JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 8% Pemerintah merupakan target minimal. Ia menyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan bisa tembus hingga 10%.

Akan tetapi Hashim memberikan catatan, perlu dorongan dari sisi peningkatan investasi yang masuk, hingga mendorong ekspor barang dari Indonesia.

"Sebetulnya Pak Prabowo bilang 8% pertumbuhan ekonomi itu minimum target, kita mau 10%, tapi kita sebut 8% sudah di ejek," ujar Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi yang bisa dimanfaatkan dengan mendorong sektor properti atau perumahan. Hashim percaya lewat program 3 juta rumah Prabowo - Gibran akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, paling tidak bisa tumbuh di angka 8%.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, saat ini komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia terdiri dari konsumsi domestik 53-54%, investasi sekitar 24-25%, belanja pemerintah 7-8%, dan sisanya ekspor-impor.

"Kalau kita lihat pertumbuhan kita hanya bisa ditunjang menuju 8% itu, oleh 2 hal. Satu investasi, kedua adalah dari export," kata Rosan.

Menurutnya, dalam menunjang investasi dan kontribusi ekspor diperlukan peran dari para pelaku usaha. Sebab lewat ekspansi atau investasi yang dilakukan, maka akan tercipta lapangan pekerjaan dan menambah tingkat konsumsi masyarakat pada akhirnya.

"Pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan bahwa kita harus optimis, dunia usaha harus optimis Kalau misalnya yang optimis hanya pemerintahnya saja, dunia usaha tidak optimis, akademinya tidak optimis kita tidak akan bisa sampai 7-8%," pungkas Rosan.

JAKARTA - Sejumlah pemimpin negara batal hadiri KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia. Salah satunya adalah Presiden Brasil, Luiz In�cio Lula da Silva.

KTT BRICS ke-16 dimulai pada hari Selasa (22/10/2024) di kota Kazan, barat daya Rusia. Pertemuan puncak tahunan BRICS ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dan dihadiri sederet pemimpin negara di dunia.

Menatap banyaknya agenda penting dalam KTT BRICS ini, ternyata ada beberapa pemimpin negara yang tidak jadi hadir karena sejumlah alasan. Siapa saja mereka?

Pemimpin Negara yang Tidak Jadi Hadiri KTT BRICS 2024

1. Luiz Inacio Lula da Silva (Presiden Brasil)

Brasil adalah salah satu anggota pendiri utama BRICS. Namun pada KTT 2024 ini, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dilaporkan tidak bisa hadir.

Mengutip laman The Independent, Lula membatalkan perjalanannya ke Rusia dengan alasan masalah medis. Dokter pribadinya dalam wawancara dengan stasiun TV GloboNews mengatakan, bahwa presiden sempat mengalami insiden yang mengakibatkan luka di bagian belakang kepalanya.

Luka tersebut bahkan disebut membuat presiden mendapat jahitan kecil. Kendati begitu, pihaknya tetap akan berpartisipasi dalam pertemuan BRICS di Rusia melalui konferensi video.

2. Mohammed Bin Salman (PM Arab Saudi)

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) juga dilaporkan tidak hadir dalam KTT BRICS 2024 di Rusia. Reuters menyebut bahwa negara itu mungkin akan mewakilkan menteri luar negeri, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, sebagai pengganti MBS.

Ketidakhadiran MBS sebelumnya juga disebutkan asisten kebijakan luar negeri Presiden Vladimir Putin, Yuri Ushakov. Namun, ia tidak memberikan alasan di balik ketidakhadiran sang putra mahkota.

Sementara itu, sumber lain menyebut bahwa ketidakhadiran MBS mungkin berhubungan pada status Arab Saudi yang masih mempertimbangkan untuk bergabung secara resmi dengan BRICS. Maka dari itu, Riyadh hanya mengirim menteri luar negeri untuk menghormati undangan yang diberikan.

JAKARTA - Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto selepas pelantikannya pada Minggu (20/10) dinilai gemuk dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri. Banyaknya jumlah pembantu presiden di Kabinet Merah Putih tersebut dikhawatirkan bakal membebani belanja birokrasi negara.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan, beban belanja yang besar ini harus diimbangi dengan penarikan pajak yang besar pula nantinya. "Ini kan repot sih ke depan kalau peningkatan jumlah pelaksana birokrasi ini tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan perpajakan gitu ya. Karena nanti beban belanja pegawai akan meningkat signifikan, gitu," kata Abdul saat dihubungi, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, kata Abdul, anggaran belanja negara saat ini sudah tersandera oleh pembayaran bunga utang yang cukup tinggi. Bunga utang yang meningkat, ditambah belanja kebutuhan pegawai karena perluasan jumlah kementerian, pembiayaan kebutuhan birokrasi negara tersebut akan menjadi kendala tersendiri.

"Apalagi pemerintah ingin mem-boosting perekonomian ini tumbuh 8% gitu ya. Nah ini akan repot sih, saya takutnya nanti yang namanya disiplin fiskal itu jangan sampai kebobolan ya. Misalnya karena kita sudah memaksakan birokrasi yang banyak, tiba-tiba nggak punya duit jadi kita malah akan melepas yang namanya disiplin fiskal," tuturnya.

Abdul mengatakan, kebutuhan belanja pegawai birokrasi yang terserap dari APBN sudah mencapai 18%. Sementara bunga utang negara telah menyentuh 20-22% pada tahun 2025. Bagi Abdul, kondisi ini akan semakin membebani kas negara.

"Terus dari mana gaji mereka? Tentu dari APBN, nggak bisa dari lain dong, kan itu tanggung jawabnya APBN. Kalau kita lihat komposisi dari belanja pemerintah pusat itu kan sebenarnya sudah sekitar 20% itu belanja pembayaran bunga utang ya," ujarnya.

Sebelumnya, ekonom senior Indef Fadhil Hasan juga menilai Kabinet Merah Putih yang relatif besar berpotensi menghambat upaya mewujudkan mimpi Pemerintahan Prabowo-Gibram. Kabinet gemuk ini menurutnya berpotensi bergerak lamban.

"Risiko dari kabinet super gemuk bisa dikatakan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, maka gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Prabowo ingin suatu gerakan yang cepat, dalam pelaksaan berbagai program dan visinya," jelasnya dalam acara diskusi publik indef, Selasa (22/10).

Fadhil juga mengkhawatirkan permasalahan koordinasi. Sebab, belajar dari beberapa pemerintahan sebelumnya, koordinasi antarkementerian/lembaga kerap menjadi persoalan dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program.

JAKARTA - Hiperinflasi di Zimbabwe , yang mencapai puncaknya pada tahun 2008, adalah salah satu contoh paling ekstrem dari inflasi di seluruh dunia. Pada puncaknya, inflasi ekstrem membuat mata uang di negara Afrika tersebut hampir tidak ada harganya.

Saat itu, harga komoditas di Zimbabwe naik hingga hampir 80.000 kali lipat. Mata uang negara itu, dolar Zimbabwe, menjadi tidak bernilai sama sekali. Perlu bergepok-gepok uang lokal hanya untuk membeli satu butir telur atau satu rol tisu toilet.

Bank sentral Zimbabwe sampai harus menerbitkan uang kertas bernominal 100 triliun dolar per lembar. Satu dolar Zimbabwe (ZWD) mengalami penurunan nilai secara drastis hingga USD1 yang jika dirupiahkan saat itu sekira Rp11.935, setara dengan Z$300.000.000.000.000 atau 300 triliun ZWD.

Berikut adalah beberapa penyebab utama hiperinflasi Zimbabwe

1. Kebijakan Moneter yang Buruk
Pemerintah Zimbabwe di bawah kepemimpinan Presiden Robert Mugabe kala itu mencetak uang secara gila-gilaan untuk membiayai defisit anggaran. Hal ini menciptakan kelebihan pasokan uang di pasar, yang mengarah pada penurunan nilai mata uang secara drastis.

2. Krisis Pertanian
Zimbabwe dulunya dikenal sebagai "Lumbung Pangan Afrika" namun kebijakan reforma agraria yang diterapkan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an menghancurkan sektor pertanian. Pemerintah kala itu menyita lahan milik petani kulit putih tanpa kompensasi untuk dialihkan ke petani lokal. Namun, tanpa keahlian dan modal mencukupi, produksi turun, yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan pada impor dan melambungnya harga pangan.

3. Kondisi Ekonomi Global
Fluktuasi harga komoditas di pasar global juga berdampak pada ekonomi Zimbabwe. Ketika harga komoditas seperti tembaga dan emas turun, pendapatan negara dari ekspor berkurang. Hal ini yang antara lain memaksa pemerintahan Mugabe mencetak lebih banyak uang untuk menutupi kekurangan anggaran.

4. Korupsi dan Ketidakstabilan Politik
Korupsi yang meluas di pemerintahan dan ketidakstabilan politik menyebabkan hilangnya kepercayaan dari investor dan masyarakat. Ketidakpastian politik membuat banyak orang menarik investasi mereka, memperburuk situasi ekonomi.

5. Sanksi Internasional
Zimbabwe menghadapi berbagai sanksi internasional sebagai respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pemilihan yang dianggap tidak adil. Sanksi ini mengurangi akses negara terhadap bantuan dan investasi asing, yang semakin memperburuk kondisi perekonomian.

6. Permintaan Meningkat untuk Barang dan Jasa
Ketika inflasi mulai meningkat, konsumen mulai berusaha membeli barang dan jasa sebelum harga naik lebih lanjut. Permintaan yang meningkat ini, tanpa peningkatan yang sebanding dalam pasokan, menyebabkan harga terus melambung.

7. Masyarakat Enggan Gunakan Mata Uang Lokal
Ketika nilai dolar Zimbabwe jatuh, banyak orang mulai bertransaksi dalam mata uang asing, seperti dolar AS atau rand Afrika Selatan. Hal ini semakin memperlemah mata uang lokal dan memperburuk inflasi.

Kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang kompleks tersebut, diikuti kebijakan moneter yang tidak bijaksana, krisis pertanian, dan ketidakstabilan politik membuat Zimbabwe mengalami salah satu krisis ekonomi paling parah di era modern.

Kini ZWD tidak lagi dicetak atau diakui sebagai mata uang resmi Zimbabwe. Sebagai gantinya, negara itu telah menggunakan mata uang baru yang disokong dengan emas yang disebut Zimbabwe Gold atau kerap disingkat ZiG.

MOSKOW - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan, negara-negara BRICS tidak memiliki rencana untuk mengalahkan dolar AS . Menurutnya anggota kelompok BRICS bekerja sama dalam mengejar kepentingan mereka sendiri.

Peskov menepis spekulasi di media Barat yang menyatakan, bahwa peserta KTT BRICS minggu ini di Kazan bermaksud membahas "rencana untuk mengalahkan dolar". Ia juga menyatakan, negara-negara yang tergabung dalam BRICS tidak menargetkan dolar AS atau mata uang lainnya.

Pernyataan Kremlin ini merespons artikel yang diterbitkan The Economist pada hari Minggu (20/10) yang mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berencana untuk "membangun sistem pembayaran keuangan global baru untuk menyerang dominasi keuangan global Amerika dan melindungi Rusia dan teman-temannya dari sanksi Barat."

"Kerja sama dalam BRICS tidak ditujukan terhadap siapapun atau apapun?baik terhadap dolar maupun terhadap mata uang lain," kata Peskov seperti dilansir RT.

"Kami mengejar tujuan utama untuk memastikan kepentingan negara-negara yang berpartisipasi dalam format ini," sambungnya.

Awal tahun ini, Kementerian Keuangan Rusia mengungkapkan, bahwa Rusia sedang bekerja untuk menciptakan infrastruktur pembayaran bersama dengan bank sentral negara-negara anggota BRICS. Sistem keuangan baru ? platform 'BRICS Bridge' ? akan dirancang untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang nasional dan akan independen dari dominasi pihak ketiga.

BRICS Bridge juga dapat memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk melakukan transaksi dengan aset digital bank sentral yang terkait dengan mata uang nasional, seperti disampaikan Menteri Keuangan Anton Siluanov.

Rusia juga telah meningkatkan upaya untuk menjauh dari sistem SWIFT, karena banyak lembaga keuangan negara itu terputus dari jaringan keuangan Barat pada tahun 2022.

Sementara itu Moskow terus mempercepat perdagangan dengan mitra internasional dengan menggunakan mata uang nasional mereka. Tren ini semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah bergeser dari menggunakan dolar dan euro untuk penyelesaian perdagangan.

Ekonomi-ekonomi utama BRICS mulai membuang dolar, seiring penggunaan greenback sebagai senjata melalui sanksi yang mendorong pebisnis untuk mencari opsi pembayaran alternatif.Pada akhir tahun 2023, pangsa mata uang nasional dalam transaksi Rusia dengan negara-negara BRICS melonjak menjadi 85%, naik dari 26% dari dua tahun lalu.

JAKARTA - Kondisi mata uang Zimbabwe saat ini tidaklah seburuk di tahun 2009 lalu, ketika negara tersebut mengalami hiperinflasi. Saat itu, mata uang negara tersebut yaitu dolar Zimbabwe (ZWD) mengalami penurunan nilai secara drastis hingga USD1 yang jika dirupiahkan sekira Rp11.935, setara dengan Z$300.000.000.000.000.

Namun, negara di Afrika tersebut kemudian berhenti mencetak ZWDdan tak lagi mengakuinyasebagai mata uang resmi Zimbabwe. Sebagai gantinya, negara itu telah menggunakan mata uang baru yang disokong dengan emas yang disebut Zimbabwe Gold, atau kerap disingkat ZiG.

Dalam sejumlah situs kurs asing di tahun 2024, nilai tukar mata uang zimbabwe ke rupiah adalah, untuk 1 dolar Zimbabwe kini sama dengan Rp48 atau Rp50. Sehingga, untuk 1 juta dolar Zimbabwe, nilainya sekitar Rp48 juta.

Hiperinflasi Zimbabwe

Dilansir dari River Learn, penyebab krisis hiperinflasi Zimbabwe adalah beberapa contoh kesalahan pengelolaan kebijakan oleh presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan pemerintahannya.

Pada tahun 2000, pemerintah Zimbabwe menyita tanah dari pemilik pertanian kulit putih dan mendistribusikannya kembali kepada petani kulit hitam. Namun, banyak pemilik baru tidak memiliki pengalaman dan sumber daya untuk mempertahankan produktivitas pertanian.

Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam hasil pertanian. Ketidakmampuan sektor perbankan untuk memobilisasi dana untuk investasi dan pinjaman sebagian disebabkan oleh penjarahan politik oleh elit masyarakat dan pejabat pemerintah.

Tingkat keparahan hiperinflasi di Zimbabwe juga disebabkan oleh korupsi institusional dan kurangnya kepercayaan pada pemerintah dan mata uang. Hal tersebut membuat Zimbabwe mengalami hiperinflasi hingga 231 juta persen yang dikarenakan Bank Sentral Zimbabwe yaitu Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) mencetak uang secara rutin untuk mendanai defisit anggaran negaranya.

Akibatnya, mata uang Zimbabwe yaitu Dolar Zimbabwe (ZWD) mengalami penurunan nilai secara drastis hingga USD1 ditukar dengan Z$300.000.000.000.000 pada tahun 2009.Untuk memperbaiki kondisi ekonominya, Bank Sentral Zimbabwe kemudian memperbolehkan masyarakat menggunakan mata uang negara lain seperti dolar AS, renminbi China, rupee India, dolar Australia, yen Jepang dan rand Afrika Selatan sebagai alat pembayaran yang sah.

Kini ZWD tidak lagi dicetak atau diakui sebagai mata uang resmi Zimbabwe. Sebagai gantinya, negara itu telah menggunakan mata uang baru yang disokong dengan emas.

Masalah Mata Uang Baru Zimbabwe

Meski telah mengganti dengan mata uang baru berkode ZiG, rupanya masalah nilai mata uang tidaklah selesai dengan mudah. Belum lama ini, nilai mata uang Zimbabwe yang didukung emas anjlok 44% pada September 2024.

Meski begitu seorang ekonom independen Zimbabwe dan mahasiswa doktoral di Universitas Riset Afrika di Zambia, Mupandawana mengatakan "membiarkan ZiG jatuh merupakan penyesuaian terhadap nilai riilnya dan cerminan keadaan ekonomi Zimbabwe yang sebenarnya.

Prosper Chitambara, ekonom senior di Institut Penelitian Tenaga Kerja dan Pembangunan Ekonomi Zimbabwe, mengatakan keputusan untuk membiarkan ZiG turun bisa berdampak positif bagi perekonomian dan merupakan tanda bahwa bank sentral membiarkan kekuatan pasar memainkan peran lebih besar dalam menentukan nilai mata uang negara.

Itulah nilai mata uang Zimbabwe jika dibandingkan rupiah saat ini, setelah negara tersebut mengganti mata uang lamanya.

JAKARTA - Hampir tiga tahun setelah operasi militer Rusia ke Ukraina yang menyebabkan Moskow dimusuhi oleh negara-negara Barat, Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan puncak BRICS yang dihadiri lebih dari selusin pemimpin dunia. Hal itu menandai bahwa jauh dari kesendirian, sebuah koalisi negara-negara yang sedang berkembang berdiri di belakangnya.

KTT BRICS selama tiga hari yang dimulai Selasa (22/10/2024) di Kazan, Rusia barat daya, adalah pertemuan pertama kelompok ekonomi berkembang utama Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sejak diperluas awal tahun ini hingga mencakup Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.

Para pemimpin yang akan hadir termasuk Xi Jinping dari China, Narendra Modi dari India, Masoud Pezeshkian dari Iran, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan serta mereka yang berasal dari luar kelompok, seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Hanya Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva yang sedianya akan bergabung membatalkan perjalanannya setelah mengalami cedera.

Ditetapkan sebagai pertemuan internasional terbesar yang diselenggarakan presiden Rusia sejak dimulainya perang pada Februari 2022, pertemuan BRICS dan negara-negara lain minggu ini menyoroti semakin banyaknya negara yang berharap melihat perubahan dalam keseimbangan kekuatan global.

Pesan inilah yang akan diproyeksikan Putin ? dan mitra dekat serta pemimpin negara BRICS paling berkuasa Xi ? dalam beberapa hari mendatang: Baratlah yang terisolasi di dunia dengan sanksi dan aliansinya, sementara "mayoritas global" negara-negara di dunia mendukung upaya mereka untuk menantang kepemimpinan global Amerika.

Dalam sambutannya kepada wartawan pada hari Jumat, Putin memuji pengaruh ekonomi dan politik negara-negara BRICS yang semakin meningkat sebagai "fakta yang tidak dapat disangkal" dan mengatakan bahwa jika BRICS dan negara-negara yang berkepentingan bekerja sama, mereka "akan menjadi elemen penting dari tatanan dunia baru" ? meskipun ia membantah bahwa kelompok itu adalah "aliansi anti-Barat."

Pesan Putin minggu ini akan semakin menyentuh karena pertemuan tersebut diadakan beberapa hari menjelang pemilihan umum AS, di mana kemenangan potensial bagi mantan Presiden Donald Trump dapat membuat AS mengalihkan dukungannya yang kuat terhadap Ukraina dan memperburuk hubungan Washington dengan sekutu tradisionalnya secara lebih luas.

"KTT BRICS ini benar-benar hadiah (untuk Putin)," kata Alex Gabuev, direktur Carnegie Russia Eurasia Center di Berlin, seperti dilansir CNN. "Pesannya adalah: bagaimana Anda bisa berbicara tentang isolasi global Rusia ketika (semua) pemimpin ini ... datang ke Kazan."

Menurut Gabuev, Rusia ingin menggambarkan BRICS "sebagai ujung tombak, organisasi baru yang memimpin komunitas global menuju tatanan yang lebih adil.

Pertemuan yang diselenggarakan Rusia ini sangat kontras dengan pertemuan puncak BRICS tahun lalu di Johannesburg, saat Putin berpartisipasi dari balik layar video ? tidak dapat hadir secara langsung karena surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Tahun ini, presiden Rusia memimpin pertemuan puncak pertama sejak organisasi tersebut hampir berlipat ganda ? dan pertemuan tersebut berlangsung di hadapan lanskap global yang sangat berbeda.

Sementara BRICS terutama diarahkan pada kolaborasi ekonomi, pertemuannya tahun lalu berlangsung di tengah bayang-bayang perang di Ukraina. Sekarang, bahkan saat perang itu berkecamuk, konflik yang meluas di Timur Tengah, di mana Israel mengivasi Lebanon dengan dalih memerangi kelompok Hizbullah, juga cenderung mendominasi percakapan para pemimpin.

Putin minggu lalu mengonfirmasi bahwa pemimpin Palestina Mahmoud Abbas akan bergabung dalam acara tersebut. Pemimpin Rusia dan para pejabatnya kemungkinan akan menggunakan konflik tersebut ? dan kemarahan di seluruh belahan Bumi Selatan terhadap AS dan dukungannya terhadap Israel ? untuk menekankan argumennya tentang tatanan dunia baru tanpa AS di pucuk pimpinan.

China dan Rusia sama-sama menyerukan gencatan senjata dalam konflik yang terus meningkat dan mengkritik tindakan Israel, sementara AS mendukung Israel untuk memerangi Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon.

"Banyak yang menghadiri pertemuan puncak tersebut melihat konflik di Timur Tengah sebagai contoh utama mengapa pengelompokan negara-negara tertentu ini seharusnya memiliki pengaruh yang lebih besar," kata Jonathan Fulton, seorang peneliti senior nonresiden yang berbasis di Abu Dhabi di Atlantic Council.

Namun, katanya, negara-negara menggunakannya sebagian besar sebagai poin retorika untuk mengkritik hal-hal yang tidak mereka sukai, daripada menunjukkan minat dalam memimpin resolusinya. Pengamat juga akan mencermati apakah China dan Brasil menggunakan pertemuan tersebut sebagai platform untuk memainkan peran mereka.

JAKARTA - KTT BRICS pada pekan ini di Kota Kazan, Rusia diyakini bakal menjadi magnet bagi banyak negara-negara berkembang untuk bergabung dalam arus anti sistem Barat . Terkait fenomena ini, mantan analis Pentagon, Michael Maloof mengatakan, Washington merupakan pihak yang harus disalahkan

Berbicara di Galloway's Mother of All Talk Shows (MOATS), Maloof memuji Presiden Rusia, Vladimir Putin karena mengakui bahwa banyak negara di seluruh dunia mencari sistem ekonomi yang lebih inklusif.

Maloof melihatnya banyak negara berusaha, "untuk keluar dari sanksi menjijikkan Barat dan sistem keuangan yang benar-benar membebani mereka."

"Amerika Serikat bertanggung jawab atas 'Aturan Berbasis Pesanan', yang berarti bahwa mereka tidak hanya dapat membuat aturan, tetapi melanggarnya sesuka hati, dan kami telah melihat ini terus-menerus dalam pengambilan keputusannya sendiri. Dan dunia mengatakan 'kita sudah cukup melihat omong kosong ini,'" katanya kepada Galloway seperti dilansir RY.

"Kami melihat ada tantangan terhadap hegemoni dolar , ketika dolar dipakai sebagai senjata, begitu juga dengan sistem Barat. Kami sudah melihat mekanisme yang akan ditawarkan pada KTT minggu ini," lanjutnya.

Setelah sebelumnya dikucilkan dari sistem keuangan Barat atas konflik Ukraina pada tahun 2022, Rusia meningkatkan upayanya untuk menyelesaikan perdagangan luar negeri dalam rubel dan mata uang lainnya.

"Kami tidak menolak untuk menyelesaikan transaksi dalam dolar. Sebaliknya, kami ditolak, dan hanya dipaksa untuk mencari opsi lain," jelas Putin di Forum Ekonomi Timur (EEF) di Vladivostok bulan lalu.

Putin memberikan catatan, bahwa Rusia dan mitra BRICS-nya sekarang menggunakan mata uang nasional dalam penyelesaian perdagangan timbal balik sudah mencapai 65%.

Menurut Reuters, Rusia akan mengusulkan sistem keuangan internasional berbasis blockchain pada KTT BRICS minggu ini. Sementara itu Moskow belum mengomentari terkait laporan Reuters tersebut.

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov sebelumnya mengatakan, kepada RT bahwa Moskow dan negara-negara BRICS lainnya sedang mengerjakan infrastruktur pembayaran lintas batas baru yang independen dari sistem SWIFT Barat.

"Kesediaan AS dan sekutunya menggunakan dolar sebagai senjata dan meredam rivalnya dari sistem Barat telah mendorong bahkan negara-negara yang ramah Washington seperti Brasil, India, dan UEA untuk mencari pengaturan alternatif," kata Maloof.

Ia juga menambahkan, adanya fakta bahwa sanksi Barat telah mendorong Rusia dan China semakin lengket. BRICS awalnya didirikan pada tahun 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, untuk kemudian beberapa tahun berselang masuk Afrika Selatan sebagai anggota di 2011.

Selanjutnya Ethiopia, Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab bergabung pada Januari 2024. Sementara itu Arab Saudi belum meratifikasi keanggotaannya setelah diundang untuk bergabung.

Rusia saat ini mengetuai kelompok tersebut. Dimana diklaim ada kebih dari 30 negara, termasuk anggota NATO T�rkiye, telah mengajukan permohonan untuk bergabung masuk BRICS.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh stabil pada September 2024. Posisi M2 pada September 2024 tercatat sebesar Rp9.044,9 triliun atau tumbuh sebesar 7,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,3% (yoy).

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,9% (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,3% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Ramdan menjelaskan perkembangan M2 pada September 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat. Penyaluran kredit pada September 2024 tumbuh sebesar 10,4% (yoy), tetap tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9% (yoy).

Dia menjelaskan, kredit tersebut yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan bukan penduduk.

Sementara, aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 0,3% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 1,1% (yoy) pada Agustus 2024. Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 12,3% (yoy), setelah tumbuh 12,5% (yoy) pada Agustus 2024.

JAKARTA - Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional ( IMF ) dan Bank Dunia dimulai di Washington DC pada hari Senin (21/10), dengan pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung hingga hari Sabtu, diharapkan akan berfokus pada krisis utang global dan cara-cara untuk menyelamatkan tatanan keuangan internasional yang dipimpin AS.

AS menyumbang lebih dari sepertiga dari utang publik global yang meroket sebesar USD100 triliun, dengan pinjaman negara sebesar USD35,75 triliun (dan terus meningkat) secara bertahap menempatkan raksasa ekonomi tersebut dalam bahaya karena pangsa PDB globalnya berdasarkan PPP turun hingga di bawah 15% - pencapaian terendah sejak Depresi Besar tahun 1930-an, dan turun dari rekor tertinggi sebanyak 50% (dalam nominal) pada pertengahan tahun 1940-an dan penciptaan Sistem Bretton Woods untuk pertukaran internasional.

"Negara-negara mencari cara dan sarana untuk melakukan perdagangan dan bisnis di luar arsitektur keuangan yang didominasi AS, karena mereka muak dengan AS yang mendiktekan persyaratan kepada banyak negara, terutama dengan mencegah negara-negara melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS," ujar Chintamani Mahapatra, pendiri dan ketua Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies, seperti dilansir Sputnik, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, pada dasarnya banyak negara saat ini tidak punya pilihan lain untuk melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS, bahkan jika mereka tidak mendukung sanksi AS. Mahapatra menambahkan, mata uang China - yuan yang terus meningkat peranannya secara global masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat muncul sebagai mata uang internasional yang kredibel. Di sisi lain, menurutnya lembaga-lembaga yang dipimpin AS seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO pasti akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa AS dan sekutunya mempertahankan dominasi mereka dalam ekosistem keuangan global.

"Negara-negara Barat yang bersatu akan berusaha untuk tidak membiarkan sistem alternatif bangkit. Dan negara-negara non-Barat hampir tidak bersatu. Negara-negara memiliki saling ketergantungan yang kompleks," kata pengamat tersebut. "Jadi, orang tidak dapat menulis obituari sistem yang didominasi dolar saat ini. Ekonomi lain harus meningkat ke titik di mana dominasi relatif AS semakin menurun, dan dalam hal itu sistem alternatif akan mudah muncul," tambahnya.

Untuk meruntuhkan dominasi dolar menurutnya langkah pertama yang harus ditempuh adalah mencoba menciptakan sistem keuangan alternatif untuk perdagangan global, sehingga sistem pembayaran dapat berbeda dari arsitektur keuangan saat ini yang didominasi oleh Amerika Serikat. Namun, imbuh dia, de-dolarisasi tidaklah mudah.

"Negara-negara ekonomi berkembang harus menyelesaikan perbedaan politik dan keamanan bilateral mereka sebelum berusaha menciptakan tatanan de-dolarisasi berdasarkan non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan," tegas Mahapatra.

Sejauh menyangkut fokus agenda IMF/Bank Dunia pada utang, pengamat ini menekankan bahwa selama hegemoni dolar dipertahankan, utang yang terus meningkat di AS akan menciptakan risiko besar bagi ekonomi global. "Meskipun AS, ekonomi global terbesar, menghadapi utang publik yang besar, ekonomi AS tidak mungkin menderita banyak. Bagaimanapun, Federal Reserve AS mencetak dolar dan bukan negara lain. Namun, penurunan atau turbulensi ekonomi AS karena utang yang besar dan tidak berkelanjutan akan berdampak global dan dengan demikian negara-negara berusaha menghindari guncangan sebagai reaksi alami," kata Mahapatra.

Mneurut dia, ekonomi global akan berubah menjadi turbulensi, jika ekonomi AS goyah. Hal ini sebagian karena dominasi dolar AS dalam perdagangan dan transaksi global. Sistem keuangan dunia dikendalikan oleh AS karena kekuatan dan pengaruh mata uangnya.

"Perdagangan internasional tidak mungkin terjadi tanpa negara-negara memasuki sistem keuangan yang dikendalikan AS dan hal itu tercermin dengan baik dalam sanksi AS yang mencegah negara lain melakukan transaksi. Ada batasan pertukaran mata uang dan perdagangan barter dalam ekosistem ekonomi global kontemporer," jelas Mahapatra.

Meski demikian, pengalaman Rusia sejak 2014, dan khususnya setelah 2022 serta penerapan lebih dari 20.000 sanksi terhadap negara tersebut oleh Barat, telah menunjukkan bahwa setidaknya negara-negara yang lebih besar memiliki kemampuan, dan sarana, untuk menerobos blokade perdagangan berbasis dolar.

Pada KTT BRICS minggu ini di Kazan, Rusia akan berusaha menunjukkan kepada mitranya cara-cara sistematis untuk meningkatkan perdagangan dalam mata uang nasional, dan memperkuat jaringan perbankan.

MOSKOW - Kehadiran BRICS menurut pengusaha, muncul sebagai alternatif bagi negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan mereka pada struktur Barat. Pendiri dan CEO Global South Queens (GSQ) Media House, Nonkululeko Patricia Mantula juga menyoroti kapasitas BRICS untuk melawan pengaruh narasi Barat, sistem keuangan, dan dampak sanksi Barat .

"Sekarang kami melihat sanksi yang dijatuhkan pada negara-negara tertentu, ada bias pada beberapa badan internasional ini, BRICS telah menjadi solusi," kata Mantula kepada RT di sela-sela Forum Bisnis BRICS di Moskow, yang diadakan pada 17-18 Oktober.

Ia merefleksikan bagaimana kelompok negara-negara berkembang dalam arus utama di BRICS, yang dimulai dengan Brasil, Rusia, India, dan China, telah tumbuh menjadi platform yang signifikan untuk kerja sama.

Menurutnya negara-negara yang tertarik merapat ke BRICS karena pendekatannya yang inklusif terhadap keragaman dan saling menghormati, baik secara ekonomi maupun budaya.

Mantula juga menekankan, bahwa BRICS menawarkan kesempatan kepada anggotanya untuk beroperasi secara independen dari struktur Barat, membuat mereka lebih tangguh terhadap potensi sanksi.

"Di negara-negara BRICS kita memiliki populasi yang lebih besar, lebih banyak sumber daya alam dan jika kita belajar bekerja secara mandiri di luar sistem Barat, bahkan sanksi tidak akan merugikan kita," jelasnya.

Diungkapkan juga oleh Mantula yang merujuk pada pidato Presiden Iran, Masoud Pezeshkian selama pleno forum, di mana ia berbicara tentang sanksi yang dijatuhkan pada negara-negara tertentu. "Salah satu negara kita dapat dikenai sanksi selanjutnya," kata Mantula, menggarisbawahi potensi BRICS untuk menawarkan front persatuan melawan tekanan Barat.

Sementara itu CEO SOC Limited Afrika Selatan, Nompumelelo Mpofu juga menggemakan sentimen tersebut. Dia menerangkan, bahwa BRICS memungkinkan negara-negara untuk mengikuti jalan mereka sendiri, bebas dari tekanan eksternal.

"Kami di sini, kami tiba di sini, dengan atau tanpa sanksi," kata Mpofu, menggarisbawahi pentingnya kedaulatan nasional dalam kerangka BRICS.

"Satu masalah penting di Afrika Selatan yang kami yakini adalah mengejar kepentingan nasional kami sendiri," pungkasnya.

BRICS awalnya didirikan pada tahun 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, untuk kemudian Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Dua negara Afrika tambahan, Ethiopia dan Mesir, bergabung pada Januari 2024, bersama dengan Iran dan Uni Emirat Arab.

Arab Saudi belum meratifikasi keanggotaannya setelah diundang untuk bergabung. Sementara itu Rusia saat ini mengetuai kelompok tersebut. Dimana ada lebih dari 30 negara, termasuk anggota NATO T�rkiye, telah mengajukan permohonan untuk bergabung.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan kepala dan wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 144 P Tahun 2024 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad dan Wakil Kepala oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang. Keduanya resmi menjadi Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara setelah pengambilan sumpah jabatan.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman D Hadad bukan orang baru dalam pemerintahan. Muliaman tercatat pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (2006-2012). Dirinya juga pernah menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017). Selain pernah didapuk sebagai Duta Besar untuk Swiss, pekerjaan terakhirnya adalah sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan Komisaris Independen PT Astra International Tbk (ASII).

Investasi menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengerek pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% dalam lima tahun mendatang.Investasi tercatat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi kedua setelah konsumsi.