JAKARTA - Dolar Amerika Serikat (AS) bulan ini memberikan tekanan besar pada pasar mata uang negara-negara BRICS. Hal itu terjadi di tengah aliansi BRICS memulai kampanye dedolarisasi untuk mencampakkan dolar AS dari mata uang cadangan dunia.

Mata uang lokal India, rupee jatuh tersungkur ke level terendah sepanjang masa di 83,74 pada penutupan perdagangan, Jumat (26/7) lalu. Bahkan yuan China, baru-baru ini merosot ke level terendah dalam tujuh bulan, sementara yen Jepang berada di level terendah sejak 1990-an.

Nilai Dolar AS melonjak dan mengalahkan mata uang lokal meskipun BRICS telah memulai agenda dedolarisasi dalam skala global. Rupee, India adalah korban dari dolar AS yang lebih kuat karena nilainya yang turun signifikan di pasar valas. Permintaan akan dolar AS meningkat sehingga tidak ada ruang bagi mata uang lokal untuk berkembang.

Para analis memprediksi dolar AS dapat membuat rupee jatuh ke level terendah 83,84 dalam beberapa minggu ke depan. Mata uang negara-negara BRICS saat ini masih berada di bawah tekanan sementara permintaan untuk dolar AS meningkat.

"Pembelian dolar akan terus berlanjut. Rupee akan terdepresiasi ke level 83,84 per dolar AS dalam dua hari ke depan,? ujar direktur eksekutif Finrex Treasury Advisors Anil Bhansali, kepada NDTV Profit dilansir dari Watcher Guru, Senin (29/7/2024).

Di sisi lain, penurunan nilai mata uang anggota negara BRICS ini juga dipengaruhi nilai pajak keuntungan modal jangka panjang dari 10% menjadi 12,5% selama anggaran nasional baru-baru ini, yang kemudian disusul kenaikan pajak keuntungan modal jangka pendek dari 15% menjadi 20%. Sehingga, pasar saham dan mata uangnya turun.

JAKARTA - Negara-negara G20 gagal menyepakati pungutan pajak orang terkaya di dunia. Dalam sebuah pertemuan para menteri keuangan di Brasil, Amerika Serikat (AS) memimpin kampanye menentang pungutan minimum terhadap 3.000 orang miliarder.

Namun, mereka berjanji memberlakukan pajak progresif untuk orang-orang superkaya, Menurut laporan Politico dalam sebuah pertemuan di Rio de Janeiro, para menteri mengatakan bahwa mereka akan memulai sebuah dialog mengenai perpajakan yang adil dan progresif, termasuk untuk orang-orang yang sangat kaya menurut teks komunike bersama yang dilansir Politico.

Komunike ini akan diterbitkan segera dan tidak akan menyertakan pernyataan dukungan untuk pungutan 2% terhadap 3.000 miliarder terkaya di dunia, seperti yang diharapkan oleh Brasil, yang saat ini memegang kepresidenan bergilir G20.

Ekonom Prancis Gabriel Zucman, seorang konsultan G20 untuk masalah perpajakan mengungkapkan bahwa pungutan ini akan mengumpulkan sekitar USD250 miliar atau setara Rp4.000 triliun secara global per tahun.

"Sejumlah individu menguasai lebih banyak sumber daya dibandingkan negara-negara di dunia," kata Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dikutip dari Russia Today, Senin (29/7/2024).

"Pajak untuk para miliarder dapat membantu mendanai perang melawan kelaparan dunia," ujar Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad menambahkan, sebelum memperingatkan bahwa rezim pajak seperti itu tidak akan terbentuk dalam semalam, karena ini adalah mekanisme yang sangat rumit.

Selama pembicaraan, terlihat jelas sejumlah negara G20 tidak mendukung langkah tersebut.

"Kami tidak melihat adanya kebutuhan atau merasa tidak perlu untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai pajak miliarder," ujar Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam sebuah konferensi pers. "Kami pikir semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif."

Jerman bergabung dengan AS dalam menentang pungutan ini, sementara Perancis, Spanyol, Afrika Selatan, Kolombia, dan Uni Afrika mendukung proposal Brasil.

BUDAPEST - Kepemimpinan Rusia disebut sangat rasional, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memperkirakan, bakal ada pergeseran kekuatan global dari Barat yang irasional menuju Asia dan Rusia. Disebutkan juga olehnya, Rusia menunjukkan fleksibilitas ekonomi dalam beradaptasi dengan sanksi Barat sejak menginvasi Krimea pada 2014.

"Dalam beberapa dekade ke depan, mungkin berabad-abad, Asia akan menjadi pusat dominan dunia," kata Orban dalam pidatonya seperti dilansir RT.

Orban memprediksi China, India, Pakistan dan Indonesia sebagai kekuatan besar dunia di masa depan. "Dan kami orang Barat mendorong Rusia ke blok ini juga," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi dalam sebuah festival di kota Baile Tusnad di negara tetangga Rumania.

Orban yang negaranya saat ini memegang kepresidenan Uni Eropa bergilir sangat berbeda dengan penghuni blok lainnya, usai menjalin hubungan yang lebih hangat dengan Beijing dan Moskow. Bahkan Ia membuat marah beberapa pemimpin Uni Eropa (UE), ketika Ia melakukan kunjungan mendadak ke Kiev, Moskow dan Beijing bulan ini untuk pembicaraan tentang perang di Ukraina.

Dia juga mengatakan, bahwa berbeda dengan pihak Barat yang memiliki "kelemahan", posisi Rusia lebih rasional dan dapat diprediksi. PM Hongaria, Viktor Orban mengatakan, kepemimpinan Rusia "sangat rasional" dan bahwa Ukraina tidak akan pernah dapat memenuhi harapannya untuk menjadi anggota Uni Eropa atau NATO.

"Kami orang Eropa tidak memiliki cukup uang untuk itu. Uni Eropa perlu melepaskan identitasnya sebagai proyek politik dan menjadi proyek ekonomi dan pertahanan," tambah Orban.

Uni Eropa membuka pembicaraan keanggotaan dengan Ukraina akhir bulan lalu, meskipun jalan panjang dan sulit terbentang sebelum dapat bergabung dengan blok tersebut.

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengantongi penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Jumat (26/7/2024). Penghargaan ini diraih berkat kontribusi PLN dalam pembayaran pajak ke negara.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan, bahwa realisasi penerimaan pajak negara pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung capaian besar tersebut.

"Capaian 2023 merupakan hasil kontribusi dari seluruh wajib pajak dan sinergi antara pemerintah serta seluruh masyarakat. Tahun 2024 ini kami perlu dukungan penuh dari semua pihak sehingga kita semua bisa berkontribusi lebih bagi bangsa," ungkap Suryo.

Upaya optimalisasi sistem dan juga integrasi kebijakan dilakukan oleh DJP dari tahun ke tahun. DJP terus mengedepankan prinsip transparency governance di mana semua uang yang masuk ke negara akan kembali ke masyarakat melalui program dan dukungan pemerintah.

"Tujuan mulia kita semua untuk negara ini butuh dukungan yang luar biasa. Untuk itu, kami apresiasi seluruh pihak yang telah mendukung upaya bersama ini. Kami tidak akan pernah bisa berjalan sendiri, kami butuh dukungan mutlak dari seluruh pihak," kata Suryo.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengatakan capaian ini tak lepas dari transformasi tata kelola keuangan dan aset yang dilakukan perseroan sepanjang empat tahun terakhir. Sehingga pada tahun 2023 lalu, perusahaan berhasil memberikan kontribusi pajak yang signifikan kepada negara sebesar Rp52,39 triliun. Jumlah ini meningkat 15,6% dibandingkan dengan kontribusi pajak PLN tahun 2022 sebesar Rp45,31 triliun.

"PLN berkomitmen untuk terus menjaga kinerja perusahaan dan keuangan yang baik. Melalui pengelolaan perusahaan yang profesional dan transparan, kami dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan pendapatan negara," ungkap Darmawan dalam keterangan resminya, Minggu (28/7/2024).

Darmawan memaparkan, bahwa kontribusi pajak yang mengesankan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat hingga 5,36% YoY dibanding 273,76 TWh pada tahun 2022.

Hal ini searah terhadap peningkatan total pendapatan PLN yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023, naik drastis dibandingkan total pendapatan tahun 2022 yang sebesar Rp441,13 triliun.

"Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Sehingga kini PLN menjadi semakin lincah, unified, dan kokoh menghadapi segala tantangan," jelas Darmawan.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir PLN fokus dalam melakukan transformasi pengelolaan keuangan, berbagai inisiatif strategis yang dilakukan di antaranya seperti cash war room, centralized payment, centralized planning, dan notional pooling.

"Dengan adanya transformasi menyeluruh di tubuh perusahaan, pengelolaan keuangan semakin efisien, kredibel, dan akuntabel, kini PLN memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Sinthya.

JAKARTA - Bank sentral Rusia menaikkan suku bunga utama nya dari 16% menjadi 18%, dengan alasan tekanan inflasi yang semakin berat. Permintaan domestik terus melebihi kapasitas ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhinya.

Hal itu disampaikam regulator dalam sebuah pernyataan resmi seperti dilansir RT. Diungkapkan juga oleh regulator, bahwa Inflasi terus meningkat dan berjalan secara substansial di atas perkiraan bank pada bulan April.

Bank of Russia sudah merevisi proyeksinya, dengan prediksi secara keseluruhan pada tahun berjalan di kisaran 6,5-7,0%. Diketahui inflasi di Rusia pada bulan Juni 2024 sudah mencapai 8,6%, angka tersebut dua kali lipat dari target pemerintah sebesar 4%.

"Jika suku bunga tidak dinaikkan, Rusia akan berisiko jatuh ke dalam stagflasi," kata kepala bank sentral, Elvira Nabiullina pada konferensi pers setelah pengumuman tersebut.

Istilah ini mengacu pada kombinasi pertumbuhan ekonomi Rusia yang lambat, inflasi tinggi, dan lonjakan pengangguran. Sambung Nabiullina mengungkapkan, suku bunga utama bakal tetap tinggi selama diperlukan demi menurunkan inflasi ke target pemerintah sebesar 4%.

Ia juga menambahkan, pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut mungkin diperlukan. Bank sentral mengatakan kenaikan suku bunga terbaru akan membantu menurunkan inflasi menjadi 4,0 hingga 4,5% pada tahun 2025.

Terakhir kali, Bank of Russia menaikkan suku bunga utama pada bulan Desember. Kenaikan saat itu sebesar 100 basis poin menjadi 16% per tahun menjadi kenaikan kelima berturut-turut sejak musim panas 2023, ketika basisnya berada di 7,5%.

Bank sentral juga menerangkan, indikator ekonomi dari kuartal kedua tahun ini menunjukkan bahwa ekonomi Rusia terus tumbuh pesat. Aktivitas konsumen tetap tinggi dengan latar belakang pertumbuhan pendapatan rumah tangga dan kepercayaan konsumen yang signifikan, kata regulator.

PDB Rusia tumbuh 3,6% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bulan April, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara sebesar 3,2% pada tahun 2024.

Selanjutnya Bank of Russia diagendakan bakal menggelar pertemuan peninjauan suku bunga utama berikutnya pada bulan September 2024, mendatang.

JAKARTA - Laporan organisasi nirlaba Oxfam mendesak kenaikan pajak tahunan kekayaan bersih pada orang terkaya di dunia menjadi 8%. Diterangkan juga berdasarkan analisis Oxfam, memperlihatkan bahwa akumulasi kekayaan terbaru orang terkaya di dunia dalam satu dekade terakhir mencapai USD42 triliun atau setara Rp677.915 triliun (Kurs Rp16.140 per USD).

Analis terbaru oleh Oxfam mengungkapkan, angka kekayaan terbaru miliarder dunia hampir 34 kali lebih banyak dari seluruh 50% populasi terbawah dunia. Laporan tersebut dirilis menjelang pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Rio de Janeiro, Brasil.

Selama dekade terakhir, kekayaan rata-rata orang terkaya dunia per orang meningkat hampir USD400.000 yang jika dirupiahkan mencapai Rp6,45 miliar secara riil.

Sebaliknya kekayaan kelas bawah hanya meningkat USD335 atau Rp5,4 juta, peningkatan jumlah tersebut setara kurang dari sembilan sen per hari, ungkap laporan itu memberikan catatan.

Sementara itu secara global, miliarder sudah membayar tarif pajak yang setara kurang dari 0,5% dari kekayaan mereka. Kekayaan deretan orang terkaya dunia ini rata-rata meningkat secara tahunan sebesar 7,1% dalam empat dekade terakhir.

Di sisi lain Menteri Keuangan G20 diperkirakan akan mencapai kesepakatan global penting yang bertujuan menaikkan pajak pada golongan orang super kaya. Dipelopori oleh Presidensi G20 Brasil dan didukung oleh negara-negara seperti Afrika Selatan, Spanyol, dan Prancis, inisiatif ini menanggapi meningkatnya tekanan publik untuk mengatasi ketidaksetaraan ekstrem dan memastikan kontribusi pajak yang adil dari orang kaya.

Diketahui negara-negara G20 merupakan rumah bagi hampir empat dari lima miliarder dunia. Kondisi saat ini menurut Oxfam, merupakan saat yang tepat untuk menaikkan pajak terhadap orang terkaya dunia.

"Momentum untuk menaikkan pajak pada orang super kaya tidak dapat disangkal, dan minggu ini adalah ujian nyata pertama bagi pemerintah G20. Apakah mereka memiliki kemauan politik untuk mencapai standar global yang menempatkan kebutuhan banyak orang di atas keserakahan segelintir elit?" kata Kepala Kebijakan Ketidaksetaraan Oxfam International, Max Lawson dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Forbes.

Ada beberapa fakta, salah satunya yakni Afrika Selatan memiliki ketimpangan tertinggi dalam distribusi pendapatan pada tahun 2023. Tetangganya di Afrika Selatan, Namibia berada pada urutan kedua, menurut Statista.

Kenaikan pajak orang super kaya tidak lepas dari pro dan kontra, dimana AS (Amerika Serikat) berdiri teguh menentang pajak kekayaan bersih tahunan 8% yang diusulkan, menurut AFP.

RIO DE JANEIRO - Menteri Keuangan atau Menkeu AS, Janet Yellen mengatakan, bahwa pasar negara berkembang , termasuk beberapa negara G20, berbagi keprihatinannya tentang kelebihan kapasitas industri China. Yellen juga mendorong, untuk memberikan tekanan kepada Beijing agar mengubah model ekonominya.

Yellen mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara, bahwa ada kekhawatiran tentang China yang berinvestasi berlebihan di pabrik dan membanjiri dunia dengan barang-barang murah yang terus meluas. Bahkan menurutnya apa yang dilakukan China sudah jauh melewati batas dan G7 telah menaikkan tarif pada baja dan kendaraan listrik China.

Diungkapkan juga oleh Yellen, apabila China tidak menerima sara dari negara lain dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghidupkan kembali ekonominya dengan langkah-langkah yakni meningkatkan belanja konsumen dan permintaan akan jasa.

Namun yang terjadi justru hal sebaliknya, dimana Beijing menyalurkan terlalu banyak PDB-nya ke dalam investasi di manufaktur maju yang membanjiri dunia dengan barang- barang China murah. Yellen menambahkan, bahwa ekonomi China sekarang terlalu besar untuk tumbuh melalui model itu.

"Ada banyak negara di seluruh dunia yang tidak mau mengatakan, Yah, China, Anda ingin mendominasi manufaktur, jadi semua sektor manufaktur kita bisa gulung tikar karena Anda ingin menjadi pabrik dunia. Kami tidak mau itu," ungkap Yellen.

"Dan itulah hal mendasar yang menyatukan kita, dan itu harus menjadi pesan yang kita kirimkan," bebernya.

JAKARTA - Banyak kaum borjuis alias kelas menengah di Indonesia turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC). Padahal, kelompok dalam hierarki sosial ekonomi itu punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad memandang, perlunya intervensi pemerintah agar perkara tersebut bisa teratasi. Implikasi dari mengecilnya kelompok masyarakat ini terhadap makro ekonomi sangat signifikan.

Misalnya, terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi karena daya beli atau konsumsi kaum borjuis yang mengalami tekanan dan anjlok.

?Saya kira yang utama adalah tentu saja konsumsi mereka akan turun begitu ya, nah ini menyebabkan kalau kelas menengah turun, konsumsinya turun, otomatis berkurang lagi, daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi, akan relatif terbatas,? ujar Tauhid ketika dihubungi, Sabtu (27/7/2024).

Lantas, apa intervensi pemerintah agar jumlah kelas menengah tidak merosot dan kembali membesar?

Tauhid menilai, kebijakan pemerintah terkait antisipasi dan penanganan inflasi pangan terus digenjot. Lalu, penguatan investasi, peningkatan produktivitas pekerja, pengupahan yang layak, dan perbaikan sistem jaminan sosial.

Ada banyak faktor yang mendorong kelas menengah di dalam negeri berkurang. Faktor yang paling dominan adalah inflasi pangan, lantaran lonjakan harga sejumlah komoditas pangan terjadi secara ?gila-gilaan?.

Menurut dia, konsumsi pangan di kalangan borjuis Indonesia cukup tinggi. Namun, inflasi pangan menjadi momok bagi mereka, sehingga membuat daya beli menjadi berkurang.

?Kuncinya investasi, produktivitas, pengupahan, dan perbaikan sistem jaminan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan agar cost beban mereka bisa dikurangi, jadi jangan mahal-mahal, dan mengatasi inflasi pangan,? paparnya.

Ihwal investasi, lanjut dia, punya hubungan erat dengan serapan tenaga kerja baru. Berdasarkan data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja 1.823.543 orang.

Realisasi investasi 2023 terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp744,0 triliun atau setara 52,4% dari total realisasi investasi. Sedangkan, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau mencapai 47,6%.

?Mau tidak mau ya agar kita juga masuk ke investasi yang penyerapan tinggi adalah pertama peningkatan produktivitas dari kelas menengah, kemudian kemampuan dan sebagainya begitu, jadi mau tidak mau kembali ke kapasitas SDM begitu,? tutur dia.

Pemerintah juga disarankan memperkuat tulang punggung ekonomi nasional, yakni sektor industri. Pasalnya, banyak pekerja formal yang bergantung di bidang industri.

?Karena kan yang paling menjamin kalau kita keterkaitan ya sektor yang formal, ya itu banyak di sektor industri, mereka terjamin oleh struktur upah, terjamin dengan jaminan sosial, misalnya pengupahan, pensiunan, dan sebagainya kan, saya kira sektor industri dikembalikan lagi,? katanya.

Intervensi lainnya adalah perbaikan sistem pengupahan karyawan atau buru. Tauhid menyebut, sistem upah antara pusat dan daerah jauh belum keseimbangan. Sehingga, turut berpengaruh tingkat konsumsi kelas menengah.

?Kita kan kesenjangan nih kelas-kelasnya, antar upah daerahnya begitu jauh sehingga, misalnya upah di Jabodetabek jauh lebih tinggi dari jawa tengah, nah artinya apa? Begitu banyak PHK di Jabodetabek, tetapi penyerapan di Jawa Tengah terjadi tapi mereka struktur skala upah ya rendah, sehingga konsumsinya ikut rendah, nah itu harus ada keseimbangan baru begitu ya,? jelas dia.

JAKARTA - Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban pada hari Sabtu membantah klaim bahwa Rusia adalah negara otokrasi. Dia mengatakan bahwa negara tersebut telah beradaptasi dengan sanksi Barat dan menunjukkan fleksibilitas ekonomi dan sosial.

"Rusia telah memetik pelajaran sejak tahun 2014 dan tidak hanya mempelajarinya, namun juga mewujudkannya dalam tindakan. Mereka melakukan pengembangan yang diperlukan pada sektor TI dan perbankan, sehingga sistem keuangan Rusia tidak rusak. Mereka telah mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi," kata Orban di kota Baile Tusnad, Rumania, seperti dilansir Sputnik, Sabtu (27/6/2024).

Rusia yang kehilangan kesempatan untuk mengimpor produk pertanian dari Barat karena sanksi, kini justru telah menjadi eksportir produk makanan terbesar dalam beberapa tahun. "Ketika Rusia digambarkan sebagai negara otokrasi neo-Stalinis yang kaku, itu bohong. Faktanya, kita berbicara tentang negara yang menunjukkan fleksibilitas teknis, ekonomi dan, seperti yang Anda lihat, mungkin sosial," kata Orban lagi.

Ketahanan Rusia dalam menghadapi sanksi sebelumnya juga membuat para diplomat negara-negara Uni Eropa (UE) terkejut. Bahkan, dalam beberapa hal, sanksi terhadap Rusia justru menjadi bumerang bagi Barat. Salah satunya di sektor energi.

Sejumlah negara UE, termasuk Jerman dan Perancis, bahkan telah meminta Komisi Eropa untuk menilai apakah potensi larangan transshipment gas alam cair (LNG) Rusia dapat menjadi bumerang bagi blok tersebut.

Ketangguhan ekonomi negara juga dibanggakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut dia memamerkan perekonomian Rusia yang tumbuh di atas negara-negara besar dunia lainnya.

Rusia kini menempati peringkat keempat ekonomi terbesar di dunia. Putin mencatat bahwa produk domestik bruto (PDB) Rusia meningkat sebesar 3,6% tahun lalu, bangkit kembali dari penurunan 1,2% di tengah sanksi terkait Ukraina pada tahun 2022.

JAKARTA - Lembaga pemeringkat kredit yang berbasis di AS, Fitch, mengeluarkan peringatan akan terjadinya gagal bayar (default) di Ukraina. Hal itu diumumkan Fitch dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah menurunkan peringkat kredit Kiev lebih lanjut.

Badan tersebut menyatakan, peringkat Kiev turun dari "CC" ke "C" mencerminkan pandangannya bahwa proses gagal bayar atau mirip gagal bayar untuk Ukraina telah dimulai. Peringatan itu dikeluarkan setelah Kiev mencapai kesepakatan prinsip dengan investor asing untuk merestrukturisasi utangnya sebesar USD20 miliar (sekitar Rp320 triliun, kurs Rp16.000 per USD).

Pemerintah Ukraina pada hari Senin mencapai kesepakatan awal dengan komite pemegang obligasi mengenai persyaratan restrukturisasi. Proposal tersebut memberikan potongan nominal sebesar 37% pada obligasi internasional Ukraina yang beredar, sehingga menghemat pembayaran Kiev sebesar USD11,4 miliar selama tiga tahun ke depan. Ukraina akan menerbitkan Eurobonds baru sebagai imbalannya.

Langkah ini dilakukan setelah parlemen Ukraina pekan lalu menyetujui undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk menunda pembayaran utang selama tiga bulan dan memasuki kondisi gagal bayar (default) utang, sementara perjanjian restrukturisasi dengan investor telah diselesaikan.

"Perjanjian yang dilaporkan dengan kreditor komersial eksternal merupakan distressed debt exchange (DDE) berdasarkan kriteria peringkat negara," kata Fitch seperti dilansir Russia Today, Sabtu (27/7/2024).

Menurut lembaga pemeringkat itu, langkah tersebut "menandai dimulainya proses seperti default." Badan tersebut juga memperkirakan defisit negara akan tetap tinggi yaitu sebesar 17,1% dari PDB Ukraina tahun ini, dan mencatat bahwa belanja pertahanan berjumlah 31,3% dari PDB pada tahun 2023.

Lembaga tersebut juga memproyeksikan utang pemerintah Ukraina akan melonjak hingga 92,5% produk dari domestik bruto (PDB) negara pada tahun 2024.

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi AS (Amerika Serikat) meningkat pada musim semi, hingga menumbuhkan harapan bahwa ekonomi terbesar di dunia tersebut dapat mengendalikan inflasi sembari menghindari perlambatan. Ekonomi Paman Sam -julukan AS- tumbuh 2,5% secara tahunan selama periode tiga bulanan hingga Juni 2024, mendatang.

Perekonomian AS terangkat karena adanya peningkatan belanja konsumen, seperti disampaikan oleh Departemen Perdagangan. Kecepatan ekonomi AS melebihi ekspektasi, meski masih menandai perlambatan dari tahun 2023.

Angin positif berhembus bila melihat data-data ekonomi selama kampanye presiden yang memanas, dimana kondisi ekonomi menjadi perhatian utama para pemilih.

Pertumbuhan stabil AS - jauh melampaui rekan-rekan internasionalnya - biasanya akan menguntungkan Demokrat sebagai partai petahana. Tetapi kondisi mixed saat ini menjadi teki-teki yang sulit dijawab.

Angka pengangguran sebesar 4,1%, dinilai cukup rendah meski masih dalam tren peningkatan. Pertumbuhan cenderung solid, tetapi melambat ketika perekonomian kembali dibuka setelah Covid.

Lalu meskipun inflasi sudah mereda secara signifikan, ketidakpuasan ekonomi tetap tinggi, karena rumah tangga bergulat dengan lonjakan harga 20% sejak 2021 dan biaya pinjaman yang tinggi.

Keputusan Presiden Joe Biden untuk keluar dari persaingan pemilihan Presiden AS telah mengacaukan gambaran lebih jauh.

"Ada banyak arus silang di sini, ketika pemilih berpikir tentang ekonomi," kata Mark Zandi, kepala ekonom di Moody's Analytics.

"Pada titik ini, saya tidak berpikir itu angin yang buruk atau baik," sambungnya.

Ekonom memprediksi pertumbuhan pada kuartal ini bakal berada di sekitar 2%. Tetapi data menunjukkan ekonomi bangkit kembali dari perlambatan pada awal tahun, ketika produk domestik bruto (PDB) tumbuh hanya 1,4%.

Selain belanja konsumen yang kuat, laporan tersebut menunjukkan peningkatan investasi dan ekspor. Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan, laporan itu "memperjelas bahwa kita sekarang memiliki ekonomi terkuat di dunia".

Tetapi profesor Universitas Iowa, Michael Lewis-Beck yang dikenal lewat prediksinya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan persetujuan presiden, mengatakan pertumbuhan tampaknya tidak cukup kuat pada paruh pertama tahun ini untuk mengatasi ketidakpopuleran Biden yang tajam.

Ia memperkirakan Biden bakal menelan sedikit kerugian, bila melihat pertumbuhan diu awal tahun. Dia memperingatkan bahwa Demokrat, akan menghadapi peluang tipis saat ini setelah Biden memutuskan mundur dari persaingan Pilpres karena kehilangan keunggulan sebagai petahana.

Pemilu tetap rumit, sembari memberikan catatan bahwa tiga pemilu sejak 1948 yakni - pada tahun 1960, 1968 dan 1976 - berlangsung di "masa yang bergejolak", seperti hari ini.

"Bukan berarti ekonomi tidak relevan pada masa itu, tetapi ada hal-hal besar lainnya yang terjadi," katanya.

Sentimen Ekonomi dalam Pilpres AS

Apa yang terjadi pada ekonomi AS di bulan-bulan mendatang bisa membuat perbedaan. Namun sebagian besar analis memperkirakan, tidak ada perubahan besar pada kondisi ekonomi AS antara saat ini dan November, meskipun beberapa pelemahan tetap diantisipasi.

Mayoritas secara luas mengharapkan bank sentral AS alias the Fed bakal memangkas suku bunga pada bulan September 2024, dalam upaya untuk mencegah perlambatan lebih lanjut.

Mereka yang mendukung pemotongan dalam waktu dekat menerangkan, Federal Reserve perlu bertindak sebelum biaya pinjaman, yang berada pada level tertinggi sekitar dua dekade, mengirim ekonomi ke dalam resesi.

Akan tetapi PDB yang kuat dapat melemahkan kasus ini. Bagi Fed ini adalah posisi yang tidak nyaman, dimana Zandi mengutarakan, "Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan Fed menjadi penting,".

JAKARTA - Masyarakat Eropa menderita karena harga energi yang sangat tinggi terdampak sanksi atas konflik Rusia dengan Ukraina. Harga energi sempat mengalami lonjakan yang signifikan melampaui USD100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2014. Harga gas alam naik sebanyak 6,5% setelah konflik meletus hampir 2% lebih.

Pada 1960 hingga 1970-an Eropa mampu memenuhi pasokan gas sendiri untuk memenuhi kebutuhan energinya. Namun, produksi gas di Laut Utara sebagai sumber produksi gas alam yang sangat penting bagi Inggris dan Belanda itu mengalami penurunan dan telah habis. Disusul Belanda menutup ladang gas Groningen akibat gempa bumi.

Selain itu, Jerman juga menolak investasi pembangkit nuklir dengan Undang-Undang Energi Atom pada tahun 2011, sebuah keputusan yang dibuat sebagai tanggapan terhadap bencana nuklir Fukushima. Hanya 13% dari energi Eropa sekarang berasal dari tenaga nuklir.

Uni Eropa juga telah berkoitmen untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara untuk mencapai target netralitas karbon pada 2050 dan mengurangi emisi setidaknya 55% pada 2030. Saat ini, sekitar 20% listrik Uni Eropa berasal dari produksi batu bara.

Menurut Direktorat Jenderal Energi Uni Eropa, sejak 2012, Uni Eropa telah mengurangi sepertiga pembangkit listrik dari tenaga batu bara. Sekitar 25% dari konsumsi energi Uni Eropa berasal dari gas alam disusul minyak bumi (32%), energi terbarukan dan bahan bakar nabati (18%), dan bahan bakar fosil padat (11%).

Melansir CNBC Internasional pasokan gas alam Uni Eropa sebagian besar dipasok dari Rusia. Uni Eropa saat ini adalah importir gas alam terbesar di dunia dengan bagian terbesar gasnya berasal dari Rusia (41%), Norwegia (24%), dan Aljazair (11%).

Berikut alasan Uni Eropa sangat bergantung pasokan gas dari Rusia;

1. Uni Eropa adalah importir gas alam terbesar di dunia, menurut Direktorat Jenderal Energi Uni Eropa, dengan bagian terbesar gasnya berasal dari Rusia (41%).

2. Wilayah ini dulunya mandiri untuk gas alam, tetapi kemudian cadangan Laut Utara mengering.

3. Eropa juga berfokus pada energi terbarukan, tetapi jaringan listriknya belum dilengkapi dengan sumber-sumber intermiten seperti angin dan matahari untuk mengisi kekosongan tersebut.