Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa 1 juta hektare (Ha) sawah di Tanah Air berkurang, yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.

Zulkifli menjelaskan, hal tersebut menjadi tantangan dalam menuju swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang ditergetkan tercapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

“Tantangan dalam penyediaan sumber pangan 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta Ha, alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kalau mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatra untuk memperluas lahan pertanian itu sulit,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menuturkan, pemerintah berupaya dalam memperluas lahan pertanian ke depan seperti di Merauke, Papua dan Kalimantan. Menurutnya, ini adalah kunci untuk menuju swasembada pangan.

Sementara itu, kata Zulkifli lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa dan Sumatra bakal didorong untuk optimalisasi.

Tak hanya itu, tantangan lainnya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, di mana anak muda tak lagi melirik untuk terjun bertani terutama ke tanaman padi.

“Oleh karena itu ada beberapa fokus strategi yang harus kita lakukan, pengembangan teknologi pertanian dan perikanan, upaya diversifikasi, dukungan pemerintah daerah,” tandasnya.

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan wejangan kepada para kepala daerah untuk menjaga kekayaan aset negara . Khususnya menjaga sumber daya alam yang punya potensi untuk kesejahteraan masyarakat.

Pesan ini disampaikan Prabowo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

?Kita diberikan wejangan bahwa kita di masing-masing daerah ini memiliki potensi memiliki kekuatan yang kita harus jaga, kita harus optimalkan menjadi sebuah potensi yang harus kita olah menjadi asetnya nasional ataupun asetnya daerah bahwa ini bangsa yang besar,? kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai usai menerima arahan dari Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengingatkan agar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus efektif. Sehingga, anggaran bisa menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat.

?Alokasi dana ini dalam konteks APBN atau APBD tentu menjadi poin yang harus kita jaga agar penggunaan dana itu lebih efektif, quality, quality spending dari APBN dan APBD itu harus menyentuh dengan rakyat terukur dan lokasi dan pembiayaan yang lebih bersifat realistis dan lebih terfokus,? ujar Velix menirukan apa yang disampaikan Presiden.

Presiden Prabowo, kata Velix, terus menegaskan agar kekayaan aset negara harus dijaga serta pengelolaan APBN-APBD yang berkualitas. ?Jadi bapak Presiden lebih pada menyentuh bagaimana menjaga kekayaan aset negara kita dan juga mengelola APBN yang lebih berkualitas.?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kondisi shortage atau kekurangan hasil panen padi yang bisa terjadi pada Januari dan Februari 2025 mendatang.

Hal itu disampaikan Menko Zulhas di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Menurut Zulhas, kondisi shortage yang terjadi awal tahun depan itu merujuk dari pengalaman yang terjadi pada awal 2024 lalu.

"Ini pengalaman tahun sebelumnya, para bupati, gubernur, kita cerita sama-sama, pada Januari-Februari nanti kita akan shortage hasil panen. (Hasil panen) akan jauh dari kebutuhan Januari-Februari," ujar Zulhas dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

"Ini saya minta betul, pemerintah baru (hasil Pilkada 2024) jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," tambah dia.

Sehingga, Zulhas meminta masukan pihak terkait dan kepala daerah mengenai antisipasi yang tepat untuk mengatasi dampak shortage panen padi.

Salah satunya, ia akan meminta masukan apakah bantuan pangan kepada masyarakat bisa dilanjutkan.

"Atau ada masukan lainnya? Kita berharap tidak ada inflasi yang tinggi dan gejolak bahan pokok," tambah Zulhas.

Adapun shortage hasil panen padi merupakan kondisi saat ketersediaan beras terbatas sehingga sulit didapatkan oleh konsumen.

Penyebab kondisi itu antara lain, kekeringan, bencana alam, kebijakan pengetatan beras, perubahan iklim, dan pengurangan luas lahan padi

Dampak dari shortage hasil panen yakni kenaikan harga beras dan kualitas beras menurun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kondisi shortage atau kekurangan hasil panen padi yang bisa terjadi pada Januari dan Februari 2025 mendatang.

Hal itu disampaikan Menko Zulhas di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Menurut Zulhas, kondisi shortage yang terjadi awal tahun depan itu merujuk dari pengalaman yang terjadi pada awal 2024 lalu.

"Ini pengalaman tahun sebelumnya, para bupati, gubernur, kita cerita sama-sama, pada Januari-Februari nanti kita akan shortage hasil panen. (Hasil panen) akan jauh dari kebutuhan Januari-Februari," ujar Zulhas dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

"Ini saya minta betul, pemerintah baru (hasil Pilkada 2024) jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," tambah dia.

Sehingga, Zulhas meminta masukan pihak terkait dan kepala daerah mengenai antisipasi yang tepat untuk mengatasi dampak shortage panen padi.

Salah satunya, ia akan meminta masukan apakah bantuan pangan kepada masyarakat bisa dilanjutkan.

"Atau ada masukan lainnya? Kita berharap tidak ada inflasi yang tinggi dan gejolak bahan pokok," tambah Zulhas.

Adapun shortage hasil panen padi merupakan kondisi saat ketersediaan beras terbatas sehingga sulit didapatkan oleh konsumen.

Penyebab kondisi itu antara lain, kekeringan, bencana alam, kebijakan pengetatan beras, perubahan iklim, dan pengurangan luas lahan padi

Dampak dari shortage hasil panen yakni kenaikan harga beras dan kualitas beras menurun.

Jakarta -

Riset yang dilakukan PT HSBC Indonesia mengungkapkan, nasabah tajir di Indonesia menganggap dana sebesar US$ 340.000 atau Rp 5,37 miliar (1 US$ = Rp 15.796) menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun. Hal ini disampaikan oleh Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, Kamis (7/11/2024).

"Angka ini sederhana untuk nasabah kaya. Saya selalu bertanya ke nasabah saya, setiap bulan menghabiskan berapa rupiah? Saya menyimpulkan, sampai dengan pensiun pun mereka akan menghabiskan nominal yang sama tiap bulannya. Pada saat itu misalnya nasabah berusia 45 tahun, pada saat nanti usia pensiun di 55 tahun itu angka Rp 5 miliar sudah berbeda lagi nilainya karena angka inflasi juga pasti bertambah," katanya di Insights Day di Jakarta.

Sumirat menganalogikan estimasi pengeluaran nasabah tajir misal di angka Rp 50 juta per bulan, maka dalam kurun waktu sepuluh tahun, mereka akan membutuhkan sekitar Rp 21 miliar. Oleh sebab itu, Sumirat bilang bahwa Rp 5,37 miliar menjadi angka yang sederhana untuk pensiunan nasabah tajir.

"Kalau nasabah saat ini berusia 40-45 tahun, dan spending per bulan katakanlah Rp 50 juta dalam sebulan, itu berarti mereka butuh kurang lebih Rp 21 miliar untuk pensiun di umur 55 tahun. Kembali lagi, ini untuk nasabah kaya, angka Rp 5,37 miliar itu bukan angka yang berlebihan. Ini untuk jangka waktu sepuluh tahun," terang Sumirat..

Selain itu, Sumirat juga memaparkan bahwa angka Rp 5,37 miliar ini hanya untuk biaya hidup sehari-hari nasabah tajir, dan tidak ada pos untuk pendanaan lain selain biaya kebutuhan sehari-hari.

"Angka ini untuk biaya hidup suami-istri biasanya, kalau itu termasuk juga dalam pengeluaran travel, bayar pajak rumah, atau mungkin ganti kendaraan, dan lain-lain. Tidak ada dana di luar dari kebutuhan sehari-hari saja, hanya untuk pos dana pensiun," tambahnya.

Bahkan, Sumirat menemukan fakta bahwa beberapa nasabah tajirnya mengakui membutuhkan angka lebih besar 6-7 kali lipat dari Rp 5,37 miliar.

"Dari pengalaman saya setiap hari bertemu nasabah, saya melihat bahwa angka itu sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh nasabah kaya kita. Bahkan, mungkin ini cuma sepertiganya. Mungkin mereka tidak menghitung inflasi, atau mungkin benar-benar mau hidup sangat sederhana pada saat mereka pensiun. Saya juga bertemu dengan beberapa nasabah yang mengatakan angka yang dibutuhkan itu bahkan 6-7 kali lipat lebih besar," tandas Sumirat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menyatakan pihaknya mencoba merancang solusi kebutuhan nasabah dengan tiga pilar yang digunakan.

"Pertama, adalah wealth management dari produk, dari sisi pilihan produk itu selalu kita luncurkan. Kedua adalah lifestyle dan wellness, yang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Kalau dia (nasabah) melakukan perencanaan dengan maksimal. Ketiga, pilar yang kita berikan juga adalah pendidikan internasional," terang Lanny dalam paparannya.

(eds/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan, serta target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, menurut Budi Gunawan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) beserta kementerian dan badan terkait lainnya telah membentuk tujuh desk untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua siap mendukung bapak dan ibu sekalian di daerah guna memperkuat upaya-upaya kita semua di dalam menjaga stabilitas poltik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Gunawan, Kamis.

Menurut dia, leading sector dari tujuh desk yang dibentuk pemerintah tidak akan ragu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Budi Gunawan meminta para kepala daerah berhati-hati dalam bekerja terutama terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran.

“Sehingga tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat lagi, lebih berhati-hati, lebih transparan dan lebih akuntabel serta efisien dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya,” ujarnya.

Berikut 7 desk yang dibentuk pemerintah guna mempercepat pelaksanaan program prioritas:

1. Desk pilkada, leading sector Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
2. Desk penyelundupan, leading sector Menko Polkam dan Mendagri
3. Desk penanganan judi online, leading sector Kapolri
4. Desk pemberantasan narkoba, leading sector Kapolri
5. Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, leading sector Jaksa Agung
6. Desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, leading sector Jaksa Agung
7. Desk keamanan siber dan perlindungan data, leading sector Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan juga menyampaikan lima pesan penting kepada seluruh kepala daerah demi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

Salah satunya adalah berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama peraturan daerah (perda) agar tidak menimbulkan gejolak.

Sebab, Budi Gunawan kembali menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah kunci dari pembangunan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat mutlak sebagai pondasi untuk pembangunan nasional di semua peradaban,” kata Budi Gunawan.

Berikut lima pesan Budi Gunawan kepada para kepala daerah:

1. Terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerahnya
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar forkominda
3. Berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan tripartid, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh dan pemerintah
4. Menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif
5. Melaporkan dengan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.

DEPOK, KOMPAS.com -Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School tidak pernah kembali ke sekolah setelah sadar telah menganiaya balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan).

Pernyataan ini ia sampaikan dalam sidang pemeriksaan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (6/11/2024).

“Pertama tuh setelah kejadian, saya sudah jarang lagi ke sana (Wensen School). Pada saat kejadian, saya belum tahu hamil jadi enggak tahu kenapa saya betul-betul khilaf melihat anak-anak (MK dan AM) itu,” kata Meita di ruang sidang, Rabu.

Saat sidang, Meita menceritakan momen sebelum menganiaya, dirinya terpancing emosi saat melihat MK menyeret AM di ruang bayi melalui kamera CCTV.

Ia lantas menghampiri kedua korban ke ruang bayi dan menganiaya mereka berdua tanpa sadar.

Setelahnya, bersamaan dengan rasa takut yang menyelimuti Meita, ia mengaku menghindari interaksi dari MK dan AM.

“Saya bahkan minta tolong (ke staf) untuk enggak interaksi ke anak-anak itu karena takut kejadiannya berulang,” tutur Meita.

Padahal, Meita sedang rutin mendatangi sekolah lantaran menerima beberapa keluhan guru akan kondisi sekolah yang tidak kondusif.

“Setelah kejadian itu saya mulai enggak handle anak-anak lagi. Ya tapi enggak tahu sampai akhirnya ambil akses CCTV di tanggal itu,” ujar Meita.

Ia juga terus meyakinkan hakim bahwa tindakannya kepada korban adalah bentuk ketidaksengajaan dari emosinya yang gagal dikontrol.

“Enggak ada niatan saya mencelakai dan menciderai, jadi betul-betul saat itu saja,” terangnya.

Sebelumnya, Meita didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganiaya dua balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan) yang pertama kali dilakukan terhadap MK pada Senin (10/6/2024).

"Terdakwa memukul pantat kiri, mencubit lengan, dan kembali memukul pantat korban," ungkap JPU Edrus di ruang sidang.

Selain itu, Meita juga diduga mendorong, memukul, dan menendang kaki korban.

Sementara, terhadap korban AM yang masih berusia 9 bulan saat kejadian, penganiayaan terjadi pada Selasa (11/6/2024) dan Rabu (12/6/2024).

"Terdakwa menarik tangan kiri AM dengan kasar dan mencubit pantat korban beberapa kali, lalu mendorong kepala belakang korban," ujar Edrus.

Meita pun didakwa berdasarkan Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.

IDXChannel - Perusahaan teknologi asal AS, Apple dikabarkan mengajukan rencana membangun pabrik di Bandung, Jawa Barat. Nilai investasi itu mencapai USD10 juta atau Rp157 miliar.

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza mengatakan, rencana Apple untuk berinvestasi tersebut belum memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk iPhone 16.

"Kami berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan sesegera mungkin. Ya kan sebelumnya kita sudah mendengar Apple berkomitmen, dan ternyata sampai beberapa waktu yang lalu komitmennya masih kurang," katanya dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam waktu dekat, kata dia, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang akan memberikan pernyataan lebih lanjut terkait hal ini. "Ya pokoknya kami sedang mengkaji Dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri," tuturnya.

Seperti diketahui, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sebelumnya menyebut iPhone 16 ilegal diperjualbelikan di Indonesia karena perusahaan tidak mampu memenuhi persyaratan TKDN. Larangan ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro produk lokal.

Aturan TKDN tertuang dalam Permenperin 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Dalam aturan tersebut mengharuskan produk telepon seluler, komputer genggam, dan tablet memenuhi nilai TKDN minimal 40 persen untuk bisa dijual di pasar Indonesia.

Agus mengaku telah memberikan tiga skema untuk pemenuhan TKDN bagi Apple. Pertama, skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga skema inovasi dalam negeri yang kemudian dipilih oleh Apple. Namun, skema ketiga ini belum cukup sehingga proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple.

Menperin menyatakan realisasi investasi Apple di Indonesia masih relatif kecil yakni hanya sebesar Rp1,48 triliun dibandingkan banyaknya produk perusahaan besar asal AS tersebut ke pasar dalam negeri. Selain itu, Apple juga sudah berkomitmen untuk menambah realisasi investasi hingga Rp1,71 triliun, yang artinya masih ada kekurangan sekitar Rp240 miliar.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, BANDUNG — Tata kelola perlindungan data pribadi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholer, mulai dari perseorangan, industri hingga pemerintah sebagai regulator.

Pasalnya, kejahatan siber saat ini terus meningkat dengan ditandai banyaknya serangan-serangan terhadap fasilitas digital yang ada di Indonesia.

Sehingga harus ada langkah preventif dengan menyiapkan infrastruktur digital yang memadai dari hulu hingga ke hilir untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

Untuk itu, Xynexis International, perusahaan yang fokus dalam bisnis keamanan siber, memandang hal ini menjadi sebuah keniscayaan dan perlu dipersiapkan sesegera mungkin melalui dua hal, yakni pertama penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan yang kedua adalah keseriusan pemerintah untuk membuat regulasi pelindungan data informasi yang komprehensif.

CEO Xynexis International Eva Noor mengatakan saat ini perkembangan teknologi informasi di dunia sangat pesat. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan kesadaran, kemampuan dan ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan.

“Semakin kesini itu tantangannya semakin besar sebetulnya. Kenapa? Karena transformasi digital apalagi di Indonesia itu masif sekali. Nah dengan adanya transformasi digital ini harus juga dibarengi dengan keamanan informasi, keamanan data yang mumpuni. Untuk itulah pemahaman ini kan bukan hanya untuk satu industri saja atau satu sektor saja, tapi harus untuk semua,” ungkap Eva di sela gelaran Road to 3rd Indonesia Data Privacy and Protection Symposium di Bandung, Rabu (6/11/2024).

Dari segi SDM, ia menilai memang saat ini terjadi peningkatan dari sisi kualitas. Namun, ternyata saat ini belum ditunjang dengan kuantitas yang sebanding dengan yang dibutuhkan industri.

“Saya akui sekarang [kualitasnya] meningkat, tapi masih kurang, karena memang ternyata perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat, sehingga dibutuhkan waktu untuk para SDM ini beradaptasi lagi dengan dunia digital terkini,” ungkapnya.

Hal itu lah yang menjadi kesenjangan antara ketersediaan SDM yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Sehingga ia menilai harus ada langkah agresif untuk mencetak generasi yang melek digital dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang

“Digital transformasinya cepat banget, masif sekali, nah orangnya, tumbuhnya tidak secepat itu jadi makanya butuh langkah-langkah yang cukup agresif. Ini gak bisa sendirian harus semua kolaborasi untuk menciptakan talent talent ini gitu, karena Indonesia butuh,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai perlu adanya regulasi yang menyeluruh untuk menerapkan pelindungan data pribadi. Pasalnya, hal ini merupakan keniscayaan yang memang harus dipersiapkan secepat mungkin.

“Kita tuh mengajak semua baik itu organisasi, baik itu lembaga kementerian dan lain-lain untuk berkolaborasi sih karena ini cukup penting sekali dan kita memang sudah waktunya tidak bisa lagi istilahnya denial. Kita benar-benar harus memulai satu membangun SDM, kedua serius dalam penanganan keamanan informasi, keamanan data digital, harus serius,” jelasnya.

Sementara itu, Lead Data Protection Konsultan di PT Sinexis International Satrio Wibowo mengatakan saat ini memang Indonesia terbilang terlambat dalam menyiapkan instrumen infrastruktur digital bila dibandingkan dengan negara lain.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada, namun ia melihat dari sisi aturan pelaksananya belum ada.

Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan kepatuhannya belum ada penegakan hukumnya.

“Jadi walaupun secara hukum undang-undang PDP itu sudah aktif, sudah berlaku secara penuh, namun karena penegakan hukumnya juga masih belum jelas, lembaga yang mengatur juga belum jelas, ya kita masih harus menunggu beberapa tahun ke depan sehingga akhirnya Perlindungan data pribadi itu memang benar-benar bisa dilaksanakan di Indonesia,” ungkap dia.

Untuk itu, sambil menunggu instrumen penegakan hukum untuk UU PDP yang lebih rinci dan mengikat ada, memang perlu adanya edukasi berkelanjutan untuk menginformasikan bagaimana hak dan kewajiban atas lahirnya UUD PDP ini.

Selanjutnya, Direktur Operasi dan Teknologi Bank Mega Syariah, Selamet Ruyadi mengatakan hingga saat ini memang soal PDP ini sudah berjalan dengan rigid di sektor perbankan. Hal itu memang diatur oleh Peraturan OJK sehingga mau tidak mau hal itu harus dilakukan untuk pelindungan data konsumen.

“Jadi kalau di perbankan sebetulnya ini dalam beberapa aspek sudah kita lakukan. Jadi sebetulnya dengan PDP muncul ini jadi penguat. Hanya saja memang secara teknis kita perlu melihat juga dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang sudah mengatur sebelumnya,” ungkapnya.

Pasalnya, memang saat ini penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis perbankan terus meningkat. Hal itu tergambar dalam presentase layanan bank secara tatap muka, khususnya dalam hal pembukaan rekening yang berkurang hingga 60%.

“Pembukaan rekening lewat digital, itu sekarang porsinya mungkin sudah 60% lebih dari total pembukaan rekening yang biasa, yang konvensional gitu ya, yang datang ke cabang,” imbuhnya.

Sehingga ia menyambut baik dan mendorong adanya tata kelola pelindungan data pribadi yang menyeluruh. Sehingga, seluruh proses bisnis yang menggunakan layanan digital bisa terlindungi dengan baik.

“Digitalisasi itu bukan satu lagi yang gak mungkin, udah kenisayaan,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024.

Salah satu perhatian utama adalah potensi peretasan terhadap situs dan layanan milik pemerintah serta pengawasan Pemilu.

“Keamanan pilkada di situs-situs milik KPU dan penyelenggara pemilu, khususnya di pemerintah, harus dijaga dengan baik. Jangan sampai ada yang meng-hack atau mengganggu, karena itu sangat berbahaya,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Aher menambahkan, BSSN bersama pemangku kepentingan terkait juga harus meningkatkan pengamanan data, terutama yang berkaitan dengan Pilkada serentak.

Ia menegaskan, keamanan data merupakan faktor penting dalam kelancaran pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

“Data-data seperti DPT (Daftar Pemilih Tetap) itu sangat penting. Jika DPT diganggu, dihilangkan, atau diperbanyak, hal itu dapat mengganggu proses demokratisasi Pilkada,” kata Aher.

Sebagai informasi, BSSN dan Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja pada Kamis (7/11/2024) untuk membahas program kerja 100 hari pertama serta kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024.

Ketua BSSN Hinsa Siburian mengusulkan agar pemerintah menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.

Usulan ini merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di berbagai tingkat pendidikan guna mendukung digitalisasi ekonomi.

Hinsa juga mengusulkan agar RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Pembentukan UU ini dianggap sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.

Namun demikian, rapat yang awalnya digelar secara terbuka berubah menjadi tertutup ketika pembahasan memasuki isu-isu sensitif terkait Pilkada serentak 2024.

Jakarta: Aktor Tanah Air Rezky Aditya pada hari ini, Kamis, 7 November 2024 memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani gelar perkara khusus terkait kasus dugaan penelantaran anak yang dilaporkan oleh Wenny Ariani. Gelar perkara ini berlangsung selama dua jam, dengan Rezky Aditya didampingi oleh istrinya, Citra Kirana.

Kasus ini berawal dari laporan Wenny Ariani pada 18 Agustus 2021 ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporannya, Wenny menyebut bahwa Rezky Aditya telah menelantarkan anaknya yang dilahirkan pada tahun 2013.

Namun, kasus ini sempat dihentikan penyidikannya (SP3) setelah Wenny kalah di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus sengketa pengakuan anak.

Wenny Ariani kemudian meminta agar kasus ini dibuka kembali dengan memasukkan hasil putusan MA yang menyatakan Kekey sebagai anak biologis Rezky.

Usai menjalani gelar perkara kasus dugaan penelantaran anak, kuasa hukum Rezky Aditya, Ana Sofa Yuking mengaku lega lantaran kasus ini perlahan menemui titik terang.
"Kami sepakat tadi (untuk tes DNA). Kami tunggu itikad baiknya," kata Ana Sofa kepada wartawan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 7 November 2024.

"Dari kuasa hukum pelapor juga sudah kami sampaikan, di depan pimpinan gelar perkara juga sudah ditanya apakah bersedia DNA, dia (Wenny) katanya bersedia. Nah kami tunggu saja," tambahnya.

Ana belum bisa menjelaskan kapan dan di mana tes DNA akan dilakukan. Namun, dia berharap hal itu dilaksanakan dalam waktu dekat demi kejelasan status ayah dari Kekey.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri memperkuat komitmen untuk mengurangi jejak karbon dari kegiatan operasionalnya, salah satunya melalui pendirian gedung ramah lingkungan. Pada 18 September 2024, Bank Mandiri baru meresmikan Gedung Mandiri Digital Tower. Kehadiran gedung ini menambah jajaran gedung hijau di Indonesia.

Gedung ini menjadi pusat teknologi informasi bagi Bank Mandiri, yang dilengkapi dengan pembangkitan energi terbarukan seperti panel surya 81 kWp dan stasiun pengisian daya kendaraan listrik.

Mandiri Digital Tower juga dilengkapi beberapa teknologi bersih dan efisiensi energi lain, seperti kaca rendah penggunaan energi, sistem pencahayaan otomatis berbasis sensor, teknologi Lift Regenerative Drive serta Destination Control System (DCS) untuk efisiensi energi hingga 50 persen.

Adapun, gedung ramah lingkungan ini akan dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan teknologi digital Bank Mandiri, yang akan menampung lebih dari 4.400 orang Mandirian.

Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan Mandiri Digital Tower adalah perwujudan kami untuk terus berkembang, sembari terus menekan jejak karbon dari kegiatan operasional sehari-hari.

“Bank Mandiri mengupayakan peningkatan kinerja bank dan digitalisasi ini juga diimbangi oleh kegiatan operasional perusahaan yang lebih rendah karbon. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai visi Indonesia’s Sustainability Champion, mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ujar Alexandra pada Kamis (7/11).

Selain Mandiri Digital Tower, Bank Mandiri sebelumnya telah memiliki beberapa gedung yang mengantongi sertifikat bangunan hijau dari Green Building Council Indonesia (GBCI).

Sebelumnya, gedung Disaster Recovery Center (DRC) di Indjoko, Surabaya mendapatkan sertifikat “Gold” dari GBCI pada tahun 2023. Gedung ini ditunjang fasilitas ramah lingkungan seperti fasad bangunan yang mengurangi penggunaan listrik hingga lebih dari 30%, sistem daur ulang air, dan penggunaan AC yang tidak merusak lapisan ozon (Ozone Depleting Potential).

Selain itu, Plaza Mandiri yang menjadi kantor utama Bank berpita emas ini sedang dalam proses Design Recognition Stage. “Setelah final, Bank Mandiri akan memiliki tiga gedung bersertifikat hijau,” tambahnya.

Adapun, Bank Mandiri juga telah memiliki 10 buah kantor ramah lingkungan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, terdapat beberapa kantor yang memasang kaca dengan Overall Thermal Transfer Value atau penghantaran emisi rendah di Medan, Denpasar, Bekasi, Jayapura, dan wilayah Wijayakusuma di Jakarta.