JAKARTA - India secara resmi mendukung BRICS menciptakan sistem pembayaran terpadu untuk menyingkirkan dolar AS. Gagasan tersebut pertama kali diusulkan oleh Iran awal bulan ini untuk menyatukan semua mata uang asli anggota BRICS sehingga bisa mengalahkan Dolar AS.

Direktur Institut Ilmu Sosial India, Ash Narain Roy mendiskusikan sikap negara itu terhadap sistem pembayaran BRICS yang independen dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan Kantor Berita TASS, Rusia. Roy mengungkapkan bahwa India mendukung konsep tersebut namun diperlukan persetujuan konsensus bersama.

"Pada prinsipnya India mendukung sistem pembayaran BRICS yang independen," kata Roy, dilansir SINDOnews, Jumat (26/7/2024).

Iran adalah salah satu dari beberapa negara BRICS yang berusaha mencari jalan keluar dari sanksi-sanksi AS. Negara ini adalah yang pertama kali mempertimbangkan ide sistem pembayaran terpadu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Nasser Kanani mengeluarkan proposal tersebut bulan ini. Dia menegaskan bahwa Iran mendorong pembayaran antar negara BRICS untuk bermigrasi ke mata uang nasional.

India tidak sevokal anggota BRICS lainnya dalam topik dedolarisasi. Namun, negara ini mendukung proposal yang akan membahayakan greenback. Selain itu, sebagai salah satu dari lima pendiri, India memiliki suara yang kuat dalam pengambilan keputusan, lebih dari anggota BRICS+.

Roy menambahkan dalam wawancara tersebut:

"Ada perasaan bahwa masalah ini perlu didiskusikan secara sistematis oleh para pemangku kepentingan yang berbeda sebelum keputusan diambil. Pemahaman saya tidak hanya India, beberapa anggota merasa keputusan yang begitu luas tidak dapat diambil dengan tergesa-gesa. Negara-negara BRICS tidak ingin menciptakan sebuah sistem yang mungkin menjadi tidak berfungsi. Oleh karena itu, masalah ini akan diperdebatkan tetapi keputusan akhir tidak diharapkan dalam waktu dekat."

Dia menegaskan apabila proposal pembayaran BRICS bersatu berhasil, tentu saja mata uang BRICS dapat bernilai lebih tinggi daripada greenback. Namun hal ini akan sulit terjadi karena greenback telah menjadi sistem pembayaran yang paling kuat di dunia. Terutama dalam menghadapi sanksi-sanksi blok BRICS sistem keuangan baru ini diharapkan akan membantu mengatasi hal tersebut.

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan hari ini ditutup melemah 51 poin atau 0,31 persen ke level Rp16.301 per USD setelah sebelumnya di Rp16.250 per USD. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.293 per USD.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar AS dipengaruhi pasar mengambil beberapa isyarat positif dari data PDB AS kuartal kedua yang lebih kuat dari yang diharapkan.

Fokus juga tertuju pada data indeks harga PCE yang akan datang, yang merupakan pengukur inflasi pilihan Federal Reserve, untuk isyarat lebih lanjut tentang pemotongan suku bunga.

"Pembacaan tersebut diharapkan menunjukkan inflasi mereda lebih lanjut pada bulan Juni, meskipun sedikit. Hal itu juga terjadi beberapa hari menjelang pertemuan Fed di mana bank sentral secara luas diharapkan untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil dan mengisyaratkan pemotongan suku bunga pada bulan September," ujar dia dalam risetnya, Jumat (26/7/2024).

Suku bunga yang lebih rendah menjadi pertanda baik bagi emas dan logam mulia, mengingat bahwa mereka mengurangi biaya peluang berinvestasi dalam aset yang tidak menghasilkan.

Selain itu, Wakil Presiden AS Kamala Harris menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis untuk membantu mencapai kesepakatan gencatan senjata yang akan meringankan penderitaan warga sipil Palestina, dengan nada yang lebih keras daripada Presiden Joe Biden.

Gencatan senjata telah menjadi subjek negosiasi selama berbulan-bulan. Para pejabat AS yakin para pihak semakin dekat dari sebelumnya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata selama enam minggu dengan imbalan pembebasan perempuan, sandera yang sakit, lanjut usia, dan terluka oleh Hamas.

Dari sisi domestik, pasar terus memantau perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau membengkak dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan posisi terakhir pada Mei 2024 senilai USD22,86 miliar atau setara Rp372,3 triliun (kurs pagi ini Rp16.288 per dolar AS).

Berdasarkan Data Statististik Utang Luar Negeri milik Bank Indonesia (BI), secara umum posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2024 ini berada di angka USD407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun. Posisi tersebut naik 1,8% (year-on-year/yoy) dari Mei 2023 yang senilai Rp400,24 miliar.

Secara bulanan atau month-to-month (mtm) dari April 2024 pun, posisi utang luar negeri naik 2,1% dari USD398,82 miliar menjadi USD407,3 miliar. Bank Indonesia mencatat kenaikan utang terutama didorong oleh bank sentral, dengan nilai USD18,78 miliar pada Mei 2024, naik dari USD9,26 miliar pada Mei 2023.

Meski utang membengkak, namun Struktur ULN Indonesia hingga Mei 2024 tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN.

Khusus posisi ULN Indonesia terhadap China, tercatat adanya kenaikan baik secara tahunan maupun bulanan yang masing-masing sebesar 14,28% (yoy) dan 4% (yoy). Jika membandingkan ULN dari China dengan total ULN secara keseluruhan, porsi utang dari China memang tercatat hanya sekitar 5,6% dari total utang Indonesia.

Berdasarkan data diatas, mata uang rupiah untuk perdagangan berikutnya diprediksi bergerak fluktuatif, namun kembali ditutup melemah di rentang Rp16.290 - Rp16.370 per USD

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) bagian dari MNC Group (IDX: BHIT) kembali dipercaya menjadi salah satu narasumber dalam memaparkan keahliannya pada layanan perbankan digital.

Kali ini pada Rabu (24/7/24), Digital Summit & Award Indonesia 2024 menghadirkan Yudistira Ardhi Prastono, Chief Digital Business Officer MNC Bank untuk menjadi salah satu panelis dalam diskusi panel yang bertajuk What's Next: The Future of Payments in Indonesia bertempat di Ritz Carlton, Jakarta.

Dalam panel diskusi tersebut MNC Bank tergabung dengan Bank BTN, Credit Bureau Indonesia, dan D3 Labs, yang masing-masing memaparkan keahlian dan pengalamannya dalam hal layanan pembayaran digital di Indonesia.

Layanan pembayaran digital saat ini menjadi salah satu kontributor dalam perputaran ekonomi dan ekosistem bisnis di Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan data yang dirilis Bank Indonesia terkait transaksi yang dilakukan masyarakat melalui aplikasi layanan pembayaran digital. Pada periode Q2 2024 Bank Indonesia mencatat terjadinya peningkatan transaksi QRIS 226,54% yoy, dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta, sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 39,24% yoy mencapai 3.958,53 juta transaksi.

Di sisi lain, MNC Bank sebagai salah satu Bank yang saat ini telah memiliki layanan perbankan digital melalui MotionBank, juga berperan aktif dalam peta persaingan penyediaan layanan pembayaran digital di Indonesia. Berbekal ekosistem digital yang cukup solid, MNC Bank telah sukses memberikan pengalaman one stop service bagi masyarakat untuk memenuhi segala jenis kebutuhan transaksinya.

Dalam paparan yang disampaikan, Yudistira mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan menyediakan layanan pembayaran digital yang seamless adalah memanfaatkan partnership dengan pihak ketiga.

?Saat ini kami telah aktif menjalin kemitraan dengan pihak ketiga untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Contohnya, kami bermitra dengan perusahaan telekomunikasi besar untuk memanfaatkan basis pelanggan dan jaringan distribusi mereka, selain itu ada juga beberapa Bank dan lembaga jasa keuangan dalam rangka untuk mengintegrasikan layanan keuangan yg dimiliki, serta tidak lupa retailer dan merchant.? papar Yudis.

Pada kesempatan yang sama, Digibank Summit juga memberikan penghargaan kepada Yudistira dengan kategori Excellence in Digital Innovation. Penghargaan tersebut merefleksikan kontribusi dirinya terhadap inovasi layanan dan fitur yang terdapat pada MotionBank, sekaligus mengukuhkan posisi MNC Bank sebagai salah satu penyedia layanan perbankan digital yang senantiasa tanggap dan adaptif terhadap evolusi layanan keuangan.

?MotionBank merupakan hasil dari komitmen kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan layanan perbankan yang terbaik bagi nasabah. Kami berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan kami, sehingga MotionBank dapat menjadi aplikasi layanan perbankan digital yang kompetitif dan semakin menjadi pilihan bagi nasabah untuk bertransaksi. Kami yakin dapat merespons kebiasaan transaksi perbankan masyarakat yang terus berkembang, tentu dengan komitmen untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah? ungkap Yudistira dalam kesempatannya menerima penghargaan.

Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Kantor Cabang Operasional MNC Bdank yang tersebar di beberapa kota, akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankingid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBank kapan saja dan di mana saja di PlayStore dan App Store . Kamu juga bisa terhubung langsung dengan Customer Service MotionBank melalui whatsapp chat di 08888888888.

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih mengevaluasi kembali program hilirisasi setelah resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia program hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh dari kata berhasil karena keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan di semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang, malah hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya SDA atau daerah yang digencarkan program hilirisasi, yang sering disebut sebagai "Kutukan Sumber Daya Alam" (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli.

"Namun menurut dugaan saya, hal ini disebabkan karena rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal dari dana bagi hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga merebaknya kasus-kasus korupsi tambang. Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai," tegas Mulyanto dalam pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar karena keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan bidang pertanian di daerah tersebut.

Sebab itu, terkait program hilirisasi, pihaknya meminta agar presiden berikutnya mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll," tandasnya.

Selain itu, perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.

JAKARTA - Sejumlah pakar ekonomi menilai bahwa perkembangan utang pemerintah saat ini sudah memasuki fase yang berbahaya atau lampu kuning. Sebabnya, posisi utang pemerintah saat ini kian "membengkak".

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 14,59 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Senior ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 38,71%, tetapi kondisi itu belum aman. Menurutnya batas aman utang pemerintah itu di bawah 30% terhadap PDB.

"Paling safe itu di bawah 30% Jadi kalau misalnya katakanlah antara 30 sampai 60%, sebenarnya itu sudah lampu kuning lah ya," kata Tauhid kepada Sindonews, Jumat (26/7/2024)

Ia menjelaskan jika utang pemerintah saat ini tidak dikelola dengan baik maka akan semakin beresiko. Apalagi jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan. Pasalnya, Ia melihat bahwa kedepannya ada tendensi utang pemerintah akan terus meningkat.

"Tendensinya kan meningkat gitu ya. Kalau konsisten tambahannya setiap masa 5 tahun nih, defisitnya mendekati 2,8 terus otomatis ya tambahan rasio hutang kata PDB-nya akan menambah. Bahkan mungkin bisa tembus di atas 40 persen gitu PDB ya," jelasnya

Ia menambahkan, jika rasio utang tidak dijaga dengan baik saat pemerintahan Prabowo, maka akan mendekati level berbahaya. Hal itu sama seperti yang terjadi pada waktu pandemi COVID-19, dimana rasio utang terhadap PDB sempat menyentuh 40% .

"Kembali pada periode-periode waktu COVID-19, kan kita hampir mendekati 40 persen. Nah menurut saya memang situasi ini akan membuat kita yang lampu kuningnya menuju lampu merah," ujarnya

Senada dengan Tauhid, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto menilai utang pemerintah saat ini sudah berada dalam posisi tidak aman.

Akhmad menilai rasio utang pemerintah terhadap pendapatan saat ini sudah mencapai 300 persen. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar 292,6 persen.

?Rasio utang kita terhadap pendapatan sudah mencapai 300 persen, jadi penerimaan pemerintah tiap tahun di APBN itu kan ada penerimaan pemerintah, ternyata kalau dibandingkan dengan totalnya itu udah jauh banget,? kata Akhmad dalam Mid Year Review CORE Indonesia 2024, Selasa 23 Juli 2024.

Menurutnya, jika dilihat menggunakan beberapa indikator seperti debt service domestic government revenue, posisi utang pemerintah sudah tidak aman. Sedangkan jika memakai indikator IMF yang batas amannya diantara 90-150 persen.

Namun, bila menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB, memang posisi utang RI masih aman sebab masih ada di bawah batas aman 60 persen.

?Jadi posisi utang pemerintah terhadap pendapatan tentu tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan IMF misalnya dalam range 90-150 persen. Kita sudah 300 persen,? ungkapnya.

MOSKOW - Rusia kembali menegaskan bakal merespons keras usai aset Bank Sentral yang dibekukan diambil oleh Uni Eropa (UE) . Hal yang membuat Kremlin geram, aset senilai USD1,5 miliar atau setara Rp24,1 triliun (Kurs Rp16.115 per USD) itu untuk kemudian diberikan kepada Kiev sebagai bantuan militer.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengutuk rencana transfer dana dan menjanjikan pembalasan keras. "Kami telah berulang kali mengatakan bahwa kami akan menanggapi dengan sangat keras," kata Maria seperti dilansir RT.

"Tentu saja, kami akan bertindak demi kepentingan nasional, dan mereka akan merasakannya, dan saya pikir mereka mengetahuinya," bebernya.

Diketahui Barat sudah membekukan aset milik Bank Sentral Rusia hampir USD300 miliar tak lama setelah eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022. Sebagian besar dana yang tidak dapat dimobilisasi disimpan di lembaga penyimpanan dan lembaga kliring terbesar di Uni Eropa, Euroclear.

Pada bulan Mei, Brussels menyetujui rencana untuk menggunakan bunga yang diperoleh dari aset yang dibekukan untuk mendukung pemulihan dan pertahanan militer Ukraina. Berdasarkan perjanjian tersebut, 90% dari hasil diharapkan masuk ke dana yang dikelola Uni Eropa untuk bantuan militer Ukraina, dengan 10% lainnya akan dialokasikan untuk mendukung Kiev dengan cara lain.

Sementara itu negara-negara maju yang tergabung dalam G7 selama KTT di Italia pada bulan Juni, juga mencapai kesepakatan untuk menggunakan bunga yang diperoleh dari dana Rusia yang dibekukan untuk membiayai pinjaman senilai USD50 miliar untuk membantu Kiev membeli senjata dan membangun kembali infrastruktur yang rusak.

Moskow telah mengecam langkah-langkah Barat, dengan menekankan bahwa bantuan militer ke Kiev hanya memperpanjang konflik. Pihak berwenang Rusia sebelumnya menyoroti bahwa tuntutan hukum atas dana Rusia yang tidak bergerak sedang berlangsung di banyak negara, dengan beberapa kasus berbuah hasil.

JAKARTA - Negara-negara G7 belum mengambil keputusan mengenai isu penggunaan aset-aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung Ukraina. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Jepang Shun'ichi Suzuki dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank-bank sentral negara-negara G7 di Rio de Janeiro.

"Tidak ada keputusan yang dibuat saat ini. Kami akan melanjutkan diskusi," ujar dia dikutip TASS dari kantor berita Kyodo, Kamis (25/7/2024).

Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang telah membekukan sekitar USD300 miliar aset Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus. Dari jumlah tersebut, sekitar USD6 miliar atau setara Rp97 triliun berada di Amerika Serikat, dan sebagian besar berada di Eropa, termasuk di platform internasional Euroclear di Belgia sebanyak USD210 miliar disimpan di sana.

Para pemimpin negara-negara G7 dalam sebuah KTT di Italia pada 13 Juni mencapai kesepakatan mengenai alokasi USD50 miliar untuk Ukraina dengan mengorbankan keuntungan dari aset-aset Rusia yang dibekukan hingga akhir 2024.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengatakan dengan 'mencuri' aset-aset Rusia, Barat mengambil satu langkah lagi untuk menghancurkan sistem yang mereka ciptakan sendiri, yang selama beberapa dekade menjamin kemakmuran mereka dan memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi lebih banyak daripada yang mereka hasilkan.

"Semakin jelas bagi semua negara dan perusahaan, dana berdaulat, bahwa aset dan cadangan mereka jauh dari aman baik dari segi hukum maupun ekonomi," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menerima kunjungan Managing Director of Operations of World Bank, Anna Bjerde di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada sore hari ini Kamis (25/7/2024).

"Tadi Presiden menerima Managing Director dari World Bank, Anna, didampingi oleh World Bank Jakarta," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Airlangga mengatakan Bank Dunia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih stabil diatas 5 persen.

"Dan dalam pertemuan tersebut, World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen. Dan dengan tingkat inflasi yang rendah. World Bank mengapresiasi pertumbuhan kita yang 5,11 dan inflasi 2,58," kata Airlangga.

World Bank, kata Airlangga, mengatakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini sekitar 2,6 sampai dengan 2,7. Dan World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan di bawah 5 persen atau sekitar 4,8 persen.

"Namun pertumbuhan Indonesia tidak termasuk yang rendah. Jadi pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 5 persen," kata Airlangga.

World Bank, kata Airlangga , juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain pengurangan kemiskinan. Serta program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian, termasuk dengan irigasi.

"World Bank juga mengapresiasi program stunting yang dilakukan oleh Indonesia Early Childhood Program, dan Indonesia bisa mengembangkan program dalam skala besar. Dan oleh karena itu, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan seperti terjadi penurunan stunting rate dari 37 persen ke 21 persen. dan juga dalam 10 persen juga kemiskinan ekstrim dari 6,2 persen menjadi 0,8 persen," jelasnya.

Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga bercerita mengenai program Dana Desa, di mana dana desa dengan dana Rp 71 triliun yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan termasuk dalam mengurangi stunting.

"Tentu ke depan terkait dengan rencana kita masuk dalam negara berpendapatan maju. Beberapa prioritas yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden selama ini seperti infrastruktur, toll road, sea port, kemudian mendorong konektivitas, itu sangat diapresiasi, demikian pula program hilirisasi," kata Airlangga.

Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga menyampaikan bahwa kedepan food resiliency dan green energy menjadi penting. Karena, katanya, Indonesia punya program terkait dengan energi bersih yakni hydro, solar, geotermal.

"Dan juga dari World Bank mengatakan juga pentingnya untuk pengembangan transmisi infrastruktur, transmisi listrik. Dan tentu ini menjadi prioritas-prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa transisi energi perlu mementingkan harga yang affordable bagi masyarakat. Oleh karena itu multiple source of energy dengan transmisi yang terkonektivity antar pulau tentunya diharapkan bisa membuat harga bisa dinikmati oleh masyarakat," kata Airlangga.

"Tentunya berbagai subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, juga tentunya ke depan, subsidi ini akan ditujukan kepada mereka yang berhak," tandasnya.

JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sudah masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. Dengan demikian, hal itu menjadi pertimbangan dalam menyusun asumsi makro pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kan sudah dihitung, penerimaan kita itu, target penerimaannya komponennya apa-apa kan udah di detailkan disitu. Semuanya sudah dihilangkan," jelas Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Perlu diketahui, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan PPN Menjadi 12 persen ini memang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Kendati demikian, Susiwijono mengakui bahwa penerapan PPN 12 persen ini sejatinya masih sekadar rencana sehingga perlu dibahas lebih lanjut. Sebab keputusan tersebut akan menjadi wewenang pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

"Belum tahu, nanti kan (keputusan) lebih banyak ke presiden terpilih. Nanti akan memberikan (keputusan)," imbuhnya.

Susiwijono pun menambahkan, sejak dilantiknya Thomas Dwijandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II maka diskusi soal hal ini pun sudah dilakukan sangat panjang.

"Makanya itu sangat tepat sekali, supaya transisinya nanti bisa langsung jalan. Jadi sudah secara formal, sudah terlibat di dalam perumusan. Jadi saya kira malah akan lebih bagus maka lebih smooth lagi di dalam transisinya semuanya," pungkas Susiwijono.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah masih membahas soal usulan penentuan lokasi pengembangan family office pertama di Indonesia. Terbaru, Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membuka peluang dua lokasi yang digadang-gadang akan menjadi pusat family office yaitu Bali dan Ibu Kota Negara (IKN).

"Nanti dilihat bagaimana usulan dan rencana family office tersebut," jelasnya ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, Airlangga juga mengakui bahwa hingga saat ini belum ada investor yang berminat dengan rencana pembentukan family office. Menurutnya hal itu karena belum ada payung hukum yang jelas untuk mengatur hal ini.

"Ininya kan belum ada. Pertama kalau untuk industri keuangan perangkat hukumnya harus jelas. Jadi kalau perangkat hukumnya jelas baru industri itu bisa tumbuh," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan pengalamannya berguru soal penerapan family office di Dubai dan Abu Dhabi. Dimana, konsep Family office adalah keluarga kaya mengelola investasi mereka di suatu wilayah sekaligus berwisata.

Hasil 'belajar' itu pun dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Luhut menambahkan, pembentukan family office bersamaan dengan pemberian insentif fiskal dari pemerintah yang saat ini sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia pun memastikan bahwa skenario pembentukan family office ini bakal rampung sebelum Presiden Jokowi lengser pada Oktober 2024.

JAKARTA - Kamala Harris merupakan perempuan pertama yang mengincar Gedung Putih. Harris mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat (AS), menggantikan Joe Biden dalam bursa pencalonan Partai Demokrat setelah keputusannya yang mengejutkan untuk keluar dari persaingan. Dia telah mendapatkan banyak dukungan dari para tokoh penting Partai Demokrat.

Harris memperoleh USD218.000 per tahun sebagai wakil presiden dan kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai USD8 juta atau setara Rp130 miliar sebagian besar dari kepemilikan rumah bernilai jutaan dolar di California yang dibeli oleh suaminya, Doug Emhoff pada 2012.



Melansir Time Magazine, ia memiliki antara USD250.000 dan USD500.000 di rekening tabungan dan jumlah yang sama di rekening pensiun, ditambah uang pensiun dari pekerjaannya di layanan publik dengan total sekitar USD1 juta.

Ketika ia mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada pemilu 2020, kekayaan bersih Harris diperkirakan mencapai USD6 juta dolar, didorong oleh Emhoff, yang menurut Forbes menghasilkan hampir satu juta dolar per tahun dari pekerjaannya sebagai pengacara hiburan.

JAKARTA - Bank Sentral Amerika Serikat ( AS ) secara resmi mengalami kerugian lebih dari USD1 triliun di tengah utang pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, inisiatif dedolarisasi BRICS dapat berdampak besar terhadap dolar.

Federal Reserve telah melihat kerugian secara aktual menjadi lebih USD100 miliar. Negara ini secara konsisten telah berjuang melawan utang nasional yang terus meningkat.

Ramalan terkait krisis utang AS pada 2030, banyak pihak meragukan dampaknya terhadap mata uang cadangan global yang dominan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena negara ini masih harus menghadapi dilema suku bunga tinggi.

Federal Reserve hingga saat ini sedang bergulat dengan neraca keuangan yang bermasalah. Menurut statistik terbaru, Federal Reserve belum merealisasikan lebih dari USD984 miliar kerugian di akhir 2023. Hal itu semakin dipengaruhi oleh suku bunga yang tinggi.

Rencana apa pun yang mereka miliki untuk memperbaiki masalah neraca keuangan akan semakin berbelit-belit karena The Fed belum menurunkan suku bunga.

Menurut Ekonom EJ Antonia menyatakan, pembayaran bunga utang nasional AS akan melampaui USD1,14 triliun tahun ini.

"Jumlah tersebut akan mencapai lebih 76% dari seluruh pajak pendapatan yang terkumpul," ujar dia dikutip dari Watcher Guru, Kamis (25/7/2024).

Mantan Menteri Keuangan Steven Mnuchin baru-baru ini mengatakan kepada Bloomberg bahwa dolar yang kuat akan membantu dalam pertarungan utang yang sedang berlangsung.

Secara khusus, ini akan membiayai defisit yang terus meningkat. Namun ia juga mencatat bahwa pemilihan presiden bulan November harus menjadi awal dari sebuah perubahan.

Utang yang terus meningkat hanya akan menurunkan kepercayaan terhadap dolar AS. Selain itu, hal ini menciptakan tingkat inflasi yang lebih tinggi dan erosi pada mata uang.

Tak hanya itu, BRICS juga telah menjadi perlawanan terhadap dolar AS selama dua tahun terakhir. Blok ini telah melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi ketergantungan internasional terhadap aset ini.

Aliansi BRICS juga berusaha untuk melembagakan mata uang mereka. Hal ini akan memungkinkan peningkatan perdagangan sepihak yang bermanfaat bagi kolektif.

Hal ini akan memberikan lebih banyak jalan untuk mengurangi kehadiran dolar. Dengan isu-isu lain yang ada, hal tersebut dapat memiliki dampak monumental pada nilai mata uang.