Bisnis.com, JAKARTA – Aksi korporasi akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dipastikan batal. Berkembang rumor BTN mengalihkan target akuisisinya ke bank syariah lain, yakni PT Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan setelah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat, BTN mengambil keputusan tak melanjutkan proses akuisisi.

"Secara umum kami sampaikan, tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat," ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Aksi korporasi itu awalnya dirancang BTN sebagai bagian dari upaya pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) mereka yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS). Dalam perjalanan spin off, BTN pun menjajaki akuisisi Bank Muamalat.

Rencananya, setelah BTN akuisisi Bank Muamalat, UUS BTN yakni BTN Syariah akan dimerger dengan Bank Muamalat. Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence rampung April. Namun, due diligence tak kunjung berbuah hasil sehingga memunculkan kabar batalnya aksi akuisisi tersebut.

Setelah batalnya akuisisi kepada Bank Muamalat, BTN dikabarkan beralih target akuisisi ke Bank Victoria Syariah.

Namun, Nixon mengatakan belum ada langkah penjajakan yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah termasuk due diligence.

"Belum ada [due diligence]. Masa yang satu, urusan [batalnya akuisisi Bank Muamalat] belum selesai, berpindah ke urusan yang lain lagi," kata Nixon.

Kabar beralihnya BTN untuk mengakuisisi Bank Victoria Syariah mengingatkan lagi momen 2022, di mana kala itu BTN juga dikabarkan menjajaki opsi akuisisi Bank Victoria Syariah sebagai jalan untuk spin off BTN Syariah.

Pada 2022 baik BTN dan Bank Victoria Syariah dikabarkan melakukan negosiasi terkait aksi korporasi. Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis saat itu, Bank Victoria mendekati BTN karena mengetahui rencana perseroan untuk spin off BTN Syariah.

Di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Bank Victoria sebagai pemilik Bank Victoria Syariah sempat menyatakan bahwa perseroan memang menjajaki masuknya beberapa calon investor untuk rencana divestasi anak usaha kala itu.

Namun, seiring berjalannya waktu, kabar akuisisi BTN terhadap Bank Victoria Syariah menguap. Kini, kabar aksi korporasi itu berhembus kembali setelah akuisisi BTN terhadap Bank Muamalat batal.

JAKARTA, investor.id – Pergerakan saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) selama delapan hari terakhir ini mengalami apresiasi harga yang cukup signifikan dengan pertumbuhan beruntun mencapai 103,50%, sesuai data RTI.

Tren pertumbuhan tersebut terus berlanjut sampai perdagangan Senin (8/7/2024) dan menempatkan saham WIKA masuk dalam barisan top gainers dengan pertumbuhan sebesar 29,79% sampai pukul 13.52 WIB.

Dinamika ini mengundang banyak spekulasi dari para pelaku pasar terkait pergerakan harga saham WIKA yang tergolong tidak biasa ini. Apalagi, emiten BUMN Karya dengan kode saham WIKA tersebut masih sibuk dengan transformasi dan refocusing bisnis.

Investor Daily berkesempatan bertemu langsung dengan Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya di agenda Kementerian BUMN di Sarinah Jakarta, pada akhir perkan lalu, untuk meminta penjelasan mengenai pergerakan harga saham WIKA yang melonjak tajam.

Menurut Mahendra, pertumbuhan harga saham WIKA tentunya merupakan bagian dari dinamika pasar.

Namun di luar itu, tidak dipungkiri perseroan bersama para analis dan asset management termasuk Pefindo belum lama ini telah melakukan serangkaian roadshow ke sejumlah proyek-proyek WIKA untuk memberikan gambaran terkait transformasi perseroan yang telah membuahkan progress nyata.

“Jadi, kami sempat membawa mereka untuk melihat proyek WIKA di Surabaya, IKN, kemudian proyek RS Persahabatan Jakarta, sambil juga ke kantor pusat WIKA untuk melihat penguatan-penguatan transformasi yang kami lakukan. Kemudian bagaimana WIKA mengelola arus kas, itu kami tunjukan benar. Semuanya tersistem. Apakah karena itu (saham WIKA naik) atau karena ada faktor lain di market,” tutur Mahendra.

Yang jelas, Mahendra menekankan, perihal harga saham, manajemen WIKA tidak meletakkan target harga saham sebagai key performance indicator (KPI). Sebab, manajemen lebih berfokus pada pengelolaan likuiditas dan tata kelola untuk menghasilkan profitabilitas yang lebih baik.

Kontrak Baru 

Hingga Mei 2024, WIKA telah menggenggam kontrak baru sebesar Rp 8,86 triliun. Kontribusi terbesar kontrak baru itu datang dari segmen industri, disusul segmen infrastruktur dan gedung, dilanjutkan segmen properti, dan EPCC.

Dari sisi kepemilikan, sebagian besar proyek yang diraih WIKA bersumber dari pemerintah dan BUMN, dengan skema pembayaran monthly progress.

Perolehan kontrak baru tersebut sekaligus membuat posisi kontrak di tangan WIKA saat ini meningkat menjadi Rp 52,31 triliun di mana sebesar 97% memiliki pola pembayaran termin bulanan, sesuai stream penyehatan yang dijalankan perseroan.

Implementasi ini membuahkan hasil dengan diterimanya arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi sebesar Rp 7,66 triliun sampai Mei 2024.

Mahendra menambahkan, WIKA optimistis tahun ini dapat membukukan kontrak baru berkisar antara Rp 28 sampai Rp 30 triliun karena kontrak yang perseroan kejar sudah masuk dalam penetapan APBN 2024 bukan APBN 2025.

“Kami tahu untuk yang target-target kami kejar sekarang itu, yang proyek pemerintah itu pagu dananya sudah ada. Kemudian yang dari BUMN dan swasta juga kami tahu financial closing sudah terjadi,” tandasnya.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperingatkan masyarakat terhadap modus penipuan belanja online yang mengatasnamakan Bea Cukai. Khususnya pada momen libur sekolah pada akhir Juni hingga pertengahan Juli 2024.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menyebut musim libur sekolah rawan percobaan penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu yang harus diwaspadai adalah penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.

"Modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai yang paling banyak digunakan adalah penipuan berkedok online shop," kata Encep dalam pernyataan tertulisnya Jumat (6/7) yang dikutip pada Senin (8/7).

Dalam data yang dihimpun Bea Cukai pada 2023, terdapat 4.614 pengaduan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Penipuan tersebut tercatat dengan tiga modus tertinggi berturut-turut.

Bea Cukai mencatat penipuan berkedok online shop sebesar 50,3% dan penipuan berkedok kirim hadiah sebesar 27,9%. Begitu juga dengan penipuan berkedok pengiriman barang melalui penumpang diplomatic sebesar 16,6%.

Dalam penipuan berkedok online shop, pelaku sengaja menyasar pembeli barang secara online baik pembelian dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

"Modus ini cukup variatif, penipu biasanya mulai menawarkan barang bermerek, menawarkan jasa titipan (jastip), menjual barang yang berasal dari black market, atau menawarkan barang yang diperoleh dari lelang," kata Encep.

Ciri-Ciri Penipuan

Ciri-ciri penipuan yang patut diwaspadai masyarakat terkait adanya pungutan yang tidak wajar. Pelaku juga menghubungi korban menggunakan nomor pribadi, mengintimidasi korban, meminta pembayaran menggunakan rekening pribadi, dan penipuan marak terjadi pada akhir pekan atau menjelang hari libur nasional.

Bea Cukai menegaskan, bahwa pihaknya tidak meminta pungutan untuk dikirimkan ke nomor rekening pribadi. "Jika ada permintaan untuk dikirimkan ke rekening pribadi, dapat dipastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan," ucap Encep.

Dia menyebut, beberapa tips agar terhindar dari penipuan. Pertama, waspadai pembelian dari luar negeri melalui marketplace atau online shop, maka harus aktif mengecek status barang kiriman pada laman /beacukai.go.id/barangkiriman dan mengonfirmasi kebenaran informasi ke Bea Cukai.

“Apabila ada indikasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, silakan mengkonfirmasi ke Bea Cukai. Masyarakat dapat menghubungi pusat kontak Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau menghubungi kanal media resmi Bea Cukai,” kata Encep.

Bisnis.com, MAKASSAR — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memprakirakan pertumbuhan ekonomi wilayah ini akan berada pada rentang 4,7% - 5,3% (yoy) sepanjang 2024. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang hanya sebesar 4,51% (yoy).

Kepala KPwBI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu), mulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang meningkatkan konsumsi swasta maupun pemerintah.

Lebih lanjut, hari libur pada periode Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha yang lebih panjang juga mendorong konsumsi masyarakat yang lebih tinggi. Permintaan masyarakat yang meningkat juga berdampak pada peningkatan kinerja dunia usaha, utamanya di sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi.

"Selain peningkatan konsumsi, kinerja ekonomiSulsel pada 2024 juga didorong dari lapangan usaha pertanian karena dampak El Nino yang mereda, hal ini juga mendorong kinerja industri penggilingan beras. Namun, ketidakpastian politik pada tahun ini cenderung menahan kinerja investasi karena risiko “wait and see” investor," paparnya kepada Bisnis, Senin (8/7/2024).

Maka dari itu, Rizki mengungkapkan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel diperlukan dukungan pemerintah dalam pengembangan segala potensi, terutama pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Pada semester II/2024 ini, pengembangan sektor unggulan itu perlu direalisasikan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi serta pengembangan hilirisasi-nya.

Khusus untuk sub sektor perikanan, perlu dilakukan penambahan pabrik es, optimalisasi cold storage, pemanfaatan mesin vacuum sealing, serta penambahan kolam-kolam bioflok.

Selain itu, diperlukan optimalisasi pembiayaan pertanian, penyediaan bibit, keberlanjutan program mandiri benih, serta memastikan kelancaran distribusi pupuk subsidi.

"Pemerintah juga perlu melanjutkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan di Sulsel untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan menciptakan efisiensi," tuturnya.

Jakarta: Presiden RI Joko Widodo meyakini bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan uang negara.

baca juga: Sebut BPK Penting, Prabowo: Kita Tak Ingin Kebocoran

"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK. Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Presiden Jokowi, dilansir Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Presiden mengingatkan saat ini sedang berada dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuju pemerintahan berikutnya dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Presiden Jokowi.
Jokowi pun mengharapkan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan Negara.

Dia juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibilitas dan selalu berorientasi pada hasil.

Agar pengelolaan APBN-APBD semakin baik dari tahun ke tahun, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.

Opini WTP kepada Pemerintah Pusat

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016.

"Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Jokowi di JCC, Jakarta, Senin.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelita Air Services menargetkan pembukaan rute penerbangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat terealisasi dalam waktu dekat. Direktur Niaga Pelita Air Services Asa Perkasa mengatakan hal ini bertujuan agar mampu melayani kebutuhan masyarakat yang hendak menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2024 pada 27-29 September 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika, NTB.

"Targetnya terbang ke Lombok tahun ini, tapi belum dipastikan bulan apa. Harapannya sebelum MotoGP Mandalika kalau bisa kita sudah terbang," ujar Asa saat perjanjian kerja sama antara ITDC dan Pelita Air Services tentang penyediaan tiket penerbangan untuk korporasi di Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (8/7/2024).

Asa menyampaikan penerbangan ke Lombok merupakan bagian dari rencana perusahaan. Asa menjelaskan Pelita Air dengan 11 pesawat saat ini baru melayani 12 kota di luar Jakarta, yakni Aceh, Padang, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Kendari, Sorong, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta.

Asa mengatakan Pelita Air saat ini berencana menambah tiga pesawat untuk menjangkau wilayah Medan, Makassar, dan Lombok. Asa menyampaikan proses penambahan pesawat terbilang tidak mudah mengingat keterbatasan armada.

"Pelita Air Service hanya punya satu tipe pesawat yang kita pakai yaitu Airbus 320, ini lagi ramai dan banyak yang berminat jadi memang agak rebutan. Mudah-mudaahan pesawat yang ke-12 segera datang untuk bisa mendukung penerbangan ke Lombok," ucap Asa.

Direktur Operasi Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) atau Pengembangan Pariwisata Indonesia Reza Troy Warokka menyambut positif rencana Pelita Air membuka rute penerbangan ke Lombok. Troy menyampaikan Pulau Seribu Masjid memiliki potensi besar dengan kehadiran sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, NTB.

"Sekarang ada pepatah belum ke Lombok kalau belum ke sirkuit Mandalika. Sirkuit itu sudah merupakan jadi destinasi pariwisata. Artinya ada peluang untuk bisa meningkatkan frekuensi penerbangan ke depan," ujar Troy.

Troy menyampaikan gelaran MotoGP Mandalika akan menjadi daya tarik bagi industri pariwisata, termasuk dari sisi maskapai. Troy menilai Pelita Air bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk memenuhi kebutuhan wisatawan menyaksikan gelaran MotoGP 2024.

"Tadi disampaikan oleh Pak Direktur Niaga (Pelita Air) akan membuka rute ke Lombok. Ini akan sangat baik kalau bisa dilakukan menjelang MotoGP karena momentum ini hanya satu tahun sekali," kata Troy.

Bisnis.com, JAKARTA — Bos Avia Avian, Hermanto Tanoko menyebutkan akan membawa dua perusahaan lagi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini usai sukses menggelar IPO PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES).

Hermanto Tanoko menjelaskan saat ini terdapat dua perusahaan yang berada di pipeline. Dua perusahaan tersebut rencananya akan melantai di Bursa di tahun ini.

“Tahun ini dua, edukasi dan satu lagi bahan bangunan. Yang edukasi sudah make money, sudah untung. Saya tidak akan masuk kalau masih rugi,” kata Hermanto saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Hermanto mengatakan perusahaan yang IPO akan dilepas sebanyak 15-20% ke publik. Meski tidak dapat merincikan besaran dana yang dibidik serta aset yang dimiliki 2 perusahaan ini, Hermanto membidik IPO akan dilakukan pada kuartal IV/2024.

“Masih digodok. Lihat nanti lah,” lanjutnya.

Hermanto Tanoko sendiri telah membawa delapan emiten melantai di Bursa. Emiten tersebut terdiri dari berbagai industri seperti bahan bangunan, retail serta Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Berdasarkan catatan Bisnis, portofolio Crazyrich Surabaya ini terdiri dari 5 sektor.

Tanoko melalui Grup Tancorp memiliki saham perusahan air mineral PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) yang mulai melantai di Bursa Efek Indonesia pada 5 Mei 2017. Mengutip dari RTI, PT Tancorp Global Abadi memiliki sebanyak 6,69 miliar saham atau 55,79%.

Lalu, PT Tancorp Global Sentosa juga memiliki 2,53 miliar atau setara 21,09 persen dari seluruh saham. Keduanya merupakan pengendali produsen air mineral CLEO.

Selanjutnya sektor properti yaitu PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) yang listing pada 9 Juli 2018. Saat ini, PT Tancorp Global Sentosa memiliki saham sebanyak 8,78 miliar atau 80,3% serta menjadi pengendali RISE.

Kemudian, industri bahan bangunan yaitu seperti PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK), PT Avia Avian Tbk. (AVIA), dan PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES).

PT Tancorp Bangun Indonesia sendiri menjadi pengendali CAKK yang melantai di Bursa pada 31 Oktober 2018, dengan total kepemilikan mencapai 752,6 juta saham atau 62,54%.

Sedangkan pada PT Avia Avian Tbk. (AVIA) yang listing pada pada 8 Desember 2023 dengan menawarkan 6,20 miliar saham di harga Rp930 per lembar, PT Tancorp Surya Sontosa menggenggam 36,60% saham.

Kemudian di industri retail yaitu PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (DEPO) yang listing pada 25 November 2021. Emiten yang bergerak pada bidang retail bahan bangunan. PT Tancorp Surya Sukses menjadi pengendali dengan kepemilikan 1,59 miliar saham atau setara dengan 23,5% dari total saham yang beredar.

Selanjutnya PT Mega Perintis Tbk. (ZONE), ritel fesyen yang terkenal dengan merek Manzone.

Crazy Rich Surabaya ini juga mencatatkan PT Penta Valent Tbk. (PEVE) yang telah melantai di Bursa pada Januari 2023. PEVE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk farmasi,dan konsumsi.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat oleh kementerian/lembaga untuk hasil laporan pengelolaan keuangan, bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban.

"WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022, tema Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah wajib menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang, dan berorientasi pada hasil.

"Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini," kata Jokowi.

Alasannya, dalam beberapa tahun ini Indonesia sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, mulai dari geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.

Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%. Bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Patut disyukuri, ekonomi dan politik Indonesia, menurut Jokowi, sangat stabil. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5%, dan menyentuh 5,11% pada kuartal I-2024.

"Inflasi pun tetap terjaga karena Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik. Ini semua modal dasar kita dalam membangun negara ini," kata Jokowi.

Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, peluang yang sekarang ini sangat sempit.

Meski sast ini deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan, namun Jokowi katakan, regulasi yang tidak sinkron masih juga banyak ditemukan.

"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," kata Jokowi memperingatkan hadirin, yang ditimpali dengan gelak tawa dari para tamu.

Prosedur birokrasi yang rumit pada praktik di lapangan, akan mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah di Indonesia.

"Oleh karena itu saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," kata Jokowi. Dok.MI/Fetry Wuryasti

Foto: BPMI Setpres

(CDE)

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Citi ditunjuk sebagai Joint Bookrunner dalam penerbitan Triple Tranche Sukuk untuk Republik Indonesia dengan imbal hasil 5,4%, 5,5% dan 5,8% untuk tenor 5, 10 dan 30 tahun (Green Sukuk Tranche).

Penerbitan Sukuk Global ini sebesar US$ 2,35 miliar yang terdiri atas US$ 750 juta dengan tenor 5 tahun, US$ 1 miliar dengan tenor 10 tahun, dan US$ 600 juta dengan tenor 30 tahun dalam format 144A.

Dana yang dihimpun dari penerbitan Sukuk ini akan mendukung Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan umum, dimana Green Sukuk yang berjangka waktu 30 tahun akan digunakan secara eksklusif untuk membiayai atau membiayai kembali “Eligible SDGs Expenditures with Green and Blue Focus” sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Surat Berharga Negara SDGs Republik Indonesia (Republic of Indonesia’s SDGs Government Securities Framework).

“Kami merasa terhormat dapat mendukung program keberlanjutan dari pemerintah melalui penerbitan Sukuk Hijau untuk Republik Indonesia. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen global Citi untuk mendorong keuangan berkelanjutan dan mendukung masyarakat di tempat kami beroperasi," ungkap Batara Sianturi, Chief Executive Officer Citi Indonesia dalam siaran pers, Senin (8/7).

Pihaknya berharap dana yang dihimpun melalui penerbitan Sukuk Hijau ini dapat mendukung inisiatif hijau dan biru Pemerintah Indonesia, serta memastikan masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

Mengutip keterangan resmi Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai bagian dari komitmen dan dedikasi jangka panjang Pemerintah untuk green and sustainable financing, serta upaya dalam melawan perubahan iklim, Sukuk Global tenor 30 tahun diterbitkan dalam seri green yang didukung oleh kumpulan aset hijau yang signifikan milik Pemerintah.

“Kami bangga mendapat kesempatan untuk berkontribusi pada penerbitan Sukuk dan Sukuk Hijau untuk Pemerintah Indonesia," ucap Anthonius Sehonamin, Head of Integrated Corporate Bank, Citi Indonesia.

Menurutnya, sejak pasar obligasi Green, Social, and Sustainability (GSS) dimulai pada tahun 2014, investor dan pasar semakin banyak yang mengadopsi pendekatan holistik untuk keberlanjutan, dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam kerangka investasi mereka.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Sukuk Hijau ini dapat membantu membiayai tujuan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

IDXChannel - PT Bank Negara Indonesia Tbk atau Bank BNI (BBNI) mencatat tren penurunan atas restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 selama empat tahun terakhir ini. Hingga Maret 2024, relaksasi kredit Covid-19 BBNI mencapai Rp25,8 triliun.

Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar mengatakan, hingga tiga bulan pertama tahun ini, restrukturisasi kredit turun 3,76 persen dibandingkan realisasinya di 2023 yang mencapai Rp26,61 triliun.

“Empat tahun terakhir dapat kami sampaikan bahwa kredit restrukturisasi Covid-19 konsisten menunjukkan tren penurunan. Di mana sampai dengan Maret 2024 sebesar Rp25,8 triliun, secara konsisten (turun) yang sebelumnya Rp26,61 triliun di 2023, Desember 2022 sebesar Rp49,58 triliun,” ujar Royke dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (8/7).

Untuk diketahui, program bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu resmi berakhir sejak 31 Maret 2024. Di mana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan tersebut.

Kendati begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal kembali memperpanjang program tersebut hingga 2025. Rencana perpanjangan ini diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurutnya, alasan program restrukturisasi kredit ingin diperpanjang karena ada beberapa perusahaan penjamin kredit meminta tambahan premium atau premi saat ini. Pasalnya ada potensi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

"Landasannya ada beberapa perusahaan yang menjamin kredit minta tambahan premium. Kan kalau penjamin kredit minta tambahan premium berarti ada kredit yang bermasalah," ucap Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, baru-baru ini.

(FAY)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komika Marshel Widianto berjanji tidak akan mengecewakan lagi jika nantinya terpilih sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan.

“Satu sih dari saya, saya tidak akan mengecewakan lagi,” kata Marshel saat ditemui di Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Oleh karena itu, Marshel mengucapkan terima kasih kepada siapa pun yang telah mengkritik maupun mendukungnya usai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusungnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Terima kasih buat sahabat-sahabatku, abang-abangku, semuanya, yang sudah memberikan saya insight dan juga kritikan yang membangun, ada juga beberapa yang menyemangati juga,” ujar Marshel.

Dalam kesempatan ini, pria kelahiran Mei 1996 itu juga mengakui pernah mengecewakan beberapa orang.

“Memang saya adalah orang yang banyak mengecewakan. Bukan hanya Pak Denny, tapi ada adiknya Pak Denny, manajer saya, itu Pak Dede. Bisa dibilang, ya saya mengakui itu dan saya meminta maaf,” ujar Marshel.

Komika asal Tanjung Priok itu mengaku sudah membuat daftar kesalahan dirinya yang tidak boleh dilakukan lagi di kemudian hari usai banyaknya gelombang kritikan.

“Jadi, saya malah bersyukur. Ini menjadi guidance gue biar tidak seperti itu lagi dan tidak seperti apa yang mereka bilang. Jadi, itu jadi pengingat,” ujar Marshel.

“Semua orang pasti memiliki kesalahan dan masa lalu. Tapi, bukan berarti tidak memiliki masa depan dan kesempatan kedua,” lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Gerindra akan mengusung mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan, berpasangan dengan Marshel Widianto sebagai bakal calon Wakil Wali Kota.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga membenarkan sejumlah poster Riza Patria dengan Marshel yang beredar.

"Gerindra akan mengusung pasangan Ariza Patria-Marshel Widianto untuk Tangsel maju," kata Sufmi Dasco Ahmad, melalui keterangan resmi, Sabtu (6/7/24).

Menurut Dasco, alasan mengusung Riza dan Marshel karena sosok pemimpin yang mampu memenuhi harapan seluruh warga Tangsel.

"Kedua orang ini merupakan figur yang tepat untuk memenuhi harapan sebagian besar rakyat Tangsel yang ingin kemajuan," kata Dasco.

Adapun hasil Pemilu Legislatif (Pileg) Tangerang Selatan 2024 menunjukkan Gerindra mengalami penurunan dari delapan kursi menjadi enam kursi.

Hal ini tidak terlepas dari turunnya suara Gerindra pada Pemilu 2024 yang memperoleh 85.857 suara, turun dari 101.289 pada Pemilu 2019.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setiap partai politik atau gabungan harus memperoleh 20 persen kursi di DPRD untuk bisa mengusung kandidat.

Selain jumlah kursi, setiap partai ataupun gabungan partai bisa mencalonkan kandidatnya, jika memperoleh 25 persen suara sah pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Jakarta: Pemecatan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso disebut-sebut atas arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hal itu lantaran Budi Santoso menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing.

Mantan Rektor Unair Puruhito tak mau banyak berkomentar soal isu tersebut. Dia mengatakan tak ada yang bisa menjawab hal itu.

"Wah itu jawaban politis ya. Yang bisa menjawab mungkin rumput yang bergoyang saja," kata Puruhito dalam Crosscheck Medcom.id dikutip Senin, 8 Juli 2024.
Yang jelas, kata dia, tindakan Rektor Unair, Mohammad Nasih, memecat Budi Santoso tidak sesuai prosedur. Apalagi, tak ada alasan jelas terkait pemecatan tersebut.

"Saya mengatakan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, karena sebagai mantan rektor saya tahu bahwa untuk memberhentikan dekan atau wakil-dekan oleh rektor hak rektor tentunya ada di lima syarat," kata dia.

Pertama, apakah yang bersangkutan sudah selesai masa jabatannya. Kedua, yang bersangkutan mengundurkan diri dengan sukarela.

"Tiga, sakit atau tidak mampu lagi secara fisik melakukan tugasnya. Yang keempat, tugas belajar atau belajar lanjut, jadi kalau masuk sekolah S3 gitu atau mana dia tidak boleh menjabat. Tentunya dan yang terakhir kalau masuk penjara atas putusan pengadilan yang tetap," beber Purihito.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara mengenai isu tersebut. Kementerian menegaskan tak ikut campur tangan soal pemecatan Budi Santoso.

"Informasi yang mengatakan Menkes mengkontak Rektor Unair untuk meminta memberhentikan Dekan FK merupakan fitnah dan hoaks," tegas juru bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 4 Juli 2024.

Ia menegaskan Kemenkes tidak membawahi Unair. Sehingga, Kemenkes tak memiliki kewenangan mengatur Unair.

Baca juga: Menkes Disebut Minta Rektor Pecat Dekan FK Unair, Kemenkes: Hoaks!

(REN)