini menunjukkan bahwa fokus perusahaan tidak hanya pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada komitmen dari pengendalian kualitas dan sertifikasi yang ketat.

“Kami secara konsisten memastikan produk wewangian dan kosmetik yang dihadirkan mematuhi standar halal yang berlaku di Indonesia. Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi Oriflame untuk terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri kecantikan yang sehat dan berkelanjutan,” ucap dia.

Ia pun berharap perusahaan dapat semakin memenuhi permintaan konsumen akan produk kecantikan yang sesuai dengan prinsip halal dan etika. Fredrik menambahkan, kualitas produk Oriflame menunjukkan betapa pentingnya pengendalian mutu yang diterapkan. Dari parfum yang dirancang untuk memberikan aroma yang tahan lama hingga foundation yang diformulasikan untuk memberikan hasil terbaik bagi semua jenis kulit.

“Dalam upaya memenuhi standar industri di setiap produknya, Oriflame terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan bahan alami dan teknologi terkini, guna memastikan kinerja setiap produk yang diluncurkan dapat memberikan pengalaman yang positif bagi konsumen,” tegasnya.

Director Oriflame Indonesia Patricia menambahkan, untuk penyempurnaan sistem bisnis yang telah dijalani, saat ini perusahaan juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PLBS).

Sertifikasi ini, kata dia, menegaskan bahwa Oriflame mematuhi prinsip-prinsip syariah, memberikan jaminan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. “Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama bagi mereka yang mengutamakan kehalalan, sehingga konsumen merasa lebih tenang saat menggunakan produk Oriflame,” pungkasnya.

Jakarta: Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan rekayasa jual beli emas dan pencucian uang yang melibatkan 'Crazy Rich' Surabaya Budi Said kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin, 28 Oktober 2024. Dalam persidangan kali ini, saksi Sri Agung Nugroho yang merupakan seorang guru ngaji mengungkapkan namanya dicatut Budi Said dalam transaksi pembelian emas Antam.

Sri Agung, yang namanya tertera dalam transaksi jual beli emas dengan Budi Said, menegaskan tidak pernah terlibat dalam transaksi tersebut dan bahkan tidak pernah bertemu dengan terdakwa.

"Saya baru mengetahui nama saya tercantum dalam transaksi ini ketika diperiksa oleh penyidik," ujar Sri Agung di hadapan Majelis Hakim.
Dalam kesaksiannya, Sri Agung menjelaskan, dirinya tidak memiliki emas Antam dan tidak pernah memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak lain. Sri Agung juga menyebutkan selama ini dia hanya bekerja sebagai guru ngaji dan tidak pernah melaporkan pajak terkait transaksi emas apapun.

Kesaksian ini memperkuat dugaan bahwa identitasnya disalahgunakan dalam transaksi yang terkait dengan pencucian uang oleh Budi Said?.

"Saya tidak pernah menyerahkan NPWP kepada pihak mana pun, termasuk untuk transaksi emas ini," ungkap Sri Agung.

Sri Agung mengaku, NPWP yang digunakan dalam transaksi mencurigakan tersebut sama dengan miliknya, namun dia tidak pernah menggunakannya untuk transaksi jual beli emas.

"Waktu itu penyidik menunjukkan bukti transaksi, tapi saya tidak pernah melakukan transaksi tersebut," tambahnya.

Kesaksian Sri Agung menunjukkan indikasi manipulasi data dan pemalsuan identitas yang melibatkan terdakwa, Budi Said. Hal ini menambah kuat dugaan Budi Said menggunakan identitas pihak lain untuk memuluskan aksi pencucian uangnya.

Pencatutan identitas Sri Agung juga menjadi bukti Budi Said mencoba menghindari jejak keuangannya dalam skema pembelian emas tersebut.

Sementara itu, dalam tanggapan singkatnya, Budi Said hanya menyangkal pernah melakukan transaksi langsung dengan saksi. Bantahan ini dianggap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tidak relevan, karena bukti-bukti menunjukkan Budi Said menggunakan berbagai identitas, termasuk Sri Agung, untuk menyembunyikan sumber dana yang dia gunakan dalam transaksi mencurigakan di Butik Antam.

Adapun dalam perkara ini, JPU Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas PT Antam, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi Said diduga terlibat dalam transaksi pembelian 5,9 ton emas yang direkayasa agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01.

Jaksa mengungkapkan, Budi Said juga melakukan transaksi pembelian emas dengan harga di bawah standar dan tidak sesuai prosedur Antam. Dia bekerja sama dengan broker Eksi Anggraeni serta beberapa terpidana yang merupakan mantan pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto.

Dalam dua transaksi utama, Budi Said pertama kali membeli 100 kilogram emas dengan harga Rp25.251.979.000, yang seharusnya hanya berlaku untuk 41,865 kilogram. Hal tersebut mengakibatkan selisih emas sebesar 58,135 kilogram yang belum dibayar. Sedangkan pada transaksi kedua, Budi Said membeli 5,9 ton emas seharga Rp3.593.672.055.000, dan secara melawan hukum mengklaim adanya kurang serah sebanyak 1.136 kilogram.

Jaksa menyatakan, harga yang disepakati Budi Said sebesar Rp505.000.000 per kilogram itu jauh di bawah harga standar Antam. Akibatnya, negara mengalami kerugian total hingga Rp1,1 triliun. Kerugian ini terdiri dari Rp92.257.257.820 dari pembelian pertama dan Rp1.073.786.839.584 dari pembelian kedua.

Atas perbuatannya, Budi Said dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, Budi Said juga terancam pidana sesuai dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI akan segera meluncurkan "super apps" dalam waktu dekat. Aplikasi ini diluncurkan untuk memperkuat layanan perbankan digital perusahaan, yang saat ini dilayani oleh aplikasi BSI Mobile.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, digitalisasi sudah menjadi keharusan dalam industri perbankan guna memenuhi kebutuhan keuangan nasabah. Langkah ini perlu diperkuat dengan menggabungkan ekosistem layanan perbankan ke dalam satu aplikasi.

"Pada 9 November 2024, kita akan launching untuk super app. Jadi kita ingin memperkenalkan dan juga me-launching sebuah super app yang membawa teknologi type yang memang bagus," tutur dia, dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut Hery bilang, super app itu nantinya akan menawarkan performa yang lebih baik dan layanan keuangan lebih luas. Tentunya aplikasi yang akan menggantikan BSI Mobile itu juga disiapkan dengan tampilan pengguna (user interface/UI) dan pengalaman pengguna (user experience) lebih menarik dan mudah diakses.

"Walaupun kita sudah punya BSI Mobile, tapi dari performance tidak bisa menyaingi, katakan super apps yang banyak digunakan market," katanya.

Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BSI Saladin Dharmanugraha Effendi menjelaskan, tujuan perusahaan memperbaharui BSI Mobile menjadi super app ialah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi keuangan syariah. Oleh karenanya, super app yang disiapkan BSI berfokus pada ekosistem keuangan syariah.

"Fitur di supper app lebih oke harusnya, terutama di finansial, sosial, dan spiritual, jadi mudah dipakai," ucapnya.

Sebagai informasi, BSI memang mencatat transaksi digital perusahaan terus tumbuh signifikan. Tercatat transaksi melalui e-channel BSI mencapai 607 juta transaksi atau hampir 50 kali lipat transaksi di teller.

"Atau sekitar 97,94 persen transaksi nasabah BSI sudah menggunakan e-channel yang mencapai Rp 709 triliun," ucap Hery.

Adapun untuk BSI Mobile, saat ini jumlah user mencapai 7,5 juta nasabah, dengan volume transaksi BSI Mobile mencapai Rp 464,8 triliun dengan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 387,6 juta transaksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI akan segera meluncurkan "super apps" dalam waktu dekat. Aplikasi ini diluncurkan untuk memperkuat layanan perbankan digital perusahaan, yang saat ini dilayani oleh aplikasi BSI Mobile.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, digitalisasi sudah menjadi keharusan dalam industri perbankan guna memenuhi kebutuhan keuangan nasabah. Langkah ini perlu diperkuat dengan menggabungkan ekosistem layanan perbankan ke dalam satu aplikasi.

"Pada 9 November 2024, kita akan launching untuk super app. Jadi kita ingin memperkenalkan dan juga me-launching sebuah super app yang membawa teknologi type yang memang bagus," tutur dia, dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut Hery bilang, super app itu nantinya akan menawarkan performa yang lebih baik dan layanan keuangan lebih luas. Tentunya aplikasi yang akan menggantikan BSI Mobile itu juga disiapkan dengan tampilan pengguna (user interface/UI) dan pengalaman pengguna (user experience) lebih menarik dan mudah diakses.

"Walaupun kita sudah punya BSI Mobile, tapi dari performance tidak bisa menyaingi, katakan super apps yang banyak digunakan market," katanya.

Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BSI Saladin Dharmanugraha Effendi menjelaskan, tujuan perusahaan memperbaharui BSI Mobile menjadi super app ialah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi keuangan syariah. Oleh karenanya, super app yang disiapkan BSI berfokus pada ekosistem keuangan syariah.

"Fitur di supper app lebih oke harusnya, terutama di finansial, sosial, dan spiritual, jadi mudah dipakai," ucapnya.

Sebagai informasi, BSI memang mencatat transaksi digital perusahaan terus tumbuh signifikan. Tercatat transaksi melalui e-channel BSI mencapai 607 juta transaksi atau hampir 50 kali lipat transaksi di teller.

"Atau sekitar 97,94 persen transaksi nasabah BSI sudah menggunakan e-channel yang mencapai Rp 709 triliun," ucap Hery.

Adapun untuk BSI Mobile, saat ini jumlah user mencapai 7,5 juta nasabah, dengan volume transaksi BSI Mobile mencapai Rp 464,8 triliun dengan jumlah frekuensi transaksi sebanyak 387,6 juta transaksi.

Jakarta -

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal ini cukup mengejutkan karena Sritex selama ini dikenal sebagai perusahaan raksasa tekstil Indonesia.

Bahkan salah satu pemilik Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pernah masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes. Salah satu yang membuat publik penasaran adalah berapa kekayaan pemilik Sritex.

Dalam artikel ini akan kita ulas beberapa informasi mengenai perusahaan berkode saham SRIL ini, mulai dari kekayaan pemilik Sritex, kepemilikan saham, hingga struktur manajemennya.

Kekayaan Pemilik Sritex

Sritex didirikan oleh HM Lukminto pada 1966. Setelah Lukminto wafat pada 2014, perusahaan yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah ini dikelola oleh anak-anaknya.

Iwan Setiawan Lukminto (Iwan) sempat menjabat sebagai Direktur Utama Sritex, namun kini dia menjabat sebagai Komisaris Utama. Sementara jabatan yang dia lepas diisi oleh adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto (Wawan).

Iwan sempat masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada tahun 2020. Berdasarkan data terakhir pada September 2020, kekayaan Iwan mencapai USD 515 juta atau sekitar Rp 8,1 triliun jika dihitung dengan kurs sekarang, yaitu USD 1 = Rp 15.700.

Jumlah harta tersebut membuatnya berada pada urutan ke-49 pada daftar orang terkaya di Indonesia. Pada tahun sebelumnya, kekayaan Iwan tercatat mencapai USD 585 juta atau sekitar Rp 9,2 triliun.

Namun sejak itu, namanya tak lagi masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Jumlah hartanya yang terbaru pun tidak lagi tercatat.

Siapa Saja Pemilik Saham Sritex?

Dikutip dari situs Bursa Efek Indonesia, saham pengendali Sritex atau SRIL dimiliki oleh PT Huddleston Indonesia yang jumlahnya mencapai 12.072.841.076 lembar saham atau setara 59,03%. PT Huddleston Indonesia merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Lukminto.

Kemudian dari saham publik sebesar 39,89%. Nama-nama lainnya adalah kelima anak HM Lukminto, termasuk Iwan dan Wawan. Berikut ini daftar pemegang saham Sritex:

• PT Huddleston Indonesia: 59,03%
• Saham publik: 39,89%
• Iwan Setiawan Lukminto (Komisaris): 0,53%
• Iwan Kurniawan Lukminto (Direksi): 0,52%
• Vonny Imelda Lukminto: 0,01%
• Margaret Imelda Lukminto: 0,01%
• Lenny Imelda Lukminto: 0,01%

Jajaran Manajemen Sritex

Adapun jajaran manajemen PT Sri Rejeki Isman adalah sebagai berikut:

Direksi

• Direktur Utama: Iwan Kurniawan Lukminto
• Direktur Operasional: Mira Christina Setiady
• Direktur Keuangan: Welly Salam
• Direktur Independen: Regina Lestari Busono
• Direktur Umum: Supartodi
• Direktur Bisnis Benang: Karunakaran Rama Moorthy
• Direktur Bisnis Kain: Gautam Sandeep Kumar
• Direktur Bisnis Garmen: Teo Khek Thuan

Komisioner

• Komisaris Utama: Iwan Setiawan Lukminto
• Komisaris: Megawati
• Komisaris: Liem Konstantinus

Demikian tadi informasi mengenai kekayaan pemilik Sritex, Iwan Setiawan Lukminto yang pernah masuk dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes.

(bai/row)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menanggapi soal kemungkinan pemerintah yang tidak melanjutkan subsidi sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit pada 2025.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi sinyal bahwa subsidi itu berpotensi tidak dilanjut pada tahun depan, lantaran tak ada penambahan anggaran untuk subsidi motor listrik.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan sejauh ini pihaknya masih berharap subsidi tersebut tetap dilanjutkan, sebab, belum ada keputusan final dari pemerintah terkait dihapuskannya subsidi motor listrik.

Menurutnya, anggaran subsidi motor listrik pada tahun depan kemungkinan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis yang menjadi fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, program Makan Bergizi Gratis menelan anggaran hingga Rp71 triliun.

"Bisa saja [subsidi] itu tidak ada karena memang prioritas di pemerintahan Prabowo ini kan program Makan Bergizi Gratis, mungkin dialihkan ke sana,” ujar Budi saat dihubungi Bisnis, dikutip Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, jika mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, maka pemerintah perlu mendukung industri kendaraan listrik, termasuk sepeda motor listrik.

Terlebih, berbagai negara di dunia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, salah satunya dengan penggunaan kendaraan listrik, maka menurutnya Indonesia jangan sampai tertinggal.

“Jadi, terlepas dari prioritas pemerintah sekarang untuk program Makan Bergizi Gratis, kami berharap subsidi motor listrik tetap dilanjut, walaupun tidak sebanyak yang ditargetkan tahun ini, minimal ada lah,” jelasnya.

Dia pun mengakui bahwa jika tidak disubsidi, penjualan sepeda motor akan mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan. Terlebih, tantangan utama yang dihadapi para anggota Aismoli yaitu mengedukasi calon konsumen terkait manfaat dan keuntungan menggunakan motor listrik dibandingkan sepeda motor konvensional.

Alhasil, Aismoli beserta para agen pemegang merek (APM) menyiapkan strategi jika penjualan motor listrik tidak disubsidi tahun depan. Dia pun berharap, populasi motor listrik di Indonesia bisa tembus 200.000 unit hingga akhir 2024.

“Kami sudah siap dengan dua skema. Skema optimis jika subsidi masih ada, dan skema pesimis jika subsidi dihapus. Semoga industri motor listrik di Indonesia bisa berkembang pesat,” pungkas Budi.

Sebagai tambahan informasi, mengacu data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira) alokasi anggaran yang tersedia pada 2024 tertulis 0, alias sudah terserap sepenuhnya.

Hingga Selasa (29/10/2024), subsidi yang telah disalurkan sebanyak sebanyak 49.062 unit. Jumlah subsidi tersalurkan tersebut jauh melampaui capaian sepanjang 2023 sebanyak 11.532 unit.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengucurkan subsidi motor listrik senilai Rp7 juta per unit untuk percepatan populasi elektrifikasi melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023 tentang perubahan atas Permenperin No. 6/2023.

Beleid ini lantas mengubah syarat penerimaan subsidi yang tadinya dari empat golongan menjadi 1 NIK untuk 1 unit. Sebanyak 50.000 unit kuota subsidi pun telah disiapkan untuk anggaran 2024, dan ada tambahan kuota 10.700 unit pada Agustus 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan PT Harum Energy Tbk akan terlibat dalam program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan telah berbicara dengan Komisaris Utama Harum Energy Lawrence Barki.

"Barusan saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari grup Harum Energy. Dia mengatakan juga siap membantu," katanya di Gedung Nusantara DPR, Selasa (29/10).

Harum Energy akan menambah deret perusahaan swasta yang terlibat dalam program 3 juta rumah. Perusahaan yang lebih dulu terlibat yakni Agung Sedayu Group yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, perusahaan Prajogo Pangestu (Barito Pacific), perusahaan Boy Thohir (PT Adaro Energy Indonesia Tbk), dan perusahaan Franky Widjaja (Sinar Mas).

"Saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar. Ada Agung Sedayu. Ada Barito, Pak Prayogo, ada Boy Thohir, ada Pak Franky dari Sinar Mas. Dan saya sangat berterima kasih semuanya berkomitmen untuk juga mendukung program perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat," katanya.

Pria yang akrab disapa Ara itu sebelumnya mengatakan langkah gotong royong itu akan dimulai dengan groundbreaking pembangunan rumah di Tangerang pada 10 November mendatang. Tanahnya seluas 2,5 ha yang disumbangkan oleh Ara, sedangkan pembangunan akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

"Ini enggak menggunakan uang negara, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Nanti kita lihat bagaimana diserahkan kepada rakyat," imbuhnya.

Ara mengatakan skema pembangunan 3 juta rumah bisa bermacam-macam. Bisa tanahnya berasal dari swasta dan dibangun oleh swasta seperti yang akan groundbreaking pada November. Kemudian bisa juga tanahnya berasal dari tanah sitaan dan dibangun swasta.

"Modelnya beda-beda. Jadi bisa tanahnya itu dari tanah sitaan, bisa tanah dari milik negara. Ya, itu kita akan bicarakan. Nanti masuknya ke dirjen kekayaan negara dulu," katanya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat total dana kelolaannya hingga September 2024 mencapai Rp 776,80 triliun. Angka ini tumbuh sekitar 13% secara year on year (YoY) atau jika bandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menyebutkan, dari total dana kelolaan tersebut terdiri dari dana kelolaan Jaminan Hari Tua (JHT) sejumlah Rp 484,50 triliun, meningkat 9,97% dari September tahun lalu.

Kemudian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencapai Rp 14,05 triliun. Angka ini naik 36,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, Oni menyebutkan jumlah dana kelolaan tersebut juga terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 65,44 triliun, atau naik 14,63% secara year on year (YoY).

Selanjutnya, juga terdiri dari Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 182,31 triliun, tumbuh 21,38% YoY, diikuti Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,99 triliun, atau naik 6,43% YoY, serta BPJS Rp 13,48 triliun, meningkat 12,25% YoY.

Adapun hingga akhir tahun 2024, Oni bilang bahwa BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun.

Selain itu, dia memprediksi, hingga tahun depan, gelombang PHK kemungkinan masih akan terus berlanjut, maka dari itu pihaknya menyiapkan strategi yang antisipatif dalam mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian.

“Memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional yang mengalami volatilitas luar biasa, kami akan terus berkomitmen untuk mengelola secara profesional, hati-hati, dan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (29/10).

Lebih lanjut, Oni juga mengatakan bahwa pihaknya selalu berkomitmen mengelola dengan prinsip liability driven, yang artinya BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mencari return, tetapi juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa dibayarkan.

JAKARTA, investor.id – Persidangan dugaan korupsi jual beli emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam yang melibatkan ‘Crazy Rich’ Surabaya, Budi Said menguak fakta baru. Salah satu saksi mengungkapkan dugaan permintaan kekurangan emas adalah hasil rekayasa Budi Said.

Kesaksian Eksi Anggraeni, yang bertindak sebagai broker dalam transaksi pembelian emas Budi Said di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 ANTAM, mengungkap surat keterangan kekurangan emas tersebut diminta dan didesain oleh Budi sendiri. Surat itu kemudian menjadi dasar bagi Budi untuk menggugat perdata PT Antam di pengadilan.

Eksi mengungkapkan, surat keterangan kekurangan serah emas sebanyak 1.136 kilogram atau 1,13 ton dari BELM Surabaya 01 ANTAM dibuat atas permintaan Budi Said melalui telepon.

“Semua konsep surat itu berasal dari arahan Budi Said,” ujar Eksi di depan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/10/2024), dikutip dari keterangan resmi.

Eksi mengungkapkan, sekitar Oktober atau November 2018, dia dihubungi oleh Budi untuk mendokumentasikan semua transaksi pembelian emas di Antam, termasuk tanggal pembelian, jumlah dana yang disetor ke rekening Antam, nomor faktur, dan waktu penyerahan barang.

“Semua perhitungan itu, arahannya dari Pak Budi,” tambahnya dalam persidangan.

Setelah konsep surat disusun, Eksi mendatangi BELM Surabaya 01 untuk meminta surat keterangan tersebut kepada Kepala Butik, Endang Kumoro. Namun, Endang sedang menunaikan ibadah umroh saat itu.

Eksi kemudian menemui Ahmad Purwanto selaku pejabat di butik dan Misdianto yang merupakan pegawai administrasi. Permintaan surat keterangan dari Budi Said disampaikan kepada Purwanto, dengan Eksi mengonfirmasi bahwa surat tersebut memang permintaan Budi Said.

Usai surat selesai dibuat, Eksi menyerahkannya ke rumah Budi Said di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya. Namun, Budi menolak karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh Endang. Setelah Endang kembali dari umroh, Eksi kembali ke butik untuk meminta surat yang sama dengan tanda tangan Endang.

“Setelah saya serahkan, Pak Budi bilang, ‘Ini benar, Bu’,” kata Eksi.

Dalam sidang, jaksa turut menunjukkan surat bertanggal 16 November 2018, yang menyebutkan harga emas Rp 505 juta per kilogram. Eksi menyatakan, harga tersebut sesuai dengan informasi dari dirinya kepada Budi, meski harga resmi Antam pada 2018 berkisar Rp 590 juta per kilogram.

Saat jaksa menanyakan keabsahan surat itu, Eksi mengaku harga di surat itu memang tidak sesuai dengan harga resmi Antam yang tertera di faktur. Eksi menambahkan, catatan pembayaran itu pun tidak sesuai dengan tanggal di faktur, karena dia menuliskannya berdasarkan instruksi Budi Said.

Gugatan Tidak Sah

Dalam persidangan juga terungkap, surat keterangan ini digunakan oleh Budi sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ANTM, dengan dalih kekurangan serah emas sebanyak 1.136 kg atau 1,13 ton.

Budi mengklaim telah melakukan pembayaran sebesar Rp 3,59 triliun untuk pembelian emas seberat 7.071 kg atau 7.07 ton, namun hanya menerima 5.935 kg atau 5.93 ton. Padahal, berdasarkan faktur resmi yang diterbitkan ANTAM, tidak ada kekurangan serah emas seperti yang dituduhkan oleh Budi.

Hal itu diketahui Eksi dari penasihat hukumnya saat dia masih di dalam rumah tahanan atas perkara dugaan korupsinya di BELM Surabaya 01 ANTAM.

"Tiba-tiba ada gugatan dari Pak Budi Said, tahun 2019 berlanjut sampai 2020. Saya dapat kabar dari PH (penasihat hukum) bahwa Pak Budi Said menuntut ANTAM 1.136 kg emas," bebernya.

Adapun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas ANTAM, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi Said diduga terlibat dalam transaksi pembelian 5,9 ton emas yang direkayasa agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01.

Jaksa mengungkapkan, Budi Said juga melakukan transaksi pembelian emas dengan harga sebesar Rp 505.000.000 per kilogram yang jauh di bawah standar dan tidak sesuai prosedur Antam. Dia bekerja sama dengan broker Eksi Anggraeni serta beberapa terpidana yang merupakan mantan pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto.

Dalam dua transaksi utama, Budi Said pertama kali membeli 100 kilogram emas dengan harga Rp 25.251.979.000, yang seharusnya hanya berlaku untuk 41,865 kilogram. Hal tersebut mengakibatkan selisih emas sebesar 58,135 kilogram yang belum dibayar. Sedangkan pada transaksi kedua, Budi Said membeli 5,9 ton emas seharga Rp 3.593.672.055.000, dan secara melawan hukum mengklaim adanya kurang serah sebanyak 1.136 kilogram.

Dalam kasus ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 1,16 triliun yang terdiri dari Rp 92.257.257.820 dari pembelian pertama dan Rp 1.073.786.839.584 dari pembelian kedua. Angka ini dihitung berdasarkan kekurangan fisik emas Antam di BELM Surabaya 01 dan kewajiban Antam untuk menyerahkan 1.136 kg emas kepada Budi Said sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1666K/Pdt/2022 tertanggal 29 Juni 2022.

Atas perbuatannya, Budi Said dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selain itu, Budi Said juga terancam pidana sesuai dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan disebut akan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah. Kabar ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Pembangunan rumah yang akan dibangun taipan ini akan dimulai pada November mendatang di Tangerang, Banten. Lahan tersebut berasal dari tanah yang disumbangkan dari perusahaan Ara, sapaan Maruarar Sirait.

“Tanggal 10 November ground breaking (peletakan batu pertama) rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya,” katanya di Kantor PUPR, Senin, 28 Oktober 2024.

Ara sebelumnya mengatakan akan menyumbangkan 2 hektare tanah miliknya untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah. Hal ini disampaikannya ketika melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta, Ahad.

Langkah ini diharapkan bisa menjadi contoh untuk masyarakat lain agar tertarik melakukan hal serupa. Pasalnya, Ara menegaskan bahwa program 3 juta rumah dilakukan dengan konsep gotong royong.

“Artinya, pemerintah dengan senang hati menampung inisiatif baik masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya untuk dibangun rumah rakyat,” katanya.

Sementara Agung Sedayu Group adalah konglomerasi perusahaan pengembang properti di Indonesia yang selama ini banyak membantu pemerintah. Salah satunya dalam rangka mewujudkan terbangunnya sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Aguan sendiri ditunjuk oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menjadi Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke proyek IKN pada pertengahan Agustus 2023 lalu. Konsorsium yang dipimpin oleh Aguan itu antara lain berhasil membangun hotel bintang lima, Swissotel Nusantara di IKN.

Adapun program pembangunan 3 juta rumah tiap tahun adalah janji Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024. Proyek ini dirancang untuk membangun 3 juta rumah setiap tahunnya, dengan alokasi 1 juta unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat pedesaan.

Estimasi dari Bank BTN menyebutkan bahwa potensi transaksi dari program ini dapat mencapai Rp400 triliun per tahun, dengan harga rumah subsidi di perkotaan sekitar Rp200 juta dan di pedesaan berkisar antara Rp75 juta hingga Rp100 juta per unit.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rumor BTN bakal mengakuisisi Bank Victoria Syariah kian terang. Sejalan dengan itu, saham dua pemilik manfaat terakhir (ultimate shareholder) Bank Victoria Syariah yakni Bank Victoria (BVIC) dan PT Victoria Investama Tbk. (VICO) ikut terkerek.

Saham BVIC dihargai Rp104 per lembar pada penutupan pasar Selasa (29/10), naik 2,97%. Seiring makin kencangnya rumor BTN mengakuisisi Bank Victoria Syariah pada sebulan terakhir, saham BVIC telah naik 25,30%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan itung-itungan terhadap potensi kenaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 pada awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki waktu untuk melihat kondisi keuangan Negara dengan menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Minggu pertama November angka perhitungannya [pertumbuhan ekonomi dan inflasi] itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi, kami rapat solusi seperti apa,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Kendati demikian, Yassierli menekankan bahwa dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan tetap mengkalkulasi segara potensi yang ada. Termasuk berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah (pemda) terkait dengan pengupahan di tingkat nasional.

“Yang jelas selain dari Kemenaker kami juga ada dewan pengupahan nasional. Besok kami InsyaAllah, Kamis atau Jumat kami akan berkoordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia bagaimana selanjutnya,” pungkas Yassierli.

Diberitakan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan.

Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).