JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

Neta dikabarkan menyetop produksi mobilnya di China. Tak cuma itu, gaji karyawan juga dipotong.

Produsen mobil listrik asal China Neta yang berada di bawah naungan Hozon Auto dilaporkan menghentikan produksinya di pabrik Zhejiang. Gaji karyawan juga ikut dipangkas imbas dari penurunan penjualan di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Diberitakan Car News China, Neta sejatinya masih terhitung sebagai pendatang baru. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 oleh Hozon Auto. Neta diposisikan untuk memproduksi mobil listrik dengan harga terjangkau seperti Neta V. Lewat strategi itu, Neta rupanya sukses melampaui produsen mobl lain sekelas Li Auto, Nio, dan Xpeng pada tahun 2022. Kala itu volume penjualannya mencapai lebih dari 150.000 unit mobil.

Neta kemudian memutuskan untuk naik ke segmen yang lebih tinggi lagi. Diketahui saat ini di China ada enam model yang terdiri dari Neta V-II, Neta X, Neta GT, Neta L, Neta S, dan Neta S Hunting.

Entah cara yang ditempuh sudah tepat atau justru sebaliknya. Pasalnya, volume penjualan Neta justru terpantau terus menurun. Untuk tahun ini, tepatnya pada Januari-September 2024, Neta baru mengirimkan 53.583 unit mobilnya atau kurang dari 30 persen dari total penjualan tahunan. Sementara untuk penjualan bulan Oktober belum diungkap. Padahal sebelumnya Neta kerap mengumumkan penjualan pada hari pertama bulan berikutnya.

Berdasarkan informasi dari sumber di industri kendaraan energi terbarukan China, Neta mengirimkan 4.500 unit mobil pada Oktober. Angka ini merosot 40 persen dibandingkan periode sebelumnya. Ada beberapa hal yang disinyalir jadi penyebab merosotnya pengiriman Neta itu. Neta memang dikabarkan tengah mengalami masalah dengan pengiriman Neta S Hunting wagon. Hal itu diketahui dari banyaknya komentar pada akun Weibo CEO Neta Zhang Yong.

Menurut sumber lainnya, masalah pengiriman itu terkendala karena ada aksesori yang hilang. Di sisi lain, model Neta lainnya juga menunjukkan penurunan penjualan. Media DoNews juga menyebutkan bahwa pabrik Neta di Tongxiang, Zhejiang, menghentikan produksi selama setengah bulan. Pabrik ini merupakan pabrik utama Neta dengan kapasitas produksi sebanyak 200.000 unit. Pabrik ini utamanya memproduksi Neta L.

Neta juga dilaporkan memotong gaji karyawannya. Pada Oktober, karyawan Neta mengungkap perusahaan gagal membayar gaji bulan sebelumnya tepat waktu karena berutang kepada pemasok. Pada saat yang sama, gaji karyawan di level atas dipotong hingga 30 persen. Neta pada 31 Oktober sempat mengeluarkan pernyataan resmi soal rencana pemberian insentif ekuitas untuk seluruh karyawan. Perusahaan akan mengambil sekitar lima persen saham sebagai insentif bagi karyawan. Rencana soal gaji baru ini dimumumkan di kalangan internal.

Perusahaan induk Neta, Hozon Auto juga tercatat mengalami kerugian sejak 2021 hingga 2023. Semula kerugiannya ditaksir sebesar Rp 4,84 miliar, namun pada tahun 2023 kerugian meningkat menjadi Rp 6,87 miliar.

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

Tes Lengkap Neta V-II: Mobil Listrik Terbaik di Kelasnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, meninjau saluran air di Jalan Adityawarman dan Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024), sebagai langkah antisipasi banjir jelang musim hujan.

Dalam peninjauan ini, Teguh didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.

Untuk kali pertama, Teguh mengamati pembongkaran gorong-gorong di Jalan Adityawarman yang sedang ditata ulang, terutama untuk mengatur kabel-kabel fiber optik yang melintasi saluran air.

"Saya melihat langsung ke daerah Adityawarman ini untuk melihat progres yang diperintahkan, sudah seberapa jauh," ujar Teguh di lokasi.

Teguh menjelaskan, penyempitan saluran air atau "bottleneck" di lokasi tersebut telah dibongkar untuk memaksimalkan aliran air.

"Tempat yang bottleneck itu sudah dibongkar. Tadinya dua meter terus ke arah satu meter (menyempit), satu meter ini yang bottleneck, yang ini kami bongkar," katanya.

Setelah Adityawarman, Teguh melanjutkan peninjauan ke Jalan Tirtayasa yang juga memiliki masalah penyempitan saluran air. Menurut dia, penyempitan ini menjadi penyebab banjir saat hujan deras.

"Sebenarnya kemarin banjir karena imbas ada bottleneck. Hampir setiap tahun kan jalan ditinggikan, bawahnya itu agak pendek," jelasnya.

Teguh menegaskan, perbaikan saluran air ini akan dilaksanakan oleh Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas SDA Jakarta Selatan untuk memastikan hasil yang sistematis dan menyeluruh.

"Mengatasi banjir memang tidak bisa parsial-parsial. Mesti suatu rangkaian yang tersistemasi," ungkapnya.

Penataan saluran di kawasan tersebut ditargetkan selesai dalam dua minggu. Selain di Adityawarman dan Tirtayasa, Pemprov juga membenahi saluran air di kawasan lain, seperti Jalan Fatmawati, Lebak Bulus, dan Mampang.

"Target dua minggu lah ya. Kami juga tidak bisa semena-mena memotong kabel karena mungkin itu ada fiber optik ya, internet dan sebagainya," ujarnya, menambahkan bahwa operator-operator kabel akan diundang dalam koordinasi proyek ini.

Teguh juga menyoroti masalah penumpukan sampah yang disebabkan oleh kabel-kabel di saluran air.

"Kita lihat kabel itu juga menyebabkan sampah menumpuk begitu banyak. Kita lihat kalau pas hujan kan luar biasa, akhirnya tumpah (banjir) lagi," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, (8/11/2024).

Pertemuan ini dilakukan sebagai upaya koordinasi terkait pemberantasan mafia tanah. Nusron menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat strategi penanganan isu kejahatan di bidang pertanahan.

"Kami dari Kementerian ATR/BPN melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Pak Kapolri serta jajarannya secara resmi terkait strategi menghadapi berbagai isu kejahatan di bidang pertanahan. Salah satunya yang kami bahas adalah mafia tanah," ujar Nusron.

Selain itu, Nusron juga mengundang Kapolri untuk memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Mafia Tanah yang akan diadakan pada 14-15 November 2024.

Rakor tersebut akan dihadiri pejabat BPN, kepolisian, kejaksaan, serta unsur dari TNI, guna meningkatkan kerja sama antar-institusi.

"Kami membutuhkan dukungan dan support dari kepolisian yang memiliki kapasitas hukum serta pengamanan,” ujarnya.

“Kedua aspek ini sangat penting dalam memberantas mafia tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta investor," tambah Nusron.

Dalam pertemuan tersebut, Nusron dan Kapolri sepakat mengusung "zero tolerance" untuk mafia tanah.

Nusron menegaskan bahwa pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan pasal berlapis, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), agar aset yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan kepada negara atau masyarakat.

"Kami akan terus menindak tegas mafia tanah, baik dalam pidana umum maupun TPPU, supaya hak rakyat dan negara dapat kembali pada yang berhak," ujar Nusron.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan Nusron Wahid dalam rangka memperkuat kerja sama dalam pemberantasan mafia tanah.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyatakan komitmen Polri untuk mendukung berbagai program dan kebijakan Menteri ATR yang telah mendapatkan instruksi khusus dari Presiden.

"Kita akan mendukung kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini bersengketa terkait hak keperdataan, baik itu antar korporasi maupun antara masyarakat dan pihak-pihak tertentu," ujar Listyo.

Listyo menambahkan bahwa pihak kepolisian juga siap mengambil langkah tegas dalam pemberantasan mafia tanah. Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Polri akan segera membentuk satuan tugas (satgas) bersama guna mendukung kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri ATR.

“Kami akan support penuh dengan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Menteri ATR,” tegas Kapolri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal melanjutkan rencana pembangunan SPBU apung di Kepulauan Seribu.

Politikus PDI-P itu menyebut, SPBU bagi masyarakat Kepulauan Seribu mestinya tidak hanya dibangun di satu titik.

Hal itu bakal menyulitkan masyarakat untuk mengakses sumber daya minyak bagi kendaraan mereka.

Hal itu pula yang membuat harga bahan bakar di Kepulauan Seribu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jakarta.

"Ya salah satu hal yang belum pernah terselesaikan adalah konsistensi untuk menyelesaikan SPBU apung. Karena enggak mungkin kepulauan seperti Pulau Seribu ini SPBU-nya hanya dipusatkan di salah satu tempat," kata Pramono Anung di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jumat (8/11/2024).

Pramono menyebut, sudah saatnya rencana tersebut direalisasikan dengan serius.

Mantan sekretaris kabinet itu bahkan menyebut tidak ada ruang bagi perdebatan mengenai hal tersebut.

"Harus ada di beberapa titik untuk SPBU apung. Saya sangat setuju dengan usulan yang ada dan sudah waktunya direalisasikan. Tidak perlu diperdebatkan," kata Pramono.

Pasalnya, beberapa warga di Kepulauan Seribu menyebut harga BBM di sana bervariatif.

Untuk membeli solar, mereka mesti merogoh kocek Rp 10.000 perliter dan Rp 17.000 perliter untuk pertalite.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo menilai program tumpang sari lahan sawit dengan tanaman pangan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bisa melindungi lingkungan dari deforestasi. Program ini juga dapat meningkatkan produktivitas.

Tumpang sari bertujuan agar lahan tetap menghasilkan sementara tanaman sawit masih dalam proses replanting. "Soal lingkungannya bisa jadi selesai. Sawitnya tumbuh lebih produktif, tidak membuka lahan baru," ujar dia ditemui dalam acara Indonesia Palm Oil Conference di Badung, Bali, Jumat (8/11/2024).

Dirinya menilai program ini bakal menjadi beleid yang efektif dalam melindungi hutan Indonesia dari deforestasi, sambil meningkatkan produktivitas sawit, serta memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo. "Menolong lingkungan dalam pengertian lebih produktif, enggak membuka lahan baru," katanya

Meski demikian, Sudarsono mengatakan pemerintah perlu memperhatikan program tersebut agar tidak membebani para pengusaha sawit di Tanah Air, mengingat biaya produksi untuk melakukan tumpang sari tanaman pangan cukup tinggi. Selain itu, ia ingin pemerintah memastikan penyerapan tanaman pangan hasil panen dari lahan sawit tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta kepada para pengusaha sawit untuk turut memproduksi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai di lahan sawit yang dimiliki dengan sistem tumpang sari guna membantu mewujudkan program swasembada pangan.

Wamentan dalam perhelatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC 2024) and 2025 Price Outlook di Bali, Kamis (7/11) menyatakan sistem tersebut bisa dilakukan saat lahan sawit yang dimiliki para pengusaha sedang dilakukan peremajaan, sehingga sambil menunggu pohon tersebut berproduksi, bisa dilakukan penanaman tanaman pangan.

Selanjutnya, menurut dia, potensi penambahan produksi pangan tersebut bisa diwujudkan mengingat Indonesia memiliki lahan sawit sebesar 17 juta hektare, sementara lahan baku sawah yakni hanya 7,4 juta hektare.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ingin badan usaha desa menjadi pemasok (supplier) bahan-bahan pangan untuk program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan ini disampaikan Apdesi dalam audiensi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

"Ada juga aspirasi dalam program makan bergizi gratis melibatkan badan usaha milik desa atau badan milik kampung kalau di Aceh agar mereka lah yang menjadi supplier, salah satu supplier pokok bagi penyediaan makan bergizi gratis, ya, untuk bahan mentahnya," kata Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Jumat.

Tak hanya masalah program makan bergizi gratis, Apdesi juga mengusulkan penyediaan listrik untuk daerah-daerah terpencil, dan program satu desa satu dokter, serta program satu desa satu industri.

Tujuannya, agar masyarakat desa terlibat dalam industri sehingga kesejahteraan meningkat.

Budiman berjanji akan mengoordinasikan aspirasi tersebut kepada kementerian/lembaga terkait dan Presiden Prabowo Subianto.

"Dan tentu saja kita juga akan berdiskusi dengan pimpinan lain dari BP Taskin, sambil kami menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang saya yakin ketika sudah berjalan kita akan bersama mengatasi soal-soal yang menjadi aspirasi," ucap Budiman.

Adapun usulan pelibatan masyarakat desa dalam program makan bergizi gratis salah satunya disampaikan oleh Ketua Apdesi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Husni.

Sri mengungkapkan, pelibatan masyarakat desa diperlukan agar meningkatkan penghasilan dari petani desa.

"Terkait makan gratis yang kemudian menjadi program utama Bapak Presiden, kita berharap bahwa apa yang menjadi bahan pokok untuk penyaluran makanan itu, bagaimana meningkatkan kemudian penghasilan daripada petani desa, barangkali hal yang bisa kita ambil dari situ kita ambil," tutur Sri.

Ia tidak memungkiri, masyarakat desa banyak tidak dilibatkan dalam sejumlah kebijakan.

Oleh karena itu, Sri berharap, masyarakat desa kembali dilibatkan di pemerintahan Prabowo-Gibran baik dalam program bantuan sosial hingga makan bergizi gratis.

"Jadi saya berharap program-program ke depan itu keberpihakannya betul-betul ke desa," kata dia.

KONTAN.CO.ID - Klinik Pratama Beringin Indah adalah salah satu pilihan utama bagi masyarakat Tangerang, Banten yang membutuhkan layanan kesehatan dengan fasilitas lengkap, kualitas pelayanan terbaik, dan harga terjangkau. Klinik yang berlokasi di Jl. Beringin Raya No.128, RT.003/RW.002, Nusa Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15116, Indonesia, menawarkan berbagai layanan kesehatan. Adapun layanan mereka termasuk dokter umum, dokter gigi, dan terapi akupunktur. Selain itu, klinik ini juga melayani home visit yang juga menjadi salah satu layanan terbaik mereka.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi di beringinindah.com. Tetapi kendati demikian, Berikut adalah 8 manfaat utama dari layanan home visit yang ditawarkan oleh Klinik Beringin Indah:

1. Kenyamanan Maksimal bagi Pasien Lansia dan Penyandang Disabilitas

Layanan home visit dari Klinik Beringin Indah sangat bermanfaat. Sebab pasien dengan mobilitas terbatas tentu akan kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan di luar rumah.

Oleh sebab itu, mereka dapat tetap menerima perawatan medis yang mereka butuhkan di lingkungan rumah yang familiar dan nyaman dengan home visit. Lebih dari itu, layanan ini sangat memudahkan pasien untuk menjaga kesehatan mereka dengan cara yang lebih nyaman dan aman.

2. Perawatan Pasien Pasca-Operasi atau dalam Masa Pemulihan

Pasien yang baru saja menjalani operasi atau mengalami cedera membutuhkan pemantauan yang ketat selama masa pemulihan. Dalam kondisi ini, perjalanan ke klinik dapat terasa melelahkan.

Layanan home visit dari Klinik Beringin Indah memungkinkan pasien menerima perawatan medis lanjutan di rumah mereka sendiri. Tim medis yang datang ke rumah akan memberikan pemantauan dan perawatan yang diperlukan. Sehingga, pasien bisa menjalani pemulihan yang lancar tanpa perlu keluar rumah.

3. Akses ke Berbagai Layanan Medis Tanpa Harus Meninggalkan Rumah

Melalui layanan home visit, Klinik Beringin Indah menawarkan berbagai layanan kesehatan yang bisa diakses langsung dari rumah Anda. Layanan ini termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, konsultasi dengan dokter umum, hingga layanan suntik KB dan perawatan jahit luka.

Home visit memberikan kemudahan bagi pasien yang tidak dapat meninggalkan rumah namun tetap ingin menjaga kesehatan mereka. Biaya yang ditawarkan juga terjangkau sebab mulai dari Rp 200,000 saja. Terlebih karena layanan ini memberikan akses penuh ke berbagai perawatan medis tanpa harus keluar rumah, sebuah solusi ideal bagi mereka yang memerlukan perawatan khusus di tempat tinggal mereka.

4. Penanganan Infeksi dan Penyakit Menular dengan Respons Cepat

Layanan home visit sangat bermanfaat bagi pasien yang menderita penyakit menular seperti flu, infeksi saluran pernapasan, atau demam berdarah. Dalam kasus seperti ini, membawa pasien ke klinik mungkin tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena dapat menimbulkan risiko penularan bagi orang lain.

Home visit memungkinkan dokter dari Klinik Beringin Indah untuk datang langsung ke rumah pasien, memberikan pengobatan yang cepat dan efektif, serta memastikan pasien mendapatkan perawatan tanpa harus meninggalkan rumah dan membahayakan orang lain di sekitarnya.

5. Tenaga Medis Profesional dan Berpengalaman yang Siap Melayani Anda di Rumah

Layanan home visit di Klinik Beringin Indah ditangani oleh tim medis yang berpengalaman dan profesional. Klinik ini memiliki beberapa dokter umum berpengalaman seperti Dr. Rasendah, Dr. Siska S, dan Dr. Firdhausyah Adzanti. Mereka siap melayani pasien dengan penuh perhatian dan memberikan perawatan terbaik.

Untuk pasien yang membutuhkan perawatan gigi, Klinik Beringin Indah juga memiliki dokter gigi profesional. Adapun dokter gigi yang tersedia di klinik ini adalah Drg. Nurul Anggraheny dan Drg. Nurina Dyah A.M juga yang siap menangani kebutuhan kesehatan mulut dengan layanan yang berkualitas tinggi.

6. Konsultasi Kesehatan yang Menyeluruh dalam Lingkungan yang Nyaman

Banyak pasien merasa lebih nyaman berkonsultasi dengan dokter di lingkungan rumah mereka sendiri. Layanan home visit memungkinkan pasien untuk merasa lebih rileks selama konsultasi. Sehingga, mereka bisa berbicara lebih leluasa mengenai gejala atau kekhawatiran kesehatan mereka.

Lebih dari itu, lingkungan rumah yang nyaman juga dapat membantu mengurangi kecemasan atau stres yang mungkin dirasakan pasien ketika berada di lingkungan klinik. Selain itu, konsultasi yang tenang dan menyeluruh dapat membantu dokter memahami kondisi pasien dengan lebih baik dan memberikan saran yang lebih spesifik sesuai kebutuhan mereka.

Klinik Pratama Beringin Indah memahami pentingnya menjaga kesehatan dengan kenyamanan maksimal bagi pasien. Layanan home visit yang lengkap ini memastikan bahwa setiap individu dapat menerima perawatan medis berkualitas tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah. Karena itu, Klinik Beringin Indah adalah pilihan utama untuk layanan home visit di Tangerang. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk menjadwalkan kunjungan home visit, Anda dapat mengunjungi situs kami di beringinindah.com atau menghubungi kami langsung.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Asosiasi Petani tembakau mendukung penuh upaya Pemerintahan Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, salah satunya melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perkebunan.

Petani tembakau optimistis semakin dapat bertumbuh dan berdaya saing. Sambas, Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Kabupaten Bandung, menuturkan selama ini para petani di wilayahnya konsisten memberdayakan dua komoditas sekaligus yakni tembakau dan kopi sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Pasalnya kopi dan tembakau merupakan komoditas yang mampu mengantisipasi kegagalan tanaman padi dan palawija.

“Di Kabupaten Bandung, sejak September lalu, banyak sawah yang tidak bisa panen karena faktor cuaca. Tapi kerugian petani tergantikan dengan hasil panen tembakau yang baik.Tembakau menjadi tanaman andalan petani di musim kemarau. Kualitas dan harga yang baik membuat petani tetap berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Sambas kepada KONTAN, Jumat (8/11).

Namun, optimisme petani di Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan produktivitas lahan tembakaunya terhalang oleh peraturan terkait pasal-pasal pertembakauan di PP No.28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes).

Untuk diketahui, saat ini, sebanyak 17 dari 32 kecamatan di Kabupaten Bandung mengandalkan perekonomiannya dari budidaya tembakau. Total seluas 761 hektare lahan pertanian tembakau di Kabupaten Bandung.

“Seluruh kecamatan tersebut menghasilkan sekitar 6.800 ton tembakau kering yang kemudian dijual dalam bentuk tembakau rajangan dan krosok,” kata Sambas.

Saat ini yang petani takutkan, tembakau selama ini yang termasuk jadi komoditas unggulan daerah kami, namun dengan peraturan yang menekan seperti ini, tembakau tidak bisa diperjualbelikan lagi di kemudian hari. "Mau ke mana, kami jual hasil perkebunan kami? Kami berharap Pak Presiden Prabowo bisa melindungi sumber mata pencaharian kami,” lanjutnya.

Sambas dan rekan-rekan petani lainnya juga mengungkapkan kekhawatirannya atas dorongan berbagai aturan yang menekan sisi hilir yaitu industri tembakau yang menyerap hasil panen mereka. Salah satu aturan yang meresahkan petani tembakau yaitu terkait standarisasi kemasan rokok tanpa merek. Padahal tidak ada sektor industri lain yang mampu menyerap hasil panen tembakau, termasuk jenis varietas unggulan asal Kabupaten Bandung seperti Kayangan, Simojang dan Himar. Dengan memaksakan aturan standarisasi kemasan rokok tanpa merek ini maka sama saja dengan membunuh petani karena kedepan produk legal akan mudah dipalsukan.

Senada, Mahmudi, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) APTI menuturkan, selama ini, para petani tembakau, dengan inisiatif masing-masing telah melakukan tumpang sari tembakau. Menyandingkannya dengan komoditas pendamping seperti kopi, cabai, bawang merah dan labu kuning. Langkah ini dilakukan agar lahan tetap produktif sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

“Pada prinsipnya, para petani selalu mengupayakan segala strategi agar lahannya tetap produktif. Tujuannya demi kesejahteraan keluarga. Sudah sejak lama, petani tembakau juga mengembangkan prinsip tumpang sari. Dengan demikian, kebutuhan pangan terpenuhi, mandiri dan penghasilan petani juga otomatis ikut bertambah. Memang, menanam denga metode tumpang sari juga harus disesuaikan dengan tingkat kecocokan tanah di daerahnya masing-masing,” jelas Mahmudi.

Petani tembakau asal Jawa Timur ini juga sependapat bahwa para petani tembakau mendukung penuh program visi misi Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Namun, Mahmudi khawatir, aturan di sisi hilir malah menjadi kendala ditengah semangat petani menanam tembakau yang memberikan keuntungan dan membawa kesejahteraan. Rancangan Permenkes Tembakau yang terus dibahas kontradiktif dengan tujuan Pemerintahan Prabowo yang bercita-cita mensejahterakan petani.

“Kami sangat berharap, di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dapat mewujudkan ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani. Termasuk bagi petani tembakau yang saat ini dikepung dengan peraturan-peraturan yang sangat menekan di hilir karena ujungnya memukul serapan petani di hulu. Terutama terkait pengaturan produk tembakau yang sedang dikebut penyusunannya oleh Kemenkes tanpa melibatkan dan melihat dampaknya pada petani,” tegas Mahudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant membeberkan borok Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama menginvasi Gaza, Palestina.

Menurutnya, sampai saat ini tentara Israel sudah tak punya lagi pekerjaan di Gaza. Pasukan IDF disebutkan telah mencapai semua tujuan.

Netanyahu menolak kesepakatan penyanderaan untuk perdamaian dan bertentangan dengan saran dari lembaga keamanannya sendiri.

Gallant berbicara kepada keluarga sandera pada hari Kamis, dua hari setelah dipecat oleh Netanyahu, dan laporan tentang pernyataannya dengan cepat muncul di media Israel.

“Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di Gaza. Pencapaian besar telah dicapai. Saya khawatir kami bertahan di sana hanya karena ada keinginan untuk berada di sana," katanya kepada Channel 12 dikutip dari The Guardian.

Dia sebelumnya diminta untuk mengatakan kepada keluarga sandera gagasan bahwa Israel harus tetap berada di Gaza untuk menciptakan stabilitas. Namun menurutnya, itu adalah “gagasan yang tidak pantas untuk mempertaruhkan nyawa tentara”.

Gallant pun mengatakan bahwa para pejabat AS melihat Netanyahu sebagai hambatan besar bagi perdamaian, hal ini juga dikatakan oleh Hamas.

Kemudian ia juga memberi informasi bahwa tidak ada alasan tantara menetap di Gaza. Apa yang dikatakan oleh Netanyahu mengenai pertimbangan diplomatis adalah kebohongan.

“Komandan IDF dan saya mengatakan tidak ada alasan keamanan untuk tetap berada di koridor Philadelphi. Netanyahu mengatakan bahwa ini adalah pertimbangan diplomatik; Saya beritahu Anda, tidak ada pertimbangan diplomatis,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mendengarkan aspirasi warga Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang meminta agar wilayah mereka tidak digusur.

Permintaan ini disampaikan warga saat Ridwan memaparkan program-programnya di hadapan mereka.

“(Saya) menang dulu, kalau yang menang yang lain, (nanti) digusur,” canda Ridwan kepada warga yang berkumpul di Pulo Gadung pada Jumat (8/11/2024).

Beberapa kali, warga meneriakkan permintaan agar tempat tinggal mereka aman dari penggusuran.

“Ternyata, di sini, curhatannya mayoritas, satu, jangan digusur. Saya kira enggak ada masalah ya,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di lokasi.

Ridwan menyatakan akan memperhatikan aspirasi warga dan berjanji mencari solusi yang lebih manusiawi serta menguntungkan semua pihak.

“Tidak semua urusan harus dengan cara gusur-menggusur. Pasti ada cara lain yang lebih manusiawi yang bisa menjadi kesepakatan yang membahagiakan warga,” kata dia.

Selain itu, Ridwan berkomitmen untuk membantu warga dalam proses sertifikasi tanah dengan berupaya melobi pihak ATR/BPN.

“Saya ke mana-mana masalah sertifikasi juga mengemuka. Jadi, kalau nanti jadi gubernur, saya akan melobi ATR/BPN untuk mencarikan solusi sesuai aspirasi warga, sesuai aturan hukum,” ujar Ridwan.

Tahapan Pilkada saat ini memasuki masa kampanye pada 25 September-23 November 2024. Masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024 sebelum hari pemungutan suara pada 27 November 2024.