Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi lanjut menguat pada perdagangan akhir pekan. IHSG menutup perdagangan Kamis (31/10) dengan menguat tipis 0,06% ke level 7.574,01.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya memproyeksikan IHSG akan menguat pada rentang 7.554-7.645. Adapun pola gerak IHSG terlihat mulai mengalami technical rebound, tetapi belum terkonfirmasi secara solid.

"Peluang kenaikan masih terbuka lebar hingga beberapa waktu mendatang mengingat kondisi perekonomian yang stabil terlihat dari beberapa data ekonomi," tulisnya dalam riset, Kamis (31/10).

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan memaparkan secara teknikal IHSG terindikasi menemukan bottom level dari minor bearish reversal di kisaran 7.550 dengan batas toleransi hingga 7.500.

Dia bilang konfirmasi rebound ke 7.606-7.610 akan memvalidasi indikasi tersebut. Adapun indikator Stochastic RSI berpotensi membentuk golden cross pada oversold area.

"Dengan demikian, IHSG menjaga peluang membentuk pola triangle sebagai indikasi kembali ke bullish momentum," jelas Valdy.

Dari dalam negeri, faktor penggerak IHSG masih berasal dari realisasi kinerja keuangan per September 2024 dai emiten. Mayoritas kinerja emiten blue chip sesuai dengan ekspektasi.

Valdy menyebut saham PTBA, PGAS, MBMA, CPIN dan SCMA dapat dicermati untuk akhir pekan ini. Sementara saham pilihan Yugen Bertumbuh jatuh pada UNVR, INDF, ICBP, KLBF, TBIG, TLKM, BBRI, ASII dan ASRI.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mendukung penerapan kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk mendorong daya beli masyarakat dan menambah penerimaan negara.

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan, wajar apabila kebijakan insentif pajak diterapkan ketika kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja.

Di saat penurunan daya beli masyarakat belakangan ini, sambungnya, insentif pajak konkret yang bisa diterapkan pemerintah yaitu PPh 21 ditanggung pemerintah [DTP].

"Jika ada fasilitas pembebasan PPh 21, cashflow [pemasukan] yang seharusnya digunakan untuk bayar pajak dapat dialokasikan ke pos konsumsi lainnya," jelas Prianto kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Sejalan dengan itu, pengajar di Universitas Indonesia ini meyakini akan ada dua dampak positif akibat penerapan pembebasan PPh 21, yakni peningkatan daya daya beli buruh dan naiknya konsumsi serta rantai pasok.

"Pada akhirnya, PPN [pajak pertambahan nilai] sebagai pajak konsumsi dapat meningkat. Dengan demikian, pengurangan pendapatan PPh 21 dapat ditukar dengan pendapatan PPN. Sebagai kesimpulan, penerimaan pajak dapat meningkat juga," ungkap Prianto.

Senada, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai jika PPh 21 DTP ditetapkan maka upah buruh tidak dipotong pajak sehingga berdampak positif ke peningkatan daya beli.

Hanya saja, Wahyu menambahkan bahwa kebijakan tersebut hanya akan diterima oleh sebagian masyarakat yang bekerja di sektor formal atau bahkan industri tertentu.

"Sementara persoalan daya beli ini kan dirasakan oleh banyak masyarakat, terutama pekerja informal yang mungkin tidak bisa mendapat fasilitas ini," ucapnya kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Tak hanya itu, jika insentif pajak tersebut juga diberikan ke sektor tertentu maka pengawasan perlu ditingkatkan agar tepat sasaran. Dengan demikian, ada persoalan administratif yang turut perlu dipertimbangkan.

"Jika mau menerapkan kebijakan ini, maka pemerintah harus menentukan sektor mana yang memerlukan dan pegawai seperti apa yang bisa mendapatkannya," ujar Wahyu.

Diusul Pengusaha, Dikaji Pemerintah

Sebagai informasi, penerapan PPh 21 DTP diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khususnya untuk menstimulus industri padat karya yang sedang terpuruk.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Stimulus keringanan PPh 21 sendiri sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

"Itu [PPh 21 DTP] juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 gak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan bahwa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan.

"Kenaikan PPN itu gak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

Sementara itu, pemerintah akan mengkaji kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Apindo terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah, sambungnya, sedang membahas masukan tersebut.

"Kalau itu [PPh 21 DTP] kita sedang bahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujar Anwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan, pemerintah akan menampung segala opsi kebijakan yang ditawarkan pihak lain. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lebih irit bicara. Dia tidak menampik maupun mengonfirmasi ihwal wacana pembebasan PPh 21 ke industri padat karya tersebut.

"Nanti kita ngomongin kebijakan," jelas Suahasil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Apindo meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

JAKARTA, investor.id - Pasar kripto anjlok parah dalam 24 jam terakhir. Harga Bitcoin juga ambruk terseret pelemahan pasar saham Amerika Serikat (AS) setelah laporan keuangan kuartal III-2024 raksasa teknologi mengecewakan.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, Jumat (1/11/2024) pukul 06.20 WIB, kapitalisasi pasar kripto global anjlok 5,5% menjadi US$ 2,3 triliun dalam 24 jam. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) ambles 2,9% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin di level US$ 70.477 per koin atau setara Rp 1,1 miliar (kurs, Rp 15.724).

Pelemahan juga terjadi pada Binance (BNB) sebesar 3,5% dalam 24 jam. Sehingga BNB dibanderol dengan harga US$ 576 per koin. Sementara Ethereum (ETH) malah melesat 5,4% menjadi US$ 2.520 per koin.

Dikutip dari Coindesk, harga aset kripto dan saham terkait mengalami penurunan seiring dengan para trader yang terlihat mengurangi posisi long setelah kenaikan signifikan sebelumnya. Bitcoin (BTC) kembali gagal menembus rekor tertinggi di atas US$ 73.700.

Penurunan harga ini terjadi bersamaan dengan penurunan besar di pasar saham AS, di mana Nasdaq dan S&P 500 masing-masing turun 2.3% dan 1.5%. Raksasa teknologi seperti Meta (META) dan Microsoft (MSFT) menekan indeks setelah laporan keuangan yang mengecewakan.

Saham yang terhubung dengan aset digital juga mengalami kerugian. Saham Coinbase (COIN) turun 7% setelah gagal memenuhi target pendapatan, sementara Robinhood (HOOD) anjlok 13%. Penambang Bitcoin, termasuk Marathon Digital (MARA), Riot Platforms (RIOT), dan Cleanspark (CLSK), juga mengalami penurunan antara 5%-10%.

Beli Bitcoin

MicroStrategy (MSTR), yang mengumumkan rencana penggalangan modal sebesar US$ 42 miliar untuk membeli lebih banyak Bitcoin, hanya turun 2.5%.

Geoffrey Kendrick, kepala riset aset digital di Standard Chartered, mencatat dalam laporan pagi bahwa ada risiko pengurangan posisi menjelang pemilu Presiden (Pilpres) AS yang akan datang. Meskipun demikian, dia memperkirakan bahwa penurunan ini hanya akan menjadi kemunduran sementara, dengan harga yang diprediksi akan naik setelah pilpres AS, terlepas dari hasilnya.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kemenangan besar Partai Republik akan menjadi skenario paling bullish untuk aset digital, dengan bank tersebut menetapkan target harga Bitcoin tahun ini di US$ 125 ribu, dan altcoin seperti Solana (SOL) diharapkan mendapat keuntungan dari lingkungan regulasi yang lebih ramah.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan tekstil PT Pan Brothers Tbk (PBRX) sedang berjuang agar terhindar dari kepailitan seperti yang dialami Sritex. Pada Jumat, 22 November 2024 mendatang, masa perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan berakhir dan dijadwalkan disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Keputusan penundaan PKPU tersebut diputuskan pada 25 Juli 2024 lalu pada perkara nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Direktur Pan Brothers, Fitri Ratnasari Hartono menyampaikan akan mengikuti proses dan mekanisme PKPU sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, ia menyampaikan bahwa kegiatan usaha tetap normal.

“Kegiatan usaha dan operasional Perseroan masih berjalan normal hingga saat ini,” tulis Fitri dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Pada laporan keuangan konsolidasian interim per 31 Maret 2024, Pan Brothers memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US$ 188.270.396 atau setara Rp 2,9 triliun (asumsi kurs Rp 15.700 per dolar AS).

Liabilitas jangka pendek mencakup utang usaha, utang pihak ketiga, hingga utang pajak. Sementara itu, liabilitas jangka panjangnya mencapai US$ 364.988.316 atau senilai Rp 5,7 triliun. Di sisi lain, Pan Brothers tercatat memiliki total aset sebesar US$ 698.597.679.

Kondisi keuangan salah satu pemain besar di industri tekstil Indonesia ini sudah mengalami kontraksi sejak masa pandemi Covid-19. Pada 2021 lalu, Pan Brothers sempat digugat pailit oleh PT Maybank Indonesia. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan.

Dalam keterangan resminya pada 15 November 2021, Pan Brothers memaparkan tantangan yang dihadapi di masa pandemi Covid-19 dan dihentikannya fasilitas kredit yang digunakan sebagai modal kerja membuat kondisi arus kas Perseroan menjadi sangat tertekan. Namun, Perseroan saat itu mengklaim masih bisa terus membukukan laba positif dan menjaga operasional tanpa pengurangan karyawan.

Di sisi lain, saat ini saham PBRX berada di level Rp 23. PBRX mendapat notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena adanya permohonan PKPU, terlambat menyerahkan laporan keuangan, perusahaan tercatat di papan pemantauan khusus, dan harga rata-rata saham selama enam bulan di pasar regular kurang dari Rp 51.

Namun, secara umum saat ini saham emiten tekstil sedang dalam tren yang buruk. Pengamat pasar modal sekaligus founder WH Project, William Hartanto mengatakan sektor tekstil belakangan kurang diminati publik.

“Saham-saham ini (tekstil) memiliki likuiditas minim sehingga tidak menarik perhatian trader,” kata William kepada Tempo, Kamis 31 Oktober 2024.

Selain itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta juga menilai saham-saham emiten tekstil masuk kategori not rated. Seperti William, ia menilai saham-saham tersebut memiliki likuiditas rendah.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membenarkan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 belum memberikan dampak terhadap pesanan produk lokal. Hal ini juga dikeluhkan oleh pelaku industri lokal, salah satunya industri konveksi pakaian jadi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan pihaknya telah mewanti-wanti penyelenggara Pilkada untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang. Namun, dampak nya belum signifikan terhadap industri.

"Kami belum menemukan bahwa Pilkada berdampak terhadap produk manufaktur dan tekstil, itu juga terlihat dari IKI [indeks kepercayaan industri] meningkatnya tekstil bukan karena Pilkada tetapi karena optimisme atas program kebijakan pemerintah ke depan," kata Febri, Kamis (31/10/2024).

Padahal, anggaran Pilkada 2024 berdasarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencapai Rp26 triliun untuk pengadaan barang, seperti surat dan kotak suara, tinta, dan ATK lainnya di seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Jika berkaca pada Pilpres dan Pileg 2024 pada Februari 2024 lalu, penggunaan tinta berbahan dasar gambir lebih dari 1 juta botol yang terserap untuk kebutuhan di 35 provinsi dalam negeri dan pemilu di luar negeri.

Tak hanya tinta, produktivitas industri kertas dan percetakan juga meningkat sehingga utilisasinya mencapai 70%-80% saat ini. Sebelumnya, optimisme industri tekstil dan pakaian jadi juga cukup tinggi untuk mengambil peluang pada Pilkada 2024.

Menurut Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan anggota konveksi maklun di organisasinya hanya sekitar 30%. Artinya, pesanan dari partai dan calon-calon gubernur atau bupati hanya berpengaruh pada sedikit pengusaha konveksi.

Sementara itu, IKM konveksi paling banyak diisi oleh pengusaha yang memiliki brand-brand sendiri untuk diisi ke pasar. Saat ini, kalangan IKM inilah yang terpuruk lantaran kalah saing dengan produk impor murah dan ilegal.

"Tapi bagi yang 70% ini anggota kami yang retail itu dia tidak biasa mengerjakan baju-baju partai untuk Pilkada. Jadi yang ini tetap aja sekarang juga masih di 70% yang mengurangi produksi," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah melakukan pengkajian mendalam terkait kebijakan subsidi energi, dengan fokus pada penerapan subsidi yang tepat sasaran.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah telah membentuk tim khusus untuk merumuskan kebijakan ini, dengan harapan subsidi dapat diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini lagi digodok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Tangkap layar dari akun YouTube UI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sidang terbuka di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024)

"Dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi dan/atau bahan referensi keputusan presiden," ucap Bahlil.

Pentingnya kebijakan subsidi yang tepat tidak dapat diabaikan, terutama karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sehingga langkahnya harus ditinjau secara cermat.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung," ujar Bahlil.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.

"Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Jika kajian ini selesai, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," katanya.

Diketahui, untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi yang tetap fokus pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

WIKIMEDIA COMMONS/YOSHI CANOPUS Ilustrasi SPBU Pertamina.

Berdasarkan hasil rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada 27 Agustus 2024 lalu, volume BBM bersubsidi yang dialokasikan mencapai 19,41 juta kiloliter, dengan rincian minyak tanah sebesar 0,52 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 18,89 juta kiloliter.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan bahwa 80 persen konsumsi BBM subsidi, khususnya jenis Pertalite, justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta kiloliter konsumsi Pertalite selama tahun 2022 dikonsumsi golongan menengah atas. Sementara solar bersubsidi, kondisi lebih memprihatinkan, di mana 95 persen pengguna berasal dari kalangan yang sama.

"Subsidi BBM ini tidak dinikmati oleh golongan menengah bawah, tetapi lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah atas," tegas Deputi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/9/2024) lalu.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat mampu cenderung menggunakan kendaraan pribadi, sehingga kebutuhan bahan bakar mereka lebih besar dibandingkan dengan masyarakat kurang mampu yang lebih memilih transportasi umum.

Mengapa Koordinasi Kementerian HAM Penting Menurut Yasonna Laoly?

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.

Apa yang Dikhawatirkan Yasonna tentang Perbedaan Pendapat?

Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Apa Contoh Kerja Sama yang Diberikan oleh Yasonna?

Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.

Mengapa Penyelesaian Nonyudisial Diperlukan?

Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.

Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

Apa Pendekatan yang Harus Ditempuh Kementerian HAM?

Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.

Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.

Bagaimana Anggaran Dapat Dioptimalkan?

Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.

Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.

Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.

Apa Kesimpulan dari Peringatan Yasonna?

Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mengeklaim terdapat sejumlah kader PDI-P yang turut mendukung paslon mereka pada Pilkada Jakarta 2024.

Pernyataan ini disampaikan menyusul deklarasi tujuh politisi dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

“Begitu juga tadi yang dimaksud Pak Ridwan Kamil, ada juga kader-kader dari pendukung pasangan lain, termasuk PDI-P memberikan pilihan pada pasangan Rido, itu ada juga,” kata Ketua Timses Rido, Ahmad Riza Patria, dalam jumpa pers di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Politisi Parta Gerindra itu menambahkan bahwa perpindahan dukungan politik merupakan hal yang biasa dalam kontestasi politik. Ia meminta media untuk memeriksa hasil survei mengenai dukungan partai politik dalam Pilkada Jakarta 2024.

“Hasil-hasil survei biasanya itu kelihatan berapa persen dari pendukung pasangan PDI-P yang memberikan pilihan kepada nomor 1, 2, dan 3. Partai Golkar, Gerindra, PKS dan semua partai itu bisa dicek berapa besar,” ujarnya.

Riza juga menyatakan bahwa mayoritas pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih solid mendukung pasangan Rido.

“Nah kami termasuk bersyukur, mayoritas lebih dari 80 persen pendukung dari pasangan KIM itu solid ke pasangan Rido, termasuk relawan-relawan yang ada,” lanjutnya.

Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, mengklaim bahwa sekitar 25 persen pendukung PDI-P mendukung paslon Rido berdasarkan hasil survei. Namun, ia tidak memerinci sumber survei tersebut.

“Kan dari survei juga sama. Betul 70 persen pemilih PDI-Perjuangan ke sana (Pramono dan Rano). Tapi, kan ke kami ada 25 persen, paham enggak? Berarti kan ada pemilih PDI-Perjuangan yang bersimpati ke Rido,” kata Ridwan Kamil saat ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (31/10/2024).

Ridwan menambahkan bahwa fenomena serupa juga terjadi pada basis pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, di mana ada yang menyeberang ke paslon lain.

Ia menegaskan bahwa dinamika semacam ini adalah hal yang wajar dalam politik.

“Bagi kami itu (dinamika) hal yang biasa, tidak ada yang 100 persen solid. Tidak ada 100 persen yang, sreg tidak solid. Hal begini biasa,” tutup Ridwan.

Diketahui, paslon nomor urut 3, Pramono Anung, menerima tujuh anggota Koalisi Indonesia Maju di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, pada Kamis.

Mereka antara lain Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.

Ketujuh politisi itu mengenakan baju berwarna khas partai masing-masing tanpa simbol partai.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan memulai perdagangan hari ini pada posisi 7.574,02. Level ini diraih usai IHSG naik tipis 0,06% atau 4,17 poin hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (31/10).

Pengamat Pasar Modal dan Founder WH Project, William Hartanto melihat bahwa IHSG mencoba rebound pada perdagangan kemarin, namun masih tertahan pada resistance MA5.

William menyoroti bahwa secara siklus tahunan, November merupakan bulan di mana IHSG sering melemah. Pada perdagangan kemarin terjadi percobaan rebound, namun sayangnya belum mengalami reversal, terbukti dari candlestick IHSG yang masih di bawah MA5.

Indikator MA5 merupakan pengukur tercepat kelanjutan dari sebuah tren, dan saat ini dengan kondisi masih di bawah MA5 maka IHSG masih dalam pergerakan melemah.

William juga mencermati, pada perdagangan kemarin investor asing mencatatkan posisi net sell sebesar Rp 85 miliar pada pasar reguler. Sedangkan nilai transaksi mencapai Rp 13,26 triliun.

Secara teknikal, IHSG mengalami technical rebound namun gagal menembus resistance MA5, kondisi ini belum memberikan indikasi reversal dan IHSG masih bisa bergerak menurun. Tren IHSG adalah sideways dengan support pada 7420 dan juga menjadi neckline dalam pembentukan pola inverted cup & handle.

"Memperhatikan faktor-faktor di atas, kami memproyeksikan hari ini IHSG berpotensi bergerak melemah dalam range 7.540–7.680," tulis William dalam risetnya, Jumat (1/11).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal, antara lain:

1. PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)

Konsolidasi dalam tren menguat di area Rp 426–Rp 474.

• Rekomendasi: Buy
• Support: Rp 426
• Resistance: Rp 474

2. PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)

Pergerakan harga menguat konsisten di atas MA5 dan MA20 untuk trend following.

• Rekomendasi: Buy
• Support: Rp 1.170
• Resistance: Rp 1.305

3. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)

Pergerakan harga membentuk pola inverted cup & handle dengan neckline pada 1150 (pola belum terkonfirmasi).

• Rekomendasi: Wait and see
• Support: Rp 1.150
• Resistance: Rp 1.305

4. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA)

Pergerakan harga membentuk pola cup & handle dengan neckline pada 1280 (pola belum terkonfirmasi).

• Rekomendasi: Buy
• Support: Rp 1.180
• Resistance: Rp 1.280

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Pinjol Ilegal 2024- KONTAN.CO.ID -Jakarta. Jumlah perusahaan financial technolgy (fintech) peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) legal yang terdaftar dan berizin di OJK hingga November 2024 ada 98 perusahaan. Waspadai nama-nama pinjol ilegal yang selama ini telah ditertibkan Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dilansir dari website OJK, ​pinjol ilegal beroperasi dengan berbagai modus. Ada yang modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Dengan penemuan pinjol ilegal tersebut, sejak 2017 s.d. 31 Juli 2024, Satgas telah menghentikan 9.180 entitas pinjol ilegal/pinpri. Hingga akhir September 2024 kemarin, OJK belum mengumumkan kembali daftar nama pinjol ilegal yang ditertibkan.

Namun, pinjol ilegal selalu bermunculan di masyarakat setiap bulan. Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Nama-nama pinjol ilegal yang telah ditertibkan bisa saja kembali muncul di masyarakat. Biasanya, nama-nama pinjol ilegal baru memiliki kesamaan dengan yang sebelumnya.

Sementara itu, jumlah pinjol legal yang terdaftar di OJK tersisa 98 perusahaan setelah otoritas mencabut izin TaniFund pada Mei 2024. OJK juga mencabut izin pinjol Dhanapala dan Jembatan Emas pada Juli 2024.

Berikut daftar pinjol legal dan berizin OJK per November 2024:

1. Danamas - https://p2p.danamas.co.id
2. investree - https://www.investree.id
3. amartha - https://amartha.com
4. DOMPET Kilat - https://www.dompetkilat.co.id
5. Boost- https://myboost.co.id
6. TOKO MODAL - https://www.tokomodal.co.id
7. Findaya - http://findaya.co.id
8. modalku - https://modalku.co.id
9. KTA KILAT - http://www.pendanaan.com
10. Kredit Pintar - http://kreditpintar.co.id
11. Maucash - http://maucash.id
12. Finmas - https://www.finmas.co.id
13. KlikA2C - https://klika2c.co.id
14. Akseleran - https://www.akseleran.co.id
15. Ammana.id - https://ammana.id
16. PinjamanGO - https://www.pinjamango.co.id
17. KoinP2P - https://koinp2p.com
18. pohondana - http://pohondana.id
19. MEKAR - https://mekar.id
20. AdaKami - www.adakami.id
21. ESTA KAPITAL FINTEK - https://www.estakapital.co.id
22. KREDITPRO - http://kreditpro.id
23. FINTAG - http://fintag.id
24. RUPIAH CEPAT - www.rupiahcepat.co.id
25. CROWDO - https://crowdo.co.id
26. Indodana - indodana.id
27. JULO - www.julo.co.id
28. Pinjamwinwin - pinjamwinwin.com
29. DanaRupiah - danarupiah.id
30. Taralite - www.taralite.com
31. Pinjam Modal - pinjammodal.id
32. ALAMI - p2p.alamisharia.co.id
33. AwanTunai - www.awantunai.co.id
34. Danakini - https://danakini.co.id
35. Singa - http://singa.id
36. DANAMERDEKA - http://danamerdeka.co.id
37. EASYCASH - http://indo.geteasycash.asia
38. PINJAM YUK - http://www.pinjamyuk.co.id
39. FinPlus - www.finplus.co.id
40. UangMe - http://uangme.id
41. PinjamDuit - http://pinjamduit.co.id
42. DANA SYARIAH - http://danasyariah.id
43. BATUMBU - www.batumbu.id
44. Cashcepat - http://cashcepat.id
45. klikUMKM - www.klikUMKM.co.id
46. Pinjam Gampang - http://www.kreditplusteknologi.id
47. cicil - https://www.cicil.co.id
48. lumbungdana - http://lumbungdana.co.id
49. 360 KREDI - www.360kredi.id
50. ETHIS - https://ethis.co.id
51. Kredinesia - www.kredinesia.id
52. Pintek - http://pintek.id
53. ModalRakyat http://modalrakyat.id
54. SOLUSIKU - www.solusi-ku.id
55. Cairin - www.cairin.id
56. TrustIQ - http://trustiq.id
57. KLIK KAMI - www.klikkami.co.id
58. Duha SYARIAH - www.duhasyariah.com
59. Invoila - http://invoila.co.id
60. Sanders One Stop Solution - http://sanders.co.id
61. DanaBagus - www.danabagus.id
62. UKU - ukuindo.com
63. KREDITO - https://kredito.id
64. AdaPundi - www.adapundi.com
65. ShopeePayLater - www.lenteradana.co.id/lender/
66. Modal Nasional - www.modalnasional.co.id
67. Komunal - www.komunal.co.id
68. Restock.ID - www.restock.id
69. Asetku - http://asetku.co.id
70. Ringan - www.ringan.co.id
71. Avantee - www.avantee.co.id
72. Gradana - gradana.co.id
73. Danacita - www.danacita.co.id
74. IKI Modal - www.ikimodal.com
75. Ivoji - www.ivoji.id
76. Indofund.id - indofund.id
77. iGrow - igrow.asia
78. Danai.id - http://danai.id
79. DUMI - minjem.com
80. LAHAN SIKAM - www.lahansikam.co.id
81. qazwa.id - qazwa.id
82. KrediFazz - www.kredifazz.id
83. Doeku - doeku.id
84. Aktivaku - aktivaku.com
85. Danain - www.danain.co.id
86. Indosaku - indosaku.id
87. UATAS - www.uatas.id
88. EDUFUND - www.edufund.co.id
89. GandengTangan - www.gandengtangan.co.id
90. PAPITUPI SYARIAH - www.papitupisyariah.com
91. BantuSaku - bantusaku.id
92. danabijak - danabijak.com
93. AdaModal - www.adamodal.co.id
94. SamaKita - samakita.co.id
95. KawanCicil - http://kawancicil.co.id
96. CROWDE - https://crowde.co
97. KlikCair - klikcair.com
98. SAMIR - www.samir.co.id

Daftar pinjol ilegal

Masyarakat harus menghindari tawaran pinjol ilegal. Pasalnya, pinjol ilegal bisa menjerat peminjam dengan bunga yang besar.

Berikut daftar pinjol ilegal yang harus dhindari masyarakat dilansir dari website resmi OJK pada Februari 2024:

1. KTA Kilat - Pinjam Duit jadi lebih Cepat
2. KTA Kilat - Pinjaman Uang Rupiah Mudah & Cepat
3. Dinaran Rupiah Anda Bernilai
4. Sinar Rupiah Pinjaman Guide
5. Uang Kilat
6. Kredit Cepat
7. Dompet Beruntung Pinjaman Hint
8. Pinjam Emas - Pinjaman Guide
9. Dana Indo Daftr Pinjol AmanOJK
10. RajaUang - Pinjaman online cepat & terpercaya
11. Dana Tunai - Pinjam Online Mudah Dan Cepat
12. DANA RAKYAT
13. Peminjaman Dana- kredit pinjaman dana tunai online
14. Dana Anda
15. Pinjaman Pribadi -List penyedia pinjam uang online
16. Optima Pinjol Cair Hints
17. Danamu Uang Kilat Cair Tips
18. Pinjol OJK Cepat Cair Advice
19. Pinjol cepat cair mudah tip
20. Cara Pinjam Rupiah Cepat Cair
21. Pinjol Ke Dana: Cair Tanpa ktp
22. Pinjol Tanpa Ktp Cair Info
23. Go Uang
24. Bantuan pinjaman
25. SakuKami : Pinjaman Tips
26. WallHub mendapatkan uang
27. Uang Mudah
28. PAS DANA – Cair Kapan Saja, Pas Kamu Butuh
29. Duit Kita
30. Pinjaman Koi - Aman Terpercaya
31. Pinjaman Kita – Pinjaman Uang, Aman dan Terpercaya
32. Pinjaman Tunai - Aman, Cepat dan Terpercaya
33. Pinjaman Cepat - Aplikasi Pinjaman Uang
34. Pinjaman Praktis
35. Pinjaman Dompet Uang
36. Dana Indo - Daftar Pinjaman Online Aman Indonesia
37. Duit Saku - pinjolnya masa kini
38. Pinjam Yuk Pinjaman Online Tip
39. Dana Ocean - Pinjaman online tunai mudah cepat
40. PALING OKE – Aplikasi Pinjol Tanpa Kartu
41. Solusi Rupiah
42. Mudah Dana
43. Pinjaman Tunai New Era
44. mRupiah - Play to Earn Rupiah
45. Dinaran : Rupiah Anda Bernilai
46. Pohon Uang
47. Penghasil Uang Dana
48. Digi Dana
49. Dana Kilat
50. TUGAS Penghasil Uang nyata
51. Wall In plus - Pinjaman Uang Tunai Online
52. Ada Modal Pinjaman Dana Clue
53. Pinjol 500 Ribu Cair Info
54. Dana Pro Pinjaman Cepat Clue
55. Dana Rakyat Pinjaman Guide
56. Bahagia Loan Pinjaman Guide
57. Rupiah Express—Pinjaman online mudah & cepat
58. Doku OK
59. wall in - Pinjaman cepat tanpa jaminan
60. KITA BAYAR – Aplikasi Pinjol Tronjal Tronjol
61. Siap Gerak - Aplikasi Pinjol Tanpa Kartu
62. PALING CEPAT – Aplikasi Pinjol Tanpa Kartu
63. DUIT MANTUL – Solusi Pinjol Masa Kini
64. Cepat Mudah - pinjol yang mudah
65. Sahabat Saku - sahabat saku pinjol
66. Uang tunai-Pinjam duit cepet
67. duit plus - uang tunai cepat flash rupiah pinjam
68. Mini Cash - Pinjam cepat
69. Indonesia Uang-Pinjaman Aman
70. Dana mudah Cicil-PINJAMAN
71. Pinjam Mudah Cair Cepat-mudah uang cepat
72. PinjamMudah
73. Pinjaman Cepat AK
74. PINJAMAN DANA USAHA CEPAT
75. Kami Sediain – Pinjol yang Paling Mudah
76. Dana Darurat Harapan
77. Dana Darurat-Pinjaman Tunai
78. DanaCepat - Pinjaman Uang
79. Rupiah Cepat-pinjaman uang dana tunai cepat online
80. Get Emas - Dana Cepat
81. Dana Cepat
82. DanaCepat - Pinjaman Uang
83. Dana Fulus-Pinjama Cepat
84. Dana Go–Kredit Cepat
85. Dana Kilat
86. Pinjam Uang-Uang Kilat
87. Easy Dana-Pinjaman Tunai Uang
88. Dana Rupiah - Penghasil Uang
89. Uang Cepat - Pinjaman Uang Dana Rupiah Online
90. Uang Cash
91. Pinjaman Uang Tunai
92. Pinjaman dana cicil
93. Dana Dompet Online-Pinjaman
94. PundiKas-Pinjaman Online
95. Dana Darurat - Kredit Tunai
96. Dompet Digital Online-Pinjaman
97. Dana Yuk: Uang Efisien
98. Make Money
99. Tunai Bijak - Pinjaman Uang Tunai Dana Online
100. Dana solusi—Aplikasi Ajaib untuk Peminjaman
101. AyoRupiah - Solusi Dana Talangan Anda
102. KSP Ujung Jari--Dana Cepat bisnis online
103. Uang Express - Pinjaman Dana Cepat Cicilan
104. Dana Raja Online Cepat & Aman
105. Modal Rakyat (Meniru perusahaan fintech Modal Rakyat yang resmi dan berizin OJK)
106. HappyDana - Dana Cepat
107. Rupiah Avenue - Pinjaman Uang Dana Cepat Cash Plus
108. Pinjaman Dana Cepat
109. Akseleran - Dana Cepat, Tanpa Ribet
110. Pinjam Uang - Pinjaman Dana Cepat
111. NewsCat- Menghasilkan, pinjaman uang
112. Pinjaman Dana - Uang Rupiah Kredit Kita UTunai Pro
113. Rupiah Maju - Pinjaman dana tu
114. Rupiah Cepat Cair - Pinjam Uang Cepat & Mudah Info
115. Rupiah U.ang - P.injam U.ang C.epat Cair Dan Mudah
116. Pinjaman Modal Usaha
117. Pinjaman Tunai Bri Modal Usaha
118. Modal Cepat KUR BRi
119. Kur Bri Pinjaman Modal - 2018
120. KUR Modal BRI info
121. Teman Prima Pinjaman-Clue
122. Pinjam Uang
123. Dana Kilat Pinjaman-Clue
124. Menghasilkan Uang
125. Cepat Cair
126. Pinjol Legal Cepat Cair Helper
127. Paylater Gopay Cepat Cair Guia
128. DuitKu-Pinjaman Online
129. Pinjaman
130. WangKas
131. Kredit Easy-Pinjam Dana Uang Cepat Online
132. Go Cash - Online Loan App
133. Go Dompet - Safe and fast online cash loan.
134. Go Cash - Earn Real Money
135. ANGEL CASH - PINJAM DANA CEPAT
136. PINJAM UANG - BUNGA RENDAH
137. PINJAMAN KILAT - UANG ONLINE
138. CREDIT CASH
139. Uang Runtuh Pinajaman Helper
140. MONEY CASH - Play Games & Earn
141. Cash Time - Earn Money
142. Kronos Cash
143. Cash cepat
144. Empower: Cash Advance & Credit
145. PASARPINJAM
146. Super Pinjaman
147. KTA Pintar-Cash Pro
148. Kredit Digital Pinjaman
149. Pinjam Uang
150. Terus Dana Langgeng Cash
151. Uang Cash Pinjol
152. Surya Rupiah Pinjaman
153. Terus Dana Pinjaman
154. Ada Tunai
155. Kredit Petir uang online clue
156. DanaMu: Pinjaman Online Hint
157. EarnIn: Make Every Day Payday
158. Kreditall Pinjaman Online-Hint
159. Cash Now Tips Pinjaman Online
160. Beruang Pinjaman Online - Clue
161. Mini Cash Pinjaman
162. Dana Mudah Super Cash
163. Uang Lancar Pinjaman
164. DanaKu
165. KoCash Pinjaman
166. KSP Uang Mengkilap
167. Pinjaman Amanah
168. Murni Pinjaman
169. Dana Raja
170. Dana Kelinci pinjaman
171. PASARPINJAM - PINJAM DUIT TUNAI TANPA AGUNAN
172. PasarPinjam
173. PasarPinjam
174. Cashpedia – Platform Pembanding Pinjaman Uang
175. BambuLoan-Cari Pinjaman uang seluruh Internet
176. Dana Sahabat: Platform Pembanding Pinjaman Uang
177. Cepat Uang - Tidak ada biaya transaksi
178. Danamudah~Pinjam Uang Dana Online Cepat
179. CASH CIMB - Pinjaman Dana Online Mobile
180. Pinjaman Dana-Pinjam uang dana online tercepat
181. Pinjaman Dana Online Five In One
182. Pinjaman Dana Online Dengan KTP
183. Kredit Cepat-Pinjman dana online
184. Dana Pinjam Online Plus+
185. Dana Pinjam Online
186. PintuUang-PinjamanDanaKreditOnline
187. Mudah&Cepat
188. Dana Go Pinjaman
189. PunyaDuit
190. Panen Duit pinjaman
191. Hello Duit
192. Duit Panas
193. KSP Duit Happy
194. DUITAMAN
195. Pahlawan Pinjam Uang Hint
196. Pinjam Pasar Cepat
197. Duit Duit - juta cepat easy flash pedia
198. MITRA DANA
199. MITRA DANA
200. KSP Syariah
201. KSP AB Mango Kredit
202. YoloYolo – KSP SAN
203. KSP SAN - YoloYolo
204. KSP SAN YoloYolo
205. KSP BTN
206. Siap Saku
207. KSP Dakin
208. saku ajaib
209. saku kita
210. Saku kita
211. KSP BTN
212. KSP Dakin
213. Saku Keren
214. KSP BTN
215. saku harapan
216. Saku kita
217. Saku Keren
218. KSP Dakin
219. KSP BTN
220. KSP BTN Max Gb
221. KSP BTN
222. Tunai Kilat - Layanan Bantuan
223. KTA Pintar–Cash Pro
224. Tunai Kilat-Pinjaman Tunai
225. Pohon Rupiah - Pinjaman uang tunai tanpa jaminan
226. Rupiah Cash
227. Sinar Rupiah pinjaman Helper
228. Mango Loan—Fast Credit Cash Online
229. pinjol ilegal cair modal ktp
230. Cara Pengajuan PINJOL Hanya Modal KTP - Cair
231. Pinjol Tanpa Ktp Cair Kok
232. Info Pinjol Cair Tanpa KTP
233. Cair Kilat - Pinjaman Tips
234. Pinjol Ewallet Cair Guide

Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula.

Dugaan korupsi bermula karena Lembong diduga menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak yang tidak berwenang.

Menurut hasil Rapat Koordinasi (Rakor) antar kementerian pada 12 Mei 2015, saat itu Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Lembong justru memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta untuk diolah menjadi GKP.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sebelumnya telah mencatat sederet masalah impor gula era Tom Lembong. Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 - 2017.

BPK mencatat pada 2016 Kemendag menerbitkan sebanyak 12 persetujuan impor kepada delapan perusahaan gula rafinasi dan satu perusahaan gula. 

BPK menemukan bahwa masing-masing pabrik gula rafinasi dan pabrik gula tersebut tidak secara langsung memperoleh penugasan dari Menteri Perdagangan alias Tom Lembong.

"Namun penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi yaitu Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian, Inkop Kartika, dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri (SKKP TNI-Polri)," bunyi dokumen BPK, dikutip Kamis (31/10).

Pada 9 Desember 2016, BPK mencatat Tom Lembong menyampaikan Surat kepada Menko Perekonomian Nomor 1644/M-DAG/SD/12/2016 perihal Impor GKM untuk Pemenuhan Gula Konsumsi.

Surat antara lain menyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan serta kecukupan gula konsumsi diperlukan ketersediaan GKP tambahan sebanyak 940 ribu ton.

Gula itu pendistribusiannya melalui operasi di wilayah Indonesia timur dan daerah terpencil sebanyak 100 ribu ton oleh Puskoppol, dan langsung kepada distributor sebanyak 840 ribu ton.

Atas surat Tom Lembong tersebut, berdasarkan penjelasan Kasubdit Barang Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Impor diketahui bahwa Kemendag tidak memperoleh surat tanggapan/jawaban dari pihak Menko Perekonomian.

Atas pemeriksaan atas dokumen pendukung penerbitan izin impor diketahui bahwa Tom Lembong telah menyampaikan surat kepada delapan direktur utama (dirut) perusahaan gula dan 19 dirut perusahaan distributor gula Nomor 14/M-DAG/SD/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Pemenuhan Kebutuhan Gula Konsumsi Tahun 2017, yang diantaranya meminta agar masing-masing pihak turut mendukung upaya stabilisasi harga dan ketersediaan gula konsumsi dalam negeri melalui pengadaan gula mentah untuk diproses menjadi GKP dan distribusikan ke wilayah di Indonesia, terutama yang harga gulanya di atas acuan, dengan waktu pelaksanaan pendistribusian gula sampai 31 Desember 2017.

Tom Lembong menandatangani 30 Persetujuan Impor kepada sembilan perusahaan gula rafinasi dan dua perusahaan gula untuk menjamin ketersediaan serta kecukupan gula konsumsi tahun 2017 dengan jumlah alokasi impor sebanyak 911.625 ton.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.Kemudian beleid itu juga menyatakan bahwa impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.

"Kondisi tersebut mengakibatkan penerbitan izin impor GKM dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga GKP tahun 2015 s.d. semester I tahun 2017 sebesar 1.694.325 ton melanggar ketentuan," bunyi laporan BPK.

Kondisi tersebut terjadi karena:

a. Portal Inatrade tidak memiliki fasilitas pengujian secara otomatis untuk memastikan bahwa persetujuan impor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan harusberdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait.b. Kemendag tidak memiliki analisis jumlah alokasi impor yang dibutuhkan dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.c. Menteri Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor lalai dalam menerapkan ketentuan impor gula.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi impor gula dengan memerika pejabat lain yang terlibat setelah masa jabatan Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).

Namun, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menegaskan bahwa pemnyidikan saat ini masih fokus pada dugaan korupsi yang terjadi pada periode 2015-2016 ketika Tom Lembong menjabat sebagai Mendag.

"Saat ini, fokus penyidikan ada pada periode 2015-2016. Seiring berjalannya waktu, pemeriksaan terhadap pejabat lain yang terkait kebijakan impor gula di periode selanjutnya juga mungkin dilakukan," ujar Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Abdul Qohar menyebutkan, proses penyidikan terhadap Tom Lembong masih akan berlangsung untuk waktu yang cukup panjang.

Ia mengatakan, penyidik juga akan mendalami dugaan aliran dana yang masuk ke kantong eks kepala BKPM tersebut.

“Prosesnya masih panjang, dan fokus kami adalah mengungkap seluruh aspek yang relevan sesuai unsur-unsur dalam pasal korupsi,” ujar Qohar.

Namun, ia menegaskan bahwa Tom Lembong tetap dapat ditetapkan sebagai tersangka meskipun tidak menerima uang.

Pasalnya, Tom Lembong disangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tentang perbuatan melawan hukum yang menguntungkan pihak lain.

“Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi ini, sesuai Pasal 2 dan Pasal 3, tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang,” kata Abdul Qohar.

“Ketika perbuatan melawan hukum dilakukan atau kewenangan disalahgunakan untuk menguntungkan pihak lain atau korporasi, hal itu sudah memenuhi unsur pidana,” ujar dia menambahkan.

Seperti diketahui, Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.

Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih.

Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.